Sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu Harus Responsif dan Dinamis

Sleman – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Bawaslu, KPU, dan DKPP ialah satu kesatuan fungsi penyelengaraan Pemilu.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Sleman 2018-2023, Muhammad Abdul Karim Mustofa dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan Kelembagaan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Ballroom The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center, Rabu (17/4).

Karim mengungkapkan, bahwa Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang terkait kelembagaan pengawasan Pemilu, terlebih pada Pemilu 1982 dengan nama Panwaslak.

“Kelembagaan pengawas yang awalnya bersifat ad-hoc sesuai UU No. 12 Tahun 2003, kemudian bersifat tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.

Lembaga pengawas ini, lanjut Karim, lantas diperkuat lagi secara kelembagaan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011.

“Terakhir, melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu terus diperkuat, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu tidak semata menjadi lembaga pemberi rekomendasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Pemilu sebelumnya, namun juga menjadi lembaga eksekutor atau pemutus perkara (ajudikasi),” paparnya.

Lebih lanjut, Karim mengungkapkan penguatan lembaga yang harus dilakukan Bawaslu, antara lain prinsip free elections, yaitu pemilu yang bebas. Kedua, prinsip fair elections yang dapat diartikan sebagai pemilu yang mampu menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan.

Prinsip ketiga, ujar Karim adalam universal suffrage, yaitu pemilu harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (eligible) berdasarkan undang-undang. Kemudian, prinsip voting by secret ballot yaitu penyelenggara Pemilu harus mampu memastikan kerahasiaan pilihan dari para pemilih.

“Selanjutnya, adalah prinsip honest counting and reporting of result maksudnya prinsip ini mensyaratkan kepada penyelenggara Pemilu ketika mereka menjalankan tugas penghitungan suara dan tabulasi suara bertindak secara profesional, imparsial, efisien, dan akurat.” Paparnya.

Alumnus Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini kemudian memberikan masukan terkait desain kelembagaan Bawaslu ke depan, yaitu harus responsif, dinamis, dan progresif.

“Responsif ini selalu mendudukkan Bawaslu sebagai lembaga yang aktif dalam upaya mencari titik pelanggaran melalui temuan. Kemudian dinamis, Bawaslu harus merangkai kebutuhan dan kewajiban yang dilakukan oleh Bawaslu selalu up-date dan inovatif. Contoh pengawasan digital. Adapun, progessif ialah mendudukkan Bawaslu sebagai lembaga yang open dan berkemajuan dalam melaksanakan tugas dengan tetap terayomi oleh undang-undang atau peraturan lain. Dengan memberikan kewenangan Bawaslu lebih kuat dan/atau tetap di formalkan seperti pelepasan APK,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)




Menuju New Zero Stunting, Dinas P3AP2KB Gelar Rembug Stunting

Sleman – Untuk mengatasi masih tingginya angka prevalensi stunting di beberapa kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman, membutuhkan komitmen kalurahan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.

Untuk itu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman selaku Sekretariat Pelaksana TPPS menggelar Rembug Stunting, Kamis (18/4/2024) yang digelar di Grha Sarina Vidi Jalan Magelang No. 75 Mlati, Sleman.

Acara yang dikemas dalam bentuk workshop dengan tema Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Masalah Wilayah Menuju New Zero Stunting di tahun 2024 ini dihadiri oleh Bupati Sleman selaku Tim Pembina TPPS, Wakil Bupati Sleman selaku Ketua TPPS, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Anggota TPPS, Perangkat Daerah terkait, Panewu, Lurah, Forum CSR Kabupaten Sleman, praktisi kesehatan, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum anak, forum generasi berencana, dan kader kesehatan.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam arahannya menyambut baik Workshop Rembuk Stunting ini sebagai bentuk upaya menyatukan langkah kita menangani stunting di Kabupaten Sleman.

“Syukur Alhamdulillah prevalensi stunting Sleman menunjukkan penurunan. Berdasarkan ePPGBM, prevalensi stunting Sleman turun sebesar 2,37 persen sehingga menjadi 4,51 di tahun 2023 lalu,” jelas Kustini.

Kustini menuturkan, bahwa dari total kasus stunting, ternyata hanya 4,93 persen atau sebanyak 108 kasus dari kasus kejadian stunting yang berasal dari keluarga miskin.

“Dengan demikian stunting bukan hanya perkara lemahnya ekonomi namun lebih pada membangun kesadaran dan pengetahuan dalam pencegahan stunting,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa selaku Ketua TPPS menekankan agar semua pihak memperhatikan beberapa hal terkait hasil hasil Audit Kasus Stunting (AKS) Tahun 2023 di Kabupaten Sleman.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak yaitu perilaku merokok di rumah tangga masih menjadi faktor determinan yaitu sebesar 64 persen.

“Selanjutnya, pola asuh dan pemberian makanan balita dan anak masih menjadi perhatian serius karena hanya 5 persen dari kasus stunting yang berasal dari keluarga tidak mampu, artinya tidak ada masalah terkait akses pangan dalam keluarga,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wildan Solichin, Kepala Dinas P3AP2KB menyampaikan paparan hasil monitoring dan evaluasi 2023 dan rencana kerja TPPS Kabupaten Sleman sebagai narasumber pertama.

Narasumber kedua Samsul Bakri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman membahas materi mengenai kebijakan pemberdayaan pemerintah kalurahan dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Sedangkan narasumber ketiga Diah Retnoningsih, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan materi mengenai integrasi program kegiatan stunting dalam perencanaan pembangunan.

Usai para narasumber memaparkan materinya, acara dilanjutkan dengan rembug / diskusi mengenai permasalahan penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman.

Dalam acara ini Bupati Sleman bersama Ketua TPPS menandatangani Berita Acara Rembug Stunting. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting bersama lintas sektor dan komitmen Kalurahan dengan Prevalensi Stunting di atas Kabupaten.  (Andri/Kontributor KIM Sleman)




Meriahkan Idulfitri, TK BIAS Gelar Sepeda Gembira

Sleman – Sebagai bagian dari perayaan Idulfitri tahun 1445 H, TK BIAS Kalurahan Sardonoharjo menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di luar sekolah dengan tajuk Sepeda Gembira, Kamis (18/4/2024) di Taman Rumput Halaman Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

Kepala Sekolah TK BIAS, Ustazah Putri menjelaskan bahwa ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun, yang dinamakan KBM Syawal.

KBM Syawal ini berlangsung selasma 2 hari, secara berturut-turut hari pertama adalah “tamu-tamuan” antar kelompok dan hari kedua adalah piknik lebaran berupa pawai. Tujuan kegiatan tersebut  adalah memeriahkan/merayakan hari raya Idulfitri sebagai hari kemenangan,” ujarnya.

Putri menuturkan, pawai lebaran kali ini berbeda dengan pawai  lebaran di KBM Syawal sebelumnya yang menggunakan transportasi besar berupa bis, mobil, andong, ataupun kereta mini.

“Kali ini anak-anak pawai lebaran menggunakan alat transportasi sepeda. Rute-nya pun tidak di jalan raya melainkan di area Taman Rumput Hijau Balai Desa Sardonoharjo,” tuturnya.

“Kegiatan ini diikuti oleh 28 anak dari TK nol kecil dan nol besar dengan didampingi oleh 5 orang ustadzah,” lanjut Ustadzah Putri.

Lurah Sardonoharjo Harjuno Wiwoho Sardonoharjo menyambut baik ruang terbuka Hijau yang ada di Kalurahan dipergunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan.

“Karena selama ini memang di fungsikan untuk masyarakat yang ingin mengadakan aktifitas di halaman Kalurahan Sardonoharjo. Semoga anak anak tetap semangat dalam menjalankan kegiatan belajar setelah lama liburan,” tutup Harjuno. (Eka Sastra/KIM Sardonoharjo)




13 Proposal Riset Siswa MAN 4 Sleman Lolos OPSI 2024

Semakin meneguhkan sebagai madrasah riset, 13 (tiga belas) proposal penelitian karya siswa-siswi MAN 4 Sleman dinyatakan lolos verifikasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2024.  

“Dari 18 (delapan belas) proposal, 13 dinyatakan lolos OPSI, alhamdulillah. Kerja keras para siswa didampingi pembimbing membuahkan hasil,” ujar Ahmad Arif Makruf, Kepala MAN 4 Sleman usai menerima laporan Asri Widyawati, koordinator pembimbing tim OPSI Rabu (17/4/2024).

Arif mengapresiasi para siswa yang penuh semangat menyusun proposal dengan pendampingan para pembimbing.  Arif juga bangga, mengingat OPSI merupakan ajang kompetisi tahunan bergengsi tingkat nasional yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Persiapan penyusunan proposal penelitian oleh siswa-siswi MAN 4 Sleman dimulai sejak Januari 2024, dengan tahap seleksi, orientasi, pemilihan judul hingga pendampingan serta pembimbingan. 

“Penulisan dan pendampingan dilaksanakan secara rutin di Laboratorium Komputer (LabKom) 1 dan 2, dengan tatap muka dan daring.  Anak-anak antusias, meski libur mereka datang ke madrasah menyusun proposal,” tegas Asri. 

“Hadiah lebaran yang menambah semangat. Selamat untuk semua tim yang lolos, perjuangan sesungguhnya akan dimulai.  Semangat melaju terbang lebih tinggi.  Bagi yang belum lolos, tidak apa-apa, masih banyak kesempatan baik lainnya yang masih menunggu, Keep fighting,” pesan Asri memotivasi. 

Sementara Nira Intan Sari, Sekretaris tim menjelaskan, setiap tim terdiri dari dua siswa/siswi, sehingga keseluruhan ada 36 (tiga puluh enam) siswa atau 18 (delapan belas) judul penelitian.  Bidang penelitian meliputi Fisika Terapan & Rekayasa, Ilmu Sosial & Humaniora, Matematika, Sain & Teknologi. 

Beberapa contoh proposal penelitian di antaranya “Pengembangan Insektisida Nabati Berbasis Ekstrak Daun Suren dan Mahoni Terhadap Mortalitas dan Aktivitas Ulat (Spodoptera Litura Fabricius) pada Tanaman Sawi” ditulis oleh Linda Rahmantika & Nayla Lintang Kinanti.  Ada juga proposal berjudul “Etika Politik Komunikasi: Analisis Etika Kesantunan dalam Debat Cawapres 2024,” yang ditulis Muhammad Raffa Al Kautsar dan Sadewo Wahyu Arizzaura, dan masih banyak lagi yang lainnya.  Lolos tahap pertama, akan dilanjutkan langkah-langkah berikutnya untuk sukses OPSI 2024. 

Berdasar informasi dari Puspresnas, tambah Nira, seluruh proposal yang masuk tingkat SMA/MA adalah 5616 (lima ribu enam ratus enam belas), terdiri dari 1017 proposal bidang Fisika Terapan & Rekayasa, 2014 proposal bidang Ilmu Sosial & Humaniora, dan 2193 proposal bidang Matematika, Sain & Teknologi, serta 392 proposal tidak lolos.

“Mengikuti lomba riset atau penelitian banyak manfaatnya, utamanya persiapan masuk dan studi di perguruan tinggi.  Sertifikat kejuaraan riset bisa menjadi tiket masuk perguruan tinggi favorit,” tambah Nira.  

Maka Nira berharap para siswa baik yang lolos maupun yang belum tetap semangat dan konsisten sesuai dengan pilihannya, pungkasnya.   (Edy-KIM Sumber Biwara Moyudan)




Jaga JPSM Moyudan untuk Tetap Eksis, Ini Upaya Pemerintah Kapanewon Moyudan

Sleman –  Pemerintah Kapanewon Moyudan memberikan Fasilitas pertemuan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri ( JPSM) Kapanewon Moyudan. Pertemuan tersebut dilakukan pada hari Rabu (17/4/2024) bertempat di Ruang Rapat Abhinaya Kapanewon Moyudan.

Panewu Moyudan Harsowasono dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya atas eksistensi JPSM Moyudan. Lebih lanjut Harsowasono menuturkan agar pengelola baik pengurus dan anggota untuk tetap semangat dalam pengelolaan sampah.

“Kami berharap kelompok masyarakat untuk lebih gencar, untuk mengelola sampah baik lewat kelompok maupun dari rumah tangga,” ungkapnya.

Kepala Jawatan Kemakmuran Moyudan Rukmono Marham menambahkan bahwa Kapanewon Moyudan menganggarkan untuk menginisiasi dalam pengelolaan sampah.

“Semoga pengelolaan sampah di Moyudan lebih optimal,” pungkas Rukmono. (Giek/KIM Moyudan)