Untuk memberikan pemahaman dan gambaran seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) saat beracara di Mahkamah Konstitusi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pada Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Indoluxe Yogyakarta, Sabtu (9/3/2024).

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menghadirkan Vici Herawati selaku narasumber yang memberikan materi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pemaparan materinya, Vici Herawati mengungkapkan sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu tidak boleh berprasangka baik terhadap hasil pemilu supaya dapat menyiapkan diri apabila terdapat pihak yang mempermasalahkan penetapan hasil perolehan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Karenanya, tidak boleh ada berkas atau dokumen pendukung yang tercecer. Kunci dalam penanganan sengketa hasil yaitu kelengkapan dokumen terkait yang keseluruhannya wajib disimpan secara rapi oleh pengawas pemilu guna menjawab dalil-dalil pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya,” jelas Vici.

Dirinya mengatakan pihak pemohon dapat berasal dari Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan, serta perseorangan calon Dewan Perwakilan Daerah.

Permasalahan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi sebetulnya tidak hanya terkait angka saja tetapi juga menyangkut persoalan prosedur untuk dijadikan sebagai substansi gugatan. Permasalahan utama yaitu perolehan suara yang berimbas terhadap penentuan jumlah kursi partai sebagai syarat lolos ambang batas parlemen, serta kompetisi antar perseorangan calon anggota legislatif.

“Perlu ditekankan terkait kecermatan dan ketelitian pada pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu karena suatu masalah yang muncul dalam tahapan penyelenggaraan pemilu berpotensi untuk diajukan sidang gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada saat terjadi perselisihan hasil pemilihan umum,” tegasnya.

Demi mencegah terjadinya sengketa hasil, pengawas pemilu harus memahami peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu secara komprehensif, serta menguasai kondisi lapangan pada penyelenggaraan tahapan pemilu. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman –Pemerintah Kabupaten Sleman meraih nilai pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Nilai ini meningkat 1,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang meraih nilai 91,57. Piagam penilaian diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI , Budhi Masthuri, kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, di Ruang Sembada, Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Rabu (13/3/2024)

Perwakilan Ombudsman RI D.I. Yogyakarta pada kesempatan itu menyerahkan Piagam Penilaian Kepatuhan secara serentak kepada 5 Organisasi Perangkat Daerah dan 2 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemkab Sleman, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puskesmas Kalasan, dan Puskesmas Moyudan. Pada tahun ini, nilai tertinggi diraih oleh Dinas PMPTSP dengan nilai 95,57.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur terkait atas berbagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kabaten Sleman. Kustini mengatakan, hasil survei dan masukkan dari Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan DIY akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan standar pelayanan publik.

“Kami berupaya untuk melakukan peningkatan kompetensi pelaksana dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan yang bertujuan memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang mudah, efisien sesuai standar operasional yang ditentukan,” kata Kustini.

Dengan capaian Pemkab Sleman yang berada di zona hijau ini, Kustini mendorong setiap unit pelayanan publik di Kabupaten Sleman dapat menjaga komitmennya dan meningkatkan kualitas layanannya di tahun-tahun mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI , Budhi Masthuri, menjelaskan, penilaian ini dilakukan sebagai langkah perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan. Pada kesempatan tersebut Budhi sekaligus menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan nilai Kabupaten Sleman pada tahun ini.

“Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami peningkatakan nilai, saat ini menjadi 93,58. Meski peningkatannya tidak banyak namun hal ini menjadi kabar baik dan semoga menjadi motivasi untuk tahun selanjutnya,” kata Budhi.

Dari hasil penilaian, Budhi menambahkan terkait catatan penilaian seperti, peningkatan pengetahuan tentang jenis layanan khusus kelompok rentan, dokumentasi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, hingga memastikan kelengkapan atribut pelaksana layanan. Budhi mengutarakan, secara umum nilai OPD dan UPT di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan hasil.

Sleman – Sebagai salah satu upaya untuk meneladani semangat, jiwa kepahlawanan, kerelawanan dan untuk menjalin tali silaturahmi kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar Relawan Donoharjo (Relado) mengadakan kegiatan ziarah kubur, tabur bunga dan doa bersama ke makam sesepuh pada Minggu (10/03/2024).

Suratmi, Ketua Relado mengatakan bahwa kegiatan yang bertema Meneladani Kepahlawanan dan  Perjuangan Para Relawan tersebut dimanfaatkan sebagai momen untuk mengenang jasa-jasa pahlawan relawan donoharjo yang dapat dijadikan suri tauladan kepada generasi penerusnya.

“Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk tetap menyambung tali silaturahmi antara relawan  dengan keluarga mantan anggota dan pendiri Relado,” tuturnya.

Ziarah kubur diawali dengan mengunjungi makam almarhum Margino, Urip Sarwono atau Randu dan Walgito di ngepas Lor dilanjutkan dengan ziarah kubur di makam Sukamto dan Sugiono di Ngepas Kidul, almarhum Sugandono di  Maron,  Heri dan Suklihono Jetis Donolayan dan diakhiri di makan Soegito Hadi mantan lurah Donoharjo di padukuhan Penen.

Suratmi yang memiliki nama Udara Bunda Imel menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada beberapa fasilitas atau alat warisan dari para sesepuh itu yang masih berfungsi dengan baik diantaranya adalah radio pancar ulang, chainsaw  atau gergaji mesin,  lampu lalu lintas atau rotary, pesawat handy talky dan masih ada beberapa lagi.

“Namun ada hal lain yang tak kalah bernilai dari  materi adalah semangat, rasa kemanusiaan, guyub rukun,  kerelawanan  dan perjuangan yang tak pernah mengenal lelah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Donoharjo dan sekitarnya,” lanjutnya .

Suratmi memaparkan bahwa relado sebagai komunitas relawan sosial bergerak dengan orientasi untuk penanganan permasalahan sosial, pendidikan, keagamaan, ekonomi, kesehatan, serta penanggulangan bencana alam.

“Demikian pun dengan Relado   yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya adalah mitigasi bencana seperti penebangan pohon kemudian juga aktif pada saat terjadi pandemi covid-19 untuk kegiatan pengamanannya relado juga aktif saat Kelurahan menyalurkan BLT penyelenggaraan vaksin ataupun bantuan komunikasi pada saat malam takbir ,pengamanan Natal dan juga tahun baru,” tutur Suratmi. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman – Peringati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan puncak acara dengan berbagai kegiatan gerakan peduli lingkungan, pada Sabtu (9/3). Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, hadir sekaligus memberikan arahan pada kegiatan yang dilaksanakan di Joglo Munggur, Sendangmulyo, Minggir.

Pada kesempatan itu, Kustini sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan hibah motor roda 3 kepada 5 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di kawasan Kapanewon Minggir. Kemudian juga diserahkan bantuan sarana prasarana kepada 3 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Kustini menyampaikan, peringatan HPSN menjadi momen penting untuk menangani sampah. Peringatan ini tak hanya sebagai pengingat, namun juga sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen Pemerintah dengan seluruh masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah.

“Kami sampaikan apresiasi serta terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat khususnya di bidang lingkungan yang telah membantu dan bekerja sama dalam menangani sampah. Semoga kita dapat sesarengan, bersama-sama, untuk mengatasi permasalahan sampah di Sleman. Terlebih lagi dengan TPA Piyungan ditutup, kita harus mampu mengelola sampah rumah tangga,” ujar Kustini.

Dilanjutkan Kustini, sebagai upaya pengelolaan sampah rumah tangga ataupun sampah organik, Bupati Kustini mengajak masyarakat untuk berkreasi dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Kustini juga memberikan apresiasi stand pameran pada acara itu yang telah menunjukkan berbagai jenis produk hasil pengolahan sampah, mulai dari sabun dan lilin minyak jelantah, tepung ampas kelapa, hingga hand sanitizer eco enzyme.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Epiphana Kristiyani menyampaikan, sejalan dengan tema nasional, peringatan HPSN pada tahun ini mengusung tema Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif dan Olah Sampah Organik dengan Cara yang Inovaif. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya permasalahan sampah organik di Kabupaten Sleman.

“Selain sampah plastik, sampah organik mendominasi di Kabupaten Sleman hampir 60%. Dengan adanya peringatan ini, diharapkan semakin banyak yang tahu bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam pengelolaan. Kita harus berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat,” jelas Epiphana.

Epiphana menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sleman terus  melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut bersinergi dengan menjadi motor perubahan untuk lingkungan terdekat, yakni dimulai dari dalam keluarga.

“Bapak ibu seluruh masyarakat dapat menjadi motor penggerak di lingkungan masing-masing sebagai upaya pengelolaan sampah. Minimal diterapkan di dalam keluarga,” kata Epiphana.

Sleman – Pemerintah Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman, bersama Forum Komunikasi UMKM Sendangtirto menggelar peluncuran Kampung Ramadan di Resto Pawon Pitoe Jetak, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Selasa (12/3/2024). Kegiatan juga dilakukan berbarengan dengan buka bersama anak yatim.

Ketua forum komunikasi UMKM Sendangtirto Subandi menyampaikan bahwa Kampung Romadan adalah ajang jualan pelaku usaha UMKM di Sendangtirto, di mana mereka menggelar produknya setiap hari mulai habis Ashar selama bulan puasa.

Subandi menambahkan, untuk meramaikan dan menarik pengunjung ke Kampung Ramadan, pihaknya akan menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya Festival Anak Sholeh, Pengajian Sholawat dan lomba e-Sport.

“Kampung Ramadan ini merupakan kegiatan pertama, harapan kedepan akan diselenggarakan rutin tiap tahun,” tambahnya.

Lurah Sendangtirto Amir Junawan memberikan apresiasi atas kegiatan Kampung Ramadan UMKM Sendangtirto berkerjasama dengan Resto Pawon Pitoe ini.

“Resto Pawon Pitoe sendiri merupakan unit usaha Badan Usaha Kalurahan (BUMKAL) Sendangtirto maka kerjasama yang baik ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai kegiatan yang beragam,” ujarnya.

Kegiatan peluncuran Kampung Ramadan juga diisi dengan pengajian yang menghadirkan Anggota DPRD Sleman sebagai penceramah, yaitu Ardi Sehami.

Kegiatan diakhiri dengan doa, buka puasa bersama dan sholat Magrib berjamaah. (Kusnadi/KIM Berbah)