Sleman – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman mengadakan Pembekalan dan Penandatanganan Kontrak Padat Karya tahap 3 Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Nakula lantai 3 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Rabu (3/7/2024). Kegiatan diikuti oleh 54 lokasi Padukuhan yang menerima kegiatan padat karya dari pokir Dewan, yang diwakili oleh ketua LPMK atau Ketua Sub LPMK Padukuhan.

Sumaryati, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Sleman memberikan pengarahan sehubungan dengan pembekalan bagi lokasi padat karya, bahwa dari 54 lokasi, 53 lokasi mendapat anggaran dari BKK Pokir anggota DPRD Propinsi, sedangkan 1 lokasi mendapat anggaran dari BKK Kabupaten Sleman.

Sumaryati selanjutnya menyampaikan bahwa kegiatan padat karya ini merupakan kegiatan swakelola type 4.

“Artinya pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dilakukan oleh pihak ke 3 dalam hal ini adalah LPMK atau Sub LPMK di Padukuhan. Adapun Disnaker mempunyai tugas dalam hal pengendalian, sehingga diharapkan kegiatan dilakukan sesuai dengan juknis dan  juklaknya sekaligus jangan sampai terjadi kerugian Negara,” jelasnya.

Berkaitan dengan kontrak, Sumaryati menyampaikan bahwa kontrak akan berjalan selama 50 hari kerja, dimulai dari tanggal 3 Juli dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2024. Sedangkan kegiatan fisik akan dilaksanakan selama 20 hari.

“Mekanisme penganggaran akan dilakukan 2 kali transfer ke rekening Lembaga dengan pola 30 % di termin pertama dan 70 % di termin kedua,” tambahnya.

Sumaryati berharap masing-masing lokasi untuk mempersiapkan diri termasuk tenaga kerja yang akan terlibat di kegiatan padat karya, perijinan bila lokasi menggunakan Tanah Kas Desa (TKD).

“Administrasi pelaksanaan oleh LPMK, Kuncinya pada koordinasi dengan masyarakat yang prinsipnya adalah gotong royong yang ada upahnya,” tegasnya.

Kemudian Sumaryati memperkenalkan fasilitator Tenaga Ahli yang bertugas sebagai pendamping yang ada di lokasi proyek.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kontrak yang difasilitasi oleh tenaga ahli sebagai pendamping di masing masing lokasi. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, pada Selasa (02/07). Acara ini berlangsung di Pendopo Puspadenta Kantor kalurahan Caturtunggal dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Anggota DPRD Kab Sleman, Panewu Depok, Pelaksana Tugas Lurah (Plt) Caturtunggal, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Sub Unit LPM Kalurahan Caturtunggal.

Dalam laporannya Ketua BPKal, Sumarno, menyampaikan bahwa syarat untuk pelaksanaan muskal mengenai rembuk stunting telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan komitmen caturtunggal dalam menangani isu-isu penting seperti stunting yang berdampak langsung pada kesehatan dan perkembangan anak-anak di wilayah.

“Sinergi yang kuat antara Pemkal, Pemkab, dan legislatif akan memastikan bahwa setiap rencana dan program kerja yang disusun dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat” ujar Sumarno.

Dilanjutkan dengan pemaparkan materi usulan RKP yang telah dimusyawarahkan di tingkat padukuhan. Pemaparan tersebut mencakup berbagai usulan dan rencana kerja yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Caturtunggal.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Yohanes Purnama Kurniawan.

“Pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja kalurahan,” ujar Yohanes.

“Musyawarah ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang komprehensif dan dapat menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat Kalurahan Caturtunggal,” imbuhnya. (Oktaviana/KIM Depok)

Untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi mengenai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024, maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bersama Stake-holder di Ruang Rapat Wirasuta Lantai II, Kantor Pemerintah Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (2/7/2024).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gamping, Muhammad Abdul Kariem dan dihadiri Panewu Anom Gamping, Hery Subagio tersebut merupakan upaya strategis untuk menyatukan visi dan misi semua pihak terkait dalam rangka menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024 khususnya di wilayah Kapanewon Gamping yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Peserta yang terdiri dari unsur berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah kalurahan, aparat TNI dan kepolisian, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kapanewon Gamping menerima materi sosialisasi mengenai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024 yang dipaparkan oleh Pilkeska Hiranurpika selaku anggota PPK Gamping divisi sosialisasi, Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumberdaya manusia.

Selama kegiatan dilakukan pemaparan mengenai jadwal dan tahapan pemilihan yang meliputi proses pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Selain itu, disampaikan pula berbagai kebijakan dan regulasi baru yang diterapkan untuk memastikan pemilihan berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik kecurangan.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan para peserta kegiatan dapat mendideminasikan informasi kepada masyarakat agar dapat memahami peran para pihak terkait dalam pemilihan serta hak dan kewajiban sebagai pemilih, sehingga partisipasi dalam proses demokrasi di wilayah Kapanewon Gamping dapat meningkat,” tutur Pilkeska.

Diskusi dalam rapat juga mencakup identifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pemilihan dan strategi untuk mengatasinya. Berbagai masukan dan saran dari peserta rapat koordinasi sangat berharga dalam merumuskan langkah-langkah antisipatif. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat mengawal proses pemilihan dengan baik dan menjaga stabilitas serta keamanan selama tahapan pemilihan berlangsung.

Sebagai penutup, Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk menciptakan pemilihan yang sukses, demokratis dan berkualitas. Karenanya, partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat serta koordinasi yang terjalin baik antara stake-holder dengan penyelenggara pemilihan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Sleman melakukan pembinaan di KWT Mekar Berseri Padukuhan Nasri, Sumbersari, Moyudan Sleman pada hari Rabu (3/7/2024) bertempat di rumah Dukuh Nasri.

Pembinaan dilakukan langsung Oleh Joko Dwi Haryadi, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPPP Kabupaten Sleman, Kepala UPTD BP4 Wilayah 4, dan PPL Sumbersari Fx. Naryanto.

Joko Dwi Haryadi memaparkan bahwa KWT Mekar Berseri Nasri merupakan  salah satu KWT yang mendapatkan bantuan dari Lumbung Mataraman maka harus dijaga kelestariaanya. Lebih lanjut Joko menambahkan bahwa Lumbung Matraman ada 3 kategori yaitu Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian.

“Nasri masih masuk pada kategori penumbuhan, apabila nanti naik ke kategori pengembangan akan mendapat bantuan olahan, sedangkan kalau naik ke kategori kemandirian akan diajak untuk studi banding,” ujarnya.

“Mangga, silakan dikelola dengan baik, sehingga tujuan KWT untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga, dan bisa mengurangi stunting,” imbuhnya.

Sedangkan Iriyanti Kepala UPTD BP4 Wilayah 4 mengajak para anggota KWT untuk tetap semangat.

“Jangan hanya semangat ketika mendapat bantuan setelahnya berhenti tapi tetap lanjutkan,” ajak Iriyanti.

Ia pun berharap dengan mendapat bantuan dari Lumbung Mataraman berupa bibit tanaman, bibit ikan dan ayam bisa menambah semangat.

“Kami berharap KWT harus memiliki slogan Nandur sek dipangan,  mangan sek ditandur,” pungkasnya.

Selanjutnya Fx Naryanto PPL Sumbersari mengungkapkan KWT Mekar Berseri harus merasa bersyukur karena mendapatkan kepercayaan mendapat Lumbung Mataraman.

“Di Kabupaten Sleman hanya ada 3 yaitu Sumbersari, Merdikorejo  Tempel, dan Bimomartani Ngempak, untuk itu mari kita kelola dengan sebaik-baiknya,” tambahnya. (Giek/KIM Moyudan)

Guna memberikan gambaran awal mengenai kemajuan proses pemutakhiran data pemilih, maka PPS Trihanggo mewajibkan bagi Pantarlih melaporkan hasil kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024 yang diturunkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman selama satu minggu pertama.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat PPS Trihanggo, Kapanewon Gamping, Selasa (2/7/2024) pagi hingga malam hari dipimpin oleh Ketua PPS Trihanggo, Adnan Iman Nurtjahjo didampingi Anggota PPS Trihanggo Divisi Teknis Penyelenggaraan, Data dan Informasi, Muhammad Rachmad Putra, beserta Dewi Safitri Ariani selaku Anggota PPS Trihanggo Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia.

Informasi yang didapat dari Pantarlih dalam minggu pertama pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sangat penting untuk memastikan bahwa proses Coklit berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, serta guna mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mungkin memerlukan perhatian khusus atau intervensi lebih lanjut dari Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo.

“Pelaporan mingguan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses Coklit di lapangan, dan mengetahui berapa banyak rumah tangga yang telah dikunjungi, dan berapa banyak data yang telah diverifikasi dan diperbarui oleh Pantarlih,” terang Adnan.

Menurutnya, dengan menerima laporan Coklit secara berkala maka PPS Trihanggo dapat segera mengetahui adanya kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh Pantarlih, seperti data pemilih yang tidak valid, alamat yang tidak ditemukan, atau pemilih yang sulit ditemui. Dengan demikian, pihaknya dapat memberikan solusi atau arahan yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga tidak menghambat kelancaran proses pemutakhiran data pemilih.

Lebih jauh lagi, laporan ini memungkinkan Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja 53 Pantarlihnya, serta dapat menilai apakah metode yang digunakan dalam proses Coklit sudah tepat dan efektif atau perlu ada penyesuaian. Sehingga evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa data pemilih yang diperoleh adalah akurat dan mutakhir yang nantinya digunakan sebagai dasar yang valid untuk penyelenggaraan pemilu.

Dengan memastikan data pemilih yang valid dan akurat maka PPS Trihanggo dapat membantu KPU Kabupaten sleman dalam menciptakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sleman 2024 yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel di wilayah yang menjadi ampuannya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)