Sleman – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri bagi warga Wonosari, Bangunkerto. Kegiatan berlangsung di pendopo Warga Wonosari, Bangunkerto, Turi, Sleman, DIY, Selasa (7/5/2024).

Kepala Bidang Pengendalian, Perencanaan dan Kerusakan DLHK DIY Ninik Sri Andayani menuturkan kegiatan ini berkaitan dengan ditutupnya TPA Piyungan untuk pembuangan sampah akhir bulan April 2024. Terkait dengan ditutupnya  TPA maka pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah kabuten masing-masing sebagai bentuk desentralisasi pengelolaan sampah DIY.

“Kabupaten Sleman, Bantul dan Kotamadya yang tadinya membuang sampahdi TPA Piyungan berpacu dengan waktu menyiapkan infrastruktur untuk pengelolaan sampah mandiri kabupaten. Karena sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah maka masyarakat juga harus berperan ikut serta mengelola sampah secara mandiri,” ujarnya.

Menurut Ninik, masyarakat bisa turut berperan dengan mengelola sampah dari sumbernya. Bisa juga dengan skema kelompok baik dengan bank sampah, sodakoh sampah ataupun TPS3R.

“Sebenarnya pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan anak cucu,” jelas Ninik.

Kepala Seksi persampahan DLH Sleman, Mohammad Yidin menyampaikan Kabupaten Sleman telah siap untuk mengelola sampah mandiri dengan sudah beroperasinya TPST Tamanmartani serta pembangunan TPST Minggir.

“Namun keberadaan dua TPST tersebut belum bisa mengelola dengan maksimal sampah Sleman yang 330 ton per hari,” ujar Yidin.

Namun, lanjutnya, Kabupaten Sleman lewat DLH akan segera meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.

“Harapannya memang masyarakat ambil peran dengan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan keluarga atau kelompok. DLH Sleman akan mensuport kegiatan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah,” tukas Yidin.

Anggota DPRD DIY Widi Sutikno, dari komisi C mendukung agar setiap kabupaten di DIY dapat mengelola sampah sendiri.

Menurut Widi memang sampah itu seperti hal yang sepele. Namun, jika tidak terkelola akan menjadi masalah dan bila dikelola dengan baik bisa menghasilkan ekonomi yang menjajikan.

“Mulai bergerak mengelola sampah dari yang paling kecil diri sendiri, keluarga dan masyarakat,” ajaknya.

“Kita tidak mau yogyakarta khususnya kabapaten Sleman yang mempunyai sebutan kota pelajaran, kota wisata menjadi kota sampah,” pesan Widi.

Dari jejaring pengelola sampah mandiri (JPSM) Sehati kabupaten Sleman Kusnadi yang juga ketua Forum lingkungan hidup (FLH) kapanewon  Berbah menyampaikan bahwa permasalahan sampah di wilayah kapanewon Turi terutama warga Wonosari, Bangunkerto yang juga pernah juara Proklim adalah sampah anorganik terutama plastik yang kurang laku plastik kresek, bungkus kopi,  bungkus  snack,  styrofoam, pempers .

“Karena ternyata pengambilan sampah anorganik yang layak jual sudah dilakukan oleh karang taruna  dikumpulkan di bangunan TPS3R,” ujarnya.

Untuk penanganan residu sampah Kusnadi mengatakan bahwa semua sampah plastik itu asal kering ada pengepul yang mau menerima meski dengan harga yang tidak tinggi serta jumlah memang harus banyak.

“Sebaiknya kelompok pengelola sampah mempunyai hubungan dengan kelompok lain berjejaring untuk,” pesannya.

Kusnadi juga mengenalkan beberapa beberapa metode pengelolaan sampah organik yaitu dengan jugangan, biopori, komposer, losida dan eco enzyme.  (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Samsat Sleman melakukan Ujicoba Pembayaran Pajak Kendaraan 5 (Lima) Tahunan di Kalurahan Condongcatur dengan Sistem Jemput Lima Tahunan (Si Jelita), Selasa (7/5/2024). Kegiatan ujicoba ini dipantau langsung oleh  Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman,  Marsianti yang didampingi Kepala Subbag Tata Usaha KPPD DIY di Kabupaten Sleman, Anik Septi Widyawati.

Kepala KPPD DIY di Kabupaten Sleman, E. Rully Marsianti mengatakan bahwa Si Jelita ini merupakan upaya Samsat Sleman untuk mendekatkan layanan dengan tempat tinggal wajib pajak, sehingga masyarakat dapat membayar pajak dengan cepat dan mudah.

“KPPD DIY di Kabupaten Sleman berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara Kepala Subbag Tata Usaha KPPD DIY di Kabupaten Sleman, Anik Septi Widyawati, berharap kegiatan ini diharapkan dapat rutin dilaksanakan, melihat animo masyarakat yang memanfaatkan Si Jelita untuk menunaikan kewajiban pajak kendaraan mereka.

“Doorprize bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran 5 tahunan secara non tunai /QRIS diberikan selama persediaan masih ada, dan hari ini jumlah pembayaran tahunan ada 62 wajib pajak, Pembayaran 5 tahunan sejumlah 29 wajib pajak dari target 20 wajib pajak. Sedangkan  yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS ada 8 wajib pajak,” pungkasnya. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari Pamong Kalurahan, LPMK, Tokoh Masyarakat dan calon pekerja padat karya mengikuti sosialisasi Padat Karya Pengembangan Potensi Desa di Dusun Ngemplaksari Kalurahan Margomulyo Seyegan pada hari Senin (6/5/2024).

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY ini, dilaksanakan di lokasi kegiatan dan menghadirkan Nara sumber dari anggota DPRD DIY, Disnakertrans dan Praktisi Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan Padat Karya Pengembangan Potensi Desa ini dilaksanakan melalui Dana Keistimewaan tahun 2024 dengan mekanisme pemberian upah tenaga kerja disertai stimulus hibah bahan material berupa Semen sebanyak 100 sak @ 40 kg.  

Sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Eko Puji Mulyanto selaku Lurah Margomulyo, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan program oleh Misgiyanto dari Disnakertrans. Misgiyanto menyampaikan bahwa Disnakertrans dengan program padat karya tersebut berupaya menangani masalah ketenagakerjaan dengan tujuan tidak ada pengangguran dan kesejahteraan yang terjamin.

“Dengan konsep seperti itu diharapkan pekerja yang terlibat adalah penganggur dan setengah penganggur. Konsekuensi yang dihadapi adalah pekerjaan padat karya ini tidak boleh diborongkan, status pekerja penganggur atau setengah penganggur, pemberdayaan warga miskin (DTKS), dan tidak boleh menggunakan alat berat,” ujar Misgiyanto.

Selanjutnya Misgiyanto juga menjelaskan bahwa stimulus hibah material hanya berupa 100 sak semen, sehingga pasir dan split bisa dipenuhi dari swadaya masyarakat atau dari sumber lain. Sedangkan peraturan kerja selama pelaksanaan padat karya antara lain bekerja selama 5 jam/hari selama 12 hari, dimulai pada akhir Juli 2024, volume pekerjaan berdasar pada kelayakan, usia tenaga kerja 18 tahun sampai tak terbatas, tidak ada asuransi ketenagakerjaan.

Nurcholis Suharnan, anggota DPRD DIY yang hadir dalam sosialisasi tersebut memberi pengarahan bahwa tujuan padat karya adalah menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara substansi adalah untuk memberi tambahan penghasilan kepada warga kurang mampu.

“Dengan padat karya akan meningkatkan nilai gotong royong dan mencerminkan sikap guyub rukun masyarakat,” tambah Nurcholis

Dua narasumber dari Komunitas Hijau Indonesia, Maria Sri Hastutiningsih dan Lukman Burhanudin memberi gambaran kepada masyarakat tentang potensi desa yang dimiliki yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan potensi yang dimiliki, dusun mempunyai ciri khas sebagai kearifan lokal. Sekaligus ciri khas tersebut menjadi keunikan tersendiri dan ini menjadi pembeda dari tempat lain.

Dijelaskan juga oleh Lukman, bahwa pengembangan Ekonomi Kawasan menjadi tanggung jawab warga dan pemerintah.

“Sebagai pengembangan wilayah dapat dilakukan bersama sama potensi yang ada di Kalurahan,” tutup Lukman. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel bersama Dinas Sosial DIY menyelenggarakan acara penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial melalui Sarasehan Restorasi Sosial Berbasis Budaya Jawa Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Acara berlangsung pada hari Selasa (7/5/2024) pukul WIB di Aula Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman.

Hadir dalam kesempatan ini yaitu Kepala Dinas Sosial D.I. Yogyakarta (atau yang mewakili), Panewu Kapanewon Tempel ( atau yang mewakili ), Kapolsek Tempel, Danramil Tempel, Lurah Banyurejo beserta pamong, TKSK Kapanewon Tempel, serta segenap peserta sarasehan yang terdiri dari Pilar-pilar Sosial, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga Kalurahan Banyurejo

Sapto Parjono, dari subkor Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS) Dinsos DIY mengungkapkan bahwa penguatan nilai ini diperlukan karena saat ini, budaya sopan santun serta karakter sebagai orang jawa berbudi sudah mulai menipis dan mulai memudar.

“Untuk itu dibutuhkan penguatan nilai-nilai Kesetiakawanan sosial melalui Restorasi Sosial berbasis budaya Jawa Mewujudkan Kesejahteraan satu caranya yaitu dengan mengambil nilai dari Pancasila, egaliter, saling menegur sapa dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

“Yogyakarta dikembalikan dalam keadaan yang aman, damai, sejuk dan sejahtera. Apalagi Yogyakarta mendapatkan 3 predikat yaitu kota pendidikan, kota budaya, dan kota pariwisata,” imbuh Sapto.

Hal senada juga disampaikan Danramil Tempel, KPT Sudjana. Menurutnya, kegiatan ini dapat memulihkan dan menumbuhkan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.

“Yang hadir di acara ini bisa menyampaikan ke masyarakat sekitarnya tentang penguatan nilai-nilai Kesetiakawanan sosial melalui Restorasi Sosial berbasis budaya Jawa Mewujudkan Kesejahteraan Sosial,” tukasnya.

Acara selanjutnya yaitu paparan Arif Bintoro Johan, yang biasa dikenal dengan Ki ABeJe Janaka. Dirinya menyampaikan penguatan nilai-nilai Kesetiakawanan sosial melalui Restorasi Sosial Berbasis Budaya Jawa Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

“Prinsip restorasi yaitu kembali ke asal semula yaitu Hidup di masyarakat  D.I. Yogayakarta yang berkarakter dan berbasis budaya. Semua lintas usia dan sosial masyarakat kembali kepada jati diri budaya D.I. Yogayakarta yaitu sawiji, greget , sengguh, ora mingkuh,” ujarnya.

“Untuk itu dibutuhkan upaya menumbuhkan hidup rukun ayem ayom tentrem di masyarakat. Membudayakan kalimat maaf (nyuwun pangapunten), terimakasih (ngaturaken panuwun), permisi (kulonuwun),” tambahnya. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Forum Komunikasi Gabungan Kelompok Tani (Forkom Gapoktan) Kapanewon Depok dan Berbah menggelar diskusi bertajuk Peran Serta Mitra Kerja dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman, Selasa (7/5/2024) di Aula UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan Wilayah VII Kalitirto, Berbah, Sleman.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DPPP Sleman Siti Rochayah Dwi Mulyani, berharap agar forum ini dapat dimaksimalkan terutama para pelaku pertanian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sleman.

“Keluhan utama saat ini bagi petani adalah masalah kartu tani dan kelangkaan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Dari Pupuk Indonesia, Boy, menjelaskan bahwa bahwa masalah kartu tani bisa dibantu menjembatani dengan pihak BRI. Sedang kelangkaan pupuk memang jatah pupuk tahun 2023 dikurangi hingga 50 persen.

“Namun untuk tahun ini sudah ada tambahan subsidi, untuk urea bertambah hingga 90 persen dan NPK sekitar 60 persen,” terang Boy.  (M.A. Sanusi/KIM Tirto Gumregah Berbah).