Sleman – Penguatan literasi seni budaya Islam saat ini harus digalakkan dan menjadi sangat penting di tengah kemajuan era digital dan dampak media sosial (medsos), apalagi di kalangan remaja.

Hal ini diutarakan Ketua Komisi Pemuda dan Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok Sleman Heri Sutanto saat rapat koordinasi bersama bertempat di RM Selaras, Tempelsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (25/6).

Hari mengungkapkan, bahwa banyak perubahan budaya yang kian mengkhawatirkan di kalangan remaja oleh karena ada interaksi sosial yang besar terjadi saat ini melalui media sosial.

“Interaksi sosial di media sosial banyak menimbulkan asimilasi dan akulturasi sehingga penguatan seni budaya Islam harus digalakkan sebagi penguatan terhadap generasi milenial kita khususnya umat Islam saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, asimilasi dan akulturasi merupakan proses interaksi sosial yang terjadi di masyarakat di mana keduanya memiliki perbedaan. Jika asimilasi merupakan proses perubahan sosial di mana masuknya budaya baru dalam suatu komunitas masyarakat sehingga perlahan menggeser budaya asli masyarakat setempat.

Adapun akulturasi, ungkap tenaga kependidikan ISI Yogyakarta ini, merupakan proses perubahan sosial di mana bertemunya beberapa kebudayaan baru dalam satu komunitas masyarakat dan melahirkan budaya baru tanpa mengurangi budaya asli kelompok masing-masing.

Senada dengan Heri, anggota Komisi Pemuda dan Seni Budaya MUI Depok Sleman Mustamin Amir menyebutkan ada batasan yang harus diketahui dalam melihat budaya misalnya yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga umat tidak terjebak dalam budaya baru yang melanggar syariat.

Untuk itu, Mustamin turut berharap, MUI Depok Sleman harus berperan penting untuk menjelaskan batasan dalam seni dan budaya terutama dengan perspektif ajaran Islam sehingga umat bisa tercerahkan dan tak mudah terpengaruh oleh budaya lain karena tidak semua budaya itu baik menurut Islam.

“MUI Depok khususnya, harus mendorong ummat untuk berpegang teguh dan menjaga adat dan budaya yang baik terutama melalui Komisi Pemuda dan Seni Budaya,” harapnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dalam Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bertempat di Ruang Bima Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman, Senin (24/6), Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab harus menjadi teladan yang baik di masyarakat.

“Contoh yang baik ini salah satunya tidak terjerata dalam penyalahgunaan narkotika,” papar Kustini dalam sambutannya.

Kustini menjelaskan, bahwa ASN mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini, menurutnya, tidak hanya di lingkungan kerja saja, tetapi juga berada di tengah-tengah masyarakat di mana dia tinggal.

“Saya mengingatkan, apabila ada yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Saya mengimbau kepada semua ASN untuk berkomitmen mendukung upaya-upaya pencegahan bahaya narkoba,” tukas alumnus IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kustini berharap sosialisasi ini memberikan dampak nyata dan signifikan melalui edukasi dan pemahaman bagi seluruh ASN di Sleman. Selain itu, Kustini juga meminta kepada pegawai untuk terus menjalankan gaya hidup sehat serta berupaya mengkampanyekan hidup sehat dan lingkungan bersih tanpa narkoba.

“Langkah kongkret yang dapat dilakukan untuk pencegahan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang. Tujuannya, memberikan dukungan baik berupa perhatian dan pengawasan di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerjanya agar jauh dari praktik penyalahgunaan narkoba,” kata Kustini, menambahkan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman, Budi Pramono mengatakan ada sekitar 150 pegawai di lingkup Pemkab Sleman yang mengikuti sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi P4GN ini, ungkap Budi, agar para peserta dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.

“Harapannya agar ikut berperan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang terbebas dari peredaran narkoba,” katanya.

Bentuk komitmen untuk memerangi narkoba tidak hanya menggencarkan sosialisasi P4GN. Pasalnya, juga dilakukan pengecekan tes urine terhadap peserta yang hadir dalam sosialisasi.

“Ini juga menjadi upaya langkah pencegahan. Jadi, pengetesan dibutuhkan guna memastikan tidak terpapar atau terbebas dari narkoba,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman terus mencermati proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan mulai 24 Juni-25 Juli 2024. Hal ini untuk mengurangi risiko adanya petugas yang asal dalam proses pencocokan data pemilih untuk Pilkada Sleman 2024.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam Pilkada. Karenanya, upaya pengawasan dan pencermatan terhadap tahapan ini harus dilakukan.

Salah satunya untuk memastikan setiap warga di Sleman bisa menggunakan hak pilihnya didalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Untuk data kami sudah melakukan pencermatan dan ada selisih sekitar calon pemilih dibandingkan dengan pemilih di Pemilu 2024. Saya kira ini harus dicermati dengan benar agar warga benar-benar bisa menggunakan hak suaranya di Pilkada,” kata Arjuna, Senin (24/6/2024).

Meski demikian, ungkap Arjuna, untuk pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih ia mengaku ada keterbatasan personel dikarenakan di setiap kalurahan hanya ada satu petugas. Hanya saja, ia memastikan hal tersebut bukan menjadi halangan karena sudah menyiapkan beberapa strategi dalam pengawasan.

Menurut Arjuna, sudah memberikan bimbinga teknis kepada Pengawas Kalurahan maupun anggota Panwascam di setiap Kapanewon. Guna memaksimalkan pengawasan, setiap Pengawas Kalurahan diminta melakukan pengawasan melekat dengan mengikuti verifikasi data oleh petugas pantarlih minimal di lima rumah calon pemilih tiap harinya.

Selain itu, juga melakukan pengambilan sampel sebanyak sepuluh rumah tiap harinya. Hasil dari pengawasan melekat dan uji petik kemudian dilaporkan secara berjenjang ke Panwascam dan Bawaslu Kabupaten.

“Ini untuk menyiasati kekurangan personel pengawasan. Jadi, temuan-temuan di lapangan sebagai kajian agar pemutakhiran benar-benar berjalan sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.

Disinggung mengenai adanya potensi petugas pantarlih nakal, ia tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi saat pemutakhiran data pemilih pilkada. Terlebih lagi, petugas terpilih merupakan orang yang mengenal karakteristik di wilayah tugasnya.

“Sesuai tugasnya harus benar-benar mendatangi rumah warga secara langsung. Jadi, ini yang harus dipastikan makanya ada pegujian sampel untuk mengecek apakah petugas bekerja dengan benar atau tidak,” katanya.

Anggota KPU Sleman, Huda Al-Amna mengatakan, sudah menyelesaikan proses rekrutmen petugas pantarlih. Total ada personel yang diterjunkan untuk validasi dan verifikasi data pemilih pilkada.

“Ketugasannya mulai dari 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar,” katanya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Bertempat di Sasana Anglocita Tama Kantor Kapanewon Depok, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa membuka Workshop Implementasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen dan Penduduk Rentan Adminduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman, Senin (24/6).

Dalam kesempatan itu, Danang mengatakan sadar administrasi kependudukan sangat penting, tidak hanya penting untuk warga yang tinggal permanen di Sleman tetapi juga untuk non-permanen seperti mahasiswa dan pendatang untuk mengantisipasi masalah yang bisa muncul di kemudian hari.

Menurut Danang, workshop ini adalah upaya mengedukasi serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

“Masyarakat harus senantiasa diedukasi agar menyadari pentingnya tertib adminduk salah satunya dengan acara ini. Masyarakat harus melakukan pembaruan data kependudukannya setiap ada perubahan. Dengan demikian data kependudukan yang dimiliki masyarakat valid dan up to date,” kata Danang.

Lebih lanjut, Danang mengajak seluruh masyarakat Sleman melaporkan setiap perubahan data kependudukan ke Dinas Dukcapil. Dengan data kependudukan yang tepat dan akurat akan mempermudah seluruh pemangku kepentingan merumuskan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

“Saya mengharapkan agar sosialisasi, pembinaan dan edukasi terhadap penduduk perlu dilakukan secara aktif dan berkesinambungan,” kata Danang.

Penduduk non-permanen merupakan penduduk yang memiliki identitas KTP-el dan KK luar Padukuhan yang berdomisili di wilayahnya baik menempati rumah sendiri, tempat kos, rumah sewa maupun rumah kontrak.

Setiap kedatangan penduduk di wilayah Padukuhan dikunjungi dan didaftar identitasnya dengan harapan dapat tercipta kehidupan masyarakat tetap komunikatif, guyub rukun, tenteram dan tertib. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Kabupaten Sleman kini memiliki Aglaonema Park, yang merupakan destinasi wisata tanaman Aglaonema yang diinisiasi Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) Tridadi Makmur. Aglaonema Park ini merupakan yang terbesar di Indonesia dan memiliki sejumlah kelebihan yang menarik.

Aglaonema Park Tridadi Makmur ini diresmikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, bersama Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, di Puri Mataram, Sabtu (22/6/2024).

Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa Aglaonema Park ini menjadi satu – satunya di Indonesia bahkan mungkin di dunia.

“Maka dari itu saya mengajak kepada semuanya, pemerintah, masyarakat, LSM, pecinta tanaman hias, pecinta lingkungan, pegiat wisata, untuk mendukung dan mensupport Aglaonema Park ini,” ungkapnya.

Halim juga menilai Aglaonema Park ini memiliki potensi menjadi ikon jika mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder. Potensi tersebut menurutnya tidak hanya untuk tingkat daerah saja, tetapi juga bisa naik di tingkat nasional.

Halim mencontohkan, untuk tanaman anggrek, terdapat lembaga di London yang mengeluarkan sertifikat hasil dari persilangan dan diakui di dunia. Sama halnya dengan Agloenima yang memiliki banyak persilangan, khususnya di Agloenima Park yang memiliki 209 spesimen dan diasumsikan terbanyak di dunia.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mendorong Bumkal Tridadi Makmur bersama Pemkab Sleman dan seluruh stakeholder untuk terus mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada di Agloenima Park. 

“Kami hadir di sini tentunya ingin apa yang menjadi kreasi masyarakat, kreasi BUMDes betul – betul memberikan kontribusi bukan hanya di daerah tetapi juga di tingkat nasional,” ujarnya.

Kustini menyebut Pemkab Sleman terus mendukung dan menyambut baik upaya Bumkal Tridadi Makmur dalam melebarkan usahanya melalui Aglaonema Park ini.

“Tanaman Aglaonema ini tidak hanya memiliki nilai estetik dan ekonomis tinggi, tetapi juga menjadi primadona tanaman hias dan banyak digandrungi para pecinta tanaman hias,” katanya.

Kustini berharap keberadaan Aglaonema Park ini dapat menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung ke Sleman menikmati keindahan alam sekaligus melarisi komoditasnya, sehingga pada muaranya akan memberikan keuntungan finansial bagi para pelaku BUMDesa dan masyarakat Sleman.

Direktur Bumkal Tridadi Makmur, Agus Choliq menjelaskan Aglaonema Park ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar yang bersebelahan dengan komplek desa wisata Puri Mataram. Aglaonema Park ini menampilkan sebanyak tanaman Aglaonema terdiri dari 209 spesimen.

“Seluruh tanaman hias ini ditata dengan rapih membentuk berbagai pola bahkan, terdapat beberapa tanaman hias yang ditanam langsung di atas tanah dan dapat menjadi spot foto bagi pengunjung,” ujarnya dalam peresmian tersebut.

Agus berharap Aglaonema Park ini dapat menjadi salah satu tujuan wisata populer di Sleman dan menjadi motivasi wilayah lain untuk ikut membudidayakan tanaman hias terlebih, Agloenima Park ini digadang-gadang menjadi Aglaonema Park pertama dan terbesar di Indonesia. (Athiful/KIM Depok)