Sleman – Bertempat di  Kaliklangsi Outbond dan Resto Jamblangan Margomulyo  Seyegan, Rabu (21/2/2024) Dinas Kebudayaan (Kundho Kabudayaan) Kabupaten Sleman Menyelenggarakan Pelatihan Bahasa dan Sastra dengan sumber dana dari Danais Provinsi DI Yogyakarta.

Pelatihan Bahasa dan Sastra ini bekerja sama dengan DPD Paguyuban Pranatacara  Yogyakarta (PPY) wilayah Kabupaten Sleman dan diikuti oleh 40 peserta dari Bapak/ibu Dukuh, perwakilan Karang Taruna, perwakilan siswa/siswi SMAN 1, SMKN 1, SMK 17 dan SMPN 1 Seyegan.

Pelatihan dibuka oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Arif Marwanto, yang menyampaikan bahwa selama ini Dinas Kebudayaan sudah  sering melakukan 10 objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan regulasi, namun belum dilakukan tabulasi atau format sesuai dengan yang dikehendaki.

“Adapun 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut meliputi tradisi lesan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, tekhnologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olah raga tradisional. Sedangkan dalam Undang Undang pemajuan kebudayaan ada 4 langkah strategis yaitu pembudayaan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan,” ungkap Agus.

Arif juga menyampaikan bahwa kegiatan Dinas Kebudayaan 90 % adalah fasilitasi, baik untuk anak, remaja maupun dewasa.

“Sebagai contoh adalah kegiatan wajib kunjung museum, wayang siswa, lomba sejarah dan cipta tari. Sedangkan untuk kelompok dalam kegiatan religi ataupun keagamaan yang pengajuannya melalui jalur proposal,” jelasnya.

Diakhir sambutannya, Arif mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman membuka pelatihan secara resmi dan menurut rencana pelatihan akan berlangsung selama 2 hari.

Yani Setyowati, dari DPD PPY Kabupaten Sleman menjadi pemateri pertama dengan memberikan paparan mengenai adiwicara. Yani diawal paparannya menyampaikan dasar dasar Pranatacara yang menjadi pusat perhatian dalam semua event. Yani membagikan beberapa kiat menjadi pranatacara yang profesional misalnya  datang sebelum dimulai acara, menguasai urutan acara, bisa menarik perhatian, siap lahir bathin termasuk dalam berpakaian dan pemakaian accesoris.

Yani membagi pranatacara menjadi 4 yaitu pranatacara dengan naskah, hapalan materi, improvisasi dan catatan kecil. Adapun syarat pranatacara adalah suara harus jelas, busana menyesuaikan acara, tingkah laku dan tata busana yang sopan dan rapi.

“Cara berdiri harus benar, raut muka penuh senyum dan percaya diri adalah kunci pranatacara yang profesional,” ujar Yani dalam mengakhiri paparannya.

Tri Sarjuli dari DPD PPY Kabupaten Sleman sebagai pemateri kedua menyampaikan tentang Bahasa dan Sastra. Diawal paparannya, Tri Sajuli menyampaikan tingkatan dalam bahasa jawa yaitu ngoko dan Kromo.

“Banyak kata dalam bahasa jawa disampaikan tapi belum tepat bahkan salah kaprah. Sebagai contoh, para bapak bapak saha ibu ibu yang betul adalah para bapak saha ibu. Demikian juga kata kawula menjadi kula, hurmati menjadi kurmati atau kinurmatan,” jelasnya.

Banyak kata dan kalimat yang masih salah disampaikan oleh pranatacara yang perlu dikoreksi. Pada kesempatan itu, beberapa peserta diminta untuk praktek langsung dan kemudian dikoreksi.

Antusiasme peserta yang melibatkan generasi muda baik dari karang taruna desa maupun dari siswa siswi SMA, SMK dan SMP menjadi nilai lebih dari pelatihan pranatacara dan adiwicara seperti ini. Harapan dari Dinas Kebudayaan tentunya fasilitasi yang diberikan dapat melestarikan penggunaan bahasa jawa yang mulai jauh dari generasi milenial. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Moyudan – Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras kembali digelar di  Blendung, Sumbersari, Moyudan, pada Selasa,  19/02/2024. Pada tahun 2024 ini siswa-siswi yang berjumlah 50 orang tersebut menempuh S3 (Standar 3) setelah mereka menyelesaikan S2 pada tahun 2023 .

Hadir pada kesempatan itu Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY,  Andi Ritamariani, beserta Ketua Pokja Pemberdayaan Keluarga, Yuni Hastutiningsih dan tim, Direktur Indonesia Ramah Lansia (IRL) Dwi Endah dan tim, Panewu Moyudan Harsowasono, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Moyudan Wahyu Aryanti Rosaria Bawaningsih, Kapolsek Moyudan AKP. Bowo Susilo, Bhabinkamtibmas Sumbersari Aipda Destana Endriana, Carik Sumbersari Junaidi, Kamituwa Sumbersari Agus Iskandar, Ketua BKL Mugi Waras Hj. Jumanah dan para anggotanya.

Panewu Moyudan Harsowasono menyampaikan terimakasihnya kepada BKKBN DIY yang telah memberikan fasilitasi untuk kegiatan yang sangat bermanfaat tersebut. Ia juga berharap , setelah selesai S3 dapat diadakan lagi sekolah lansia S1 untuk siswa baru.

Pencanangan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani, yang sekaligus memberikan pembinaan dan motivasinya.

“Tujuan diadakannya sekolah lansia sampai standar S3 adalah terwujudnya lansia yang SMART yakni Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat,” ujar Andi.

Selanjutnya, Ketua Pokja Pemberdayaan Keluarga BKKBN DIY, Yuni Hastutiningsih memberikan penjelasan tentang tindak lanjut setelah  sekolah lansia S3 itu dicanangkan.

“Sekolah lansia Standar 3 akan berlangsung 8x pertemuan, dan diakhiri dengan wisuda. Setelah rampung menempuh S3, masih ada program lagi  yaitu menjadi duta lansia, yang  tugasnya mengajar di sekolah-sekolah lansia BKL  yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga sekaligus  sebagai pertemuan perdana sekolah lansia.  Materi sekolah diberikan oleh Direktur Indonesia Ramah Lansia (IRL) Dwi Endah yang memberikan  materi tentang Mengatasi stres dan mengelola emosi pada lansia. Diterangkannya tentang penyebab stres, tanda-tanda mengalami stres, dan cara mengatasinya. Dikatakan ada 4 tips mengatasi stres, yaitu mengambil nafas dengan teknik 4,7,8, mengangkat bahu 8 hitungan, menghitung mundur, dan pengalihan perhatian dengan menggunakan panca indra.

“Semua orang punya masalah. Masalah itu diupayakan diselesaikan sebaik-baiknya. Jika belum teratasi, maka kita lakukan pengalihan perhatian dengan  hal yang menyenangkan lewat panca indra kita, ”  paparnya disertai penjelasan dan contoh-contohnya.

Lebih lanjut Endah memaparkan tentang 90 detik awal yang sangat berharga untuk mengelola emosi, dan 3 rumus sehat yaitu Olah Pikir, Olah Rasa, dan Olah Raga. (Eny Ms/KIM Sumber Biwara Moyudan).

Pasca pencabutan skors terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan maka Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutrisnowati SH.,MH., melakukan supervisi terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping guna memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Formulir Model C hasil pemilu yang memuat catatan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang berlangsung di Pendapa Kapanewon Gamping, Rabu (22/2/2024) siang.

Dalam kunjungannya, Sutrisnowati diterima langsung oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo bersama Koordinator Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Kurniawan Prihandoko yang menuturkan bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masih terdapat beberapa isu yang memerlukan penyamaan persepsi bagi seluruh tingkatan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara khususnya di tingkat kecamatan.

 “Jajaran Bawaslu menerima informasi mengenai alasan penghentian sementara sistem informasi rekapitulasi milik Komisi Pemilihan Umum karena sistem Sirekap mengalami kendala pada pembacaan data. Di sisi lain, Sirekap bukan merupakan metode penghitungan suara yang resmi dan sah. Rujukan perhitungan suara yang resmi yaitu rekapitulasi berjenjang, atau C Hasil di masing-masing jenis pemilihan,” tutur Sutrisnowati.

Sementara, Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo mengungkapkan mengenai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di Kecamatan Gamping telah berlangsung selama 6 hari mulai dari hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 pukul WIB yang dilaksanakan secara simultan di Pendopo Kecamatan Gamping (Panel 1), Di halaman Kantor Panewu Gamping (Panel 2), Di depan Gedung Unit Pelaksana Kegiatan Kapanewon Gamping (Panel 3), serta Di depan Kantor Panwaslu Kecamatan Gamping (Panel 4).

“Penyelenggaraan pengawasan pemilu yang tertib dan transparan ini dapat memberikan gambaran positif terkait proses demokrasi yang berjalan di Kecamatan Gamping, sekaligus menjadi saksi terhadap jalannya proses demokrasi yang tertib dan transparan yang dipimpin oleh PPK Gamping,” imbuh Adnan di hadapan jajarannya.

Di akhir perbincangannya, Adnan sangat mendukung program Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memastikan kualitas data pada sistem informasi rekapitulasi yang akan digunakan untuk rekapitulasi tingkat kecamatan agar hasilnya lebih akurat dan akuntabel.(Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna)

Sleman – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) memberikan pelayanan berupa pengecekan kesehatan kepada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok Sleman, Rabu (21/2/2024).

Bertempat di Kantor Kapanewon Depok Sleman, pelayanan kesehatan ini dimaksudkan dalam upaya menjaga kesehatan dan kesiapan yang ditujukan kepada tim pengamanan serta para petugas yang terlibat dalam proses rekapitulasi perhitungan surat suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto, menjelaskan kegiatan yang dipimpin oleh Paur 2 Subbiddokpol Biddokkes Polda DIY AKP Didik Nurtjahjo ini mencakup pengukuran tensi dan kolesterol, serta menyediakan konsultasi kesehatan bagi petugas Pemilu.

“Tentunya untuk mengantisipasi kondisi kesehatan petugas PPK Depok, mengingat kondisi mereka sangat lelah setelah berjaga seharian, bahkan hingga dini hari,” tambahnya.

Sementara itu, AKP Didik menambahkan bahwa Biddokkes juga memberikan beberapa vitamin untuk seluruh petugas PPK Depok Sleman.

“Karena kita tahu, mereka semua bekerja tanpa henti, untuk itu kita juga bagikan vitamin guna menunjang stamina para petugas,” ucap AKP Didik.

Atas kehadiran petugas Biddokkes Polda DIY, Ketua PPK Depok Sleman Hari Jumanto mengucapkan terima kasih, karenanya petugas PPK di Kecamatan Depok mendapatkan perhatian kesehatan dari pihak Kepolisian.

“Alhamdulillah terimakasih banyak ternyata kehadiran bapak Polisi disini tidak hanya pengamanan saja, namun juga memerhatikan kondisi kesehatan kami,” ujar Hari, seolah berharap, “semoga seluruh petugas PPK Depok bisa mengawal rekapitulasi surat suara Pemilu 2024 ini dengan sukses, lancar, dan tanpa kendala apapun,” pungkas Hari. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman  menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah rumah Tangga yang diikuti oleh anggota FLH Berbah di Pawon Pitoe Resto Jetak, Sendangtirto, Berbah, Selasa (20/2/2024).

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman Eni Yuliani menyampaikan bahwa  pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

“Adapun tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya,” Jelas Eny.

Eny menuturkan bahwa sampah dibagi menjadi dua kelompok yaitu sampah organik adalah sampah yang secara alami cepat terurai dan sampah anorganik sampah yang susah terurai secara alami.

“Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak tidak tinja dan sampah spesifik,” jelasnya.

Menurut Eny, ditutupnya TPA Piyungan menjadikan pemerintah Sleman berupaya mengelola sampah secara mandiri meski dilakukan secara bertahap.

“Dengan diresmikan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Taman Martani Kalasan adalah bentuk komitmen keseriusan pemerintah kabupaten Sleman sebagai upaya penanganan sampah secara mandiri,” tuturnya.

Namun keberadaan kelompok pengelola sampah mandiri di masyarakat sangatlah diperlukan baik dalam bentuk bank sampah, sodakoh sampah ataupun TPS3R.

“Kelompok penggiat lingkungan ini sebagai kepanjangan tangan dari DLH dalam rangka menyosialisasikan program pengelolaan sampah dan pemilahan sampah dari sumbernya,” tambahnya. (Kusnadi/KIM Berbah)