Sleman – Untuk memastikan kesiapan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dijadwalkan pada tanggal 15 November 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kapanewon Gamping menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan simulasi.

 Acara yang digelar di Ruang Rapat Cakradikrama, Kantor Pemerintah Kapanewon Gamping, pada Kamis (14/11/2024) itu, dihadiri oleh para anggota PPK dan PPS se-Kapanewon Gamping. Salah satu anggota PPK Gamping Divisi Teknis Penyelenggaraan, Galuh Kartika Dewi Megawati menuturkan kegiatan kordinasi ini sangat penting sebagai bentuk persiapan teknis bagi seluruh penyelenggaraan pemilihan dalam menjalankan tugasnya pada simulasi nanti.

“Simulasi nanti akan menyerupai kondisi pemungutan dan penghitungan suara sesungguhnya, sehingga kami perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku,” ujar Mega.

Ia menambahkan bahwa kegiatan simulasi pemungutan suara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi seluruh petugas terkait mekanisme dan kendala yang mungkin dihadapi saat pelaksanaan pemilihan. Pihaknya ingin agar seluruh anggota PPS memahami proses pemungutan dan penghitungan suara dengan baik agar pelaksanaan pilkada yang sebenarnya bisa berjalan dengan lancar dan transparan.

Sementara itu, Panewu Gamping, Tamzis Sarwana yang turut hadir dalam rapat tersebut mengharapkan bahwa simulasi yang akan dilaksanakan hari lusa diharapkan dapat mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi.

“Melalui simulasi, kita bisa melakukan evaluasi dan memperbaiki segala kekurangan yang mungkin muncul sehingga di hari pemungutan suara nanti kita sudah benar-benar siap,” tutur Tamzis.

Persiapan logistik juga menjadi fokus dalam rapat koordinasi ini. PPK Kapanewon Gamping memastikan bahwa semua perlengkapan pemungutan suara, seperti bilik suara, kotak suara, dan alat tulis telah tersedia dan siap digunakan pada simulasi nanti.

Selain itu, PPS Gamping juga mengadakan sosialisasi singkat kepada masyarakat setempat mengenai prosedur pemungutan suara. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pemungutan suara pada hari-H.

Simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang akan digelar pada 15 November 2024 ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus memberi gambaran nyata terkait pelaksanaan pemilihan yang sebenarnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momen penting dalam memastikan kesiapan PPK dan PPS se-Kapanewon Gamping dalam menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024.

“Harapannya, dengan persiapan yang matang maka pemilihan dapat berjalan sesuai harapan, yaitu jujur, adil, dan kondusif,” pungkas Tamzis. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada Padukuhan Sombangan, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan yang menjadi salah satu lokasi kegiatan Padat Karya Infrastruktur tahun 2024. Sosialisasi itu berlangsung di di Rumah Ketua RT 01 Padukuhan Sombangan, Aswandi, Rabu (13/11/2024).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Disnaker Sleman, Sarjono, anggota DPRD Propinsi DIY, pendamping / fasilitator, Ulu-ulu Kalurahan Sumbersari, Ketua KPK Sumbersari, Dukuh Sombangan, Ketua LPM, Sub Unit Sombangan, dan calon tenaga kerja dari padukuhan setempat.

Dukuh Sombangan, Agus Sartono pada kesempatan itu menyampaikan terima kasihnya kepada salah satu Anggota Dewan yaitu Muhammad Yazid yang telah mengusulkan Paukuhan Sombangan sebagai lokasi padat karya tahun ini.

Ia menjelaskan, area yang menjadi lokasi program padat karya merupakan jalan ke arah persawahan sebagai sarana transportasi penunjang perekonomian.

“Semoga dengan padat karya ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga kami, baik disaat bekerja pada proyek padat karya ini, maupun pasca proyek karena sarana transportasi lebih baik,” pungkas Agus.

Sementara, salah satu Anggota DPRD Provinsi Muhammad Yazid pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa program padat karya di Sombangan ini merupakan usulan dari DPRD Provinsi yang dananya diturunkan melalui Disnaker Kabupaten Sleman. Yazid menambahkan, program yang dibawa ke masyarakat ini merupakan wujud aspirasi Pembangunan masyarakat.

” Dengan padat karya ini saya yakin pembangunan akan lebih berkualitas, karena saya yakin tidak ada yang mencari untung, kalau ada yang berbuat curang pasti akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat,” tutur Yazid.

Selanjutnya, perwakilan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Sleman, Sarjono mengatakan program padat karya ini merupakan kegiatan pemberdayaan, sehingga hak dan kewajiban masyarakat yang terlibat sebagai pekerja haru diperhatikan.

“Selain itu tata cara dan mekanisme pencairan dana juga perlu dijelaskan, agar tidak timbul fitnah yang bisa menghambat Pembangunan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Saejono menjelaskan bahwa pendanaan untuk program padat karya ini akan diturunkan dalam dua termin. Di mana, termin pertama dana diberikan sebesar 30%, dan digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pembayaran premi BPJS ketenagakerjaan, pembelian sebagia material dan alat kerja. Sedangkan termin kedua sebesar 70℅ yang digunakan untuk upah pekerja, membayar pajak, material dan honor swakelola.

Sarjono pun mengingatkan, agar setiap tahapan program difoto sebagai dokumentasi, kemudia dilaporkan.

“Saya mohon semua warga dan pengelola untuk mematuhi aturan pedoman pelaksanaan, termasuk tertib administrasinya,” ungkap Sarjono.  (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Persiapan jelang tahapan pendistribusian logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyelenggarakan bimbingan teknis Sistem Informasi Logistik (SILOG) bagi 17 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 86 Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta 17 Sekretaris PPK dan 86 Sekretaris PPS se-Kabupaten Sleman.

Bimbingan teknis yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Alana Yogyakarta, Rabu (13/11/2024) tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi didampingi Ardian Dewanto selaku narasumber.

Pada kesempatan itu, Baehaqi mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan PPK dan PPS dalam mengelola logistik pemilihan menggunakan sistem informasi yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, logistik pemilu merupakan salah satu elemen krusial dalam menyukseskan proses pemilihan yang tertib, lancar, dan aman.

“Dengan bimtek ini, kami berharap PPK dan PPS mampu menjalankan tugas pendistribusian logistik dengan baik sehingga seluruh kebutuhan pemilihan dapat terpenuhi tepat waktu dan tepat jumlah,” jelasnya.

Sementara itu, Ardian Dewanto memberikan materi terkait pengenalan terhadap aplikasi Sistem Informasi Logistik KPU, teknik pengelolaan data logistik, hingga prosedur pelaporan yang akurat. Melalui sistem ini, setiap kebutuhan logistik di tingkat kecamatan hingga TPS akan dapat dipantau secara real-time oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Aplikasi ini menjadi alat utama dalam menjaga akurasi data distribusi dan mengurangi potensi kesalahan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan,” jelas Ardian.

Saat bimbingan teknis berlangsung, para peserta dibimbing oleh tim teknis KPU yang menjelaskan fungsi dan cara kerja dari sistem informasi logistik tersebut, mulai dari pendaftaran logistik, distribusi hingga penerimaan di tingkat TPS. Peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi agar dapat memahami lebih dalam setiap tahapan yang perlu dijalankan.

Dalam sesi tanya jawab, PPK dan PPS diberikan kesempatan untuk menanyakan berbagai kendala teknis yang mungkin dihadapi di lapangan. Hal ini dapat menjadi bekal yang cukup bagi PPK dan PPS dalam menjalankan tugas pengelolaan logistik secara profesional dan akuntabel. Mengingat peran logistik sangat penting, maka kesalahan sedikit saja dapat berpengaruh pada keberlangsungan dan kredibilitas pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Sleman.

“Distribusi logistik harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan di setiap Tempat Pemungutan Suara,” ujar Ardian.

Untuk memastikan keberhasilan distribusi logistik maka KPU Sleman akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala hingga semua logistik tiba di TPS dengan kondisi baik. Pihaknya juga berharap agar seluruh PPK dan PPS dapat mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan pihak keamanan.

PPK dan PPS peserta bimtek menyambut baik kegiatan ini dan mengaku merasa lebih siap menghadapi tantangan distribusi logistik dalam pemilihan mendatang. Dengan adanya bimtek ini, KPU Sleman optimis seluruh proses distribusi logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024 dapat berjalan lancar dan aman hingga hari pemungutan suara. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pengelolaan dan distribusi logistik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024. Acara yang berlangsung di Alana Hotel & Convention Center Yogyakarta, Rabu (13/11/2024) itu diikuti oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sleman.

Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi. Pada kesempatan itu, Baehaqi mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen logistik pemilihan siap digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk mencegah potensi hambatan yang bisa terjadi, seperti keterlambatan atau kesalahan dalam distribusi logistik.

Selain membahas tentang distribusi, rakor kali ini juga mengupas pengelolaan logistik mulai dari penyimpanan hingga pemantauan keamanan barang-barang pemilihan. Pengelolaan yang baik diharapkan mampu menghindarkan berbagai masalah yang mungkin muncul, seperti kerusakan atau kekurangan surat suara, yang kerap menjadi isu di beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kesiapan distribusi logistik ini menjadi kunci sukses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024. Dengan persiapan yang matang, Kabupaten Sleman diharapkan bisa melaksanakan pemilihan secara damai dan demokratis,” tutur Baehaqi.

Pada kesempatan itu, KPU Kabupaten Sleman menghadirkan Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Sleman, Kompol Masnoto yang membahas mengenai pengamanan logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Sleman. Masnoto mengatakan bahwa pihaknya siap membantu pengamanan logistik pemilu.

Kepolisian Resort Kota Sleman akan melakukan pengawalan ketat saat proses distribusi logistik dari gudang KPU Sleman ke TPS, guna memastikan logistik tiba dengan aman dan utuh. Selain itu, pengamanan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi di Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut, Masnoto menyampaikan strategi antisipasi timbulnya potensi kerawanan terhadap logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pihaknya akan melaksanakan deteksi dini melalui satuan tugas Pre Emtif dan penguatan fungsi intelejen sampai dengan tingkat Polsek, untuk mengetahui sedini mungkin tentang perkembangan situasi politik dan adanya embrio pergerakan secara individu maupun kelompok masyarakat yang bertujuan menghambat kelancaran proses pemilihan.

“Polresta Sleman telah melaksanakan pengawalan dalam setiap jenjang distribusi logistik Pilkada, dari gudang penyedia di Cibinong, Kabupaten Bogor menuju gudang logistik KPU Sleman hingga ke PPS nantinya,” ucapnya.

Bawaslu Sleman juga turut memberikan masukan dalam rakor tersebut. Salah satu anggota Bawaslu Sleman, Ahmad Sidiq Wiratama menyatakan bahwa pihaknya akan memantau proses distribusi logistik ini agar transparan dan tidak ada kecurangan. Bawaslu Sleman berkomitmen untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Sleman sendiri telah menyiapkan gudang logistik khusus dengan pengawasan ketat guna memastikan bahwa seluruh logistik tetap dalam kondisi baik hingga hari pemungutan suara. Rakor ini menghasilkan keputusan bahwa logistik akan mulai didistribusikan secara bertahap ke setiap kalurahan dengan prioritas pada daerah yang sulit dijangkau terlebih dahulu.

Dengan adanya rakor ini diharapkan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024 dapat berjalan lancar tanpa hambatan logistik. Seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama hingga tahapan pemilu selesai. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Dewan Pimpinan Lembaga LPM DIY mengadakan kegiatan Monitoring Evaluasi (Monev) dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) kepada seluruh kalurahan di Kapanewon Seyegan, Selasa (12/11/2024).

Kegiatan yang dilangsungkan di Aula lantai II Kapanewon Seyegan ini, dihadiri oleh perwakilan masing-masing kalurahan yang terdiri dari Ulu-ulu dan tiga orang pengurus LPMK.

Panewu Anom Kapanewon Seyegan, Ageng Wijaya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim monev LPM DIY yang telah mengagendakan kegiatan tersebut di Kapanewon Seyegan, sehingga bisa memotivasi pemerintah kalurahan dan LPMK dalam melaksanakan program Pembangunan di masing-masing wilayah.

“LPMK sebagai mitra dari pemerintah kalurahan berperan dalam menampung aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya, DPD LPM DIY, Dwijo Putro pada kesempatan itu mengajak pengurus LPMK untuk memaksimalkan peran dan bersinergi dengan pemerinah kalurahan

“LPMK juga bertindak sebagai manajer dalam pembangunan kalurahan termasuk menentukan skala prioritas Pembangunan,” jelasnya.

Kegiatan monev itu sendiri, Dwijo menyampaikan bahwa monev dan pembinaan LPM merupakan kegiatan tahunan yang berfungsi untuk mengetahui peran LPMK sebagai mitra kalurahan. Hasil monev akan dijadikan rujukan untuk menentukan klausul (ketentuan khusus) dalam Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan fungsi LPM.

Sementara anggota Tim Monev DPD LPM DIY, Joko Suharyono pada kesempatan yang sama menjelaskan teknis pengisian form monev yang harus diisi oleh masing-masing pengurus LPMK bersama kalurahan.

“Form monitoring evaluasi diisi dengan jujur dan apa adanya. Form monev ini terdiri dari tiga hal pokok, yaitu penataan kelembagaan, pemberdayaan kelembagaan, dan pendayagunaan kelembagaan,” ungkapnya.

Joko mengatakan, indikator penataan kelembagaan terdiri dari SK LMPK, Visi – misi dan program kerja LPMK, atribut dan kantor Sekretariat LPMK, dokumen dan arsip kegiatan, kerjasama LPMK dengan LKK dan pihak luar, fasilitasi anggaran, hibah, program kegiatan, serta diklat dan bimtek.

Selanjutnya, indikator pemberdayaan kelembagaan, terdiri atas keikutsertaan LPMK dalam penyuluhan atau sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang LPM, pendampingan dan pembinaan pemerintah kalurahan dan LPM Kabupaten, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan mengadakan kegiatan program pemberdayaan kepada kelompok masyarakat.

Sedangkan indikator pendayagunaan kelembagaan, meliputi keterlibatan LPM dalam program kalurahan, keterlibatan dalam penyusunan RPJM dan RKP, keterlibatan LPM dalam penyusunan profil kalurahan, keterlibatan dalam penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya, serta keterlibatan penyusunan proposal dan laporan pelaksanaan kegiatan.

Lebih lanjut, perwakilan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Asripin juga turut mengapresiasi kegiatan monev tersebut. Pasalnya monev ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan LPMK sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

“Forum Komunikasi LPMK di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kapanewon diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam meningkatan peran LPMK di Kalurahan,” tutur Aspirin. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)