Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman melakukan pembinaan kepada Kelompok Pemelihara dan Pemanafaat (KPP) se-Kapanewon Moyudan, di Ruang Rapat Kalurahan Sumbersari, Moyudan, Rabu (2/10/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Air Limbah DLH Kabupaten Sleman, Muhammad Zidin, Carik Sumbersari, Ulu-ulu se-Kapanewon Moyudan, dukuh yang memiliki IPAL Komunal, serta perwakilan pengurus KPP.

Carik Sumbersari, Junaidi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DLH Sleman atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalurahan Sumbersari sebagai tuan rumah dalam pertemuan KPP se-Kapanewon Moyudan. Ia juga menuturkan bahwa KPP merupakan pekerjaan sosial, yang harus tetap dilakukan demi kelangsungan pemanfaatan IPAL Komunal.

“Apabila nantinya terbentuk forum KPP Moyudan merupakan sesuatu hal yang positif, untuk menjadi sarana tukar pikiran dan tukar informasi,” tuturnya.

Sementara, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Air Limbah DLH Kabupaten Sleman, Muhammad Zidin, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada KPP se-Kapanewon Moyudan, yang telah menginisiasi pembentukan forum KPP.

Zidin juga mengungkapkan, apabila IPAL dikelola dengan baik maka kualitas air juga baik, sehingga berdampak baik pula bagi kesehatan.

“KPP tentunya memiliki masalah yang banyak, mari kita selesaikan bersama-sama. Kami yakin semua masalah pasti ada solusinya,” ujar Zidin.

“Sanitasi merupakan satu kebutuhan, karena sanitasi merupakan standar kesehatan. Mangga kalau forum KPP Moyudan mau dibentuk silahkan, semoga nantinya menginisiasi kapanewon yang lain, karena baru ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Sleman,” imbuhnya.

Lebih lanjut, KPP Moyudan ini diketuai oleh Sugiyanto dan Sudaryanto. Kemudian sekretaris dipegang oleh Santika Cahyani dan Alvan Rizkiana.  Sedangkan bendahara diampu oleh Maryanti dan Maria Suryanti. Kepengurusan KPP Moyudan juga dilengkapi seksi operasional yang diambil dari 8 KPP se-Kapanewon Moyudan.

Usai pembentukan kepengurusan, acara dilanjutkan dengan diskusi dari masing-masing KPP. Pada kesempatan ini, Hasya menuturkan saat ini di Moyudan sudah ada sembilan KPP.

“KPP tersebut yaitu Nasri, dan Sombangan di Sumbersari. Ngento-Ento, Pendulan dan Malangan Kalurahan Sumberagung. Sedangkan Kalurahan Sumberrahayu KPP Saren, untuk Kalurahan Sumberarum KPP Sermo dan Setran,” tandas Harsya.  (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sleman dan BPJS Ketenagakerjaan Sleman melangsungkan rapat kordinasi terbatas, dalam rangka menindaklanjuti MoU kedua belah pihak. Rapat tersebut dilkasanakan di Kantor DMI Sleman yang berada di Menara Masjid Agung Sleman lantai 3, Selasa (1/10/2024).

Acara itu dihadiri Kepala Koordinator BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, Novaria Sulistyo didampingi Taufik Seno Nugroho dan Budi Ade. Kemudian Ketua DMI Kabupaten Sleman, Masuko Haryono, didampingi Wakil Ketua, Suripto dan Riyanto, serta bendahara DMI Sleman, Basuki Rahmat dan Heny Wahyu W.

Pada kesempatan itu, Ketua DMI Kabupaten Sleman, Masuko Haryono menuturkan bahwa DMI Sleman telah melaksanakan MoU yang akan berakhir tahun 2025 mendatang.

“Kegiatan yang pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana implementasi pelaksanaan program bahkan sudah 300-an anggota takmir yang sudah menjadi anggota dan mempunyai Kartu Anggota BPJS Ketenagakerjaan. Namun karena bantuan dana CSR atau Stimulan hanya 3 bulan, maka yang bersangkutan berhenti dan tidak bisa melanjutkan iuran biayanya,” kata Masuko.  

“Hal ini kaena para takmir masjid belum bisa menindaklanjuti iuran BPJS lanjutan sehingga kartu tidak berlaku lagi sampai saat ini,” sambungnya.

Selanjutnya, Kepala Koordinator BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, Novaria Sulistyo memaparkan program BPJS Ketenagakerjaan secara detail, terkait sasaran program, besaran iuran, hingga masalah besaran santunan jika terjadi musibah meskipun hal itu tidak diinginkan.

“Namun BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas dan kewajiban mewakili pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja rentan,” tutur Novaria.

Novaria mengatakan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan per bulannya sangat terjangkau, yakni sebesar rupiah, dan pembayarannya tidak boleh terlambat. Sementara santunan meninggal langsung dibayar sebesar 42 juta rupiah.

“Kalau kecelakaan dan cacat, maka ada perhitungan tersendiri dan masih banyak yang menarik santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya.

“Pengalaman di daerah lain, bahwa yang rentan seperti rois dan takmir termasuk imam, muadzin serta marbot masjid musala, pihak pemerintah berusaha memberikan dan akan memfasilitasi iuran ini melalui dana APBD ataupun dana lainnya yang bisa memberikan perlindungan yang rentan ini,” imbuh Novaria.

 Hal ini tergantung kepedulian dan ketersediaan dana dari pemerintah setempat, dan bisa didiskusikan antara DMI Sleman, BPJS Ketenagakerjaan, serta juga Pemda Sleman. Untuk itu, dibutuhkan berbagai syarat pendukung lainnya, yaitu data masjid dan musala se-Kabupaten Sleman, serta data takmir, imam, muadzin dan marbot yang akan diusulkan secara bertahap.  (Suripto/KIM Ngaglik)

Sleman – Puskesmas Ngaglik 1 mengadakan kegiatan vaksin JE untuk anak-anak usia TK dan RA di dua tempat, yaitu di RA Pandanaran dan Aula Kalurahan Sardonoharjo, Rabu (02/10/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kesehatan rutin untuk melindungi anak-anak dari penyakit menular.

Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Puskesmas Ngaglik 1 atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

“Terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan imunisasi vaksin JE ini,” ungkap Harjuno.

Sementara, Kepala Puskesmas Ngaglik 1, Endang Triretno mengatakan bahwa imunisasi JE diberikan agar anak-anak terlindungi dari penyakit Japanese Encephalitis, yang dapat menyebabkan infeksi serius pada otak.

“Vaksin ini penting untuk menjaga kesehatan anak-anak, terutama di wilayah yang berisiko,” ungkapnya.

“Kegiatan vaksinasi ini menargetkan 1000 anak untuk diimunisasi,” tandas Retno.

Nantinya, semua kalurahan di Kapanewon Ngaglik akan mengadakan kegiatan imunisasi JE serupa sepanjang bulan Oktober. Hal ini betujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak terhadap penyakit Japanese Encephalitis, meningkatkan cakupan imunisasi, dan memastikan kesehatan masyarakat. Terlebih bagi anak-anak usia dini, agar terlindungi dari risiko infeksi otak yang serius. (Eka Sastra/ Kim Ngaglik)

Sleman – Untuk meningkatkan kepercayaan diri para lanjut usia (Lansia) agar merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam masyarakat sekaligus membantu menjaga martabat dan kemandirian meski telah berusia lanjut, Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelita Kasih Kapanewon Gamping menyelenggarakan kegiatan bertajuk ‘Lansia Ceria’ yang dilaksanakan di Rumah Hadi Sutono, Dusun Cokrowijayan, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Selasa (1/10/2024).

Kegiatan dihadiri oleh Lurah Banyuraden, Sudarisman didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Banyuraden, Kwintartiningsih Pospoputri, Dukuh Sukunan, Subiyatna, serta jajaran pengurus layanan terintegrasi Kalurahan Banyuraden yang menyimak paparan materi program yang dirancang khusus untuk para lansia dari Dalidjo Angkring selaku narasumber

Dalam presentasinya, Dalidjo menuturkan bahwa menjadi tua merupakan suatu kepastian bagi setiap orang. Semakin bertambahnya usia maka orang akan mengalami penurunan baik secara kemampuan fisik maupun mental, termasuk menurunnya kesehatan. Sehingga akan menyebabkan para lansia secara perlahan menarik diri dari hubungan dengan masyarakat sekitar dan menurunnya interaksi sosial.

Melalui acara Lansia Ceria Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelita Kasih berupaya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para lansia, meningkatkan kebahagiaan, mempererat hubungan sosial, serta memberikan edukasi mengenai gaya hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang mudah diakses.

“Peningkatan ikatan sosial sangat perlu dilakukan karena kebanyakan lansia merasa dirinya kesepian atau terisolasi setelah pensiun atau kehilangan pasangan hidup. Dengan melibatkan diri dalam komunitas lansia maka dapat mencegah perasaan terasing dan meningkatkan dukungan sosial,” tutur Dalidjo.

Aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi, permainan, senam, paduan suara, menyalurkan hobi, atau kegiatan keagamaan termasuk hiburan dapat meningkatkan semangat dan mengurangi risiko depresi sehingga lansia yang aktif secara sosial cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan memiliki rasa kebahagiaan yang lebih tinggi.

Selain itu, melalui sesi informasi atau penyuluhan menjadikan para lansia mendapatkan pengetahuan tentang cara menjaga pola makan yang baik, mengatur aktivitas fisik, serta memahami gejala-gejala penyakit yang sering terjadi di usia lanjut agar dapat mendorong lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya.

Di penghujung acara, Sudarisman selaku Lurah Banyuraden mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, dan pihak swasta untuk mendukung keberlangsungan program Lansia Ceria, baik dari segi sumberdaya maupun fasilitas demi membantu para Lansia menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya lewat edukasi dan bimbingan yang diberikan.

“Semoga program ini tidak hanya berjalan satu kali saja, tetapi dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh para lansia khususnya di Banyuraden,” cetusnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – PT Jasa Marga Jogya Bawen (PT. JJB) memberikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah Seyegan. Program tersebut diserahkan di Aula Lantai II Kapanewon Seyegan, Senin (30/9/2024).

Adapun program yang diberikan adalah bantuan program stunting. Seperti diketahui bahwa tiga dari lima kalurahan yang ada di wilayah Kapanewon Seyegan terdampak pembangunan jalan Tol Jogya -Bawen. Kondisi inilah yang mendasari intervensi terhadap wilayah yang terdampak program strategis nasional tersebut.

Acara dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Panewu Seyegan, Lurah, Kamituwo, ketua PKK, kader kesehatan dan dukuh dari lima kalurahan. Pada kesempatan itu, perwakilan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Zulfikar menyampaikan bahwa latar belakang pemberian program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat adalah upaya PT Jasa Marga membantu wilayah terdampak dengan program yang dapat mengintervensi masalah yang ada di wilayah tersebut.

“Stunting dipilih karena memang masih menjadi prioritas yang harus diselesaikan di Seyegan, yang menjadi terbanyak kedua kasus stuntingnya di Kabupaten Sleman,” kata Zulfikar.

Program bantuan stunting ini merupakan upaya pengentasan gizi buruk balita dengan pemberian PMT balita dan ibu hamil, termasuk pemantauan gizi untuk melihat perkembangan anak. Adapun fasilitas penunjang yang diberikan berupa alat masak untuk mengolah makanan dan pengetahuan tentang gizi, yang diupayakan masuk dalam program kerja sama dengan Puskesmas Seyegan.

Hal itu disampaikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Syamsu yang menyebut alat makan, APD bagi tukang masak dan alat makan balita pada waktu pemberian PMT. Sedangkan Panewu Seyegan, Samino memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan angka stunting yang turun 0,2 % di wilayah Seyegan. Untuk penanganan kasus Stunting ini diperlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak swasta dan PT Jasa Marga ikut andil dalam penyelesaian kasus stunting.

Lebih lanjut, perwakilan dari Prodi Gizi Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta, Delima Citra Dewi Gunawan selaku narasumber menyampaikan, stunting merupakan salah satu permasalahan gizi utama pada balita Indonesia yang belum teratasi. Pada tahun 2022, kasus stunting mencapai 21,6 persen. Sedangkan pada tahun 2023 mencapai 21,5 persen. Stunting selalu diawali dengan perlambatan perkembangan berat badan (wight faltering) yang dapat terjadi sejak di dalam rahim (in utero) dan berlanjut sampai lahir.

Delima menuturkan, program intervensi penanganan stunting ini sesuai dengan permasalahan di Kapanewon Seyegan. Ia pun menyampaikan tren prevalensi stunting dari tahun 2009 sampai 2023, serta factor determinannya.

“Dari data yang tersedia, dua kalurahan menjadi lokus stunting pada atahun 2020, yaitu Kalurahan Margomulyo dengan balita kurang dari 24 bulan sebesar 7,35 persen. Balita lebih dari 24 bulan sebesar 7,34 persen. Sedangkan untuk Kalurahan Margokaton balita kurang dari 24 bulan sebesar 3,06 persen, dan balita lebih dari 24 bulan sebesar 8,74 persen,” jelas Delima.  

Selanjutnya, intervensi terhadap penanganan kasus stunting pada masing-masing kalurahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa program, di antaranya edukasi bumil KEK dan anemia, PMT Bumil KEK, pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) bagi pengasuh bayi, jaminan kesehatan dan bansos keluarga risiko stunting, pendampingan keluarga risiko stunting, Kawasan bebas rokok, deteksi dini gangguan mental, canten, bumil dan ibu balita, hingga parenting positif bagi ayah, ibu, dan pengasuh balita.

Untuk itu, Delima mengajak semua pihak terlibat dalam penanganan kasus stunting, sehingga ditahun 2024 ini stunting di Kabupaten Sleman dapat menurun. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)