Sleman – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Metrologi Legal melakukan sidak lapangan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Gas Elpiji di Statasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Jatirata Mitra Mulya, Medari, Sleman, Jumat (14/6/2024).

Dwi Riyanto, Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Perdagangan RI di mana setiap kabupaten/kota di Indonesia diminta untuk melakukan pengawasan terhadap kuantitas gas elpiji yang beredar di daerahnya.

“Ini kegiatan pengawasan terkait kuantitas gas bersubsidi. Hal ini dilakukan berdasarkan surat dari kementerian, di mana ada temuan di Tanjung Priok, berat gas bersubsidi di sana ada yang di bawah ketentuan,” ungkapnya.

Atas instruksi itu, lanjut Dwi, UPTD Pelayanan Metrologi Legal Sleman kemudian melakukan sidak lapangan ke SPPBE yang berada di Kabupaten Sleman.

“Ada 3 lokasi, kemarin yang pertaman di Bokoharjo, kemudian sekarang ini (Jumat) di Medari, kemudian berikutnya di Ambarketawang Gamping,” ujarnya.

Dari 2 kali sidak yang dilakukan, Dwi mengatakan bahwa pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan di SPPBE terkait kuantitas gas elpiji 3 kg.

“Tidak ada temuan, di mana standar dari isi gas dan tabungnya itu minimal 7,96 kg. Dari 50 sample tabung gas elpiji yang dites saat sidak (di Medari), semuanya di atas standar tersebut. Berkisar di angka 8, sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dwi menuturkan, Dinas Perindag Sleman akan terus memastikan kuantitas gas elpiji bersubsidi yang beredar di Sleman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pihaknya masih akan terus menelusuri untuk memastikan tidak ada temuan gas yang tidak sesuai ketentuan di lapangan.

“Kita akan telusuri, bisa saja di SPPBE nya sudah sesuai dengan ketentuan, tetapi di pihak pengecer atau agennya ada pelanggaran. Atau bisa jadi dari kualitas tabung, semuanya akan kita pastikan agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya juga mengimabu agar masyarakat pengguna gas elpiji bersubsidi untuk dapat melaporkan ketika merasa kuantitas gas yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Agar bisa kita telusuri, kebocoran kuantitasnya itu di mana,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Perindag Sleman, Rasyid Ratnadi Sosiawan menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkab Sleman, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada SPPBE.

“Kita melindungi baik SPPBE maupun masyarakat pengguna, agar tercipta suasana yang kondusif, adem ayem,” ujarnya.

Dirinya berharap, dengan sidak ini kebutuhan elpiji masyarakat dapat terjamin dan kuantitasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sleman – Pemerintah Kalurahan Merdikorejo melaksanakan kegiatan Rembug Stunting di Ruang Rapat Kalurahan Merdikorejo, Jumat (14/6/2024). Rembug Stunting ini merupakan salah satu kegiatan Pra Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kalurahan Tahun 2025 dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kalurahan Merdikorejo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Agus Prasetya selaku Lurah Merdikorejo, Sigit Praptono selaku Tenaga Ahli Kabupaten Sleman, dr. Diana Kusumawati selaku Kepala Puskesmas Tempel 1, Pamong kalurahan beserta staf, BPKal, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Perwakilan Dukuh, Kader pembangunan manusia(KPM), TP PKK, Pengelola Rumah Desa Sehat, Perwakilan Kader Posyandu, Bidan Desa, Perwakilan kader TPK, Karang Taruna, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.

“Rembug Stunting ini merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan semua lintas sektor yang bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan stunting yang ada, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, dan merumuskan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam RKP Kalurahan tahun 2025,” ungkap Agus.

“Output dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk menjaga tumbuh kembang anak dalam meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan Generasi Emas di Tahun 2045 yang bebas dari stunting,” tutupnya. (Dony_KimTempel)

Caturtunggal- Padukuhan Santren, Kalurahan Caturtunggal terpilih sebagai salah satu peserta Program Kampung Iklim (PROKLIM) Tingkat nasional, mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proklim adalah inisiatif pemerintah untuk mendorong desa di seluruh Indonesia menjadi lebih siap dalam menghadapi perubahan iklim melalui berbagai upaya mitigasi dan adaptasi.

Verifikasi Proklim dilaksanakan pada Kamis (13/6) bertempat di Balai Padukuhan Santren. Hadir dalam acara tersebut Panewu Depok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Lurah Caturtunggal, Pendamping Lapangan Caturtunggal, LPM, Dukuh Santren beserta perangkat dan lembaga padukuhan. Tim Verifikasi proklim utama nasional juga hadir untuk memastikan kesiapan dan kelayakan Padukuhan Santren dalam program ini.

Proses verifikasi dimulai dengan pemeriksaan administrasi kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk PKK, RT, RW, Posyandu, dan Paud. Selain itu Tim juga melakukan tinjau lapangan di Sungai Pelang/Gajah Wong untuk mengevaluasi kebersihan Sungai dan Tingkat pencemarannya, serta menyaksikan penebaran benih ikan sebagai bagia dari program konservasi lingkungan.

“Kami sangat bersyukur Padukuhan Santren bisa menjadi salah satu kampung PROKLIM yang maju ke tingkat nasional. Ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh warga dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi desa- desa lain di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Dukuh Santren, Yanuar Eko Hartanto.

Keberhasilan Padukuhan Santren dalam mencapai tahap nasional PROKLIM tidak hanya menunjukkan dedikasi warga dalam upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menggambarkan semangat gotong royong yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat di Padukuhan Santren menjadi kunci utama dalam meraih prestasi ini,” ungkap Aminudin Aziz, selaku Plt Lurah Caturtunggal. (oktaviana/KIM Depok)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan evaluasi Program Kampung Iklim (proklim) di pedukuhan Kranggan dua, Jogotirto, Berbah, Sleman, DIY Kamis (13/6/2024).

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH kabupaten Sleman Eni Yuliani, menyampaikan bahwa kegiatan kali ini merupakan evaluasi dan pembinaan  proklim yang sudah dilakukan masyarakat sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam evaluasi akan dibagi beberapa tim yang sesuai dengan bidang ketugasan serta kompetensi  masing masing.

“Tim evaluasi yang terlibat terdiri dari dari DLH, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, PMK, Bappeda,”jelas Eni.

Nantinya tim akan menyebar menuju titik-titik unggulan yang sudah disepakati sesuai paparan yang sudah disampaikan.

“Tim akan melihat kesesuaian paparan dengan apa yang ada di lapangan,” tambah Eni.

Panewu Berbah  Tri Akmeriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kebiasaan petani dengan penerapan pola tanam serta pemupukan dengan pupuk organik juga pembuatan pupuk kompos. Pengelolaan sampah setiapura, KWT Nusa Indah dengan pemanfaatan lahan pekarangan sekitar rumah.

“Sebagai titik poin unggulan adanya inisiatif warga pemanfaatan sinar matahari sebagai penghasil  listrik dengan panel surya . Juga instalasi pemanfaatan air hujan untuk budidaya ikan di kolam,” jelas Tri..

“Harapannya dengan evaluasi proklim memberi semangat warga masyarakatnya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi bencana ,” tambahnya.  (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Bertempat di Joglo Jamblangan Margomulyo, hari Rabu (12/6/2024), DPRD DIY menggandeng Kesbangpol DIY mengadakan kegiatan Sinau Bhineka Tunggal Ika dengan mengundang peserta dari 5 Kalurahan yang ada di wilayah Kapanewon Seyegan.

Winarni dari Kesbangpol DIY yang menyampaikan bahwa Sinau Bhineka Tunggal Ika ini merupakan kegiatan rutin sejak tahun 2023. Winarni berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa memupuk rasa persatuan ditengah kebhinekaan di Indonesia yang mempunyai ribuan bahasa daerah dan pulau.

Farkhan Luthfi dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta menjadi pembicara  pertama dan menyampaikan tentang perbedaan yang dimaknai sebagai anugrah, kekuatan, kemenangan atau bahkan keniscayaan.

“Kita tidak perlu lagi mempermasalahkan tentang perbedaan karena Bhineka Tunggal Ika sudah mengikat kita dari manusia manusia berbeda,” jelas Farkhan

Juga disampaikan hasil survey terbaru setara Institute for Democracy and Peace tahun 2023, yang menyatakan bahwa jumlah pelajar intoleran aktif di SLTA dan sederajat di 5 kota Indonesia meningkat. Lebih dari 56 %  setuju penerapan syariat Islam.

“Temuan mengejutkan lainnya adalah 83,3 % menilai Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen dan dapat diganti,” ungkap Farkhan.

Farkhan juga menyoroti tentang potensi konflik di Indonesia yaitu konflik antar umat beragama, konflik suku dan intoleransi serta ajaran kebencian.

“Untuk itulah perlu kiranya mempunyai perilaku toleransi utama yaitu perilaku toleransi dalam beragama, keragaman suku dan ras serta keragaman  sosial budaya,” tukas Farkhan

Dibagian akhir, Farkhan memberikan gambaran tentang konsep integrasi/persatuan, kunci menjaga toleransi dan peningkatan polarisasi.

Edy Purwaka, dari Yayasan Satunama Yogyakarta memberikan materi berkaitan dengan membangun harmoni dan toleransi. Diawal paparannya, Edy menyampaikan tentang realitas kemajemukan di Indonesia, asal usulnya dan prasangka sebagai tantangan dalam masyarakat majemuk.

Secara rinci, Edy mengupas tentang proses pembentukan prasangka termasuk sumber prasangka, sulitnya mengubah prasangka didalam masyarakat, tantangan menghadapi prasangka dan pro eksistensi dan sikap kritis.

Diakhir paparannya, Edy menyampaikan langkah langkah sikap kritis dalam menyikapi informasi, pentingnya imajinasi tentang orang lain sebagaimana dengan diri sendiri dan manfaat sikap pro eksistensi dan sikap kritis.

Damar Dwi Nugroho, dari Yayasan Satunama Yogyakarta sebagai pembicara terakhir menyampaikan materi berkenaan dengan semangat kebhinekaan.

“Hal tersebut berpijak pada sumber konflik  yang bersumber pada orientasi nilai nilai budaya, pranata pranata primordial dan ikatan kekerabatan. Tidak bisa dipisahkan juga timbulnya konflik karena informasi, ekonomi, wawasan dan sumber daya manusia,” ungkap Damar.

Damar menyoroti tentang teknologi informasi dan hoaks, yang selaras dengan perkembangan UU ITE yang disusul dengan perubahan UU ITE tahun 2024.

Diakhir paparannya, Damar mengajak peserta untuk membekali diri dalam rangka kewaspadaan dan kemampuan merespon kritis terhadap sebuah informasi yang merupakan penentu agar tidak terjebak dalam rantai lingkaran perilaku hoaks.

Diakhir kegiatan, anggota DPRD Propinsi DIY, Sukron Arif Mutaqin, menyampaikan terima kasihnya kepada peserta dan titip pesan untuk lebih bijak dalam berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui internet, HP,  koran, majalah dan lain sebagainya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)