Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping menyelenggarakan kegiatan Forum Warga yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wirasuta Lantai II Kantor PemerintahKapanewon Gamping, Sabtu (14/9/2024).

Forum warga yang melibatkan berbagai elemen masyarakat terdiri dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pamong Kalurahan se-Kapanewon Gamping, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Dukuh, Kader Kesehatan Kalurahan, serta tokoh masyarakat membahas mengenai politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Kalurahan dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman.

Dalam pemaparan materinya, Layung Pertiwi selaku anggota Panwaslu Kecamatan Gamping Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengatakan hingga saat ini netralitas Aparatur Sipil Negara menjadi isu yang tidak pernah selesai dan menguat ketika terjadi pemilihan kepala daerah.

“Pelanggaran banyak didominasi saat pelaksanaan kampanye tatap muka ataupun sosialisasi termasuk penggunaan media sosial dengan cara posting, komen, share, dan like,” ucapnya.

Menurutnya, netralitas Aparatur Sipil Negara membantu menciptakan proses pemilihan kepala daerah yang adil dan transparan, serta memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan tanpa adanya intervensi atau tekanan politik.

Selain itu, sikap Aparatur Sipil Negara yang netral menunjukkan komitmen untuk melayani semua warga negara secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan pilihan politik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Sementara itu, Rahmat Mulyo Hartono selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping menyebutkan bahwa pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih fokus pada pengembalian investasi pribadi dan kroninya daripada menjalankan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga berpotensi menciptakan pemerintahan yang korup dan tidak efektif.

Ia menambahkan, praktik politik uang akan memperburuk ketidaksetaraan di tengah masyarakat karena pemilih yang rentan secara ekonomi dapat dipengaruhi oleh iming-iming uang. Hal ini membahayakan hak masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi yang baik.

Di akhir kegiatan, KH. Nasrulloh selaku pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kapanewon Gamping berharap forum ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemilihan kepala daerah agar dapat meminimalisir pelanggaran, menjaga integritas, serta menciptakan pemilihan yang adil dan jujur melalui masukan yang konstruktif kepada penyelenggara pemilihan maupun aparat terkait. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Bertempat di rumah dukuh Kregolan Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Jum’at (13/9/2024) diadakan sosialisasi kegiatan Padat Karya Tahap 4 yang merupakan kegiatan BKK Infrastruktur tahun 2024.

Sosialisasi diikuti oleh peserta yang terdiri dari pamong Kalurahan, Babinsa/Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur perempuan dan calon pekerja. Adapun pembekalan diberikan oleh anggota DPRD Provinsi DIY, anggota DPRD Kabupaten Sleman, Disnaker Kabupaten Sleman dan fasilitator/pendamping Padat Karya.

Eko Puji Mulyanto, Lurah Margomulyo dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada peserta dan Narasumber sekaligus menyampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap pembangunan di Margomulyo sehingga berkesempatan mendapat kegiatan Padat Karya Tahap ke 4 tahun 2024.

Ramelan, anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam sambutannya menyampaikan bahwa BKK Infrastruktur dengan mekanisme padat karya ini merupakan bentuk komunikasi Anggota Dewan dengan Konstituennya sehingga nuansa politis tidak bisa dihindarkan. Harapan Ramelan, kegiatan yang sudah difasilitasi dan dikawal oleh Anggota DPRD ini menjadi umpan balik dalam pilihan legeslatif di tahun mendatang.

Senada dengan Ramelan, anggota DPRD Provinsi DIY, Yuni Setia Rahayu, menyampaikan bahwa program usulan kegiatan dari masyarakat begitu banyak dan tidak semua bisa difasilitasi sehingga kegiatan yang sifatnya prioritas yang diutamakan.

Yuni mempersilahkan masyarakat mengakses Kamus kegiatan dari pokir Dewan yang bisa menjawab kebutuhan di masyarakat.

“Adapun mekanisme padat karya ini merupakan fasilitasi Dewan yang tidak bisa secara langsung disampaikan kepada masyarakat tetapi harus melalui Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota,” jelas Yuni.

Nungki Puriastuti, dari Disnaker Sleman, dalam penjelasannya menitik beratkan pada pelaksanaan yang sifatnya administratif. Ditegaskan oleh Nungki bahwasannya dalam kegiatan padat karya hal yang paling utama adalah penyerapan tenaga kerja sehingga kegiatan BKK Infrastruktur ini didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja.

BKK Provinsi DIY melalui pokir dewan ini dilaksanakan dengan swakelola type 4 yang menunjuk LPMKal sebagai pihak ke 3 sebagai pelaksana dan Bertanggung jawab  dalam pelaksanaannya.

“Padat Karya dari, oleh dan untuk masyarakat ini tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga,” demikian tandas Nungki

Nungki juga menjelaskan tidak ada ganti rugi atau tuntutan terhadap lahan atau tanah yang menjadi obyek pekerjaan fisik. Hal ini dikuatkan dengan surat kerelaan dari pemilik tanah/lahan.

“Hal lain yang perlu diketahui adalah dalam pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan alat berat. Dan apabila menggunakan, tidak dibiayai oleh padat karya,” tegas Nungki.

Dibagian akhir, Nungki menjelaskan tentang waktu pelaksanaannya yaitu 5 jam per harinya, ada 1 hari libur tiap minggunya dan kegiatan tidak boleh dikerjakan malam hari. Tentang Uang Perangsang Kerja (UPK) akan dibayarkan seminggu sekali dengan besaran yang sudah ditentukan oleh Disnaker.

Ari Puji Mulyani, Fasilitator pendamping Padat Karya di Padukuhan Kregolan mengakhiri pembekalan teknis padat karya dengan menyampaikan tentang opsi teknis yang berupa kegiatan cor blok dengan target volume 45,8 m3, ketebalan 10 cm, lebar 2,3 – 3 m dengan campuran material 1-2-3. Kegiatan dimulai selama 20 hari, setelah premi BPJS Ketenagakerjaan dibayar dan papan informasi dipasang dilokasi.

Sebelum kegiatan ditutup dibuka sesi tanya jawab peserta dengan Nara sumber. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Paguyuban Sastra Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi Kabupaten Sleman menggelar workshop penulisan cerita rakyat. Acara tersebut berlangsung pada hari Minggu (15/9/2024) bertempat di aula kantor Dinas Kebudayaan ( Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.

Diikuti oleh 25 peserta anggota Pasbuja Kawi Merapi, kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu Suhindriya Pengurus Pasbuja Kawi Merapi Sleman dan Redaktur di majalah Joko Lodang Yogyakarta. Selain itu juga menghadirkan Nyadi Kasmorejo pakar penulis cerita.

Sutopo Sugihartono, Ketua Pasbuja Kawi Merapi Sleman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada anggota Pasbuja Kawi Merapi yang dengan gigih dan semangat tanpa mengenal lelah untuk memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menulis tentang budaya Sleman.

Lebih lanjut ia juga berharap kegiatan tersebut bisa menjadi program S3 ( Sekolah Sastra Sleman) bagi Pasbuja.

“Workshop ini merupakan salah satu kegiatan sekolah sastra Sleman, dan ini merupakan kegiatan ke dua, yang sebelumnya pernah diselenggarakan workshop menulis cerita anak,” ujarnya.

Suhindriya dalam materinya memaparkan bahwa secara teori teknis penulisan mencakup empat  gaya yaitu ekposisi, diskripsi, argumentasi dan narasi, tetapi yang paling tepat untuk menulis cerita rakyat adalah naratif. Gaya penulisan naratif lebih mengedepankan cerita.

“Sebagai kisah kepada pembaca, penulis perlu membangun suasana sehingga pembaca terdorong untuk membaca sampai tuntas,” tutur Suhin.

Sedangkan Nyadi Kasmorejo menyampaikan tentang ciri-ciri dan fungsi cerita rakyat. Ciri-ciri Cerita rakyat adalah lisan yaitu dari dan oleh siapa cerita tersebut diperoleh. Ciri lainnya adalah melestarikan budaya dan mengandung nilai luhur.

“Sedangkan fungsi cerita rakyat adalah sebagai sarana pendidikan, sarana hiburan, memerankan nilai luhur dan melestarikan nilai budaya,” ungkap Nyadi.  (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman memberikan apresiasi kepada Ibu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas andilnya dalam mewujudkan pelayanan berkualitas bagi anak usia dini di wilayah Sleman. Apresiasi diberikan secara langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo bertempat di Lapangan Pemda Sleman, Sabtu (14/9/2024).

Pemberian Penghargaan / Apresiasi kepada Ibu Paud Kalurahan dan Ibu Paud Kapanewon ini sekaligus juga dilaksanakan acara Gebyar Kreativitas PAUD Holistik Integratif (HI) yang diikuti 900 orang, terdiri dari 765 orang perwakilan dari 17 Kapanewon se-Kabupaten Sleman, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan dari Instansi yang termasuk dalam Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif dimana setiap perwakilan kapanewon melakukan defile dengan menampilkan yel-yel serta kreativitas masing-masing

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana menyampaikan bahwa Ibu PAUD memiliki peran strategis dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di wilayahnya masing – masing

“Keberadaan dan peran Ibu PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya dengan membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayah masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD,” ujarnya.

“Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan peran Ibu PAUD, Disdik Sleman telah menyelenggarakan Apresiasi Ibu PAUD tingkat Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk melihat sejauh mana gerakan yang dilakukan oleh ibu PAUD, baik di tingkat Kapanewon maupun kalurahan dalam upaya mewujudkan PAUD berkualitas, serta dukungan transisi PAUD ke SD kelas awal yang menyenangkan di wilayahnya, Penilaian untuk apresiasi ini dilakukan oleh Disdik Sleman melalui roadshow di 17 Kapanewon,” jelasnya

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Ibu PAUD ini selain sebagai apresiasi, juga diharapkan dapat menguatkan komitmen Ibu PAUD dalam mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini

“Dengan penghargaan ini, juga diharapkan dapat menguatkan peran orang tua dalam proses pendidikan setiap anak, karena sejatinya keluarga merupakan sekolah anak yang utama dan pertama,” katanya

Ditambahkan Bupati Sleman, Pemkab Sleman terus berupaya untuk mengupayakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Sleman Layak Anak dengan keterlibatan berbagai pihak sehingga dapat maksimal

“Kabupaten Sleman terus berupaya untuk memfasilitasi pendidikan dan perkembangan setiap anak Sleman, maka saya menghimbau Kepada Pokja Ibu PAUD untuk melibatkan Ibu PAUD dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas yang muaranya akan meningkatkan kualitas generasi Sleman kedepan,” ujarnya

Sementara untuk acara Gebyar Kreativitas PAUD Holistik Integratif (HI) Bupati Sleman mengapresiasi kegiatan yang diikuti oleh perwakilan pegiat PAUD tiap kapanewon se-Kabupaten Sleman ini. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat membangun kekompakan dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan jenjang PAUD di Kabupaten

“Kegiatan ini juga diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang berkualitas, cerdas, dan berakhlak mulia, guna menyongsong Indonesia emas di tahun 2044,” ucapnya

Dewi Nurlaila, Ibu PAUD Kalurahan Condongcatur peraih penghargaan Juara 1 Ibu PAUD Kalurahan mempunyai harapan dan keinginan kuat  semoga keberhasilan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak PAUD di Kalurahan Condongcatur

“Kedepan, untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pendidik, saya akan mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan profesional Khususnya yang membantu dalam mengasah ketrampilan, saya berharap bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu di wilayah Kalurahan Condongcatur untuk aktif dalam pendidikan anak-anaknya, juga mendorong ibu-ibu untuk terlibat dalam PAUD dan kegiatan pendidikan lainnya,” ungkapnya

Ibu PAUD Condongcatur juga berharap di Kalurahan Condongcatur akan terbentuk komunitas PAUD yang solid dan pendidiknya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta praktik terbaiknya. “Hal itu untuk mendukung dalam upaya peningkatan pendidikan anak-anak usia dini di Kalurahan Condongcatur,” pungkasnya.

Guna memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang direkrut memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik, maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kapanewon Gamping menggelar rapat koordinasi menjelang proses pembentukan KPPS yang berlangsung di Ruang Rapat Demang Cakradikrama Kantor Pemerintah Kapanewon Gamping, Jumat malam (13/9/2024).

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pilkeska Hiranurpika selaku anggota PPK Gamping Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia memaparkan materi mengenai prosedur dan persyaratan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah ditetapkan lebih awal jadwal pembentukannya oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 sehingga memiliki cukup waktu untuk menjaring dan merekrut sumberdaya manusia yang berkualitas.

“Kami akan merekrut 987 anggota KPPS se-Kapanewon Gamping yang akan bertugas di 141 tempat pemungutan suara yang tersebar di 5 kalurahan,” terang Pilkeska.

Menurutnya, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memiliki peran penting dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga perlu dibentuk dengan struktur yang jelas dan kompeten.

Selain itu, calon penyelenggara teknis pemungutan dan penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara harus diseleksi untuk memastikan keterpenuhan persyaratan dan memiliki kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas pada pemilihan bupati dan wakil bupati sleman 2024 secara profesional, adil, dan transparan.

Lebih lanjut, Pilkeska mengungkapkan bahwa sebagai anggota KPPS harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbiditas seperti hipertensi, diabetes mellitus, tuberculosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, serta penyakit imun yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik.

Adapun dalam proses rekrutmen yang dimulai pada 17 – 28 September 2024 perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan minimal 30% untuk memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi electoral, serta diutamakan yang memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi. Alasannya, dengan menguasai teknologi maka anggota KPPS dapat meminimalisasi kesalahan manusia dalam proses perhitungan suara, pengisian formulir, dan pelaporan hasil demi memastikan akurasi data yang lebih tinggi.

“Penguasaan teknologi oleh anggota KPPS merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas, kredibilitas, dan efektivitas proses demokrasi di era digital,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)