Sleman – Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman  (DP3AP3KB)  menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi Perempuan warga Kapanewon Berbah melalui Pokir anggota DPRD Sleman, Rahayu Widi Nuryani selama 3 hari dari Senin (5/1/2024) – Rabu (7/1/2024) berlangsung di Ngentak Mejing , Jogotirto, Berbah, Sleman.

Rahayu Widi Nuryani  menyampaikan bahwa pendidikan bagi perempuan menjadi penting supaya perempuan tahu politik tidak harus menjadi politisi tetapi bisa atau kedudukan dan fungsi perempuan dalam politik.

“Bagaimana perempuan bisa ikut serta berperan serta dalam mengambil keputusan dan berperan pada pembangunan. Bagaimana perempuan bisa menyuarakan isu terkait keperempuan kebutuh serta keinginannya sebagaii perempuan,” ujar Rahayu.

Menurutnya, dalam legislatif di Kabupaten Sleman selalu tidak bisa memenuhi kuota perempuan sehingga kesulitan untuk menyuarakan  keinginannya perempuan

“Sehingga penyuaraan kebutuhan perempuan jadi tidak maksimal,” kata Rahayu

Kepala Dinas P3AP2KB Wildan Solichin, menyampaikan bahwa pendidikan politik bagi perempuan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada kaum perempuan tentang dunia politik.

“Dunia politik adalah arena untuk memperjuangkan berbagai issue termasuk issue yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Oleh karenanya, perempuan mesti paham tentang apa yang harus diperjuangkan, bagaimana itu diperjuangkan, dan dimana mereka hrs berjuangnya,” ujar Wildan.

Wildan menuturkan, ada dua institusi yang menentukan lahirnya kebijakan, yaitu eksekutif dan legislatif. Untuk terlibat di ranah eksekutif ditempuh melalui seleksi, sedangkan untuk terlibat di ranah legislatif ditempuh dengan eleksi (pemilihan).

“Dengan memahami politik, diharapkan perempuan tidak lagi duduk manis sebagai penonton tapi terlibat aktif dalam menentukan kebijakan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender,” jelas Wildan. (Kusnadi/KIM Berbah)

Seyegan – Kolaborasi antara Pengurus Kalurahan Budaya di Kabupaten Sleman diharapkan makin meningkatkan dan memantapkan keberadaan Kalurahan Budaya di Kabupaten Sleman. Antara Pengurus Pengelola Kalurahan Budaya dan Pendamping Kalurahan Budaya saling memberi masukan ketika melakukan aktifitas dilapangan, terlebih kondisi maupun karakter  masing-masing Kalurahan Budaya juga berbeda.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Forum Ketua Budaya Kabupaten Sleman, Jumali, saat rapat koordinasi antara Forum Kalurahan Budaya () Greget Kabupaten Sleman bersama Seluruh Pendamping Kalurahan Budaya Se Kabupaten Sleman, Selasa (6/2/2024) di Kalurahan Margoagung  Kapanewon Seyegan.

Dalam rapat koordinasi perdana ditahun 2024 itu Jumali menuturkan bahwa lima pengurus Kalurahan Budaya yang baru juga dihadirkan, dengan harapan agar bisa menyesuaikan diri dan turut serta dalam diskusi terkait kegiatan Kalurahan Budaya.

“Tidak perlu sungkan untuk bertanya kepada teman yang sudah lebih dahulu mengelola Kalurahan Budaya, terlebih pada 27 Februari sudah ada Kalurahan Budaya baru yang tampil di Pentas Seni Selasa Wagen di Titik Nol Malioboro,” ungkap Jumali.

Sementara itu Kepala Seksi Lembaga Kundha Kabudayan DIY Endang Widuri dalam Pembinaanya mengharapkan agar antara Pengurus Pengelola Kalurahan Budaya dengan Pendamping selalu bekerjasama, saling mengingatkan didalam pengelolaan Kalurahan Budaya.

“Saling memberi masukan, hal itu agar pilar- pilar Kalurahan budaya benar benar dapat tumbuh dan berkembang. Disitu ada perlindungan, pengembangan dan pelestarian terhadap warisan budaya, kesenian, bahasa, sastra dan aksara. Selain itu juga permainan tradisional, pengobatan tradisional serta adat dan tradisi,” tutur Endang.

Dalam rakor yang juga dihadiri Tim Monev Kabupaten Sleman itu, Tim Monev Senior Bugiswanto menginformasikan bahwa para Pendamping dan Tim Monev sudah menyusun jadwal Kalurahan Budaya penampil pada Selasa Wagen tahun 2024, Jadwal Penampil Di Bandara YIA serta untuk Gelar Potensi. Pengaturan ini lebih awal karena setelah Idul Fitri padat kegiatan, baik yang difasilitasi oleh Kundha Kabudayan DIY maupun agenda rutin masing-masing Kalurahan Budaya. (Tri Joko S/KIM Kalasan)

Sleman – Pemkab Sleman menggelar Apel Jaga Warga di Lapangan Pemda Sleman, Rabu (7/2/2024). Apel yang dipimpin Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo ini diikuti oleh peserta dari Polresta Sleman, Kodim Sleman  Sat , Panwascam dan Jagawarga se-Kabupaten Sleman.

Kustini Sri Purnomo dalam sambutannya mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjaga kondusivitas jelang pemilu.

“Bahwa Kurang satu Minggu lagi Pemilu serentak se Indonesia diadakan , agenda Akbar merupakan gawe kita bersama. Mengingat penyelenggaran pemilu bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat , maka dengan ini mari bersama nyengkuyung kegiatan bersama ini,” ungkapnya.

“Setelah apel ini diharapkan semua komponen dapat  bersama mengawal kelancaran ,keamanan dan ketertiban setiap tahapan dan proses Pemilu,” lanjut Kustini.

Dirinya pun meminta agar Jagawarga, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa dapat menciptakan kondisi kondusif dan juga bisa mencegah golput, mencegah gesekan karena beda pilihan, menyosialisasikan pesan damai kepada setiap warga, serta mencegah konflik dan memecahkan permasalahan dengan bijak dan musyawarah.

“Semoga proses pemilu berjalan damai aman dan sukses,” pungkasnya. (Eka Sastra/KIM Sardonoharjo Ngaglik)

Kalasan – Rekapitulasi usulan pembangunan  fisik dan non fisik PUPM Kapanewon Kalasan untuk tahun 2025 melebihi 4 milyar Rupiah. Jumlah tersebut lebih rinci tertuang dalam materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon Kalasan untuk tahun 2025 yang berlangsung Selasa (6/2/2024) di Aula Balai Pemerintahan Desa D.I. Yogyakarta Jl. Raya LPMP , Tirtomartani, Kalasan.

Dalam materi yang dibagikan kepada peserta disebutkan untuk usulan pembangunan fisik melalui PUPM Kapanewon Kalasan sebesar ,- sementara untuk non fisik .- sehingga total sebesar ,-

Berbagai usulan rencana pembangunan yang disampaikan lurah se- Kapanewon Kalasan secara bergantian dimulai Tamanmartani, Purwomartani, Tirtomartani dan Selomartani mencakup kegiatan pembangunan fisik dan non fisik. Beberapa usulan pembangunan fisik meliputi pembangunan dan  peningkatan saluran irigasi, rehab saluran irigasi,  pemasangan LPJU, pembuatan Zona Selamat Sekolah, perbaikan rumah tidak layak huni hingga pemenuhan CCTV di ruang publik.

Sementara itu untuk usulan pembangunan non fisik PUPM meliputi Workshop membaca menjadi karya di Kalurahan, pelatihan bagi pengelola arsip, pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan, berbagai  bimtek untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan organisasi hingga fasilitasi Peralatan Pertanian Hortikultura dan kebun berupa sumur ladang/dangkal.

Semua usulan mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, UMKM, kelembagaan, sosial kemediaan sampai pada usulan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kalurahan Tirtomartani.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon Kalasan diikuti Lurah dan Perangkat, Instansi tingkat Kapanewon, Lembaga tingkat Kapanewon dan Kalurahan juga dihadiri sejumlah perwakilan OPD Kabupaten Sleman serta unsur DPRD. Musrenbang dibuka oleh Panewu Anom Gunardi.

Dalam kata sambutanya Panewu Anom berharap agar pembangunan di masing-masing Kalurahan bisa bersinergi dan berkolaborasi sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi Visi dan Misi Kapanewon Kalasan. Kepada SKPD Gunardi berharap memberikan masukan dan arahan agar dapat menyempurnakan perencanaan pembangunan untuk tahun 2025.

Sementara itu dari BAPPEDA Kab. Sleman yang diwakili Eka Edi Bastian dalam sambutanya memaparkan Tema Besar dan prioritas program tahun 2025 Kabupaten Sleman.

Dikatakan bahwa tema dan prioritas dimaksud adalah Peningkatan Produktivitas sebagai upaya untuk kesejahteraan yang merata.

Lebih lanjut dikatakan, Kabupaten Sleman mempunyai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025  sebesar 5,02 – 5,96. Untuk indek pembangunan manusia 84,84 – 84,98.

“Sementara itu prioritas programnya meliputi: mengurangi kemiskinan, memperkuat infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah, memperkuat ketahanan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat nilai budaya,” tutup Eka.

Kedatangan peserta Musrenbang disambut tampilan Forum UMKM baik proses masak ditempat (dengan kompor gas) yang berada diluar gedung hingga yang berada diluar gedung dengan display aneka produk olahan dengan kemasan menarik. Sementara menjelang acara resmi dimulai, disuguhi tampilan permainan biola oleh Khairunisa siswi Kelas 8 SMP N 1 Kalasan yang memukau dengan persembahan beberapa lagu. (Tri Joko S/KIM Kalasan)

Sleman – Panitia Pengawas (Panwas) Kapanewon Berbah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelatihan Pemakaian Aplikasi SIWASLU untuk persiapan pelaporan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTSP) wilayah Berbah, Selasa (6/2/2024) di Gedung Serbaguna Kalurahan Kalitirto, Berbah, Sleman.

Ketua Panitia Pengawas Kapanewon Berbah, Sutarja menyampaikan bahwa dari 179 pengawas TPS Kapanewon Berbah, 94 orang tidak melakukan pencoblosan di TPS tempat tinggal masing-masing karena bertugas melakukan pengawasan di lain TPS. Namun dari panwas sudah disiapkan skenario pelaksaan pencoblosan bagi PTPS yang mencoblos tidak di TPS domisili.

“Nantinya akan ada kordinasi dengan pengawas kalurahan Desa (PKD) juga panwas untuk mekanisme yang sudah diatur,” jelas Sutarja.

Panewu Anom Kapanewon Berbah, Noor Bramantyo, mengatakan bahwa pengawas TPS mempunyai peran yang penting sebagai ujung tombak pengawasan pemilu. Dalam melaksanakan pengawasan mempunyai peran memastikan transparansi  pemungutan suara dan perhitungan suara yang pemilu 2024.

“Dalam rangka ketugasan jaga integritas dan netralitas sebagai pengawas, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan penyelenggaraan pemilu juga dengan pemerintah,” pesan Noor.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi DIY Mohammad Amir Nashirudin menuturkan, untuk menjadikan pemiliu yang berintegritas, bermartabat dan ideal apabila dalam pelaksanaan pemilu tidak terjadi pelanggaran atau minimalis pelanggaran dan tidak berimplikasi rusaknya pemilu.

Jikapun  terjadi pelanggaran ada penindakan dengan proses kepastian hukum yang berlaku sesuai perundangan. Meski pihak KPU dan Bawaslu sudah menyiapkan instrument terkait dugaan terjadinya kerawanan pemilu.

“Dengan penindakan serta kepastian hukum akan membingkai dan meminimalisir kerawanan yang mungkin terjadi pada pemilu 2024,” tegasnya.

Sedangkan bimtek dan pelatihan penggunaan aplikasi SIWASLU untuk pelaporan anggota pengawas TPS disampaikan oleh anggota Panwas Kapanewon Berbah Deni Tianasari dan Sugiharto. (Kusnadi/KIM Berbah)