Hipmi Sleman Gelar Rapat Kerja Cabang BPC Hipmi Periode 2024 – 2027

Sleman – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sleman periode  2024 – 2027 mengadakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab), di Hotel Whyndam Jalan Magelang Yogyakarta, Rabu (11/12/2024).

Rakercab tersebut dihadiri oleh sejumlah tamu undangan yaitu Bupati Sleman terpilih, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Pengadilan Negeri, Kodim 0732/Sleman, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor Kota Sleman, BPD HIPMI DIY, KONI Sleman, Pimpinan cabang BPD DIY dan perwakilan OPD Kabupaten Sleman.

Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Sleman periode 2024-2027, Haryo Arief Primanto mengatakan, rakercab digelar satu kali dalam satu periode kepengurusan. Di mana, ada sejumlah agenda pembahasan dalam rakercab kali ini, salah satunya penyampaian program-program kerja bidang dalam organisasi. Rakercab diharapkan menjadi momentum penting untuk berbagi ide, usulan sehingga menghasilkan program baru yang tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“HIPMI memberi ruang produktif bagi usahawan muda, sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Sleman,” tukas Haryo.

Sementara, Ketua BPD HIPMI DIY, Aditya Bima Saputra dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakercab HIPMI Sleman sendiri sudah dilaksanakan lebih dari 10 kali. Untuk itu, diharapkan keberadaan HIPMI semakin mandiri karena mempunya badan usaha sendiri.

“Kami berpesan kepada pengurus untuk tulus dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sleman,” ucap Aditya.

Diakhir sambutannya, Aditya meminta Pemerintah Kabupaten Sleman memfasilitasi Kantor Sekretariat HIPMI Sleman.

Lebih lanjut, acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sleman Gustan Ganda, BPC HIPMI Sleman, Harda Kiswaya, dan segenap tamu undangan.

Pada kesempatan itu, Harda menuturkan “Setelah saya dilantik, pemerintah Kabupaten Sleman berharap bisa berkolaborasi dengan HIPMI Sleman, untuk bersama berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Harda juga mengagumi tagline dari HIPMI yaitu “Persaudaraan-Persahabatan-Pertemanan”, yang bisa merasuk ke hati sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan untuk masyarakat Sleman.

Harda pun berpesan untuk selalu menjaga kualitas dalam meningkatkan etos kerja,

sehingga sinergitas dengan berbagai stakeholder dapat menangkap peluang dan potensi yang dapat dikembangkan secara optimal di Kabupaten Sleman. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa Pimpin Safari Jumat di Masjid Margotunggal Caturtunggal

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman kembali melaksanakan program Safari Jumat dengan tujuan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga situasi kondusif di tengah isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Kali ini, kegiatan dilaksanakan di Masjid Margotunggal, Padukuhan Ngentak, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Jumat (13/12/2024).

Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dan dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas Pemkab Sleman, Panewu Depok beserta unsur Forkompim, serta Lurah Caturtunggal bersama jajaran pamong dan lembaga kalurahan.

Panewu Depok, Wawan Widiantara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap kondisi wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Respon masyarakat sangat positif dalam mendukung kegiatan ini. Kami juga berharap kegiatan masjid dapat melibatkan lebih banyak remaja agar regenerasi pengurus masjid dapat berjalan dengan baik,” ujar Wawan.

Sementara Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menekankan pentingnya kenyamanan fasilitas masjid sebagai pendukung utama kemakmuran masjid.

“Pembangunan fisik masjid harus disesuaikan agar jamaah merasa nyaman, dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini,” ujarnya.

Setelah pelaksanaan salat Jumat berjamaah, Pemkab Sleman menyerahkan bantuan untuk mendukung kegiatan Masjid Margotunggal. Selain itu, dokumen kependudukan juga diberikan kepada warga sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan administrasi masyarakat Sleman.

Masyarakat setempat menyambut program Safari Jumat ini dengan antusias. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keimanan, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga demi menjaga persatuan dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sleman. (Oktaviana/Kim Depok)




Cegah DBD, Pemerintah Caturtunggal Bersama Puskesmas Depok 3 Gelar Pemeriksaan Jentik Nyamuk

Sleman – Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, menjadi lokasi kegiatan pemeriksaan jentik nyamuk yang dilaksanakan pada Jumat (13/12/2024). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan Puskesmas Depok 3, menyusul ditemukannya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah tersebut.

Pemeriksaan dilakukan di 10 RT dengan pusat kegiatan di Balai Padukuhan Nologaten. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Puskesmas Depok 3, Penjabat (PJ) Lurah Caturtunggal, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas setempat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Dukuh se-Caturtunggal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Kader Jumantik, Sub Unit, serta pengurus RT dan RW di Nologaten.

Dukuh Nologaten Sulistyo Eko Narmono dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas perhatian semua pihak.

Sementara itu, PJ Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian mengajak seluruh warga untuk bersinergi dalam memberantas sarang nyamuk.

“Mari bersama-sama kita berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah penyebaran DBD di wilayah Caturtunggal,” ujar Feri.

Sebagai dukungan konkret, Pemerintah Kalurahan Caturtunggal memberikan bantuan berupa alat pemeriksaan jentik nyamuk dan rompi untuk kader jumantik. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sebagai langkah pencegahan DBD.

Pemeriksaan ini juga menjadi momentum bagi warga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan bersama. Dengan adanya sinergi lintas sektor, diharapkan Padukuhan Nologaten bebas dari DBD. (Oktaviana/Kim Depok)




Pemerintah Kalurahan Condongcatur Raih Nilai IKM 86,79 dengan kategori Baik untuk Tahun 2024

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur pada tahun 2024 berhasil meraih Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 86,79% dengan kategori Baik.

Menurut Kaur Tata Laksana Condongcatur, Andree Setiawan, data survei diambil dari 388 responden yang melakukan pelayanan di Kantor Kalurahan Condongcatur dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

“Responden mengisi kuesioner dengan dua model pengisian yaitu melalui manual dengan mengisi formulir yang telah kami sediakan di loket ruang pelayanan umum atau dengan scan barcode yang kita sediakan selanjutnya responden mengisi melalui google form,” ucapnya.

Andree menjelaskan IKM adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui pengisian kuisioner terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Permenpan dan RB Nomor14 Tahun 2017. Adapun nilai IKM ini meliputi sembilan unsur penilaian pelayanan yang harus diukur, di antaranya :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan

2. Kemudahan prosedur pelayanan

3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

5. Kesesuaian produk pelayanan

6. Kompetensi/ kemampuan petugas

7. Perilaku petugas dalam pelayanan

8. Penanganan pengaduan pengguna layanan

9. Kualitas sarana dan prasarana

“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei IKM ini diharapkan sebagai dasar atau bahan kami untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala seperti harapan dan kebutuhan masyarakat, kelemahan dan kekuatan penyelenggaraan layanan publik, mnjaring umpan balik untuk perbaikan layanan, sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan, untuk mengetahui segala kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dan menjadi bahan masukan dalam penetapan kebijakan terkait kualitas layanan publik di Pemerintah Kalurahan Condongcatur,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji mengapresiasi atas capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kalurahan Condongcatur sebesar 86,79% dengan kategori Baik pada tahun 2024.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Condongcatur yang telah memberikan masukan melalui survei ini. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh perangkat kalurahan yang selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Reno.

“Namun demikian, hasil ini juga menjadi evaluasi bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,” tandasnya.

Ditambahkan Reno, pentingnya survei IKM sebagai dasar untuk meningkatkan tata kelola pelayanan publik di Condongcatur “Survei ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai efektivitas pelayanan yang kami berikan. Kami akan menjadikan hasil survei ini sebagai pedoman dalam merancang kebijakan pelayanan yang lebih baik ke depannya, termasuk perbaikan pada aspek yang masih perlu ditingkatkan,” pungkasnya.

Reno pun mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif memberikan umpan balik agar pelayanan publik di Condongcatur semakin optimal.

“Kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang prima,” tutupnya. (Wasana / Kim Depok)




JPSM Sehati Gelar Evaluasi Kerja Tahun 2024, Bahas Program Pengelolaan Sampah

Sleman – Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman melaksanakan pertemuan akhir tahun bertempat di Ruang Pertemuan Kapanewon Gamping, Kamis (12/12/2024). Rapat kali ini mengusung tema evaluasi kerja JPSM Sehati dan pembentukan Bank Sampah Induk JPSM Kabupaten Kabupaten Sleman.

Panewu Kapanewon Gamping, Tamzis Sarwono mengapresiasi pertemuan para pelaku penggiat sampah yang tergabung dalam JPSM Sehati Kabupaten Sleman atas semangatnya mengelola lingkungan terutama sampah. Dengan adanya penutupan TPA Piyungan menjadikan penangan sampah menjadi sulit.

“Karena kita terbiasa terlena akan kemudahan menggunakan TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan sampah,” ujar Tamzis.

Untuk itu, Pemerintah Kapanewon Gamping memberikan prioritas. Salah satunya dengan melakukan studi tiru ke salah satu tempat pengelolaan sampah di Bali.

“Hasil studi tiru akan diaplikasikan di wilayah Gamping disesuaikan dengan kondisi yang ada. Salah satunya pengambilan keputusan siap melangkah untuk mengelola sampah, berani mengambil resiko konsekuensi dari keputusan yang diambil,” ungkapnya.

Lebih lanut, mengacu pada Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 30 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah dari sumbernya, Pemerintah Kapanewon Gamping mendorong setiap kalurahan untuk membuat program dan anggaran dalam upaya pengelolaan sampah.

“Program tersebut meliputi pembentukan kelompok Bank Sampah disetiap padukuhan. Melakukan kegiatan bersih bersih lingkungan minimal empat kali dalam setahun. Memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah juga membantu sarana pengelolaan sampah,” jelas Tamzis.

Sementara, Wakil ketua JPSM Sehati, Sumarsa berpesan agar para pengurus JPSM Sehati menjaga kekompakan dan melakukan semua kegiatan yang telah diprogramkan. Banyak hal yang dilakukan untuk kegiatan tahun 2024, namun ada juga beberapa program yang kurang maksimal dan belum dilaksanakan.

“Salah satunya pembentukan Bank Sampah Induk JPSM Sehati Sleman. Untuk membuka wacana tentang BSI maka Gipsum mengundang Direktur BSI Kota Magelang,” kata Marsana.

Direktur Bank Sampah Induk Kota Magelang, Afton Maulana sebagai pemateri menyampaikan persiapan yang dilakukan untuk mengawali pembentukan BSI dengan panduan mengelola Bank Sampah Induk.

“Kedudukan dan cakupan wilayah kerja BSI berada di tingkat kabupaten atau kota, bermitra dengan Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di seluruh wilayah kerjanya,” ucap Afton.

“Selain itu BSI harus memiliki Standar operasional Proses (SOP) dan peraturan yang jelas transparan. Peraturan meliputi jam pelayanan, jenis sampah yang diterima, jumlah minimum sampah masuk, ketentuan hak kewajiban karyawan. Kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun akademisi akan dapat membantu pengembangan serta keberlanjutan usaha BSI,” sambungnya.  (Kusnadi/KIM Berbah)