Sleman – Kapolresta bersama Bupati Sleman melakukanKick Off Sinergitas Pembangunan Pertanian untuk Mendukung Indonesia Maju pada Selasa (11/6/2024) di Sumberrahayu, Moyudan, Sleman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang dihasilkan dari Memorandum of Understanding (MOU) antara Kapolri dengan Kementerian Pertanian mengenai pengelolaan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif. Sasaran dari program ini adalah lahan pertanian seluas 22 hektar yang sebelumnya tidak produktif karena kurangnya debit air.

Selama kegiatan kick off di Gamplong, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman, dilakukan penanaman padi secara simbolis sebagai langkah awal dari upaya pengelolaan lahan ini. Penanaman padi ini merupakan simbol dari transformasi lahan tidak produktif menjadi lahan yang bermanfaat bagi pertanian dan perekonomian masyarakat setempat.

Kapolresta Sleman, Kombes Pol. Yuswanto Ardi, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergitas antara Polri dan Kementerian Pertanian dalam mengelola lahan tidak produktif.

“Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani lokal,” ujarnya.

Kegiatan ini wujud komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mendukung pembangunan pertanian melalui pengelolaan lahan dan strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sleman harapannya dapat meningkatkan hasil pertanian dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Dengan program ini, Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Sinergi ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tutur Kombes Pol. Yuswanto Ardi.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. “Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kami berharap program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan lahan tidak produktif,” katanya. (Arief Hartanto)

Sleman – Kawasan Gardu Pandang Kaliurang selama ini telah menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kaliurang, selain tentunya kawasan dan destinasi lain sepertinya Taman Nasional Gunung Merapi, Tlogoputri, Taman Kaliurang, Nawang Jagad, Tankaman Natural Park, Suraloka Zoo, Merapi Park, Allabun Garden, Omah Petroek, Agrowisata Bhumi Merapi, dan lain-lain.

Namun selama sekitar 4 (empat) bulan kedepan Kawasan Gardu Pandang Kaliurang yang berlokasi disisi bagian Barat Kaliurang akan dibangun wahana baru yang berupa Plaza Pengunjung Gardu Pandang Kaliurang. Plaza Pengunjung ini berupa ruang publik terbuka yang terbagi atas 4 (empat) zona yang nantinya akan menjadi daya tarik tambahan di Kawasan Gardu Pandang Kaliurang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wasita, Kamis (13/6/2024) dikantornya Jl. KRT Pringgodiningrat Tridadi Sleman.

Menurutnya pembangunan Plaza Pengunjung yang berasal dari program Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 2,5 milyar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun ini membutuhkan waktu selama 120 hari.

“Selama pengerjaan Plaza Pengunjung tersebut wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Gardu Pandang Kaliurang tentu sedikit banyak terganggu dan merasa kurang nyaman,” ujar Ishadi.

Meskipun demikian pihaknya tidak akan menutup kawasan tersebut secara total selama masa pengerjaan, akan tetapi hanya menutup secara terbatas. Sehingga dalam kondisi demikian wisatawan masih bisa masuk ke kawasan serta menikmati pemandangan dan berbagai fasilitas publik yang ada.

Upaya tersebut dilakukan mengingat kawasan Gardu Pandang dinilai cukup luas dan masih memungkinkan untuk dikunjungi, khususnya di kawasan sisi selatan yang juga berupa taman-taman dengan pemandangan yang cukup bagus.

“Hanya saja sebagian kawasan  disisi utara yang selama ini untuk penyelenggaraan event dan pentas-pentas seni untuk sementara waktu ditutup,” ungkap Ishadi.

Oleh karenanya atas ketidak-nyamanan yang timbul akibat proses pengerjaan Plaza Pengunjung tersebut termasuk adanya lalu lalang kendaraan proyek, pihaknya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat umum khususnya pengunjung Gardu Pandang Kaliurang dan pihak-pihak terkait.

Ishadi menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengadakan sosialisasi terkait dengan proyek pembangunan Plaza Pengunjung Gardu Pandang tersebut pada Kamis 13 Juni 2024 di Gardu Pandang Kaliurang yang melibatkan Tim Perencana, Pelaksana dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan Hargobinangun, SAR Kaliurang, Pospol Kaliurang. Dukuh Kaliurang Timur, Dukuh Kaliurang Barat, Dukuh Ngipiksari, tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan pedagang di kawasan Gardu Pandang Kaliurang.

Ishadi berharap seusai pengerjaan Plaza Pengunjung tersebut sekitar bulan Oktober 2024 mendatang kawasan Gardu Pandang Kaliurang sudah dapat dibuka kembali secara penuh untuk dikunjungi wisatawan.

“Diharapkan dengan adanya penambahan fasilitas Plaza Pengunjung tersebut justru akan lebih ramai dan lebih banyak lagi pengunjung atau wisatawan yang berdatangan, dikarenakan akan lebih banyak lagi alternatif sarana publik yang bisa dinikmati oleh wisatawan,” tutup Ishadi.

Sleman – Dalam rangka mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Kalurahan Margorejo kembali menyalurkan program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa, Kamis (13/6/2024) di Kantor Kalurahan Margorejo, Tempel.

BLT Dana Desa sendiri diperuntukkan bagi masyarakat Kalurahan yang memenuhi kriteria tertentu antara lain keluarga miskin, keluarga yang ada warga sakit kronis/menahun, tidak memiliki pekerjaan dan seluruhnya belum mendapat bantuan sosial lain.

Adapun besaran BLT bulan ini sama seperti Bulan yang lalu sebesar ,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM, disalurkan kepada 39 Keluarga Penerima Manfaat

 “Bantuan Langsung Tunai ini Bersumber dari Dana Desa, Maksud dari Bantuan ini supaya dibelikan Bahan Pokok, Jangan dibelikan rokok, Baju apalagi emas, sehingga bisa mengurangi beban hidup masyarakat. Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan stunting di Kalurahan,” ungkap Kamituwa Margorejo, Anwar Insani.

Selain itu, Dana Desa dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, dan program pengembangan Kalurahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Sehingga, pemanfaatan Dana Desa diharapkan bisa seimbang,” tambahnya.

Acara dimulai pada jam wib, di awali dengan pembukaan, sambutan Kamituwo Margorejo mewakili Lurah  serta penyerahan secara simbolis kepada beberapa KPM BLTDD oleh Carik Margorejo. (sbd_kimtempel)

Untuk memastikan kelancaran pemeriksaan kesehatan calon petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam melayani pemeriksaan kesehatan ratusan pendaftar yang berasal dari Kalurahan Trihanggo, Nogotirto, dan Banyuraden, maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga kalurahan melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Gamping II yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Puskesmas Gamping II, Rabu (12/6/2024).

Rombongan yang terdiri dari Ketua PPK Gamping, Abdul Kariem, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Fairus Syarifah, Ketua PPS Trihanggo, Adnan Iman Nurtjahjo, Ketua PPS Nogotirto, Dian Amin, serta Ketua PPS Banyuraden, Amin Achmadi diterima secara langsung oleh Kepala Puskesmas Gamping II, dr. dr. Aris Misyari yang didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha, Asih Purnami.

Ketua PPK Gamping, Abdul Kariem menyampaikan rencana pelaksanaan pembentukan Pantarlih yang mensyaratkan calon pendaftar dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit agar petugas pemutakhiran data pemilih berada dalam kondisi kesehatan yang baik untuk melaksanakan tugasnya.

“Jumlah keseluruhan kebutuhan petugas pemutakhiran data pemilih di masing-masing kalurahan yaitu Trihanggo 53 Pantarlih, Nogotirto 52 Pantarlih, dan Banyuraden 44 Pantarlih. Masing-masing pendaftar diharuskan diperiksa dengan tiga parameter antara lain kolesterol, gula darah dan tekanan darah,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Gamping II, dr. dr. Aris Misyari menyambut baik adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi calon Pantarlih guna menjamin kesehatan petugas dan memastikan berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

“Petugas yang sehat akan dapat bekerja dengan lebih optimal, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih sehingga kinerjanya meningkat,” tutur dr. Aris.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan, dapat menemukan permasalahan kesehatan sejak dini sehingga bisa segera ditangani sebelum Pantarlih bertugas dan akan meminimalisir risiko petugas pemutakhiran data pemilih mengalami sakit saat bertugas di lapangan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Kalurahan Margomulyo memfasilitasi kegiatan Rembug Stunting yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Rabu (12/6/2024). Kegiatan yang diadakan untuk menampung usulan yang berhubungan dengan pencegahan stunting ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari unsur Dukuh, Kader Kesehatan, Pamong Kalurahan, Pendamping Desa, dan Babinsa/Bhabinkamtibmas Margomulyo.

Prasetyo Sujanarko, Kamituwo Margomulyo dalam pengantarnya menyampaikan bahwa usulan kegiatan nantinya akan dimasukkan dalam RKP tahun 2025. Sebagai gambaran Prasetyo juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan penjaringan aspirasi oleh BPKal beberapa waktu lalu, pencegahan stunting juga masih menjadi kegiatan utama.

“Terlebih di Padukuhan Padukuhan, stunting MB asih menjadi siklus tahunan yang masuk dalam rencana pembangunan,” ungkapnya.

Eko Puji Mulyanto, Lurah Margomulyo, dalam sambutan dan pengarahannya menyampaikan bahwa rembug stunting ini sangatlah penting, masih ada 41 balita stunting di wilayah Margomulyo.

“Bahkan dalam instruksi Gubernur yang baru, diwajibkan untuk dilakukan evaluasi terhadap stunting setiap 2 bulan sekali. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak  menganggarkan kegiatan penanganan stunting ini dalam RKP 2025,” ujarnya.

Eko juga menambahkan, bahwa penanganan stunting ini memang multi sektor, sehingga masing masing pihak berusaha untuk mengintervensi kegiatan yang sesuai dengan tupoksinya.

“Seperti Dinas Sosial sebentar lagi akan melaunching Rumah Pangan untuk Balita stunting,” imbuh Eko.

Dewi Nurul Qusna, ahli Gizi Puskesmas Seyegan yang menjadi Narasumber dalam rembug stunting tersebut menyampaikan bahwa validasi data yang selama ini dilakukan oleh kader belumlah maksimal.

“Dengan banyaknya data yang kosong mengakibatkan cakupan yang rendah. Dengan kondisi tersebut, petugas Puskesmas akan keliling untuk memastikan sesuai dengan arahan selama ini,” tegas Nurul.

Dirinya berharap, dengan kader turun kebawah langsung, input data bisa terpenuhi dan akurasinya lebih tinggi.

“Untuk maksud kegiatan tersebut maka perlu dipersiapkan alat timbang dan tinggi badan yang akurat, cara kalibrasi alat dan pembacaan alat ukur yang cermat,” Nurul mengingatkan.

Nurul menambahkan banyaknya kasus bumil yang tidak pernah berkunjung ke Puskesmas menjadi salah satu potensi terjadinya bayi stunting. Sehingga diharapkan dengan berkunjung ke Puskesmas,  Bumil KEK dan anemia dapat terdeteksi lebih awal.

“Hal ini bisa juga digunakan sebagai validasi ulang yang dilakukan puskesmas. Pemberian PMT di Posyandu terus dilakukan dengan kandungan gizi yang mencukupi,” tambahnya.

Dibagian akhir, Nurul juga sampaikan bahwa monev kegiatan Posyandu akan dilakukan secara Tim yang mengajak dokter, psikolog dan bidan desa. Sedangkan intervensi dengan sasaran ibu ibu dan remaja dapat dilakukan dengan kunjungan ke Posbindu,

Parjio, Pendamping Desa dalam kesempatan tersebut memandu peserta rembug stunting untuk mengisi form berkaitan dengan Usulan kegiatan intervensi kegiatan stunting dari mulai sasaran ibu hamil, sanitasi, perlindungan sosial dan kesehatan, KIA, anak usia 8-23 bulan, Remaja 12 – 18 tahun, calon pengantin dan keluarga beresiko stunting. (Sutarto Agus/ KIM Seyegan)