Sleman – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan (BP4) Wilayah III Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kapanewon Seyegan, memfasilitasi penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi landasan bagi perencanaan kegiatan tanam untuk satu tahun ke depan (2025) khususnya bagi petani sawah.

Kegiatan yang berlangsung di RM Gendhuk Wulan Margodadi pada Selasa (9/7/2024)tersebut dihadiri oleh Kepala BP4 Wilayah III Seyegan,  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan ketua Poktan (Kelompok Tani) yang ada di 5 Kalurahan se wilayah Seyegan.

Dihadapan kurang lebih 75 peserta, Nurhayati,  Kepala BP4 Wilayah III Seyegan langsung memimpin sendiri Evaluasi penyusunan RDKK tahun 2025.

“Hal ini dirasa perlu karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan pengadaan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Hasil temuannya adalah 400 petani di wilayah Seyegan yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Hal ini terjadi dalam kurun waktu 3 tahun yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan 2024.

“Temuan ini menjadi peringatan mengingat kalau sampai dengan  tahun 2024 ini tidak diserap, maka petani yang bersangkutan akan di “black list” oleh sistem dan pada tahun 2025 tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkap Nurhayati.

“Hal ini bisa  saja terjadi yang disebabkan oleh petani tidak menjadi petani penggarap lagi, meninggal dunia dan jumlah pupuk subsidi yang sedikit jadi enggan untuk menebusnya,” imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Nurhayati menyarankan untuk mengeluarkan petani yang bersangkutan dari RDKK sehingga tidak mengganggu.

Nurhayati memberi laporan mengenai luasan  lahan sawah yang ada di wilayah Seyegan yang mencapai 1055,91 Ha. Luasan tersebut tersebar di 5 Kalurahan dengan rincian : Margoagung (208,26 Ha), Margodadi (245,82 Ha), Margoluwih (207,73 Ha), Margokaton (217,22 Ha) dan Margomulyo (176,88 Ha). Sedangkan jumlah petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi pada tahun 2022 berjumlah 405 petani, tahun 2023 berjumlah 404 petani dan tahun 2024 ini berjumlah 403 petani.

Hal teknis lain yang perlu mendapat perhatian adalah pencocokan data, pemantauan saluran, pemeliharaan selokan.

“Hal ini perlu dilakukan karena dampak dari pembangunan jalan Tol yang mengakibatkan beberapa kendala dan kerusakan,” tukas Nurhayati.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan diskusi kelompok yang masing masing Kalurahan berkumpul menjadi satu kelompok yang difasilitasi oleh  PPL Kalurahan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Jawatan Keamanan Kapanewon Tempel  melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Tempel, Supardi mengatakan, sosialisasi ini diperuntukkan bagi seluruh pengurus dan anggota FKDM dan FPK yang berada di wilayah Kapanewon Tempel pada Selasa (9/7/2024) bertempat di Joglo Embung Mororejo Tempel.

Lebih lanjut, Supardi menjelaskan tentang poin-poin penting dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta no 4 tahun 2014 ini adalah mengenai apa arti dan fungsi dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Ditambahkan bahwa Yogyakarta sebagai tujuan wisata dan predikat Kota Pendidikan menjadikannya sebagai tempat berkumpulnya beragam suku bangsa dan etnis dari seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya keberagamanan dalam hal kepercayaan dan agama yang dianut oleh masing-masing orang. Hal ini menjadikan sebuah potensi dalam mengharmonisasi keberagaman tersebut. Untuk itu maka dipandang  perlu untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

“Kehadiran Forum ini lebih khusus lagi di tingkat Kapanewon, diharapkan dapat turut serta menjaga rasa persatuan dan kebersamaan serta meminimalisir adanya konflik yang mungkin timbul di dalam kehidupan sosial masyarakat. Forum ini juga diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam proses pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak terjadi. Sekecil apapun persoalan sosial dapat segera teridentifikasi dan terselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” demikian tandasnya. (sbd_kimtempel)

Sleman – Ribuan jamaah memenuhi lapangan Denggung Sleman pada Macul Langit Santri Nekad Bersholawat yang merupakan  doa bersama dalam rangka menyongsong Pilkada Sleman yang aman dan damai pada Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan harapannya agar dalam menghadapi Pilkada 2024, para Kyai, Ustadz  dan Alim Ulama di Kabupaten Sleman turut aktif menciptakan stuasi yang aman dan  kondusif. 

“Dengan berdoa dan bersholawat semoga nanti Pilkada Sleman berjalan dengan  aman,  lancar dan dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sleman yang sudah berjalan baik. Dengan bersholawat kita juga mendekatkan diri kepada Allah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita,” ujarnya.

“Mari kita bersama menjaga kebersamaan, keimanan,  dan bersama  membangun Kabupaten Sleman.  Semoga Pilkada berjalan secara demokratis,  aman, lancar tak ada halangan,” tandas Kustini.

Sementara itu Ustaz Anang Imamudin, Dewan Syuro Santri Nekad Pusat menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah berdoa bersama  memohon kepada Allah agar pemilu aman dan damai.

“Kita ayem pikiran tentrem hidup dalam bermasyarakat. Dengan bersholawat  Insya Allah selamat dunia akhirat,” jelasnya. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kalurahan Banyuraden menyelenggarakan pelayanan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kalurahan setempat, Senin (8/7/2024).

Masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman kini dengan mudah mendapatkan layanan ini di tempatnya berada. Di samping hal tersebut, program pemerintah ini juga membantu meningkatkan akurasi data kependudukan dan mempercepat proses penerbitan KTP elektronik.

Kegiatan pengenalan aplikasi identitas kependudukan digital khususnya kepada warga masyarakat Banyuraden dipantau langsung oleh Panewu Gamping, Tamzis Sarwana didampingi Lurah Banyuraden, Sudarisman guna memastikan seluruh warga termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas dapat melakukan perekaman KTP elektronik dan mengaktifkan identitas kependudukan digital tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

“Dengan memanfaatkan teknologi digital maka layanan dokumen kependudukan menjadi lebih moderen dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutur Tamzis.

Lebih lanjut Ia membeberkan manfaat program yang sangat signifikan terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik, serta membantu meningkatkan akurasi data kependudukan dan mempercepat proses penerbitan KTP elektronik.

“Salah satunya adalah meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam mengakses layanan publik dan administrasi, seperti pendaftaran sekolah, layanan kesehatan dan perbankan tanpa perlu membawa dokumen fisik,” sebutnya.

Manfaat IKD selanjutnya adalah meningkatkan keamanan data pribadi dengan mengurangi risiko pemalsuan identitas dan penyalahgunaan informasi. Karenanya, masyarakat dapat dengan mudah mengelola data kependudukannya secara online, mempercepat berbagai proses administrasi, dan mendukung transformasi digital di berbagai sektor layanan.

Sementara, Lanjar Rukinah selaku Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Banyuraden menyampaikan bahwa selain kegiatan perekaman KTP elektronik pihaknya juga melayani aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital bagi warga yang telah memiliki KTP elektronik atau sudah berusia 17 tahun.

“Kepemilikan IKD ini sangat penting karena jika ada masyarakat yang mengalami kerusakan KTP maka aplikasi dapat diakses melalui digital dan bisa digunakan untuk mengakses pelayanan publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program meliputi sosialisasi dan pendataan awal untuk memberikan informasi pentingnya kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik dan identitas digital yang dilanjutkan perekaman data biometrik seperti sidik jari, foto wajah dan tanda tangan. Usai perekaman data bagi 23 orang dilakukan verifikasi dan validasi guna memastikan keakuratan data, serta diakhiri dengan aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital sebanyak 64 orang yang dipraktekkan langsung pada perangkat telepon pintar milik warga. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel menggelar rapat evaluasi bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), di Balai Desa Kalurahan Lumbungrejo pada Senin malam (8/7/2024)

Ketua PPS Lumbungrejo, Sih Budi Daryanto menjelaskan, bahwa kegiatan ini  dilaksanakan untuk melakukan monitoring progress pelaksanaan coklit data pemilih oleh 21 petugas Pantarlih  yang tersebar di 11 TPS dari 10 Padukuhan di Lumbungrejo  yang sudah memasuki minggu kedua atau 14 hari kerja.

Selanjutnya ditegaskan oleh Sih Budi bahwa agenda coklit pemutakhiran data pemilih diagendakan 24 Juni s.d 24 Juli 2024 dan hari ini memasuki minggu ke-2 pelaksanaan coklit sehingga progress penyelesaian coklit harus terus dipantau.

“Tujuan kami mengumpulkan semua Pantarlih untuk melakukan evaluasi dan sharing tentang kendala yang dihadapi di lapangan,” ungkapnya.

Sedangkan , Umi Latifah dalam arahannya mewakili Ketua PPK Tempel berharap agar pelaksanaan coklit dapat diselesaikan sebelum waktu berakhir sehingga hasil pelaksanaan pemutakhiran data dapat segera dilaporkan kepada PPK Kecamatan Tempel dan melanjutkan agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024 ini sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Divisi Data Dan Informasi, Wildan Rizaldi mengatakan, banyak persoalan yang dihadapi Pantarlih di lapangan, misalnya pemilih ganda, tidak menemui seseorang saat hendak mencoklit di rumah warga, bahkan ada yang tidak mau dipasang stiker di Sedangkan sampai minggu kedua atau 14 hari kerja Pantarlih dari 5936 pemilih di Lumbungrejo yang sudah dilakukan penCOKLITan sebanyak 4487 atau kurang lebih 75%

“Untuk itu, kami PPS Lumbungrejo bersama PPK Kapanewon Tempel hadir dalam kegiatan tersebut memberikan arahan atas beberapa kendala yang dihadapi Pantarlih di lapangan, Kebetulan PPK ada kegiatan monitoring pemutakhiran data pemilih, jadi PPK juga memberikan arahan sesuai peraturan yang berlaku atas kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya. (sbd_kimtempel)