Sleman – Pekan Olahraga Kalurahan (Porkal) sudah mulai digelar di Kalurahan Sumberarum, Moyudan, Sleman. Sebagai Kalurahan rintisan budaya maka dalam kegiatan Porkal tahun 2024 juga mempertandingkan permainan tradisional yang dekat dengan kebudayaan, salah satunya adalah gobak sodor.  Pertandingan digelar pada hari Senin dan Selasa ( 1-2 Juli 2024 ) mulai pukul WIB bertempat di Lapangan Sumberarum.

Imas, salah satu panitia Porkal mengutarakan bahwa permainan gobak sodor diikuti oleh 10 regu putra maupun putri dari 16 Padukuhan di Sumberarum. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pertandingan gobak sodor tersebut bekerja sama dengan Komite Olahraga Tradisional Indonesia (KOTI) Cabang Sleman.

“Karena keterbatasan kami dan kekurang mampuan kami dalam memimpin pertandingan, maka wasit permainan gobak sodor ini kami serahkan KOTI Kabupaten Sleman,” imbuh Imas.

Sedangkan Kamituwa Kalurahan Sumberarum Nur Biyanto mengungkapkan alasan Porkal di Sumberarum digelar lebih awal adalah karena bertepatan dengan masa libur sekolah, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar.

“Apabila nanti dilaksanakan di bulan Agustus (seperti sebelumnya) warga masyarakat sudah sibuk di Padukuhan masing-masing untuk memperingati HUT Kemerdekaan,” tuturnya.

Ia juga menambahkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keributan maka dibuat kesepakatan bersama, bahwa siapapun yang membuat keributan maka harus mengganti seluruh biaya pelaksanaan.

Selanjutnya Kamituwa Sumberarum mengatakan bahwa panitia penyelenggara diserahkan sepenuhnya kepada Karang Taruna.  (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Dalam kegiatan Rakor bersama, Anggota Komisi Perempuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok Sleman Nurhayati menyampaikan, perkembangan di masyarakat kian kompleks, karena terjadi krisis multidimensi, baik ekonomi, sosial, dan dekadensi moral.

Nurhayati mengatakan, keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Karena tidak semua persoalan di masyarakat dapat diselesaikan oleh negara.

“Tapi juga seluruh elemen masyarakat dan masalah-masalah yang timbul baik itu kekerasan fisik, verbal, atau seksual, persoalan ekonomi dan akhlak bangsa tidak terlepas dari peran keluarga,” ujarnya saat Rakor Bersama MUI Depok, Selasa (2/7) di Kantor Sekretariat MUI Depok, Jalan Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Dalam kegiatan itu, Nurhayati juga menerangkan peran keluarga dapat membentuk individu yang memiliki karakter kuat dan sehat. Keluarga, ungkapnya, dapat membentuk karakter individu yang saleh dan salehah karena keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat dan bangsa.

“Keluarga berperan dalam melakukan proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang, ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya,” ungkapnya.

Nurhayati mengungkapkan bahwa permasalahan perempuan dalam kontek Kapanewon Depok cukup memprihatinkan. Sehingga, MUI Depok, melalui Komisi Pemberdayaan Perempuan harus siap mengantisipasi berbagai persoalan yang telah berkembang di kalangan masyarakat Depok Sleman.

“Sesuai amanah MUI sebagai khadimul ummah dan mitra pemerintah dalam konteks sebagai Ibu yang merupakan madrasatul ula, tentu bersama bapak dan keluarga inti lainnya, kita memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, generasi muda yang kuat,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia berhasil mengubah kawasan kumuh di Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi permukiman sehat, aman, dan layak huni.

“Permasalahan aspek lingkungan seperti ketidakteraturan bangunan, sistem drainase yang tidak baik, sanitasi yang tidak memadai, kerentanan terhadap kebakaran hingga risiko banjir membuat kita mempunyai tugas untuk berkolaborasi penuntasan kumuh,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Selasa (2/7).

Diana menegaskan, bahwa penanganan permukiman kumuh di Indonesia merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Salah satu target utama dari Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2030 adalah menyelesaikan target hektare permukiman kumuh. Ditambahkan Diana, bahwa Kawasan Mrican di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menjadi salah satu prioritas penanganan kumuh oleh Kementerian PUPR.

Direktorat Jenderal Cipta Karya pada 2023 melakukan penanganan kumuh seluas 21,16 hektare di Mrican, yang awalnya merupakan deretan permukiman padat dengan gang sempit di tepi Sungai Gajahwong.

“Kementerian PUPR, melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY, berhasil mengubah wajah kumuh Mrican menjadi permukiman yang sehat, aman, dan layak huni,” tegasnya.

Hal itu dilakukan, ungkap Diana, melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Mrican Kabupaten Sleman dengan anggaran sebesar Rp29,29 miliar.

Kolaborasi dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Sleman melalui penataan bangunan menjadi lebih teratur, sementara Kementerian PUPR meningkatkan infrastruktur. Yakni, dengan membangun talud sungai, jalan inspeksi dan lingkungan, drainase, jembatan, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

Kemudian, ada Tempat Pengolahan Sampah dengan Konsep 3R atau Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), proteksi kebakaran, street furniture, urban farming, micro library, pos pantau banjir, dan ruang terbuka publik.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Wahyu Kusumosusanto mengatakan salah satu nilai baik dari penataan ini yaitu prinsip 3M (Mundur, Munggah, Madhep Kali).

“Tujuannya menjadikan bangunan di bantaran sungai menghadap ke sungai (waterfront), dan mengedepankan pendekatan tradisional kontemporer, yang menggabungkan elemen-elemen modern dengan sentuhan kearifan lokal,” ungkap Wahyu, menjelaskan.

Harapannya, perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mrican, tetapi juga menjadi inspirasi dan model bagi daerah-daerah lain dalam upaya revitalisasi permukiman kumuh di seluruh Indonesia. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sleman jalur zonasi wilayah masih bergulir hingga Rabu, 03 Juli 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana mengatakan bahwa saat ini, jalur PPDB dari jalur radius, afirmasi, perpindahan tugas orangtua, prestasi sudah dikunci dan dialihkan ke jalur zonasi wilayah.

Ery menekankan, bahwa tidak ada kalurahan di Sleman yang tidak memiliki sekolah. Lebih lanjut Ery menambahkan, bahwa minimal calon peserta didik dapat memilih 3 SMP negeri, bahkan ada yang 4-5 sekolah, tergantung dari kepadatan sekolah di masing-masing kalurahan.

“Kami sudah membuat sistem PPDB ini seadil-adilnya. Sehingga nggak ada siswa yang berada di sekitar sekolah kemudian tidak mendapatkan sekolah,” katanya, Selasa (02/07).

Kemudian Ery menyebut antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan putra/putrinya ke SMP negeri tinggi. Melihat data PPDB tahun 2023 lalu, Kepala Dinas Pendidikan Sleman itu memperkirakan kuota pendaftaran SMP negeri di Sleman tercukupi.

“Hanya saja, memang tidak semua lulusan SD sederajat bisa diterima di SMP negeri. Sebab ada 16 ribuan lulusan SD sederajat, sementara jumlah kursi SMP negeri di Sleman hanya 9 ribuan,” ungkapnya, menjelaskan.

Meski begitu, ujar Ery calon peserta didik baru bisa memilih Madrasah Tsanawiyah maupun sekolah swasta.

“Kalau perbandingan jumlah lulusan dengan kursi SMP di Sleman sangat mencukupi, bahkan lebih. Lulusan ada 16 ribuan, sementara kursi SMP baik negeri maupun swasta di Sleman ada 19 ribuan. Jadi tidak mungkin pelajar di Sleman nggak bisa sekolah di Sleman. Tetapi kalau harus di sekolah negeri, kursinya memang terbatas,” terangnya.

Menurutnya, keinginan masyarakat bervariasi dan tidak memaksakan untuk sekolah di sekolah negeri. Apalagi di Sleman juga memiliki sekolah swasta unggulan.

“Ada juga yang pengen sekolah di sekolah swasta, jadi ya bervariasi,” sambungnya.

Ery memastikan proses PPDB SMP di Sleman berjalan lancar. Hingga kini, ujarnya, pihaknya tidak menemukan kendala berarti, terutama yang berkaitan dengan sistem.

“Tidak ada kendala, kami sudah pantau ke sekolah-sekolah. Hanya kami perlu memberikan pemahaman ke masyarakat, karena kan tidak semua familiar dengan sistem online. Tetapi kami dampingi terus, sehingga proses PPDB berjalan lancar,” imbuhnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dalam upaya mempercepat pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman kolaborasi dengan Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta.

Pasalnya, Universitas yang beralamatkan di Jalan Proklamasi Nomor 1 Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman ini merupakan salah satu kampus tertua di Yogyakarta.

Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Dr Andriya Risdwiyanto mengatakan, penerapan IKD dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dan swasta, tanpa harus datang ke kantor untuk mengurus berbagai dokumen fisik.

“Universitas Proklamasi ’45, mendukung pemerintah dalam proses digitalisasi data kependudukan di Indonesia,” kata Andriya, Selasa (2/7).

Di internal kampus, Ungkap Andriya, belum lama ini diadakan sosialisasi dan layanan aktivasi IKD. Program itu diikuti oleh berbagai elemen kampus meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Proklamasi ‘45.

“Agar sosialisasi berjalan cepat dan efisien, beberapa di antara mereka mengajak anggota keluarga untuk ikut mengaktifkan akun IKD,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Sleman Endang Mulatsih mengapresiasi kerjasama kolaboratif antara kedua lembaga dalam mendukung dan berperan aktif dalam program digitalisasi data kependudukan nasional.

“Pada gilirannya, proses digitalisasi akan menuju pada layanan data kependudukan yang lebih aman, akurat, cepat, dan fleksibel karena akan terkoneksi dengan berbagai layanan, baik lembaga pemerintah maupun swasta,” ungkap Endang.

IKD, ungkap Endang, juga dapat berperan sebagai Single Sign On (SSO) bagi seseorang untuk memverifikasi identitas mereka secara online. Dengan begitu, aplikasi ini menjadi kunci untuk mengakses layanan secara online, serta sebagai mekanisme untuk memberikan persetujuan pemanfaatan data (consent).

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan memberdayakan semua lapisan masyarakat,” ucapnya. (Athiful/KIM Depok)