Sleman – Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKal Bersama) Depok Raya sukses menggelar Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) di Sasana Anglocita Tama Kantor Kapanewon Depok Sleman, Sabtu (3/2).

Kegiatan yang dihadiri oleh Direktur BUMKal Bersama Depok Raya, Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, beserta anggota ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 dan melakukan penetapan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2024.

Direktur BUMKal Bersama Depok Raya Yoni Afrizal Rahman mengatakan bahwa ini merupakan tahun kedua BUMKal Bersama Depok Raya melaksanakan Musyawarah Antar Kalurahan (MAK) pasca transformasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

“Atas segala proses yang telah dilalui, kami berterima kasih kepada banyak pihak atas arahan dan bimbingan selama ini, sehingga kami bisa melayani dan memberdayakan masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Rizal mengatakan jajaran pengurus BUMKal Bersama Depok Raya akan menampung berbagai saran, masukan, dan kritik positif untuk menunjang kelancaran kegiatan pelestarian, perlindungan, dan pengembangan hasil kegiatan di tahun yang akan datang.

Lebih lanjut, Rizal juga berkomitmen untuk menjalankan program BUMKal Bersama Depok Raya ke depan agar sesuai dengan perencanaan, ketentuan, dan harapan bersama masyarakat Kapanewon Depok.

“Oleh karena itu, kerjasama secara terus menerus untuk mengembangkan hasil PNPM-MPd melalui BUMKal Bersama Depok Raya dapat semakin memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan secara lebih baik lagi,” pungkasnya (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) Sleman mengadakan serangkaian kegiatan Parenting Terpadu pada Sabtu (3/2/2024)-Minggu (4/2/2024) yang diikuti seluruh orangtua/wali PAUD dan SD/MI Muhammadiyah se-Cabang Sleman di empat titik yang berbeda.

Kegiatan parenting di GOR Pangukan dihadiri orangtua wali dari SD Muhammadiyah Sleman, SD Muhammadiyah Domban 4, KB–TK Panggeran, KB–TK ABA Sleman Kota, RA dan MI Al Muttaqien. Acara diawali dengan pentas seni yang ditampilkan anak-anak dari TK dan SD dilanjutkan Kalam Illahi dan menyanyikan Indonesia Raya, Sang Surya, dan Mars Aisyiyah.

Ketua PCM Sleman Profesor Zahrul Mufrodi dalam sambutannya menyampaikan untuk selalu menjaga investasi termahal berupa anak-anak dengan memilihkan sesuatu apapun yang terbaik. Dia juga menekankan pentingnya peran orang tua didalam pendidikan anak di era digital.

Parenting terpadu bertemakan “Mendidik Anak di Era Digital” dipandu oleh Septiyati Purwandari dan pengurus ‘Aisyiyah Ranting Sendangadi Sleman.

Titik kedua pelaksanaan kegiatan parenting terpadu bertempat di SD Muhammadiyah Mantaran. Dihadiri orangtua/wali dari SD Muhammadiyah Sleman, TK ABA Mantaran, dan TK ABA Murangan. Narasumber kegiatan parenting ini adalah Dosen UNY, sekaligus anggota PAUD Dasmen PCM Sleman Nur Chalimah.

Selanjutnya, KB–TK ABA Firdaus menjadi titik ketiga kegiatan parenting terpadu dengan tema “Deteksi Tumbuh Kembang Anak (DDTK)” bersama dr. Purwaningsih Budi Astuti, Sp.S. Dan, yang terakhir, parenting terpadu diadakan di TK ABA Kendangan, Caturharjo pada Ahad (4/2) bersama Ustaz Mudo Kridho Ambardi yang dihadiri orangtua/wali murid TK ABA Kendangan dan Ibu–Ibu ‘Aisyiyah Ranting Caturharjo, Sleman. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Bertempat di Hotel Griya Persada Kaliurang, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo membuka Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional (Rakorpimnas) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Jum’at (2/2). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sleman.

Dalam sambutannya, Kustini mendukung penuh kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan IGTKI dari seluruh Indonesia ini. Menurut Kustini, pendidikan di jenjang TK memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak.

Karenanya, Kustini menekankan bahwa guru TK dituntut untuk inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, demi mewujudkan generasi emas di masa depan.

“Didiklah anak sesuai zamannya. Cara mendidik anak di masa kita dulu pasti berbeda dengan mendidik anak sekarang. Sekarang sudah serba digital. Maka kita harus bisa menyesuaikan,” kata Kustini.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Rakorpimnas IGTKI Sumiati, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 80 peserta yang berasal dari 32 provinsi se-Indonesia. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan ini yakni “Membangun Masa Depan IGTKI-PGRI yang Berkualitas melalui Program-program Strategis, Inovatif, dan Kolaboratif”. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Panwaslu tingkat Kecamatan untuk mewaspadai berbagai kerawanan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, 14 Februari 2024 mendatang. Bagja merefleksikan kasus yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, yang mungkin bisa terulang di Pemilu 2024 nanti.

Hal itu disampaikan Bagja saat melakukan supervisi ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Depok Sleman, Jalan Padjajaran Condongcatur Depok Sleman, Sabtu (3/2).

Dalam kesempatan itu, Bagja mengulas kerawanan Pemilu menjadi tiga fase, yaitu kerawanan sebelum pemungutan suara dan masa tenang, kerawanan saat pelaksanaan pemungutan suara, dan kerawanan setelah pemungutan suara. Dalam menuju masa tenang, ungkap Bagja, penyelenggara akan semakin was-was, sebab bagi Bawaslu masa tenang adalah masa yang tidak tenang.

Strategi pengawasan di masa tenang, ucap Bagja, adalah potensi terjadi mobilisasi masa dan politik uang dari peserta pemilu atau pun tim suksesnya.

“Masa tenang adalah masa di mana peserta politik tidak bisa lagi melakukan kampanye, jadi teman-teman Panwaslu Kecamatan Depok harus sigap melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu yang melakukan kegiatan di masa ini,” ucapnya.

Tidak lupa, Bagja juga memberikan semangat, berdiskusi, dan berbagi cerita dan pengalaman kepemiluan selama ini.

Diakhir kunjungannya, Bagja berpesan agar Pemilu di Kecamatan Depok dapat berjalan lancar dan semua yang bertugas diberikan kesehatan.

“Semoga sahabat Panwaslu Depok di mana pun berada diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengawasi tahapan Pemilu yang semakin krusial,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Kantor Sekretariat Panwaslu Depok Sleman, Bagja didampingi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyina dan disambut langsung oleh Panewu Depok Wawan Widiantara, Panewu Anom Depok Wawan Hariawan, Komisioner Panwaslu Kecamatan Depok beserta jajaran Sekretariat dan Panwaslu Kalurahan/Desa se-Kecamatan Depok.

Panewu Depok Sleman Wawan Widiantara merasa terhormat dengan hadirnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Depok Sleman. Menurutnya, ini menjadi salah satu penyemangat di dalam mewujudkan Pemilihan Umum 2024 yang bebas, jujur, adil, dan berintegritas di wilayahnya.

“TPS-TPS di Depok sini berpotensi rawan, sehingga perlu pengawasan yang lebih ekstra,” ujarnya.

Namun, Wawan mengatakan bahwa Forkompim Depok bersama dengan stakeholder terkait dan penyelenggara Pemilu telah intens berdiskusi dalam membahas apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi di wilayah Kecamatan Depok Sleman dan berbagai permasalahan.

“Insya Allah semua sudah kita koordinasikan dengan harapan Pemilu 2024 di sini berjalan aman dan terkendali,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok).

Sleman – Kapanewon Berbah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) usulan Tahun 2025, Senin (5/2/2024) di Pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Sleman. Musrenbang ini mengambil tema Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing untuk Kesejahteraan yang Merata.

Panewu Anom Kapanewon Berbah, Noor Bramantyo menyampaikan bahwa pengurangan angka kemiskinan dan penanganan stunting berjalan baik namun akan terus berusaha menurunkan lagi angka kemiskinan dan stunting.

Untuk pembangunan baik fisik dan non fisik juga sudah dilakukan di berbagai bidang.“Untuk pembangunan fisik seperti talut, irigasi jalan, dan lain-lain. Untuk pembangunan non fisik berupa pelatihan dari berbagai dinas, peningkatan kapasitas kelembagaan,” terangnya.

“Semoga musrenbang usulan 2025 berjalan lancar bisa menghasilkan usulan yang maksimal dan bermanfaat buat semuanya,” imbuh Noor.

Anggota DPR kabupaten Sleman fraksi PDIP Budi Sanyata menyampaikan bahwa sebagai anggota dewan mempunyai satu alat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pokok pikiran (pokir) . Namun sebaiknya pengajuan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat menjadikan pembangunan yang berkesinambunga.

“Yang tidak kalah penting adalah mengurangi indek kesenjangan ekonomi antara miskin dan kaya,” kata Budi .

Budi juga menyoroti meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat, seperti kasus bunuh diri, pernikahan usia dini, peredaran obat terlarang dan alcohol yang dapat menjadi ancaman kehidupan generasi muda.

“Penguatan ketahanan keluarga menjadi hal penting untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat terutama anak usia muda,” terangnya.

Sedangkan M Agus Mas’udi, anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKS menyampaikan bahwa masih adanya masyarakat yang belum menempati rumah yang layak untuk ditempati.

“Maka harus ada data sesuai di lapangan agar bisa diajukan program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH). Sebaiknya ada perbaruan pendataan secara berkala untuk data yang tepat bagi penerima bantuan sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat,” usulnya.

Agus juga menyikapi tentang adanya penutupan TPA Piyungan yang memberi dampak persoalan penyelesaian sampah di kabupaten Sleman.

“Masalah sampah adalah masalah besar namun peran upaya pemerintah masih belum maksimal dalam upaya pengurangan masalah sampah.  Pengelolaan sampah mandiri dari sumbernya yaitu rumah tangga menjadi hal penting. Sosialisasi ke berbagai kalangan semakin digencarkan terutama pelaku usaha  UMKM yang  harus diajak untuk menjadikan UMKM yang peduli lingkungan,” jelas Agus.

Perencana Ahli Muda sub koordinator kelompok substansi data dan perencanaan daerah kabupaten Sleman Nandri Widiatmoko, menyampaikan data jumlah penduduk Kapanewon Berbah ada warga. Sementara itu, jumlah keluarga miskin ada .

Dari data tersebut ternyata masih banyak keluarga miskin yang ada di kapanewon Berbah.

“Untuk mengurangi angka keluarga miskin sebaiknya pengajuan usulan perencanaan pembangunan baik fisik dan non fisik difokuskan untuk usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak penurunan angka kemiskinan,” tutupnya. (Kusnadi/KIM Berbah)