Menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Trihanggo secara resmi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang biasa disebut Pantarlih yang dimulai sejak hari Kamis (13/6/2024) hingga Rabu (19/6/2024) di Kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman guna memilih petugas yang memiliki dedikasi dan komitmen tinggi untuk memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara teliti dan akurat.

Di sela-sela pemasangan pengumuman di papan informasi, Ketua PPS Trihanggo, Adnan Iman Nurtjahjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak terkait di wilayah Kalurahan Trihanggo dalam melakukan sosialisasi pendaftaran Pantarlih agar dapat memenuhi kuota kebutuhan Tempat Pemungutan Suara se-Kalurahan Trihanggo.

Ia mengatakan, sosialisasi yang efektif telah dilakukan pihaknya menggunakan berbagai media, seperti pemasangan pengumuman terbuka di papan informasi Kantor Pemerintah Kalurahan Trihanggo, media sosial PPS Trihanggo khususnya Instagram, flyer, dan video untuk menyebarkan informasi tentang perekrutan beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pantarlih secara luas, termasuk mengadakan pertemuan dengan para Dukuh, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai petugas pemutakhiran data pemilih.

“Sekretariat PPS Trihanggo menyederhanakan proses pendaftaran dengan menyediakan formulir yang mudah diakses dan dipahami oleh calon Pantarlih, serta memfasilitasi proses pendaftaran secara online dan offline. Kami menyediakan bantuan teknis selama proses pendaftaran, seperti bantuan dalam pengisian formulir dan proses verifikasi dokumen,” ucap Adnan.

Alasan penting perlu dilakukan seleksi calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman adalah untuk memastikan calon petugas memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan mencakup kemampuan administratif dan pemahaman proses pemilihan agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Selain itu, diperlukan calon petugas yang memiliki kondisi fisik dan mental yang baik sehingga mampu bekerja secara optimal dalam menghadapi tekanan tugas, serta memilih petugas yang memiliki dedikasi dan komitmen tinggi untuk memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara teliti dan akurat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Ngemplak- Panewu Kapanewon Ngemplak melantik sekaligus mengukuhkan pengurus forum komunikasi UMKM Kapanewon Ngemplak periode 2024 – 2027 pada Jumat (14/6/2024) di Pendopo Kapanewon Ngemplak.

Dalam sambutannya, Panewu Ngemplak Dakiri menyampaikan Forkom UMKM harus segera ada seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sleman No. 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

“Dengan pengukuhan kepengurusan Forkom UMKM Kapanewon Ngemplak menjadi solusi dan wadah yang resmi untuk menampung anggotanya yaitu pelaku UMKM agar bisa memajukan UMKM yang ada di  Kapanewon Ngemplak, oleh karenanya pengurus Forkom UMKM Ngemplak hari ini harus segera dikukuhkan,” ujar Dakiri.

Pelantikan dan Pengukuhan dilakukan oleh Panewu Kapanewon Ngemplak berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pengurus Forum UMKM Kapanewon Ngemplak periode 2023 sd 2027.

Sony, Ketua Forkom UMKM Sleman menambahkan bahwa mengemban amanah menjadi pengurus Forkom UMKM merupakan tugas yang berat, namun dengan semangat gotong royong diharapkan soliditas kepengurusan akan terus terpupuk dan terbina.

“Bagaimana mengedepankan kepentingan pelaku UMKM untuk sukses membangun usahanya,” ujar Sony yang dalam kesempatan tersebut juga memperkenalkan aplikasi pendataan keanggotaan Forkom UMKM Sleman “SiData4kom”.

Sementara itu  Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo berpesan agar pengurus mengikhlaskan waktunya untuk membantu reka-rekan sesama pelaku UMKM.

“Agar bisa terus berjalan dan yang tak kalah penting adalah pemasaran,” tukasnya.

Dirinya juga berharap pelaku UMKM di Kapanewon Ngemplak harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab tantangan global saat ini yang semuanya serba digital.

“Pemasaran harus menggunakan platform digital sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan tentunya harus mengedepankan kualitas yang prima,” pungkas Kustini. (Nuradi-KIM Ngemplak)

Joglo Witana Puri Mataram menjadi tempat berlangsungnya acara Sosialisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2023 di Kabupaten Sleman. Acara yang diselenggarakan pada hari Kamis, (13/6/2024) ini menghadirkan Anton Rahmat Widodo, selaku Ketua Tim Kerja Penelitian dan Pengembangan Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, sebagai pemateri utama. Acara ini dihadiri pula oleh perwakilan Kalurahan dan Kapanewon se-Kabupaten Sleman, yang turut memberikan perhatian penuh pada kegiatan ini.

Anton Rahmat Widodo dalam presentasinya menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan KKN.

“Kegiatan KKN merupakan bagian integral dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang harus dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa tujuan KKN tercapai sesuai harapan,” jelas Anton.

Dalam paparannya, Anton mengungkapkan beberapa temuan kunci dari hasil monitoring dan evaluasi KKN tahun 2023. Ia menyebutkan adanya peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam berbagai program yang dijalankan oleh mahasiswa. “Kami melihat adanya keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal,” tambahnya.

Anton juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan KKN 2023. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antara mahasiswa KKN dengan perangkat desa setempat serta kendala logistik yang menghambat kelancaran beberapa program. “Meskipun demikian, secara keseluruhan, KKN 2023 menunjukkan hasil yang positif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Anton.

Selain itu, Anton memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan KKN di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara universitas dan pemerintah kalurahan serta peningkatan kapasitas mahasiswa dalam manajemen proyek.

“Kita perlu memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang memadai, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola proyek dan berkomunikasi dengan berbagai pihak,” imbuhnya.

Acara ini juga menjadi forum diskusi yang produktif antara pemateri dan peserta yang hadir. Perwakilan dari Kalurahan dan Kapanewon menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman mereka selama mendampingi mahasiswa KKN di wilayah masing-masing. Mereka mengapresiasi adanya kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan KKN.

Anton menutup sesi presentasinya dengan harapan bahwa KKN di Kabupaten Sleman akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa diharapkan akan selaras dengan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Sleman. Ia juga berharap bahwa hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi universitas dan pemerintah daerah dalam merancang program KKN yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan KKN ini tidak hanya menjadi ajang belajar bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah sesuai dengan Prioritas Pembangunan yang diusung oleh Bupati Sleman. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, saya yakin kita bisa mencapai tujuan tersebut,” pungkas Anton.

Sosialisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKN tahun 2023 di Kabupaten Sleman ini bukan hanya sekadar acara laporan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk refleksi dan perencanaan ke depan. Dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kalurahan dan kapanewon se-Kabupaten Sleman, acara ini menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas KKN demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya evaluasi yang komprehensif dan rekomendasi yang konkret, diharapkan pelaksanaan KKN di masa mendatang akan semakin baik dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah. Semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi tersebut. (Bpa)

Sleman – Kapolresta bersama Bupati Sleman melakukanKick Off Sinergitas Pembangunan Pertanian untuk Mendukung Indonesia Maju pada Selasa (11/6/2024) di Sumberrahayu, Moyudan, Sleman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang dihasilkan dari Memorandum of Understanding (MOU) antara Kapolri dengan Kementerian Pertanian mengenai pengelolaan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif. Sasaran dari program ini adalah lahan pertanian seluas 22 hektar yang sebelumnya tidak produktif karena kurangnya debit air.

Selama kegiatan kick off di Gamplong, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman, dilakukan penanaman padi secara simbolis sebagai langkah awal dari upaya pengelolaan lahan ini. Penanaman padi ini merupakan simbol dari transformasi lahan tidak produktif menjadi lahan yang bermanfaat bagi pertanian dan perekonomian masyarakat setempat.

Kapolresta Sleman, Kombes Pol. Yuswanto Ardi, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergitas antara Polri dan Kementerian Pertanian dalam mengelola lahan tidak produktif.

“Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani lokal,” ujarnya.

Kegiatan ini wujud komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mendukung pembangunan pertanian melalui pengelolaan lahan dan strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sleman harapannya dapat meningkatkan hasil pertanian dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Dengan program ini, Kabupaten Sleman diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Sinergi ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tutur Kombes Pol. Yuswanto Ardi.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. “Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Kami berharap program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan lahan tidak produktif,” katanya. (Arief Hartanto)

Sleman – Kawasan Gardu Pandang Kaliurang selama ini telah menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kaliurang, selain tentunya kawasan dan destinasi lain sepertinya Taman Nasional Gunung Merapi, Tlogoputri, Taman Kaliurang, Nawang Jagad, Tankaman Natural Park, Suraloka Zoo, Merapi Park, Allabun Garden, Omah Petroek, Agrowisata Bhumi Merapi, dan lain-lain.

Namun selama sekitar 4 (empat) bulan kedepan Kawasan Gardu Pandang Kaliurang yang berlokasi disisi bagian Barat Kaliurang akan dibangun wahana baru yang berupa Plaza Pengunjung Gardu Pandang Kaliurang. Plaza Pengunjung ini berupa ruang publik terbuka yang terbagi atas 4 (empat) zona yang nantinya akan menjadi daya tarik tambahan di Kawasan Gardu Pandang Kaliurang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wasita, Kamis (13/6/2024) dikantornya Jl. KRT Pringgodiningrat Tridadi Sleman.

Menurutnya pembangunan Plaza Pengunjung yang berasal dari program Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 2,5 milyar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun ini membutuhkan waktu selama 120 hari.

“Selama pengerjaan Plaza Pengunjung tersebut wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Gardu Pandang Kaliurang tentu sedikit banyak terganggu dan merasa kurang nyaman,” ujar Ishadi.

Meskipun demikian pihaknya tidak akan menutup kawasan tersebut secara total selama masa pengerjaan, akan tetapi hanya menutup secara terbatas. Sehingga dalam kondisi demikian wisatawan masih bisa masuk ke kawasan serta menikmati pemandangan dan berbagai fasilitas publik yang ada.

Upaya tersebut dilakukan mengingat kawasan Gardu Pandang dinilai cukup luas dan masih memungkinkan untuk dikunjungi, khususnya di kawasan sisi selatan yang juga berupa taman-taman dengan pemandangan yang cukup bagus.

“Hanya saja sebagian kawasan  disisi utara yang selama ini untuk penyelenggaraan event dan pentas-pentas seni untuk sementara waktu ditutup,” ungkap Ishadi.

Oleh karenanya atas ketidak-nyamanan yang timbul akibat proses pengerjaan Plaza Pengunjung tersebut termasuk adanya lalu lalang kendaraan proyek, pihaknya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat umum khususnya pengunjung Gardu Pandang Kaliurang dan pihak-pihak terkait.

Ishadi menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengadakan sosialisasi terkait dengan proyek pembangunan Plaza Pengunjung Gardu Pandang tersebut pada Kamis 13 Juni 2024 di Gardu Pandang Kaliurang yang melibatkan Tim Perencana, Pelaksana dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan Hargobinangun, SAR Kaliurang, Pospol Kaliurang. Dukuh Kaliurang Timur, Dukuh Kaliurang Barat, Dukuh Ngipiksari, tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan pedagang di kawasan Gardu Pandang Kaliurang.

Ishadi berharap seusai pengerjaan Plaza Pengunjung tersebut sekitar bulan Oktober 2024 mendatang kawasan Gardu Pandang Kaliurang sudah dapat dibuka kembali secara penuh untuk dikunjungi wisatawan.

“Diharapkan dengan adanya penambahan fasilitas Plaza Pengunjung tersebut justru akan lebih ramai dan lebih banyak lagi pengunjung atau wisatawan yang berdatangan, dikarenakan akan lebih banyak lagi alternatif sarana publik yang bisa dinikmati oleh wisatawan,” tutup Ishadi.