Sleman – Satuan Polisi Pamong Praja DIY melaksanakan Sosialisasi Kepemiluan bagi Anggota Satlinmas Jogotirto pada hari Rabu (7/2/2024) di Gedung serbaguna kalurahan Jogotirto, Berbah, Sleman.

Panewu Berbah Tri Akhmeriyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan usulan dari pokok pikiran (pokir) dari anggota  DPRD Provinsi DIY, Yuni Satia Rahayu.

“Dengan fasilitas yang diberikan semoga menambah semangat juang satlinmas dalam melaksanakan pengamanan proses tahapan pemilu,” kata Tri Akhmeriyadi.

Tri juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada satlinmas atas kesediaanya melaksanakan pengamanan baik dalam kepemiluan ataupun pengamanan masyarakat secara umum. Menurutnya, satlinmas memiliki peran yang penting

“Linmas dalam ketugasannya tidaklah bekerja secara sendiri, namun bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat juga petugas pengamanan yang lain,” tambah Tri.

Anggota DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu menyampaikan bahwa tugas pengamanan pemilu bagi satlinmas merupakan tugas yang berat.

“Harus dipersiapkan diri dari jauh. Menjaga kondisi tubuh, kesehatan,  persiapan obat obatan jika diperlukan ,” pesan wanita yang biasa disapa Neny ini.

Juga dikatakan oleh Neny bahwa tugas pokok Satlinmas adalah menjaga demokrasi meski tugas pengamanan masyarakat juga tdak kalah penting.

“Harus dipahami kemungkinan kondisi dilapangan saat pemilu sangat berat . Tingkat kerawanan yang tinggi mungkin bisa terjadi. Juga tentang politik uang dan beredarnya berita hoaks,” tukas Neny.

“Harapannya demokrasi berjalan dengan aman baik tanpa ada gesekan yang berat,” pungkas Neny yang diamini oleh Sri Surani selaku Komisioner KPU, Sumantri dari Satpol PP DIY, dan Kompol Ana Nurhayati dari Polda DIY. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Dimotori oleh banyaknya aktivitas warga yang sering datang ke Kantor Kalurahan Pakembinangun, Pemerintah Kalurahan Pakembinangun menginisiasi pembangunan musala.

“Karena banyak sekali warga yang datang ke Kalurahan setiap harinya, apabila tiba waktu shalat, mereka tidak bisa sholat karena tidak ada tempatnya. Oleh karena itu kami upayakan untuk membangun sebuah musala,” papar Sunardi, PJ Lurah Pakembinangun saat peletakan batu pertama musala pada Kamis (8/2/2024)

Musala berukuran 5×13 meter dengan luas 50 meter persegi ini dirancang dan dibangun di area depan kantor pelayanan umum Kalurahan Pakembinangun.

“Proyek pembangunan Musala ini membutuhkan dana 154 juta rupiah. Dan kami upayakan agar pembangunan ini tidak menggunakan dana desa. Akan tetapi dari uluran tangan masyarakat dan para pamong Kalurahan. Pasti kita bisa. Adapun saat ini sudah terkumpul dana sebesar 54 juta rupiah,” ungkap Aipda Muh. Zidni Adnan Asngri, Bhabinkamtibmas Pakembinangun selaku Ketua Panitia pembangunan musala tersebut.

“Terimakasih untuk panjenegan semua yang telah berdonasi. Kami harap donasi akan terus mengalir sehingga pembangunan lancar. Harapan kami agar Ramadhan 1445 H nanti, Musala ini sudah bisa digunakan,” imbuhnya.

Adnan menambahkan bahwa musala yang dibangun dinamakan Binangun, identik dengan nama desanya.

“Harapannya, dari Musala ini, sumber daya manusia yang ada dan masuk di tempat ini akan terus terbangun. Demikian filosofinya,” lanjut Adnan.

Acara dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Panewu Pakem, Danramil Pakem, Kapolsek Pakem, Ketua FKUB Pakembinangun, Bpkal Pakembinangun, dan Suranto mantan Lurah Pakembinangun.

Acara ditutup dengan do’a bersama oleh KH. Aminuddin Nadjib ketua FKUB Pakembinangun. (Asrori Wardan/KIM Pakembinangun)

Sleman – Menjelang tahapan masa tenang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Depok Sleman meminta seluruh peserta Pemilu 2024 untuk segera menurunkan sendiri alat peraga kampanye (APK) mereka sebelum 11 Februari 2024.

“Jelang masa tenang, kami imbau peserta pemilu dapat menurunkan sendiri APK miliknya atau petugas berwenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menurunkan,” ungkap Ketua Panwaslu Depok Sleman Adihanto Purnomo, Sabtu (10/2).

Adihanto menjelaskan, bahwa pencopotan oleh pemilik sendiri bertujuan untuk menghindari potensi konflik dan kesalapahaman jikalau didapati pihak yang asal mencopot APK peserta Pemilu 2024.

“Masyarakat umum jangan sembarangan mencopot APK apapun tujuannya, karena ini akan sangat rawan dan bisa menimbulkan konflik,” tukas Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi itu.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Adihanto mengatakan, bahwa masa kampanye peserta Pemilu 2024 akan berakhir Sabtu (10/2) dan dilanjutkan masa tenang Pemilu 2024 mulai Minggu (11/2) sampai Selasa (13/2). Kemudian waktu pemungutan suara dilaksanakan serentak pada Rabu (14/2) dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Adihanto menyebutkan penertiban APK peserta pemilu memasuki masa tenang itu akan lebih baik dilakukan oleh pihak berwenang yang terkait.

“Itu bisa saja dari Satpol PP Sleman, Jawatan Keamanan, atau personel ketentraman dan ketertiban pada masing-masing wilayah kita disini,” tambahnya.

Menurutnya, hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antarpendukung peserta pemilu, karena jika pencopotan APK dilakukan masyarakat umum, maka dikhawatirkan dapat menjurus pada perusakan APK.

“Kami memantau, hal ini rawan menimbulkan konflik dengan pendukung kontestan pemilu. Memang saat ini belum ada peraturan yang melarang atau memperbolehkan masyarakat umum menertibkan APK pada masa tenang pemilu,” ujarnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEB) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman sukses mengadakan pelatihan pajak secara khusus pada simpatisa warga Muhammadiyah, Sabtu (10/2).

Pelatihan yang diselenggarakan di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sleman ini dibersamai oleh Konsultan & Praktisi Pajak Tax House Mitranata Yogyakarta Arif Nurman Hakim.

Dalam sambutannya, Ketua MEBP PDM Sleman Anton Nugroho menyampaikan bahwa, menjelang deadline wajib pajak pribadi di bulan Maret dan wajib pajak badan di bulan April, pihaknya selaku majelis Sleman yang membidangi urusan bisnis dan ekonomi dalam jajaran PDM Sleman, memiliki kewajiban untuk mengedukasi jamaah untuk taat pajak.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan, kita harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk bayar denda keterlambatan pajak”, pungkas Anton.

Adapun Konsultan & Praktisi Pajak Tax House Mitranata Yogyakarta Arif Nurman Hakim mengawali diskusi dengan menyatakan bahwa saat ini pemasukan negara lebih dari 60% ditopang oleh pajak. Sehingga, mau tidak mau, menurutnya, setiap warga negara Indonesia, apapun profesinya, karyawan, ataupun pengusaha harus sadar pajak.

Lebih lanjut, Arif memaparkan secara panjang lebar tentang pentingnya pelaporan pajak bagi para pengusaha, dan apa risikonya bila tidak melapor. Bahkan juga aturan-aturan terbaru tentang pajak, terutama kebijakan terbaru pemadanan NIK dan NPWP.

“Dengan kebijakan baru tahun 2024, pemadanan NIK di KTP dengan NPWP. Setiap dari kita tidak akan mungkin lari dari pajak”, tegas Arif.

Arif kemudian menutup materinya dengan menyampaikan bahwa Muhammadiyah harus lebih serius dalam soal perpajakan.

“Dinamika perpajakan itu tidak lagi hanya urusan karyawan atau pengusaha. Bahkan, sekolah dan kampus Muhammadiyah pun hari ini darurat melek pajak”, pungkas Arif. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Bertempat di GOR Pangukan, Tridadi, Sleman, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menggelar Apel Siaga Persiapan Pengawasan Masa Tenang Pemilu 2024, Sabtu (10/2).

Apel yang diikuti jajaran Panwaslu Kecamatan beserta Panwaslu Kalurahan/Desa ini dimaksudkan untuk mengawasi potensi terjadinya kecurangan atau pelanggaran pemilu saat masa tenang pada 11-13 Februari 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al-Ichsan Siregar mengatakan, apel digelar untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu bertugas di masa tenang. Menurut Arjuna, ada beberapa kerawanan pelanggaran atau kecurangan pada masa tenang, seperti masih ada aktivitas kampanye atau praktik politik uang.

“Nah, ini kami akan melakukan pengawasan untuk memastikan masyarakat Kabupaten Sleman bahwa selama di masa tenang ini masyarakat benar-benar tenang. Tidak diganggu aktivitas kampanye, tidak diganggu oleh aktivitas politik uang,” kata Arjuna.

Lebih lanjut, Arjuna turut mengingatkan peserta pemilu soal aktivitas kampanye pada masa tenang. Ia mengatakan, ada ancaman hukuman bagi peserta pemilu yang melakukannya.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada peserta pemilu untuk benar-benar mengikuti masa tenang ini dengan baik. Patuhi aturan yang ada karena memang ancamannya ada dipidana, pidana pemilu,” kata dia.

Bawaslu Kabupaten Sleman, ujar Arjuna, juga menyoroti soal alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Ia mengatakan, Bawaslu siap mengerahkan personel untuk membantu penertiban APK. Hal itu disebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman.

“Kami masih menunggu bagaimana teknisnya,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Arjuna berharap masa tenang pemilu berjalan dengan baik, hingga nanti waktunya pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia pun berharap masyarakat dapat menyalurkan hak pilih sesuai hati nuraninya, tanpa ada tekanan dan gangguan dari mana pun.

“Silakan merenungkan dari berbagai informasi yang diterima selama masa kampanye, sehingga nanti di 14 Februari bisa menentukan pilihan dengan tepat siapa pemimpin yang akan dipilih di bilik suara nanti,” ujar alumnus magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu. (Athiful/KIM Depok)