Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman mengukuhkan 81 Lurah pada Kamis (27/6) di Pendopo Parasamya. Pada kesempatan itu sekaligus diserahkan surat keputusan (SK) terkait perpanjangan masa jabatan Lurah menjadi 8 tahun oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.

Pengukuhan dan penyerahan Keputusan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan secara resmi masa jabatan Lurah diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Dengan perpanjangan masa jabatan ini, Kustini berharap lurah sekabupaten Sleman dapat meneruskan program dan kebijakan yang telah dijalankan dengan penuh amanah. Dengan begitu diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Berkenaan dengan itu saya harap perpanjangan masa jabatan ini semakin meningkatkan semangat bekerja Bapak Ibu dalam mengabdi kepada masyarakat karena perpanjangan masa jabatan ini merupakan amanah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kalurahan,” ujar Kustini.

Kustini mengimbau agar Lurah dapat ikut mendukung program Sleman dalam upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Selain itu, Kustini menilai pelaksanaan tugas Lurah juga harus diiringi dengan integritas dan profesionalisme agar kegiatan pembangunan kalurahan dapat terlaksana dengan baik.

“Sebagai pimpinan, Lurah harus memahami aturan pengelolaan aset dan keuangan kalurahan dengan prinsip akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran untuk menghindari permasalahan hukum. Tugas ini tidak ringan, namun dengan niat tulus dan kerja keras saya yakin kita dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sleman,” kata Kustini.

Untuk memaksimalkan kinerja, Kustini berpesan agar Panewu ikut mendampingi dan mengawal program-program pembangunan di kalurahan agar lebih terarah pelaksanaannya serta dapat dipertanggungjawabkan dampaknya bagi masyarakat. (Humas Sleman)

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, menghadiri acara pengukuhan dan deklarasi Badan Pengurus Daerah Perkumpulan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPD Pusparekraf) Kabupaten Sleman, Kamis (27/6), di pendopo rumah dinas Bupati Sleman.

Dalam sambutannya ia mengucapkan selamat kepada BPD Pusparekraf yang telah dikukuhkan. Diharapkan para pengurus BPD Pusparekraf dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman.

“Terlebih saat ini sektor pariwisata masih menjadi andalan bagi DIY dan Kabupaten Sleman. Pada tahun 2023 yang lalu, total pergerakan wisatawan di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 8 juta orang, yang didominasi oleh kunjungan wisatawan Nusantara,” jelasnya.

Lebih lanjut Kustini menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya menjalankan peran dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya kebijakan yang mendukung berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif dengan penyediaan infrastruktur penunjang, terutama untuk subsektor film, animasi dan video dengan membangun Sleman Creative Space menuju Sleman Creatif Park.

“Atas kesungguhan Pemkab Sleman dalam mengembangkan ekonomi kreatif pada tahun 2023 Pemkab Sleman meraih penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan ditetapkannya Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia 2023, atas kontribusi dalam menumbuhkembangkan ekonomi kreatif unggulan subsektor Film, Animasi dan Video,” terang Kustini.

Agung Tri Sasongko, Ketua BPD Pusparekraf Kabupaten Sleman, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten. Ia juga menyebutkan bahwa BPD Pusparekraf Kabupaten Sleman merupakan BPD Pusparekraf pertama di Indonesia untuk tingkat kabupaten/kota.

“Pusparekraf saat ini sudah ada di 15 Provinsi diantaranya ada di Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan D.I Yogyakarta. Dalam wilayah Kabupaten baru ada Pusparekraf Kabupaten Sleman yang pertama di Indonesia,” kata Agung.

Ia juga berharap BPD Pusparekraf Kabupaten Sleman selanjutnya dapat bersenergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk bersama-sama memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman.

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman meluncurkan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) bertempat di Kalurahan Margomulyo, Seyegan, pada Kamis (27/6/2024).

Peluncuran Rumah Pangan B2SA dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo beserta jajarannya yang ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Rumah Pangan B2SA ini merupakan program Pemerintah Pusat (Badan Pangan Nasional) sebagai upaya menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Lebih lanjut, Kustini menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2024.

“Keberadaan program B2SA di Kalurahan Margomulyo ini tentu menjadi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh edukasi dan makanan tambahan untuk memperbaiki kondisi gizinya,” katanya.

Ia juga berharap, program Rumah Pangan B2SA ini dapat membantu upaya Pemkab Sleman dalam meningkatkan status gizi masyarakat serta menurunkan angka stunting di kabupaten Sleman.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Pj Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Suparmono menuturkan dalam implementasinya, kegiatan Rumah Pangan B2SA ini meliputi penyusunan dan pengolahan menu pangan B2SA sesuai dengan potensi lokal yang selanjutnya dibagikan kepada sasaran program. Adapun sasaran program tersebut yaitu ibu hamil dan anak yang terindentifikasi gizi buruk dan gizi kurang.

Dalam kegiatan Rumah Pangan B2SA ini, Suparmono mengatakan Pemkab Sleman melibatkan TP PKK Kalurahan Margomulyo.

“Pada pelaksanaannya, TP PKK nantinya akan membantu menyusun dan mengolah makanan beragam dan bergizi seminggu tiga kali yang diberikan kepada penerima manfaat (ibu hamil, ibu menyusui, anak stunting, anak gizi buruk dan kurang),” ungkapnya.

Sementara untuk menunjang program tersebut, dalam kesempatan ini juga diserahkan secara simbolis bantuan alat pengolahan pangan kepada Tim Penggerak PKK Kalurahan Margomulyo dan penyerahan simbolis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk kelompok sasaran kegiatan rumah pangan B2SA.

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Pakembinangun bersama Pemerintah Kalurahan Pakembinangun menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) untuk tahun anggaran 2025, Rabu (26/6/2024).

Acara dimulai pada pukul WIB di aula Kalurahan Pakembinangun, Pakem, Sleman.

Supriyadi, Ketua BPKal Pakembinangun memaparkan dasar pelaksanaan Muskal RKP Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Kabupaten Sleman nomor 49.1 tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa.

“Mari kita selenggarakan musyawarah untuk mufakat demi kemajuan dan pembangunan Kalurahan Pakembinangun. Adapun musykal ini adalah mencermati usulan pembangunan baik fisik maupun non fisik untuk tahun anggaran 2025. Sehingga jika bapak ibu ada usulan tambahan silakan disampaikan dalam musyawarah,” tandas Supriyadi.

Penjabat Lurah Pakembinangun, Sunardi, dalam sambutannya menjelaskan pandangan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dari hasil pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kepala Jawatan Praja, Djoko Mulyono, dalam sambutannya menjelaakan bahwa penyusunan RKP mengacu terhadap RPJM Desa. Selanjutnya segera dibentuk Tim Penyusunan RKP.

“Kami mengapresiasi pula upaya BPKal Pakembinangun dalam usaha penyelenggaraan Musykal ini yang ternyata tepat pada waktunya, yaitu sebelum 30 Juni. Hari ini pun yang melaksanakan musykal baru Pakembinangun dan Purwobinangun,” papar Djoko Mulyono.

Sementara itu, Kepala Bidang 3 Keuangan dan Aset Dinas PMK Sleman, Yohannes Purnomo Kristiawan, berharap semua usulan dari seluruh dusun atau Padukuhan sudah terakomodir di sini (sambil menunjukkan dokumen RKP Musykal).

“Jangan sampai ada satu dusun pun yang terlewat agar musykal ini optimal,” tandas Yohannes.

Kemudian berlangsung sidang diskusi 5 kelompok untuk membahas 5 bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Setelah menyepakati hasil Musyawarah Kalurahan kemudian dilanjutkan pembentukan Tim Verifikasi RKP tahun anggaran 2025 dan dilanjutkan penanda tangan Berita Acara hasil Musyawarah Kalurahan. (Asrori Wardan/KIM Pakembinangun)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur bekerjasama dengan Fakultas Biologi UGM melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik bertempat di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur, Selasa (25/06/2024).

Dalam sambutanya Ulu-Ulu Condongcatur, Murgiyanta, mewakili Lurah menyampaikan sosialisasi ini mengundang 33 Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) yang ada di Kalurahan Condongcatur  yang tersebar di padukuhan, 18 Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di Condongcatur dan 6 orang perwakilan dari pihak ketiga sebagai pengambil sampah rumah tangga

“Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan solusi terutama kepada masyarakat melalui kelompok KPSM dan KWT yang ada Kalurahan Condongcatur untuk membantu permasalahan sampah organik melalui sosialisasi baik secara individu atau melalui pertemuan yang ada, selain itu ke depan harapannya ada sinergi antara KPSM dan KWT untuk mewujudkan penanganan sampah organik dan sekaligus hari ini merupakan pertama kalinya kita mempertemukan 2 kelompok tersebut dalam satu acara,” ungkapnya.

Ketua Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Condongcatur Resik, Ani Sumiarti, menjelaskan Sosialisasi ini terselenggara atas kerjasama antara Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Condongcatur Resik, Tim Satgas Sampah Fakultas Biologi UGM dan Pemerintah Kalurahan Condongcatur.

“Kegiatan ini dilakukan mengingat keadaan sampah DIY pada saat ini, terutama wilayah kabupaten Sleman terkena dampak dari penutupan TPA Piyungan, sehingga berbagai usaha untuk mengelola sampah organik secara mandiri oleh kelompok masyarakat dilakukan,” tutur Ani.

Sementara Ketua Satgas Sampah Fakultas Biologi UGM, Soenarwan Herry Poerwanto,. selaku Dosen Fakultas Biologi UGM dapat paparanya menyampaikan bahwa sampah ada beberapa macam dan dibedakan menjadi 4  yaitu Sampah Organik, Sampah Anorganik, Sampah Residu  dan Sampah B3

“Sampah Anorganik dari masyarakat oleh  pemerintah  tertangani  dengan  adanya Bank Sampah, Sedekah Sampah dan Tempat Pemrosesan Sampah berbasis 3 R (TPS 3R), sampah Residu dari masyarakat oleh pemerintah tertangani melalui Tempat Pemrosesan Sampah Terpasu (TPST), sampah B3 dihasilkan oleh pemerintah tertangani oleh pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah,” jelasnya

Ditambahkan Soenarwan, sampah organik dari masyarakat yang jumlahnya hampir 60 % – 70 % dari total sampah yang ada diharapkan dapat diselesaikan dari sumbernya oleh masyarakat sendiri dengan dibuat pupuk, dengan cara yang pertama dilakukan adalah mengenali sampah yang ada di rumah masing – masing dengan mulai memilah sampah

Selanjutnya Hari Purwanto, dari Satgas Sampah Fakultas Biologi UGM menjelaskan tentang metode 3 R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle melalui beberapa contoh sederhana  yang bisa dilakukan

“Beberapa metode pengelolaan sampah organik antara lain menggunakan komposter, ember tumpuk, loseda, biopori, eco enzym dan metode dengan menggunakan maggot,” jelasnya. (Wasana/KIM Depok)