Seyegan Gelar Pra Musrenbang Usulan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Kapanewon Seyegan menggelar Pra Musrenbang sebagai persiapan terhadap usulan kegiatan dari k kalurahan di Kapanewon Seyegan pada Senin (29/1/2024) bertempat di ruang rapat 1 lantai ll Kapanewon Seyegan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan masing masing Kalurahan yaitu Lurah, Carik dan Ulu ulu. Disamping itu hadir pula dari UPT terkait yaitu dari BP4,  Puskesmas dan Pendamping Desa serta KIM Seyegan.

Samino, Panewu Seyegan dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Pra Musrenbang ini dimaksudkan untuk sinkronisasi kegiatan yang ada di instansi/Dinas.

“Sehingga dalam Pra Musrenbang ini dilakukan Pencermatan  Teknis usulan kegiatan yang sama di Kabupaten dan Kalurahan,” ungkap Samino.

Samino juga mengingatkan bahwa usulan tetap mengacu pada usulan kegiatan prioritas yang berdasar dari kebutuhan dan mendukung visi misi Bupati Sleman yaitu terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong.

Samino menuturkan, untuk usulan kegiatan di tahun 2025 yang menjadi isu yaitu Kalurahan mengalokasikan jamban keluarga yang salah satunya intuk mengatasi sanitasi  dengan meningkatkan kualitas lingkungan.

“Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat Seyegan masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di wilayah Kabupaten Sleman,” tutur Samino.

Rini Nurhidayati, Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Seyegan memimpin jalanya pra Musrenbang dengan membacakan satu persatu usulan kegiatan dari masing masing Kalurahan untuk dilakukan pencermatan kegiatan yang sesuai dengan kamus PUPM Tahun 2025.

“Untuk Pra Musrenbang kali ini memang masing masing Kalurahan baru siap untuk usulan kegiatan PUPM (Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat), sedangkan usulan kegiatan yang masuk di non PUPM, BKK dan Danais masih memerlukan pembenahan dan pencermatan ulang,” ujarnya.

Rini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Seyegan yang akan digelar besuk hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena menghadirkan Pemerintah Daerah DIY yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Dinas PU ESDM, Dinas Perhubungan, dan Paniradya.

“Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan yang menjadi domain Pemda DIY dan sebagai strategi untuk menarik dana dari berbagai sumber,” tambah Rini.

Dalam pemaparan usulan kegiatan PUPM yang disampaikan oleh Rini, ada beberapa koreksi berkaitan dengan nama kegiatan, volume pekerjaan, pagu anggaran dan lokasi kegiatan. Rini berharap untuk segera dilakukan koreksi dan waktu pengumpulan ditunggu sampai selasa siang. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




KKN UGM Gelar Pelatihan Olahan Jambu Dalhari Jogotirto

Sleman – Jambu Air Dalhari merupakan produk buah unggulan dari Kalurahan Jogotirto. Untuk memanfaatkan hasil budidayanya, dibutuhkan inovasi lebih lanjut. Seperti yang dilakukan oleh KKN  PPM UGM 2023 o9 Unit Y0-134 yang menggelar pelatihan inovasi olahan pangan dengan bahan dari Jambu Dalhari yang digelar di rumah salah satu warga Padukuhan Krasan, Jogotirto, Berbah, Sleman, Sabtu (27/1/2024) Pelatihan ini diikuti oleh kelompok pelaku usaha Jogomukti dan petani Jambu Dalhari.

Penanggungjawab program Mohammad Naufal FS memberikan penjelasan mengenai bagaimana mengolah Jambu Dalhari manjadi selay olesan pada roti. Caranya adalah dengan menggunakan bahan Jambu air dihaluskan, kemudian dicampur gula, dan air. Selanjutnya dicampur dengan esense sebelum  dipanaskan diaduk sampai mengental. Setelah mengental kemudian didinginkan, dan dilanjutkan dengan proses pengemasan.

“Yang lebih menarik bahwa dari daun jambunya bisa dibuat menjadi stik yang renyah dan enak sebagai cemilan,” kata Naufal.

Untuk membuat cemilan tersebut diperlukan daun Jambu Dalhari, tepung, mentega, telur ayam, bumbu bumbu dan minyak untuk menggoreng.

“Dengan produk olahan selai dan stik daun jambu, diharapkan bisa meningkatkan nilai dari budidaya Jambu Air Dalhari,” tambah Naufal.

Sementara itu, Leo Adi Shaputra Ketua Kelompok  KKN UGM unit  YO-13 7 menjelaskan bahwa untuk KKN anggota ada 7 orang dengan dosen pembimbing lapangan Rumiyati.

“Untuk waktu KKN 18 Desember 2023 dan berakhir 5 Februari 2024. Dalam waktu yang singkat harapanya bisa memberi manfaat buat semuanya,” pungkasnya. (Kusnadi/KIM Berbah)




Pastikan Kesiapan Pemilihan Umum, Bawaslu DIY Kunjungi Panwaslu Depok

Sleman – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyina mengunjungi Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman di Jalan Padjajaran, Condongcatur, Depok, Sleman, Senin (29/1).

Kunjungan dalam rangka supervisi ini dilaksanakan dengan berbagai tujuan, diantaranya adalah untuk memastikan berbagai kesiapan pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dengan berbagai dinamikanya.

“Saya tau, Depok ini memiliki jumlah TPS terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, kami dari Propinsi ingin mendengar langsung dinamika kepemiluan di wilayah ini,” ujarnya.

Dalam arahannya, Umi bahwa pihaknya terus menjadi komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan dia berharap ini juga dilakukan oleh Panwaslu Depok.

“Kita harus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Pemilu yang lebih baik dari yang sebelumnya,” ujar Umi.

“Ada beberapa pokok yang harus ditingkatkan, terutama di wilayah Depok ini. Pertama, keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. Kedua, kepada penyelenggara kami memohon untuk melaksanakan tahapan Pemilu dengan baik sehingga partisipasi masyarakat nanti tinggi,” lanjutnya.

Umi mengatakan bahwa tahapan kampanye maupun pemasangan APK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 telah diatur.

“Regulasi mengenai pemasangan APK tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 68 tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 176 tahun 2023. Di antara poin larangan dalam regulasi tersebut, adalah tim kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di fasilitas milik Pemerintah, fasilitas umum pada lingkup lembaga pendidikan, rumah sakit, pasar, terminal, taman, tempat ibadah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Umi juga menyinggung bahwa kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang diikuti oleh Partai Peserta Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024. Adapun masa tenang Pemilu 2024, ujarnya, akan mulai pada tanggal 11-13 Februari 2024 mendatang.

“Kemarin 22 Januari 2024, kita semua telah menyaksikan pelantikan Pengawas TPS, termasuk di Kapanewon Depok ini dilakukan, kemudian diberikan pembekalan bagi mereka,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Umi juga terus meminta kepada jajaran Panwaslu Depok untuk bersiap menyambut pesta demokrasi lima tahunan yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dengan harapan, Pemilu 2024 nanti khususnya di wilayah Kapanewon Depok Sleman berjalan dengan jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas. (Athiful/KIM Depok)




Jaga Ketersediaan Stok, PMI Depok Lakukan Donor Darah

Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Depok Sleman kembali menggelar aksi sosial donor darah yang diikuti puluhan masyarakat Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Selasa (30/1). Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Sasana Anglocita Tama Kantor Kapanewon dimaksudkan untuk membantu ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua PMI Depok Sleman Sussi Sulistyaningsih mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang program Layanan Darah Sleman Gratis (Lada Manis) yang dimiliki oleh PMI Kabupaten Sleman.

Sussi juga turut mengungkapkan harapannya agar stok darah di PMI Sleman jangan sampai kekurangan. Sebab, ada begitu banyak pasien di rumah sakit yang setiap harinya membutuhkan darah untuk pengobatan.

“Kegiatan sosial donor darah semacam ini selalu rutin kita lakukan, sebagai salah satu ikhtiar PMI Depok untuk membantu para pasien yang membutuhkan stok darah, baik itu yang mengalami kecelakaan, operasi, dan lain sebagainya,” ujarnya, menjelaskan.

Ditambahkan oleh Sussi, bahwa di wilayah Kapanewon Depok kegiatan donor darah banyak dilakukan oleh instansi pemerintahan dan komunitas-komunitas di masyarakat.

Menurutnya, di dalam jangka waktu sebulan saja bisa digelar lebih dari sepuluh kali aksi donor darah oleh penyelenggara yang berbeda secara terpisah.

“Di PMI Sleman ada program layanan darah gratis, dimaksudkan bagi warga atau pasien yang ber-KTP-el Sleman yang membutuhkan darah yang sedang dirawat di Rumah Sakit yang sudah MoU dengan PMI Sleman,” paparnya, seolah melanjutkan, “Itu nanti tidak dikenai biaya packing dan biaya olahdarah alias digratiskan,” lanjutnya.

Alumni Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta ini mengatakan bahwa, jumlah stok di bank darah PMI Sleman untuk saat ini masih aman dan stabil. “Dengan aksi sosial seperti ini, stok darah di PMI semakin bertambah dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika ada pasien yang membutuhkan tranfusi darah,” paparnya.

Sussi menjelaskan, bahwa donor darah banyak sekali manfaatnya. Selain dapat menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan tranfusi darah, manfaat donor darah bagi para pendonor dapat meregulasi sel darahnya menjadi sel darah merahnya diperbarui tubuh merespons dengan memproduksi sel darah merah yang baru.

“Selain itu mereka juga mendapatkan screening kesehatan, mulai dari tensi darah, HB, hingga deteksi infeksi menular lewat transfusi darah,” jelasnya.

Sussi turut mengimbau, bagi warga masyarakat Sleman dan Depok, dapat turut serta ambil bagian dalam aksi sosial ini dengan mendatangi giat donor darah yang dilakukan oleh PMI Depok atau datang langsung ke Kantor PMI Sleman.

“Dengan harapannya masyarakat semakin sadar bahwa pasien yang membutuhkan darah itu masih dan selalu ada, untuk itu akan sangat membantu jika mereka suka rela mendonorkan darahnya untuk kehidupan sesama,” tukasnya.

PMI Depok, ujar Sussi, selain donor darah juga memiliki berbagai program lain yang dimaksudkan untuk membantu penjagaan kesehatan dalam even-even yang digelar di wilayah Kapanewon Depok Sleman.

“Kita terus sosialisasikan program layanan darah Sleman gratis atau lada manis ini ke lapisan masyarakat kita, agar siapa saya yang merasa membutuhkan pertolongan dapat memanfaatkannya dengan bijak,” ujarnya. (Athiful/KIM Depok).




Panwaslu Depok Gelar Rakor Pengawasan Ketersediaan Logistik Pemilu 2024

Sleman – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman Adihanto Purnomo mengingatkan agar tidak mengabaikan pengawasan terhadap kesiapan logistik Pemilihan Umum 14 Februari 2024. Pasalnya, Adihanto melihat urgensinya sama penting dengan kesiapan Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

“Jikalau DPT kita tidak kuat, maka hak pilih orang lain yang akan lain. Begitupun logistik kita tidak akurat, hak pilih orang lain juga terancam hilang,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Ketersediaan Surat Suara Pemilu 2024 di Kapanewon Depok, Senin (29/1).

Karena itu, untuk memastikan kesiapan logistik dan DPT berjalan lancar, Adihanto mengingatkan kepada jajaran PPK Depok beserta PPS se-Kapanewon Depok untuk menjalin koordinasi intensif dengan KPU Kabupaten Sleman dengan baik.

Adihanto menambahkan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyamakan persepsi dalam segala hal.

“Persepsi kita harus sama dulu. Begitu persepsi kita sama. Maka cara menangani sesuatu juga akan sama. Kalau persepsi kita tidak sama biasanya akan berakhir tidak satu pandangan yang menyebabkan menjadi tafsir yang bermacam-macam,” imbuhnya.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi ini juga meminta kepada jajaran PPK beserta jajara untuk memaklumi kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan, khususnya pengawasan logistik. Hal ini tidak lain ditujukan agar mempermudah kinerja penyelenggara untuk memastikan pemilu berjalan sesuai harapan.

“Namanya diawasi itu tidak enak. Tapi karena kita punya tujuan yang sama, harus punya pandangan bahwa justru pengawasan dilakukan itu untuk menjaga dan memudahkan kerja teman-teman. Karena pencegahan yang paling ideal itu ketika kita sudah kenal dengan baik,” ujar Adihanto.

Mengutip pendapat Bawaslu, Adihanto menyatakan bahwa seluruh jajaran Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi wajib hadir untuk melakukan pengawasan logistik Pemilu 2024. Sebab, menurutnya kehadiran Bawaslu menjadi salah satu upaya meminimalisir terjadinya persoalan salah satunya kekurangan logistik.

“Tugas pengawasan logistik harus dilaksanakan. Divisi SDM merupakan penanggung jawab pengawasan logistik,” katanya menjelaskan.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di gedung Sasana Anglocita Tama ini dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Panwaslu Depok Sleman, Panwaslu Kalurahan/Desa se-Kapanewon Depok, Ketua beserta Anggota PPK Depok Sleman, dan Ketua PPS se-Kapanewon Depok Sleman. (Athiful/KIM Depok)