Sleman – Dalam rangka mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Kalurahan Margorejo kembali menyalurkan program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa, Kamis (13/6/2024) di Kantor Kalurahan Margorejo, Tempel.

BLT Dana Desa sendiri diperuntukkan bagi masyarakat Kalurahan yang memenuhi kriteria tertentu antara lain keluarga miskin, keluarga yang ada warga sakit kronis/menahun, tidak memiliki pekerjaan dan seluruhnya belum mendapat bantuan sosial lain.

Adapun besaran BLT bulan ini sama seperti Bulan yang lalu sebesar ,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM, disalurkan kepada 39 Keluarga Penerima Manfaat

 “Bantuan Langsung Tunai ini Bersumber dari Dana Desa, Maksud dari Bantuan ini supaya dibelikan Bahan Pokok, Jangan dibelikan rokok, Baju apalagi emas, sehingga bisa mengurangi beban hidup masyarakat. Dana Desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan stunting di Kalurahan,” ungkap Kamituwa Margorejo, Anwar Insani.

Selain itu, Dana Desa dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal, dan program pengembangan Kalurahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Sehingga, pemanfaatan Dana Desa diharapkan bisa seimbang,” tambahnya.

Acara dimulai pada jam wib, di awali dengan pembukaan, sambutan Kamituwo Margorejo mewakili Lurah  serta penyerahan secara simbolis kepada beberapa KPM BLTDD oleh Carik Margorejo. (sbd_kimtempel)

Untuk memastikan kelancaran pemeriksaan kesehatan calon petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam melayani pemeriksaan kesehatan ratusan pendaftar yang berasal dari Kalurahan Trihanggo, Nogotirto, dan Banyuraden, maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga kalurahan melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Gamping II yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Puskesmas Gamping II, Rabu (12/6/2024).

Rombongan yang terdiri dari Ketua PPK Gamping, Abdul Kariem, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Fairus Syarifah, Ketua PPS Trihanggo, Adnan Iman Nurtjahjo, Ketua PPS Nogotirto, Dian Amin, serta Ketua PPS Banyuraden, Amin Achmadi diterima secara langsung oleh Kepala Puskesmas Gamping II, dr. dr. Aris Misyari yang didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha, Asih Purnami.

Ketua PPK Gamping, Abdul Kariem menyampaikan rencana pelaksanaan pembentukan Pantarlih yang mensyaratkan calon pendaftar dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit agar petugas pemutakhiran data pemilih berada dalam kondisi kesehatan yang baik untuk melaksanakan tugasnya.

“Jumlah keseluruhan kebutuhan petugas pemutakhiran data pemilih di masing-masing kalurahan yaitu Trihanggo 53 Pantarlih, Nogotirto 52 Pantarlih, dan Banyuraden 44 Pantarlih. Masing-masing pendaftar diharuskan diperiksa dengan tiga parameter antara lain kolesterol, gula darah dan tekanan darah,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Puskesmas Gamping II, dr. dr. Aris Misyari menyambut baik adanya kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi calon Pantarlih guna menjamin kesehatan petugas dan memastikan berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

“Petugas yang sehat akan dapat bekerja dengan lebih optimal, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemutakhiran data pemilih sehingga kinerjanya meningkat,” tutur dr. Aris.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan, dapat menemukan permasalahan kesehatan sejak dini sehingga bisa segera ditangani sebelum Pantarlih bertugas dan akan meminimalisir risiko petugas pemutakhiran data pemilih mengalami sakit saat bertugas di lapangan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Kalurahan Margomulyo memfasilitasi kegiatan Rembug Stunting yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Rabu (12/6/2024). Kegiatan yang diadakan untuk menampung usulan yang berhubungan dengan pencegahan stunting ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari unsur Dukuh, Kader Kesehatan, Pamong Kalurahan, Pendamping Desa, dan Babinsa/Bhabinkamtibmas Margomulyo.

Prasetyo Sujanarko, Kamituwo Margomulyo dalam pengantarnya menyampaikan bahwa usulan kegiatan nantinya akan dimasukkan dalam RKP tahun 2025. Sebagai gambaran Prasetyo juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan penjaringan aspirasi oleh BPKal beberapa waktu lalu, pencegahan stunting juga masih menjadi kegiatan utama.

“Terlebih di Padukuhan Padukuhan, stunting MB asih menjadi siklus tahunan yang masuk dalam rencana pembangunan,” ungkapnya.

Eko Puji Mulyanto, Lurah Margomulyo, dalam sambutan dan pengarahannya menyampaikan bahwa rembug stunting ini sangatlah penting, masih ada 41 balita stunting di wilayah Margomulyo.

“Bahkan dalam instruksi Gubernur yang baru, diwajibkan untuk dilakukan evaluasi terhadap stunting setiap 2 bulan sekali. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak  menganggarkan kegiatan penanganan stunting ini dalam RKP 2025,” ujarnya.

Eko juga menambahkan, bahwa penanganan stunting ini memang multi sektor, sehingga masing masing pihak berusaha untuk mengintervensi kegiatan yang sesuai dengan tupoksinya.

“Seperti Dinas Sosial sebentar lagi akan melaunching Rumah Pangan untuk Balita stunting,” imbuh Eko.

Dewi Nurul Qusna, ahli Gizi Puskesmas Seyegan yang menjadi Narasumber dalam rembug stunting tersebut menyampaikan bahwa validasi data yang selama ini dilakukan oleh kader belumlah maksimal.

“Dengan banyaknya data yang kosong mengakibatkan cakupan yang rendah. Dengan kondisi tersebut, petugas Puskesmas akan keliling untuk memastikan sesuai dengan arahan selama ini,” tegas Nurul.

Dirinya berharap, dengan kader turun kebawah langsung, input data bisa terpenuhi dan akurasinya lebih tinggi.

“Untuk maksud kegiatan tersebut maka perlu dipersiapkan alat timbang dan tinggi badan yang akurat, cara kalibrasi alat dan pembacaan alat ukur yang cermat,” Nurul mengingatkan.

Nurul menambahkan banyaknya kasus bumil yang tidak pernah berkunjung ke Puskesmas menjadi salah satu potensi terjadinya bayi stunting. Sehingga diharapkan dengan berkunjung ke Puskesmas,  Bumil KEK dan anemia dapat terdeteksi lebih awal.

“Hal ini bisa juga digunakan sebagai validasi ulang yang dilakukan puskesmas. Pemberian PMT di Posyandu terus dilakukan dengan kandungan gizi yang mencukupi,” tambahnya.

Dibagian akhir, Nurul juga sampaikan bahwa monev kegiatan Posyandu akan dilakukan secara Tim yang mengajak dokter, psikolog dan bidan desa. Sedangkan intervensi dengan sasaran ibu ibu dan remaja dapat dilakukan dengan kunjungan ke Posbindu,

Parjio, Pendamping Desa dalam kesempatan tersebut memandu peserta rembug stunting untuk mengisi form berkaitan dengan Usulan kegiatan intervensi kegiatan stunting dari mulai sasaran ibu hamil, sanitasi, perlindungan sosial dan kesehatan, KIA, anak usia 8-23 bulan, Remaja 12 – 18 tahun, calon pengantin dan keluarga beresiko stunting. (Sutarto Agus/ KIM Seyegan)

Moyudan – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) mengadakan konsultasi masalah pertanahan untuk warga Sumbersari. Klinik konsultasi tersebut diselenggarakan di Pendapa Kalurahan Sumbersari pada Rabu (12/6/2024) setelah dilakukan penyuluhan sehari sebelumnya.

Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari program PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) STPN Yogyakarta. Adapun tim  konsultan terdiri dari Yohanes Supama, Setiowati, Priyo Katon Prasetyo, Susilo Widiyantoro, Mujiati, dan Hikmah Aprilia Rahmawati.

Menurut Hikmah Aprilia Rahmawati selaku juru bicara tim, tujuan diadakannya klinik konsultasi tersebut untuk memberi ruang kepada masyarakat yang memiliki masalah pertanahan agar dapat berkonsultasi sehingga mengerti  apa yang harus dilakukan.

Dikatakan bahwa masalah-masalah yang dapat dikonsultasikan seperti masalah warisan, jual beli,  pendaftaran sertifikat, konflik tentang tanah, dan sebagainya.

“Di Moyudan ini digelar di  empat kalurahan, dan masing-masing kalurahan diterjunkan 1 tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kegiatan seperti itu dilakukan STPN sebanyak dua kali dalam setahun, dan cakupan wilayahnya meliputi DIY dan sekitarnya.

Menanggapi adanya klinik konsultasi tersebut, Carik Sumbersari  Junaidi menyambut baik dan berterima kasih kepada STPN yang telah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi warga Sumbersari.

“Dengan adanya klinik konsultasi ini diharapkan warga mendapatkan informasi yang benar dalam menyelesaikan permasalahan tanahnya,” pungkasnya. (Eny Ms/ KIM Moyudan).

Sumbersari – Guna mendapatkan masukan dari masyarakat dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pemerintah Kalurahan Sumbersari Kapanewon, Moyudan, Kabupaten Sleman melakukan penjaringsn aspirasi. Penjaringan aspirasi dilakukan di 13 Padukuhan yang berada di Kalurahan tersebut. Salah satunya di Padukuhan Sombangan, yang digelar pada hari Rabu (12/6/2024) bertempat di rumah Dukuh Sombangan.

Acara dihadiri langsung oleh Lurah Sumbersari, beserta tim penjaringan yang terdiri dari Carik Sumbersari dan 2 anggota BPKal. Selain itu juga dihadiri sejumlah tokoh,  baik Ketua RT, Ketua RW, Takmir Masjid, KWT, PKK, PAUD dan sejumlah tokoh masyarakat setempat lainnya.

Lurah Sumbersari, Sukadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa maksud kedatangannya selain untuk mendengar aspirasi masyarakat Sombangan juga besilaturahmi, agar nantinya terjadi hubungan yang sinergi antara Pemerintah dan warga masyarakat. Selanjutnya Sukadi berharap kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya untuk bisa dituangkan ke dalam RKP tahun 2025.

“Silakan untuk mengajukan usulan, dan diprioritasksn usulan di tahun sebelumnya yang belum terealisir,” ujarnya.

Sukadi menuturkan bahwa penjaringan aspirasi dilakukan di 13 Padukuhan yang dilaksanakan  2 malam berturut-turut yaitu pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024 di masing-masing Padukuhan.

Lebih lanjut dirinya juga berharap untuk saling kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. “Karena tanpa ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Tim Penjaringan Aspirasi sendiri dipimpin Junaidi yang juga Carik Sumbersari. Junaidi menerangkan bahwa Penjaringan yang dilakukan adalah sebagai sarana untuk membuat RKP tahun 2025 yang nantinya akan dituangkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal).

Lebih lanjut Junaidi menjelaskan bahwa Rencana Jangka Menengah (RPJM) merupakan amanah dari visi dan misi Lurah Sumbersari yang juga dijadikan visi dan misi Kalurahan. Untuk membuat RPJM tersebut diawali melalui Musduk (Musyawarah Padukuhan) yang nanti dijadikan bahan dalam Muskal (Musyawarah Kalurahan).

“Perencanaan itu ada 3 macam yaitu perencanaan dari bawah (bottom up) seperti yang kita lakukan malam ini, kemudian rencana dari atas ( up bottom) dan perencanaan teknokratis,” ungkap Junaidi.

Selanjutnya dilakukan Penjaringan aspirasi masyarakat yang dipandu oleh Agung Santoso, anggota BPKal Sumbersari. Dalam Penjaringan tersebut masyarakat memberikan masukan rencana pembangunan dari Padukuhan Sombangan dengan prioritas rencana yang sudah pernah diusulkan pada sebelumnya tetapi belum direalisir pada tahun 2024.

“Semoga aspirasi warga masyarakat Sombangan ini bisa terwujud, tetapi tetap melihat skala prioritas,” tutup Agung. (Giek/KIM Moyudan)