Sleman – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman Bambang Yunianto Eko Putro menyampaikan, bahwa pihaknya berkomitmen membasmi maraknya judi online, sekaligus memastikan seluruh personel dan jajarannya untuk tidak terlibat.

Hal ini ditekankan Bambang dalam kegiatan Coffee Morning Kajari Sleman bersama Insan pers bertempat di Kantor Kejari Jalan Parasamya Tridadi, Rabu (17/7).

“Jadi kami berkomitmen, sepakat untuk memberantas judi online,” ujarnya.

Di era digital serba canggih ini, ujar Bambang, judi online telah menjadi ancaman besar yang mengintai masyarakat luas, tidak terkecuali wilayah Kabupaten Sleman Sembada.

“Judi itu menyengsarakan, orang judi itu tidak ada yang bahagia, pasti akan rugi,” tandas mantan Adpidsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ini.

Bambang menekankan, bahwa Kejari Sleman juga melakukan pengawasan melekat secara berjenjang kepada seluruh pegawai Kejari Sleman, dan dilakukan secara rutin.

“Pengawasan berjenjang dilakukan, di sini ada Kajari mengawasi para kasi, kasi mengawasi kasubsi, kasubsi pengawasan terhadap para pegawai,” ungkap Bambang.

Menurutnya, bentuk pengawasan, diantaranya dengan memonitor akun media sosial, juga pengawasan langsung dengan mendatangi ruang-ruang kerja di lingkungan Kantor Kejari untuk mengetahui aktifitas yang dilakukan para pegawainya.

“Alhamdulillah sampai saat ini di Kejari Sleman tidak ditemukan, dan saya berharap mudah-mudahan tidak ada, kalau ada pasti akan kami tindak tegas,” paparnya, bangga.

Lebih lanjut, Bambang juga berkomitmen untuk memberantas mafia praperadilan dan mafia pertanahan di Kabupaten Sleman. Mafia ini diketahui beroperasi dengan pola yang terstruktur, bahkan pelakunya sering kali merupakan orang yang sama.

“Saya baru saja menjabat Kajari Sleman sehingga belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut,” ucap Bambang.

Dikatakan oleh Bambang, pada prinsipnya sesuai dengan arahan pimpinan memang sudah ada. Sehingga tinggal menjalankan saja.

Meskipun begitu, tambah Bambang, ia juga meminta bantuan dari masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan mafia.

“Khusus untuk kasus mafia tanah, laporan biasanya diawali dari bidang Intelejen sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Tetapi jika ada unsur Tipikornya, maka kami limpahkan ke Pidsus. Jadi prinsipnya kalau ada informasi maupun data mafia pertanahan kami persilahkan,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Bertempat di Aula Pangripta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan evaluasi aksi serentak intervensi pencegahan stunting, Rabu (17/7).

Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, yang merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sleman.

Dalam sambutannya, Kustini mengatakan program intervensi penurunan stunting telah dilakukan sosialisasi di 17 kapanewon dengan berfokus pada pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita, dan calon pengantin.

“Diharapkan langkah yang sudah dilakukan dapat konsisten dan menjadi perhatian serius pengampu OPD lintas sektoral,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Sleman yang juga Ketua TPPS Sleman Danang Maharsa mengatakan evaluasi program akan terus dilakukan untuk memperoleh formula terbaik dalam melakukan percepatan penurunan stunting.

Danang mengatakan dalam evaluasi ini seluruh kapanewon dapat memberikan data stunting di wilayah masing-masing secara akurat dan riil sebagai acuan dalam membuat program kebijakan penurunan stunting ke depannya.

“Kami telah membentuk juknis bagi setiap OPD dan kapanewon sebagai upaya kita menurunkan stunting. Diharapkan OPD dan kapanewon dapat bekerja sama memberikan data riil agar program kebijakan selanjutnya dapat tepat sasaran dan memiliki dampak signifikan,” kata dia.

Sedangkan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman Muhammad Daroji mengatakan hasil pengukuran serentak di Kabupaten Sleman menunjukkan 99,96 persen balita telah dilakukan antropometri atau anak balita telah diukur dari sasaran balita di daerah itu.

“Kegiatan pengukuran dan intervensi serentak ini tidak hanya berhenti pada pengukuran, namun masih ada proses verifikasi dan validasi data serta intervensi maupun rujukan kasus anak balita bermasalah gizi sesuai tatalaksana yang ditetapkan Kementerian Kesehatan,” katanya.

Lebih lanjut, Daroji menjelaskan evaluasi ini bertujuan mengetahui hasil pelaksanaan intervensi stunting dengan hasil pengukuran ibu hamil, balita dan calon pengantin, serta tindak lanjut pelaksanaan selanjutnya.

Peserta evaluasi 150 orang berasal dari OPD dan lintas sektor serta panewu (camat) dan lurah (kepala desa) se-Kabupaten Sleman. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Untuk mengantisipasi itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman bekerja sama dengan Harian Jogja menggelar talkshow bertajuk Menjaga Netralitas ASN selama Pilkada, Kamis (18/7/2024).

Kegiatan itu menghadirkan narasumber antara lain, Kepala Kesbangpol Sleman Indra Darmawan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Sleman Budi Pramono, serta Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar yang menyampaikan materi tentang pengawasan serta kewajiban aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam pilkada.

Dalam paparannya, Kepala Kesbangpol Sleman Indra Darmawan, mengatakan talkshow kali merupakan bentuk sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Sleman.

Menurutnya, sosialisasi ini menyasar seluruh jajaran pegawai di lingkup Pemkab Sleman, berkaitan dengan netralitas selama gelaran pilkada.

“Netralitas ASN adalah untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan salah satu pihak,” ungkapnya.

Di sisi lain, pelayanan juga tidak terganggu dengan adanya gelaran pesta demokrasi lima tahunan yang akan berlangsung bulan November 2024 ini.

“Namanya pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan senang, jangan marah-marah. Meski demikian, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Ditambahkan oleh Indra, netralitas ASN bertujuan untuk menekan terjadinya konflik dalam penyelenggaraan pilkada.

“ASN harus benar-benar netral karena bisa sangat rawan memicu konflik sehingga harus diminimalkan,” katanya.

Indra berpesan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Sleman agar selalu berhati-hati dan memastikan bisa menjaga netralitas di setiap tahapan pelaksanaan pilkada.

“Sudah ada aturannya dan aturan itu harus dipatuhi,” katanya.

Kepala BKPP Sleman, Budi Pramono menekankan bahwa netralitas ASN sudah diatur dalam undang-undang tentang ASN. Selain itu, ungkap Budi, berdasarkan surat keputusan bersama lima Kementerian dan Bawaslu, ditekankan pentingnya netralitas bagi setiap ASN dalam gelaran pemilu maupun pilkada.

“Intinya tidak boleh mengikuti kegiatan sebelum, selama dan sesudah kampanye oleh pasangan calon. Ini harus dipatuhi karena ada sanksi bagi ASN yang melanggar,” kata Pramono.

Meski demikian, Budi tidak memungkiri sebagai warga negara, ASN juga memiliki hak pilih. Hanya saja, ia mewanti-wanti agar hak tersebut digunakan sebaik-baiknya, namun tidak boleh melanggar aturan yang ditentukan.

“Tidak boleh terlibat dalam kegiatan pasangan calon. Ini harus dihindari,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan jajarannya terus mengimbau agar ASN di lingkup pemkab Sleman tak melanggar aturan terkait dengan netralitas.

Di sisi lain, tukas Arjuna, Bawaslu terus mengawasi secara berkala untuk memastikan tidak ada ASN yang melanggar aturan.

“Kalau ada dugaan pelanggaran langsung kami ingatkan melalui saran perbaikan bahwa yang dilakukan tidak boleh. Sebab, pelanggaran netralitas juga ada sanksi pidananya,” katanya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dalam upaya mengurangi sampah botol plastik sekali pakai, PDPM Sleman membagikan tumbler kepada siswa sekolah dasar dan SMP. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kampanye Go Green di lingkungan sekolah.

Ketua PDPM Sleman, Prakasa Radya Sulendra, menyerahkan tumbler secara simbolis kepada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Sleman, Rabu (17/7/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Eko Sumardiyanto, senior PDPM Sleman yang saat ini menjadi Wakil Ketua Pimpinan Daerah Sleman, dan Kepala Sekolah SMP Musela Amin Darojat.

“Kami berharap dengan membagikan tumbler ini, siswa dapat membawa bekal minum saat ke sekolah dan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai,” kata Prakasa Radya Sulendra.

“InsyaAllah, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkelanjutan dalam mendukung kampanye Go Green dan gerakan berbagi,” tambahnya.

Selain membagikan tumbler, kegiatan ini juga diisi dengan materi tentang organisasi oleh Eko Sumardiyanto, kewirausahaan oleh Prakasa Radya Sulendra, serta motivasi oleh Irfan Yanuar Arifin.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah,” ujar Prakasa.

“Dengan demikian, PDPM Sleman telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung kampanye Go Green dan mengurangi sampah botol plastik sekali pakai. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk melakukan hal yang sama,” tutupnya. (Arief Hartanto)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Gamping menggelar upacara pengibaran bendera merah putih guna memperingati Hari Keluarga Nasional (HKN) ke-31 yang berlangsung di halaman kantor Pemerintah Kapanewon Gamping, Rabu (17/7/2024).

Kegiatan untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke-31 sekaligus peringatan Hari Koperasi ke-77 dan Hari Anak Nasional ke-40 di tahun 2024 dipimpin oleh Kepala Unit Samapta Kepolisian Gamping, Iptu Teguh Riyanto selaku Inspektur Upacara. Turut hadir dalam peringatan tersebut antara lain Panewu Gamping, Tamzis Sarwana, Kepala Kantor Urusan Agama Gamping, Kepala Puskesmas Gamping I, Kepala Puskesmas Gamping II, Koordinator Wilayah Gamping, Perwakilan dari Kepolisian Sektor Gamping dan Koramil 17 Gamping, Lurah Banyuraden bersama pamong kalurahan se-Kapanewon Gamping, serta jajaran pegawai pemerintah Kapanewon Gamping.

Iptu Teguh Riyanto selaku Inspektur Upacara menuturkan bahwa tema ‘Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas’ merupakan pilihan yang tepat sebagai pijakan peringatan Hari Keluarga Nasional Ke 31 karena keluarga sebagai unit terkecil sebuah bangsa yang merupakan sumber pendidikan utama bagi anak.

Disebutkan bahwa keluarga merupakan ruang pembelajaran hal-hal dasar bagi generasi masa depan bangsa. Ketahanan keluarga menggambarkan pola interaksi dan komunikasi antar individu. Semakin harmonis komunikasi dan interaksi yang terjadi, maka semakin sehat pula interaksi sosial dilingkup terkecil dari masyarakat.

“Keluarga juga menjadi ruang dalam penanaman prinsip-prinsip dasar religiusitas dan spiritualitas individu yang mendasari kemampuan individu untuk menyesuaikan diri saat dihadapkan pada situasi atau kondisi tekanan, tantangan bahkan krisis. Maka dari itu ketahanan keluarga secara kolektif merupakan pilar ketahanan nasional kita,” lanjut Iptu Teguh dihadapan peserta upacara.

Selaras dengan tema kali ini, membangun ketahanan keluarga merupakan tanggungjawab seluruh komponen keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman wajib hadir untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dan mendukung terbentuknya keluarga berkualitas menuju Indonesia emas.

Mengakhiri amanatnya, Teguh berharap melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung penguatan peran keluarga maka setiap keluarga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif di masa depan. Karenanya, peringatan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan peran strategis keluarga dalam mendukung pembangunan nasional.

“Dengan fokus pada peningkatan kualitas keluarga diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak-anak sebagai penerus bangsa. Melalui sinergi antara pemerintah, komunitas, dan keluarga itu sendiri diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global,” tutupnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)