Sleman – Kapanewon Mlati menggelar rapat kordinasi dengan Satgas Pengelolaan Sampah Tingkat Kapanewon, Rabu (6/11/2024). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Lurah se-Kapanewon Mlati, Kepala Lapas Cebongan, DLH Sleman, Forkom Lolasari, dan Relawan.

Panom Mlati, Rohmad Mustajab selaku pimipinan rapat menyampaikan bahwa Forkom Satgas Pengelolaan Sampah Mandiri (Lolasari) di Kapanewon Mlati sudah terbentuk.  Harapannya pembentukan satgas sampah ini bisa ditindaklanjuti di tingkat kalurahan, padukuhan, sampai tingkat RT.

“Tugas utama dari satgas adalah pengurangan sampah di lingkungan masing-masing. Pengelolaan sampah harus dioptimalkan di wilayah masing-masing,” kata Rohmad.

“Tindak lanjutnya nanti akan dilaksanakan bimtek terkait dengan pengelolaan sampah. Selain itu, sebagai tindakan nyata juga akan dilakukan kerja bakti pembersihan sampah di titik pembuangan liar,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Panewu Mlati, Arifin menyampaikan permasalahan sampah belum optimal, terutama pengelolaan sampah organik. Selain itu, untuk kegiatan kerja bakti pembersihan sampah, pihaknya sangat membutuhkan angkutan pembuangan sampah.  

“Harapan kami, ruang terbuka hijau di Kapanewon Mlati yang bersih dan nyaman juga sungai yang bersih terutama di Lapangan Mlati Utama, Pasar Klitikan Cebongan, dan sungai yang saling berdekatan,” ungkapnya.

“Mohon bantuan dari teman-teman untuk penangan dari sampah di wilayah Mlati ini. Kegiatan ini akan dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak. Harapannya kegiatan ini akan terus berjalan dan tetap eksis,” tandas Arifin.

Sementara perwakilan UPTD Pelayanan Bersama DLH Sleman, Fitri menuturkan kegiatan pembersihan sampah di Kapanewon Mlati akan didukung sepenuhnya oleh DLH Kabupaten Sleman, terutama untuk alat pengangkut sampah.

“Nanti akan kami angkut sampah yang anorganik. Untuk sampah organik dikelola sendiri oleh Pihak Kapanewon. Nanti juga akan ditempelkan papan larangan buang sampah,” tutur Fitri.

“Tugas pokok dari satgas adalah mensosialisasikan pengelolaan sampah. Sampah organik jangan sampai keluar dari rumah. Warga mengelola sampah mandiri, terutama untuk sampah organik,” tandasnya.

Adapun aksi bersih sampah Kapanewon Mlati akan dilaksanakan pada Jumat 15 November 202, pukul WIB. Target pembersihan nantinya dengan sisir jalan, yang difokuskan pada Lapangan Mlati Utama dan sungai di dekatnya. (Yoko Erwe /Kim Mlati)

Sleman – Pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu proses demokrasi dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah. Penyelenggaraan yang berintegritas dan profesional menjadi harapan seluruh masyarakat. Hal ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, terutama penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses tahapan berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman sebagai lembaga penyelenggara utama di tingkat kabupaten memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilihan yang berintegritas karena tanpa integritas dan profesionalisme dari para penyelenggara akan sulit menciptakan pemilihan yang dipercaya oleh masyarakat.

Upaya tersebut diwujudkan KPU Kabupaten Sleman dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024 bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digelar di Crystal Lotus Hotel Yogyakarta, Selasa (5/11/2024).

Hadir sebagai pemateri, Peneliti Insitute for Democracy and Welfarism, Vici Herawati yang menguraikan perihal penegakan integritas dan profesionalitas penyelenggara adhoc sebagai upaya menjaga suara pemilih.

Integritas menjadi kunci dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara. Penyelenggara pemilu yang berintegritas akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan bebas dari tekanan pihak tertentu. Dengan menjunjung tinggi integritas, penyelenggara mampu menjaga independensinya dari pengaruh politik yang sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilihan.

“Masyarakat perlu yakin bahwa proses yang berlangsung terbebas dari segala bentuk kecurangan dan manipulasi,” tutur Vici.

Demi mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga suara pemilihan, PPK maupun PPS harus memahami regulasi dengan melakukan pemetaan potensi permasalahan, memberikan edukasi dan sosialisasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Selain integritas, profesionalisme juga menjadi landasan penting bagi para penyelenggara. Profesionalisme ditunjukkan dengan melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan keahlian dan tanggung jawab. Sikap ini terlihat pada penerapan teknologi dalam pemilihan, transparansi dalam pelaporan, serta akurasi dalam pendataan dan penghitungan suara demi menjaga kepercayaan publik.

Menurut Vici, potensi pelanggaran dapat terjadi pada persiapan pemungutan suara, saat pemungutan suara, dan dalam penghitungan suara. Kondisi krusial yang acap kali terjadi antara lain ketepatan waktu pembukaan dan penutupan tempat pemungutan suara (TPS), netralitas di lingkungan TPS, logistik tidak sesuai ketentuan (kurang atau tertukar), surat suara rusak atau tidak sah, prosedur pembukaan TPS tidak tepat, serta pemilih yang tidak berhak memberikan suara.

Melalui penyelenggaraan yang transparan dan bertanggung jawab, pemilihan kepala daerah akan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan pemungutan suara ulang dapat diminimalisir. Dengan begitu, proses pemilihan dapat berjalan lancar, terpercaya, dan hasilnya diterima oleh semua pihak. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-78 Kalurahan Madurejo pada 15 Desember mendatang, Pemeritah Kalurahan Madurejo menyelenggarakan lomba Sesorah Bahasa Jawa yang dimulai sejak Minggu, 3 November sampai dengan Selasa, 5 November 2024. Lomba dilaksanakan pada malam hari di Pendapa Ayodya Tulada Kalurahan Madurejo.

Lomba ini diikuti oleh 16 kelompok dari 16 padukuhan di Kabularahan Madurejo. Adapun tema yang diusung ialah ‘Upacara Ngunduh Mantu atau boyong pengantin’, dan ‘Upacara Pasrah-Panampi Paningset atau Upakarti’.

Lurah Madurejo, Sukarja dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan lomba ini, karena lomba tersebut sebagai sarana dalam melestarikan kabudayan Jawa diseluruh lapisan masyarakat.

“Lomba ini sangat mendidik generasi muda, diharapkan di masing-masing padukuhan muncul dan tumbuh warga yang mampu untuk membawakan acara dalam kegiatan bermasyarakat, dan yang pasti juga sangat mendukung Kalurahan Madurejo yang sudah menyandang predikat sebagai desa budaya,” kata Sukarja.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala dukuh dan panitia yang telah mendukung dan berupaya sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. (Harmaji – KIM Prambanan)

Sleman – Puluhan pendaki gunung dari berbagai wilayah di Yogyakarta berkumpul dalam kegiatan malam Keakraban (Makrab) yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Komunitas Pendaki Indonesia Koordinator Wilayah Jogja Istimewa (PIJOGIS), di Wanadesa Dusun Kaliabu Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Selasa (5/11/2024).

Kegiatan yang mengusung tema ‘Merajut Kebersamaan, Menaklukkan Ketinggian’ ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan solidaritas antar anggota komunitas pendaki.

Malam Keakraban ini diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia, Viki Ridwan yang menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta dan dukungan dari warga Dusun Kaliabu. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi (sharing) pengalaman pendakian, dan strategi menjaga keselamatan serta kelestarian alam dari para pendaki senior.

Menurut Ketua Panitia Makrab Pendaki Indonesia Korwil Jogja, Viki Ridwan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota yang selama ini aktif dalam kegiatan pendakian sekaligus wadah untuk saling berbagi pengalaman.

“Kebersamaan dan kekompakan yang kita rasakan merupakan bukti nyata bahwa kita adalah satu keluarga besar yang saling mendukung, saling menjaga, dan saling menghargai,” tutur Ridwan.

Ia pun berharap kebersamaan yang tercipta menjadi pondasi yang kuat bagi komunitas untuk terus menjelajahi keindahan alam Indonesia sambil menjaga kelestariannya.

Kehadiran warga menambah keakraban antara komunitas pendaki dan masyarakat sekitar sehingga menciptakan ikatan baru yang harmonis dan saling mendukung. Salah satu warga sekaligus pengurus Wanadesa Dusun Kaliabu, Paryoto mengungkapkan kegembiraannya atas terlaksananya acara ini.

“Kami tidak hanya menjadi lebih dekat sebagai komunitas, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga mengenai pentingnya kebersamaan dan persahabatan di alam terbuka,” ujar Paryoto.

Selain itu, pengurus Wanadesa ingin menanamkan kesadaran kepada para pendaki tentang pentingnya menjaga alam saat mendaki sebagai tanggung jawab menjaga lingkungan.

Pihaknya juga membuka peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih luas, baik antar komunitas pendaki maupun dengan pihak terkait lainnya seperti lembaga konservasi, pemangku kebijakan, maupun organisasi pecinta alam.

Di akhir kegiatan, Paryoto berharap agar kebersamaan ini terus terjaga dan Pendaki Indonesia Kordinator Wilayah Jogja Istimewa dapat semakin berkembang dalam menjaga alam dan menginspirasi masyarakat.

“Semoga pengalaman dan momen indah yang kita lewati bersama di Wanadesa ini bisa terus kita kenang dan menjadi penyemangat dalam setiap langkah kita ke depan,” tutupnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sleman – Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Sleman bersama sejumlah sektor terkait melakukan peninjauan ke lokasi permasalahan sampah di kawasan kumuh Sanggrahan, Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok, Senin (4/11/2024).

Peninjauan kali ini dikuti oleh Dinas PMK, DLH, Dinas PUPKP, dan Setda Kabupaten Sleman, dengan menggandeng Ketua Forum PKP, penggiat TPS3R Resep, JPSM Sehati dan Forum Komunitas Sungai Kabupaten Sleman.

Perwakilan Dinas PUPKP sekaligus sekretaris Forum PKP Kabupaten Sleman, Agung Yuntoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa di Kawasan kumuh Sanggrahan terjadi penumpukan sampah, baik itu di lingkungan rumah warga, tanah TKD, maupun di bantaran Sungai.  

“Sampah berasal dari kegiatan warga yang berprofesi sebagai pengepul sampah,” kata Agung.

“Untuk itu dengan tinjauan ke lokasi ini diharapkan dari pemangku kepentingan ada solusi terhadap masalah sosial tersebut,” sambungnya.

Perwakilan DPUPKP Sleman, Udji Bawono pun menambahkan bahwa masalah penumpukan sampah dari jasa pengepul tersebut harus dicarikan jalan keluar yang tepat. Mengingat jasa pengepul sampah itu juga upaya untuk memenuhi hajat hidup. Sementara, khusus untuk pembuangan sampah di TKD perlu diperiksa apakah sudah memiliki izin atau tidak. Kemudian pembuangan sampah yang memiliki izin pun harus dikaji kembali.

Selanjutnya, Tim Pokja PKP didampingi pemangku wilayah setempat, Dukuh Sanggrahan, dan Pamong Kalurahan Condongcatur, meninjau tiga titik lokasi timbunan sampah. Kondisi sampah yang menumpuk di ketiga lokasi tersebut nampak memprihatinkan.  Berbagai jenis sampah dalam trushbag berserakan.

Bahkan di salah satu titik pembuangan sampah tepatnya di depan rumah pengepul, terlihat sampah organik dan anorganik masih tercampur. Sampah itu pun dihinggapi lalat dan mengeluarkan bau menyengat. Kondisi itu menyebabkan wilayah perumahan padat penduduk tersebut menjadi semakin kumuh.

Tim Pokja PKP dan rombongan akhirnya berdiskusi di lokasi dengan menganalisa kondisi yang terpampang di depan mata. Tim mencoba menganalisa sebab timbulnya timbunan sampah, cara penyelesaian, sekaligus solusi jangka panjang penanganannya.

Adapun hasil diskusi itu ialah pengepul yang mempunyai tersebut tidak memiliki waktu dan tenaga yang cukup untuk memilah dan mengangkut sampah residu di TPST, sehingga menggunakan halaman rumah dan lahan kosong TKD untuk menampung sampah. Untuk itu, solusi tercepatnya adalah menimbun sampah dengan tanah sedimen sungai yang akan dinormalisasi.

Sedangkan solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah tersebut adalah mengajukan kepada pemerintah propinsi agar memfasilitasi incenerator yang dikelola oleh lingkungan. Oleh karena itu, perlu disusun kelembagaan pengelolaan sampah di RW 08 Sanggrahan. Sebagai langkah edukasi, Lurah Condongcatur perlu memanggil pelaku untuk berdialog dan tidak mengulang kembali menimbun sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Lebih lanjut, Dinas PUPKP Kabupaten Sleman akan mengupayakan penimbunan sampah di bantaran Sungai Buntung, sekaligus menormalisasikan Sungai tersebut. Sedangkan titik ke-3 yang letaknya di belakang bengkel mobil, akan diselesaikan dengan kerja bakti warga.

Dengan demikian, perlunya menghidupkan kelembagaan pengelola sampah di wilayah Sanggrahan. Pasalnya sampah yang dibuang secara liar itu sebagian besar merupakan sampah yang laku dijual. Selanjutnya, Dinas PUPKP Sleman akan penutupan lokasi pembuangan sampah liar dengan cara memberi pagar.

Kesimpulan tersebut nantinya menjadi rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan sampah di kawasan kumuh Sanggrahan dalam waktu dekat. (Sutarto Agus/KIM Seyegan).