Sleman – Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sleman menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris juru parkir yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja.

Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sleman Kusno Wibowo melalui program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Ruang Rapat Bupati Sleman, Rabu (30/10).

Dalam laporannya, Kepala Dinas Perhubungan Sleman Arip Pramana menjelaskan bahwa santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari Parman (45) warga Kalakijo, Triharjo, Sleman, yang berprofesi sebagai juru parkir di Pasar Sleman.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Parman menjadi salah satu dari juru parkir yang terdata di Dinas Perhubungan Sleman dan difasilitasi dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ahli waris dalam hal ini istrinya (Istifa Rumiyani), berhak mendapatkan santunan dari program JKM BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Pjs Bupati Sleman Kusno Wibowo mengatakan bawa santuan kematian tersebut merupakan perwujudan rasa duka dan keprihatinan.  Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga dari Parman.

“Kami berharap bantuan yang diberikan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, untuk kegiatan yang produktif atau setidaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kusno juga menyampaikan bahwa program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun non-formal merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman.

Upaya tersebut diwujudkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 tahun 2022 tentang Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Program Sleman Melindungi Pekerja Rentan atau Pro Si Keren.

“Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja rentan, mencegah timbulnya kemiskinan baru, serta menyejahterakan masyarakat pekerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kusno juga berharap Program Si Keren ini dapat berjalan dan berkembang, sehingga tujuan pemberian perlindungan kepada pekerja rentan dapat terwujud.

Sleman – Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) Kabupaten Sleman memperingati Hari Ulang Tahun ke-4 pada Rabu, (30/10) di Kantor Kapanewon Berbah. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Ambulan Layanan Sambang Warga (LASAMBA) yang diluncurkan secara simbolis oleh Penjabat Sementara Bupati Sleman, Kusno Wibowo, dengan membunyikan sirine ambulan.

Kusno dalam sambutannya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada anggota TPSK Kabupaten Sleman atas kinerjanya dalam membantu Pemkab Sleman untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, terutama bagi masyarakat tingkat Kalurahan yang membutuhkan bantuan.

Kusno berharap momen peringatan ini dapat meningkatan motivasi dan kinerja anggota TPSK Kabupaten Sleman untuk lebih proaktif dalam membantu masyarakat.

“Pada momen peringatan ulang tahun ini, mari kita optimalkan kolaborasi, sinergi dan koordinasi di antara para stake holder dibidang sosial lainnya yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat dapat kita atasi bersama,” ujar Kusno.

Lebih lanjut, Kusno juga berharap dengan adanya TPSK kedepannya dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena pemerintah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Termasuk dalam mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan, kegotong royongan dan kerelawanan.

“Saya juga berharap TPSK Kabupaten Sleman senantiasa berupaya untuk memberdayakan warga yang mengalami masalah sosial, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri,” kata Kusno

Kepala Dinas Sosial, Mustadi, menyampaikan bahwa jumlah permohonan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa program TPSK sudah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan akses yang lebih baik terhadap bantuan sosial yang tersedia.

“Jumlah permohonan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sampai dengan bulan Oktober 2024 adalah sebagai berikut. JPS Kesehatan sebanyak 159 pemohon, JPS Pendidikan sebanyak pemohon, JPS Sosial sebanyak 640 pemohon” ungkap Mustadi. 

Satu unit kendaraan Ambulan Lasamba yang diluncurkan merupakan bantuan fasilitas dari anggaran Dana Kaistimewaan DIY. Ambulan tersebut diperuntukkan sebagai upaya memberikan layanan yang optimal kepada warga yang membutuhkan layanan sosial, khususnya bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sleman. Acara dilanjutkan dengan pemberian bantuan program JPS Pendidikan dan JPS Sosial alat bantu kepada para penerima bantuan yang terdiri dari kursi roda standar, kursi roda adaptif, kursi roda 4in1, alat bantu dengar, kaki palsu, brace, tongkat kaki 3 dan 4, serta walker dan secara simbolis diserahkan oleh PJS Bupati Sleman.

Sleman – Guna membangun semangat kompetisi speak bola dan menjalin silaturahmi antar klub sepa kbola di wilayah Kabupaten Sleman dan menjalin silaturahmi, Pemerintah Kalurahan Condongcatur menyelenggrakan Turnamen Piala Lurah Condongcatur #1 tahun 2024 di Lapangan Ganjuran Condongcatur, Kapanewon Depok, Selasa (29/10/2024)

Ketua Panitia Piala Lurah Condongcatur Cup #1, Widhi Kurniawan, menjelaskan turnamen ini diikuti oleh delapan klup speak bola yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, yaitu S4 Concat (Condongcatur), Persada (Ngemplak), Ngaglik Old Start FC (Ngaglik), Taman Putra Bhakti (Kalasan), Lali Jiwo Football Cumunity (Pakem), Garuda Sejahtera Football Club (Sinduadi), Cangkringan Old Star (Cangkringan) dan Bendol FC (Yogyakarta).

“Turnamen ini dimulai dari tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 9 November 2024. Pembukaan sekaligus launching Lapangan Ganjuran oleh Lurah Condongcatur, harapannya turnamen ini dapat menjadi ajang silaturahmi antar komunitas sepak bola lokal, menciptakan persaingan sehat dan pengalaman yang berkesan bagi semua peserta,” ucap Widhi.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji menyampaikan pelaksanaan turnamen ini sebagai uji coba Lapangan Ganjuran yang telah selesai dibangun, sekaligus upaya melestarikan tradisi olahraga di Condongcatur.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola, panitia dan peserta atas peran sertanya mengikuti turnamen Piala Lurah yang pertama, sekaligus memberikan promosi untuk kegiatan di Lapangan Ganjuran ini yang merupakan basecamp bagi PS. Condongcatur () sebagai hadiah karena lolos di Liga Super.

“Ke depan, mari bersama-sama kita nikmati. Bagi teman-teman yang ingin latihan dan silaturahmi, saling mengundang dan bermain, kita promosikan semangat olahraga sepakbola dan lapangan ini dapat menjadi pusat aktivitas sosial dan olahraga bagi masyarakat, tempat berkumpul yang sehat, serta meningkatkan interaksi sosial khususnya di lingkungan Condongcatur,” ucapnya

Reno menambahkan, pada tahun 2025 akan dicarikan anggaran untuk melengkapi fasilitas pendukung yang belum ada, seperti ruang ganti pemain, tribun penonton dan fisilitas penunjang lainnya, agar Lapangan Ganjuran dapat sesuai standar lapangan sepakbola dan nyaman untuk pertandingan.

“Dengan fasilitas semakin baik, diharapkan lapangan ini bisa menjadi contoh bagi fasilitas olahraga lainnya di DIY,baik dari segi kualitas lapangan maupun pengelolaannya,” ucap Reno. (Wasana/Kim Depok)

Sleman – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman mengadakan pembekalan sekaligus tanda tangan kontrak Padat Karya Tahap 5 Tahun 2024, di ruang Nakula Lantai lll Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman, Selasa (29/10/2024).

Tahap 5 merupakan tahap terakhir di tahun 2024. Di mana, ada 37 lokasi padat karya di 12 Kapanewon yang mendapat Program Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK). Dari 37 lokasi tersebut, 6 titik di antaranya merupakan lokasi baru. Semua pendanaan padat karya ini berasal dari BKK Pokir anggota DPRD Propinsi.

Kegiatan ini dihadiri Ketua LPMK dan Ketua Sub LPMK. Adapun pembekalan diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Disnaker Sleman, Sumaryati, dan perwakilan Bidang Penempatan Kerja Disnaker Sleman.

Pada kesempatan itu, Sumaryati menyampaikan proses pengajuan padat karya infrastruktur BKK merupakan kegiatan swakelola tipe 4 yang menempatkan LPMK menjadi pihak ke-3 sebagai pelaksana program. Usulan melalui anggota Dewan tersebut, ditindak lanjuti dengan identifikasi lokasi dengan mengadakan survei yang hasilnya dituangkan dalam RAB dan disain infrastruktur terbangun.

“LPMK tidak usah kawatir karena selama pelaksanaan didampingi oleh fasilitator,” kata Sumaryati.

Selanjutnya, perwakilan Bidang Penempatan Kerja Disnaker Sleman, Bambang Pamungkas memberikan penjelasan lebih detail dan teknis, utamanya kepada lokasi yang baru pertama kali mendapat program padat karya infrastruktur. Sebelum pelaksanaan kegiatan, terlebih dahulu akan dilakukan sosialisasi yang mengundang anggota DPRD, Disnaker dan Fasilitator.

Adapun peserta sosialisasi adalah Pamong Kalurahan, Babinsa/Babinkamtibmas, tokoh masyarakat dan calon pekerja. Pekerja sendiri diambilkan dari masyarakat setempat dengan batasan usia 18 tahun sampai 65 tahun. Pekerja akan mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan, bekerja selama 5 jam perhari dan dilaksanakan selama 20 hari.

“LPMK sebagai operator pelaksanaan kegiatan harus siap berkoordinasi dengan Disnaker dan masyarakat,” jelas Bambang.

Sosialisasi sendiri akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari anggota DPRD. Adapun dalam pelaksanaannya yang dipakai adalah target volume atau kubikisasi. Bambang pun  berpesan bahwa konflik atau permasalahan di lapangan sangat mungkin terjadi.

“Untuk itu kelembagaan harus siap dan koordinasi harus selalu dijalin dengan semua pihak. Jangan menggunakan media sosial untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa memantik timbulnya permasalahan baru,” ucap Bambang.

Acara, diakhiri dengan penandatanganan kontrak yang dipandu oleh fasilitator dari masing-masing lokasi. Kontrak tersebut berlaku selama 50 hari, dimulai pada 30 Oktober sampai 18 Desember 2024, termasuk pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pimpinan Daerah Aisyiyah Sleman mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bersama Dinkes Sleman, di Balai Pengendalian Penduduk dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Minggu (27/10/2024).

Kegiatan yang dibuka Ketua PDA Sleman, Hanik Rosyada ini diikuti 120 peserta yang berasal dari anggota MKS, Makes, MHH, MTK, dan pimpinan daerah dari 17 cabang yang ada di Kabupaten Sleman. Sementara narasumbernya ialah Ketua Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi MHH PWA DIY, perwakilan Dinas P3AP2KB Sleman, perwakilan Dinas Kesehatan Sleman, dan PP Pusat ‘Aisyiyah, Siti ‘Aisyah.

Ketua panitia acara, Yuli Kuswandari mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini ialah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang PP Nomor 28 tahun 2024 yang ditinjau dari berbagai perspektif oleh para pakar sesuai dengan keahliannya.

“Peninjauan dilakukan guna memperoleh informasi jelas dan tidak partial, sehingga dapat menyikapi Peraturan Pemerintah tersebut dengan bijak,” kata Yuli.

Pada sesi pertama, Ketua Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi MHH PWA DIY, Sri Wartini menuturkan PP Nomor 28 tahun 2024 merupakan kelanjutan dari UU Nomor17 tahun 2023.

“Seharusnya ada sinkronisasi dari perundang-undangan merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan,” ucap Sri.

Selanjutnya di sesi kedua, Balai Pengendalian Penduduk dan Dinas P3AP2KB kabupaten Sleman, Dwi Wiharyanti menggaris bawahi pasal 103 ayat 4 mengenai penyediaan alat kontrasepsi (alkon), dan pasal 104 ayat 3 mengenai penyediaan alkon bagi pasangan usia subur dan kelompok yang beresiko.

“Sangat berharap Aisyiyah dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan adanya modul parenting Aisyiyah,” tuturnya.

Sementara sesi ketiga, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Lina Nur Islamiyyah Yunus menyampaikan materi terkait kesehatan reproduksi.  

Terakhir, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti ‘Aisyah menyampaikan posisi ‘Aisyiyah dalam gerakan perempuan yaitu wasathiyyah modernisasi Islam berkemajuan. Di mana pendekatan pengembangan pemikiran Islam melalui pendekatan bayani, burhani dan ‘irfani. (Arief Hartanto / Kim Turi)