Sleman – Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2024 pada Senin (1/7/2024) di The Rich Jogja Hotel Jl Magelang KM.6 , Sinduadi, Mlati, Sleman.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad menyampaikan bahwa bimtek ini sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan agar uang dikelola secara benar sesuai regulasi. Indikator utamanya adalah tepat waktu,  transparan dan akuntabel.

“Jika ada yang tidak akuntabel dapat menjadi potensi permasalahan hukum. Karena itu diselenggarakan Bimtek dalam rangka mempersiapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban di badan adhoc agar dapat dilakukan secara tepat waktu,  transparan dan akuntabel,” tegasnya.

“Dengan demikian jika ada pemeriksaan oleh BPK, maka potensi potensi yang tidak diharapkan menjadi tiada dan tidak ada temuan,” tambah Ahmad.

Sementara itu Sekretarias KPU Kabupaten Sleman Tri Pujiono menyampaikan bahwa semua yang terlibat sebagai sekretariat baik tingkat PPS maupun PPK memiliki pekerjaan pokok di Pemerintahan.

“Kami berharap Bapak Ibu dapat membagi waktu dan membagi tugas dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh tugas dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” ujarnya.

“Support kita sebagai  sekretariat berkaitan dengan keuangan, sumber daya manusia, serta material bahan alat sesuai dengan regulasi.  Yang penting kalau belanja harus dipertanggungjawabkan. Sekarang metodologi lebih enak karena secara digital,” tambah Tri.

Sementara itu Uun Mardiyanto, Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah Sleman menjelaskan tentang dukungan Pemkab Sleman dalam pemilihan dalam hal keuangan, SDM maupun sarana prasarana.

“Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024, Kabupaten Sleman telah menganggarkan dana hibah sebesar 5 Milyar untuk KPU dan Bawaslu. Dana Hibah telah disampaikan dalam 2 tahap yaitu tahap I pada tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen dan tahap 2 pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen. Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Sleman sebesar 44,75 M, Tahap 1 sebesar 17,9 M dân Tahap  2. sebesar 26,85 M. Sementara hibah kepada Badan Pengawas Pemilu kabupaten Sleman sebesar 13,75 M 1 untuk Tahap I sebesar 5,5  dan Tahap II sebesar 8,25 M,” jelasnya.

Uun juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyampaikan kepada Panewu dan Lurah untuk memberikan dukungan dan fasilitas berupa penyediaan sarana dan prasarana di Kapanewon dan Kalurahan baik untuk PPK dan Panwascam, maupun sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

“Pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk berperan aktif am penyeleneggaraan Pilkada 2024 dengan menjadi bagian dari sekretariat PPK dan Sekretariat PPS,” ungkap Uun.

“Dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, Sekretariat PPK dan PPS merupakan yang berperan penting sebagai supporting system dan merupakan kesatuan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, sebagai tiang penyangga yang kokoh dalam mendukung kelancaran,” pungkasnya. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman- Pasca prosesi pelantikan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) langsung terjun lapangan untuk melakukan Coklit kepada pemilih sejak tanggal 25 Juni 2024,  

Kalurahan Sumbersari, Moyudan, Sleman,  berdasarkan A-DP yang diterima, pemilihnya berjumlah yang terdiri dari pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dan terdiri dari Kepala Keluarga.

Dari data di atas nantinya akan dibagi menjadi 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari 15 TPS tersebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sumbersari menugaskan 19 orang Pantarlih. Sesuai ketentuan Peraturan KPU No 638 Tahun 2024 bahwa apabila dalam 1 TPS jumlah Pemilih lebih dari 400 orang maka jumlah Pantarlihnya 2 orang.

Sesuai dengan ketentuan Pantarlih harus melaporkan hasil coklit kepada PPS. Maka hal tersebut juga dilakukan oleh sejumlah Pantarlih Sumbersari untuk melaporkan hasil coklit Minggu pertama pada hari Senin (1/7/2024) bertempat di Kantor PPS Sumbersari.

Menurut Ari Miftah Ardhina Devisi Perencanaan, Data dan Informasi PPS Sumbersari bahwa pada laporan Minggu pertama rata-rata Pantarlih sudah melakukan coklit di 50 KK. Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa Pantarlih tidak menemui kendala yang berarti.

“Kendala yang mereka temui hanyalah pemindahan Pemilih ke TPS lain dan jarak cukup jauh, sehingga Pantarlih tidak kenal dan kurang paham rumahnya,” tutur Dina.

Ketua PPS Sumbersari Sugiyanto mengapresiasi Pantarlih yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Lebih lanjut Sugiyanto akan memberikan dukungan kepada Pantarlih,  bagi yang selesai lebih awal dengan coklit yang benar akan diberikan 3 buku Antologi Cerkak untuk 3 orang yang dapat menyelesaikan 3 orang pertama.

“Semoga Pantarlih dapat bekerja dengan semangat dan menghasilkan data yang akurat,” harapnya. (Giek/ KIM Moyudan)

Sleman – Dukung pengembangan kawasan kambing perah secara terintegrasi di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman melakukan Sarasehan Pengembangan Kawasan Kambing Perah, Sabtu (29/6), di Bhumi Nararya Farm, Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya peningkatan populasi, produksi, diversifikasi olahan produk, serta optimalisasi pemanfaatan susu kambing perah. Dengan langkah tersebut, diharapkan sekaligus dapat mendukung penanganan stunting dari sisi protein hewani yang berasal dari susu kambing.

Menteri Amran menyampaikan apresiasinya atas inovasi masyarakat di kawasan Kemirikebo, khususnya di Bhumi Nararya Farm yang telah mendukung pengembangan kawasan kambing perah. Amran menyebut, upaya ini menjadi langkah  positif dalam meninimalisir nilai import.

“Akan kita bahas bersama insentif apa yang dibutuhkan. Kalau ini dikembangkan ini bisa mengurangi import dari negara lain,” jelas Amran.

Amran melanjutkan, nilai import yang saat ini mencapai angka Rp 37 Triliun menjadi kondisi yang memprihatinkan. Ia berharap petani dan peternak Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal agar dapat menikmati manfaat yang lebih besar, khususnya pada bidang ekonomi. Ia mengatakan, Kementerian Pertanian RI akan memberikan dukungan kepada peternak dengan melakukan diskusi bersama.

“Kita bayangkan kalau kita bisa penuhi sendiri, ini uang bisa berputar. Bayangkan uang kita tidak dibelanjakan ke luar negeri. Nah ini akan kita support, kami undang nanti hari Selasa,” paparnya.

Terkait kunjungan Menteri Pertanian, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto menyambut baik dukungan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Sleman sebagai Sentra Kambing Perah. Dukungan ini dikatakan Susmiarto menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran pak menteri ini tentu sangat memberikan motivasi. Dan tadi sudah dilaporkan pak Dukuh juga bahwa penduduk yang bergerak di sektor peternakan yang sudah dibangun sejak tahun 1990-an ini ekonominya meningkat. Jadi sekarang dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” kata Susmisrto.

Selain menekan angka impor, Susmiarto berharap upaya peningkatan produktivitas  peternak lokal ini dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi ekonomi keluarga maupun masyarakat.

Sleman – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warganya, Pemerintah Kelurahan Magerejo Tempel terus melakukan inovasi baru untuk memudahkan pelayanan untuk warga. Endah Dwi Astuti,  Kaur Tata Laksana, yang dihubungi KIM, Senin tanggal 1 Juli 2024, menuturkan bahwa tujuan program ini adalah memberikan kemudahan kepada warga yang membutuhkan.

“Misalnya Jemput Bola untuk pelayanan Aktivasi Identifikasi Kependudukan Digital atau, yang dilaksanakan di Balai Desa dan akan dilanjutkan keseluruh delapan Padukuhan yang ada. Dengan demikian warga tidak perlu datang ke Kapanewon atau Dukcapil di Pemkab Sleman,” jelas Endah, Senin (1/7/2024).

Endah kemudian memaparkan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Margorejo.

Pertama adalah JELITA KASIH, Jemput Bola untuk Pelayanan pembuatan Dokumen Kependudukan seperti KTP, KK dan sebagainya untuk warga yang sulit datang ke kantor desa, seperti misalnya penyandang cacat, lanjut usia, sakit berat, atau orang dengan panduan jiwa. “Petugas yang akan mendatangi rumah warga,” ujarnya.

Berikutnya adalah ANDUK JEBOL, Administrasi Kependudukan Dijemput Bola. Mengingat pentingnya Dokumen Administrasi kependudukan bagi warga guna mengurus berbagai macam keperluan, di sisi lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Administrasi Kependudukan terutama dalam perubahan data status , jenis, pekerjaan dan lain lain.

“Maka Kalurahan Margorejo mengadakan layanan jemput bola Administrasi Kependudukan di Padukuhan-padukuhan,” jelasnya.

Selanjutnya adalah SABERMINDUK, atau Sapu Bersih Administrasi Kependudukan di Pasar. Pemerintah Kalurahan juga melakukan aksi jemput bola di Pasar-pasar, antara lain di Pasar Desa Ngemplak

IDOLA MARGOREJO, atau layanan Integrasi Dokumen Layanan, untuk melayani permohonan pembuatan Akte Kelahiran baru yang sekaligus akan diberikan KK baru dan KIA yang sudah ditambahkan. Pembuatan Akte Kematian, sekaligus KTP dan KK untuk suami atau istri yang masih hidup.

“Juga untuk warga yang menikah, diberikan KK dan KTP EI,” tambahnya.

PETI KEMAS WARJO, Pelayanan Akte Kematian untuk Warga Masyarakat yang Meninggal Warga Margorejo. Pelayanan ini baik diminta maupun tidak akan diberikan dan diserahkan oleh Lurah atau pejabat lain pada hari pemakamannya.

YANDUKOL, Pemerintah Kalurahan Margorejo juga melayani masalah administrasi Kependudukan lewat on-line dengan menghubungi WA 0878 3837 7977 dan 0818 0423 2180

NARIMA RAGA, pelayanan Prima untuk Masyarakat Bahagia, pelayanan 24 jam, Sabtu Minggu on-call.

“Pemerintah Kalurahan Margorejo tidak akan berhenti sampai disini, namun bertekad akan terus mengadakan inovasi-inovasi terbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada warga,” tutup Endah. (SH/KIM Tempel)

Sleman – Setelah melaksanakan kegiatan Coklit selama satu minggu, PPS Lumbungrejo melakukan Evaluasi Mingguan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pantarlih Kalurahan Lumbungrejo pada Senin malam (01/07/2024) bertempat di Aula lantai dua Kalurahan Lumbungrejo.

Hadir dalam kesempatan ini, selain jajaran PPS juga dihadiri Sekretariat PPS Lumbungrejo, Ketua PPK Kapanewon Tempel, didampingi anggota PPK Koordinator Wilayah Lumbungrejo, Pengawas Kalurahan, serta ke-21 anggota Pantarlih yang tersebar di 11 TPS di Kalurahan Lumbungrejo.

Dipimpin oleh Ketua PPS Lumbungrejo, Evaluasi Mingguan Pantarlih berusaha menggali kendala-kendala di lapangan dan bersama-sama membahas solusi agar tercapai hasil Coklit berupa data pemilih yang akurat dan terjamin validitasnya.

Pantarlih yang sekarang dalam pelaksanaan pendataannya menggunakan teknologi digital berupa alplikasi E-Coklit yang ter-install di smartphone petugas ternyata tidak serta-merta memperlancar kegiatan. Kalurahan Lumbungrejo yang walaupun secara geografis terletak di daerah pemukiman padat penduduk namun kekuatan sinyal seluler tidak tersedia secara merata di setiap wilayah.

“Kadang sinyal di tempat kerja pantarlih ada yang kuat, juga ada tidak kuat, meskipun terletak di daerah yang secara geografis bukan daerah pelosok atau pegunungan. Servernya kadang-kadang sulit untuk sinkronisasi. Maka bila ada kendala seperti itu, PPS mengambil langkah untuk turun pendampingan dalam sinkronisasi secara online dan offline,’ tutur Ketua PPS Kalurahan Lumbungrejo, Sih Budi Daryanto.

Ditambahkan juga oleh Ketua PPS, evaluasi di minggu pertama ini dari 21 pantarlih sudah terdapat 2 orang yang telah selesai melakukan penCOKLITan, walaupun secara keseluruhan Pantarlih Lumbungrejo baru menyelesaikan 33,8% dari jumlah seluruh warga yang harus dilakukan coklit.

Sementara itu, Ketua PPK Kapanewon Tempel, Hartono dalam arahannya juga turut menyampaikan bahwasanya kendala-kendala lain yang ditemui di lapangan adalah dokumen-dokumen dari masyarakat yang kurang lengkap. Selain itu, aktivitas masyarakat yang berbeda-beda membuat petugas seringkali harus melakukan coklit di luar jam kerja bahkan sampai malam hari.

“Dengan kondisi seperti ini, PPK Tempel mengharap kepada PPS Lumbungrejo dan juga Pantarlih untuk mengajak masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam program pemutakhiran data pemilih ini dengan cara menyediakan dokumen yang diperlukan sewaktu-waktu petugas berkunjung melakukan Coklit. Bilamana ada masukan, tanggapan, saran, dan lain-lain kendala di lapangan, masyarakat pun bisa langsung menghubungi PPS Kalurahan Lumbungrejo untuk nanti di teruskan ke PPK atau bahkan bisa sampai KPU Kabupaten Sleman,” demikian ungkap Hartono. (sbd_kimtempel)