Margomulyo Gelar Pembinaan Kalurahan Siaga Bencana

Kalurahan Margomulyo menggelar Pembinaan Kalurahan Siaga Bencana pada Rabu (18/12/2024). Kegiatan dihadiri oleh Panewu Seyegan, Pamong Kalurahan, anggota Kampung Siaga Bencana ( KSB), anggota Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana), Relawan, BPKal, LPMKal dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD)  Kabupaten Sleman sebagai Narasumber.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada anggota KSB, Kaltana dan Relawan yang selama ini telah berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan tanggap bencana. Khusus kepada KSB yang pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Sosial dan telah melaksanakan kegiatan penyaluran Bansos di wilayah Margomulyo serta telah dilakukan Monev tiga bulanan terhadap pelaksanaan kegiatannya.

“Mohon pengarahan dan pembinaan dari Dinas terkait sehingga keberadaan KSB bisa dirasakan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Margomulyo,” harap Eko mengakhiri sambutannya.

Samino, Panewu Seyegan dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Kalurahan Siaga Bencana merupakan kegiatan lintas sektoral dan Margomulyo telah dapat menjaga komitmennya untuk selalu meng-upgrade untuk tugas tugas kerelawanan.

Samino mengingatkan KSB untuk dapat bersinergi dalam kerangka edukasi dan mitigasi bencana kepada masyarakat. Hal ini termasuk tugas relawan untuk mengeliminir resiko bencana dengan memfasilitasi masyarakat untuk merespon dan bertindak sehingga tingkat keparahan dapat diminimalisir.

“Mengurangi dampak dan resiko lebih diutamakan dalam menghadapi bencana dengan penanganan jangka pendek dan jangka panjang,” ungkap Samino diakhir pengarahannya.

St. Haenry Dharma Widjaja, SH, M. PD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman yang bertindak selaku Narasumber, membuka pembinaannya dengan menyampaikan tentang Definisi Desa atau Kalurahan Tangguh Bencana menurut Perka BNPB No. 1 tahun 2012.

“Kata kunci dari definisi tersebut terletak pada kemampuan mandiri Kalurahan dalam menghadapi potensi bencana dan memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan”, jelas Haenry.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Haenry tentang 16 prinsip Kaltana, mulai dari Bencana adalah urusan bersama sampai dengan penyelenggara tanggap bersama oleh lintas sektor.

Adapun strategi pengembangan Kaltana dimulai dari pelibatan masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lokal, keberlanjutan, dukungan Pemerintah, peningkatan pengetahuan dan kesadaran, pengurangan kerentanan dan peningkatan Kapasitas. Khusus untuk pengembangan kapasitas Kaltana dapat dilakukan dengan pelatihan untuk pemerintah Kalurahan, Relawan dan warga masyarakat.

Dibagian akhir, disampaikan oleh Haenry tentang penyelenggaraan Penanggulangan bencana yang meliputi peta dan analisa resiko, peta jalur evakuasi dan tempat pengungsian serta sistem peringatan Dini.

Kegiatan pembinaan ditutup dengan forum tanya jawab dengan peserta. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)




KPU Sleman Berikan Santunan Kepada Ahli Waris Anggota KPPS Condongcatur yang Meninggal Dunia

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman bersama BPJS Ketenagakerjaan Sleman menyerahkan Santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada Ahli Waris Mustaqiem salah satu anggota KPPS 27 Ngringin Condongcatur bertempat di ruang Anglo Citatama Kapanewon Depok. Kegiatan dihadiri Ketua KPU Sleman dan Jajarannya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sleman, Panewu Depok, PPK Depok, PPS Condongcatur, Sekretariat PPS Condongcatur dan Ahli Waris, Kamis (19/12/2024)

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi dalam sambutannya atas nama KPU Kabupaten Sleman turut berbelasungkawa atas berpulangnya Mustaqiem, salah satu anggota KPPS dari TPS 27 Padukuhan Ngringin Kalurahan Condongcatur Depok Sleman

“Sejak Pilkada 2024 ini, KPU bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Baik anggota  PPK, PPS maupun KPPS selama dalam masa ketugasannya KPU mendaftarkan Badan Ad Hoc tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan risiko kecelakaan kerja penyelenggara Pilkada 2024 dan bagian perlindungan risiko kecelakaan kerja dan kematian dalam menjalan tugas penyelenggara Pilkada,” ujarnya

Ditambahkan Baehaqi, Jaminan perlindungan kerja tersebut sesuai Permendagri Nomor 41 tahun 2020 dan PKPU 1 tahun 2023 pasal 19 ayat 1. Jaminan perlindungan kerja ini kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

“KPU selaku pemberi kerja wajib untuk memberikan perlindungan kecelakaan kerja (JKK) dan  jaminan kematian (JKM) terhadap badan adhoc tersebut,” pungkasnya

Sementara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sleman, Novaria Sulistyo menyampaikan Santuan Jaminan Kematian (JKM)  diberikan karena KPU telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan adhoc yang dibentuknya untuk melindungin dan memberi jaminan.

“Jadi semacam tali asih/reward/penghargaan karena anggota KPPS berperan serta dalam mensukseskan hajat pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi Pemilukada, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sebaik baiknya dan santunan JKM ini berkat kerjasama yang baik antara KPU, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaaan,” ucapnya

Panewu Depok, Wawan Widiantoro yang turut menyaksikan penyerahan simbolis Santuan Jaminan Kematian sebesra Rp. 42 juta kepada ahli waris Bp. Mustaqiem mengucapkan terimakasih kepeda KPU dan BPJS Ketenagakerjaan Sleman

” Santunan ini bukan sebagai pengganti tetapi sebagai bentuk perhatian dan penghargaan dari KPU Kabupaten Sleman, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah, saya berharap santunan ini bisa dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik baiknya untuk melanjutkan kehidupan setelah ditinggalkan oleh Almarhum yang Qodarullah dipanggil oleh Allah SWT, kepada ibu. Indah Kusumaningrum selaku ahli waris beserta anaknya untuk sabar dan tetap semangat, bisa membuka usaha kecil kecilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menambah income sehari-hari.” Ucapnya. (Wasana/KIM Depok)




Kapanewon Pakem Gelar Upacara Hari Bela Negara ke 76

Sleman – Kapanewon Pakem kembali menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 dan Hari Ibu ke-96, Kamis, 19 Desember 2024. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah AKP Samiyono, Kapolsek Pakem.

“Hari Bela Negara diperingati sebagai momentum Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dari Serangan Agresi Militer Belanda ke-2 pada tahun 1948. Saat itu Belanda menyerang ibukota Negara Indonesia yaitu Yogyakarta. Maka pada hari itu pemerintah Republik Indonesia membuat Pemerintah Darurat Republik Indonesia, tepat pada tanggal 19 Desember 1948 di Bukittinggi Sumatera Barat oleh mister Syarifuddin Prawiranegara. Maka dengan itu kedaulatan NKRI tetap bisa dipertahankan. Untuk tahun 2024 ini kita mengambil tema ‘Gelorakan Bela Negara Untuk Indonesia Maj, ” ungkap Samiyono.

Dengan momentum ini diharapkan warga Indonesia untuk membeli produk salam negeri sebagai wujud cinta kepada NKRI dan memupuk nasionalisme di masa kekinian.

“Kita harus mendukung produk-produk nasional,  menyuburkan UMKM, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkecil pengangguran di Indonesia. Sehingga produk lokal bisa laku di kancah internasional,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ibu ke 96 pada tanggal 22 Desember 2024.

“Peringatan hari ibu adalah untuk menghormati perjuangan dan peran kaum ibu dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa yang berdaya dan sejahtera” papar Samiyono.

Samiyono juga menyampaikan bahwa peringatan hari ibu tahun 2024 kali ini mengusung tema besar “Perempuan Menyapa, Perempuan berdaya, menuju Indonesia Emas tahun 2045”.

“Tema ini mengajak seluruh kaum perempuan Indonesia terutama para ibu dan calon ibu untuk mengoptimalkan peranannya dalam membangun keluarga. Mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berbudi mulia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Maka perempuan – perempuan Indonesia harus bersinergi, harus bekerjasama untuk itu. Perempuan harus menjadi Motor penggerak pembangunan dan kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan kembali hadiah dari para prestator dari Kanapewon Pakem. Yaitu Victoria Maharani dan Ibnu Solihin juara I lomba pranata adicara se Kabupaten Sleman, Juara III lomba Senam anak, Penghargaan sebagai Nakes Teladan kepada Novita Dwi Kurniasari dari Puskesmas Pakem, Penghargaan Dokter Terbaik atas nama Dr. Yana Putri Susanti. (Asrori Wardan/KIM Pakem)




Peringati HKSN, Kemensos RI Gelar Pelatihan Daur Ulang Sampah Kertas

Sleman – Kementrian Sosial  melalui Panitia Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan pelatihan daur ulang sampah kertas pada hari Rabu 18 Desember 2024 di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman. Kegiatan diperuntukkan bagi pegiat sampah di Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Sleman, Sekolah Adiwiyata beserta para pemulung  sampah Kabupaten Sleman.

Kementrian Sosial selain memberikan program pelatihan daur ulang sampah kertas juga menghibahkan satu paket peralatan  daur ulang kertas diberikan kepada JPSM Sehati Sleman melalui Yayasan Kumala.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan persampahan DLH Sleman Fitasari Ayu Wardani, menyampaikan bahwa pelatihan daur ulang kertas diberikan oleh Abah Dindin Komarudin berserta yayasan Kumala. Pelatihan ditujukan untuk para penggiat sampah JPSM Sehati. Namun harapan terbesarnya diperuntukan bagi  para pemulung yang ada wilayah Kabupaten Sleman.

Harapannya para pemulung bisa mengelola sampah kertas dengan melakukan proses daur ulang  menjadi kertas yang baru. Selanjutnya kertas daur ulang bisa dibuat bisa menjadi produk kerajinan  berbahan kertas daur ulang. Hasil kerajinan bisa berbentuk buku, paperback, tempat tisu, tas ataupun bentuk yang lain.

“Harapannya pemulung bisa bekerjasama dengan penggiat sampah di bank sampah, shodaqoh sampah atau sekolah adiwiyata untuk mengelola sampah kertas dengan melakukan proses daur ulang. Sehingga  bisa menambah pemasukan bagi para pemulung,” pesan Fitasari.

Ketua Paguyuban Pemulung Kabupaten Sleman, Kusnadi menyambut baik kegiatan pelatihan daur ulang sampah  kertas yang diselenggarakan berkaitan dengan peringatan HKSN bertujuan menaikkan taraf kehidupan orang miskin termasuk pemulung. Biasanya para pemulung adalah orang mempunyai keterbatasan baik secara fisik, ekonomi, sosial, pendidikan maupun informasi.

“Program pelatihan seperti ini adalah tepat sasaran bagi para pemulung dalam kondisi keterbatasan,” ujar Kusnadi.

Ia mengatakan, keberlanjutan program pelatihan berupa pendamping baik sarana dan pemasaran produk sebaiknya menjadi prioritas utama untuk pengentasan para pemulung dari keterbatasan.

“Kegiatan pelatihan daur ulang kertas semoga menjadi kebangkitan para pemulung untuk bisa merasakan sebagai  bagian masyarakat merdeka dan bisa memberi sedikit pengabdian pada bumi,” tambah Kusnadi. (Kusnadi/KIM Berbah)




PMI Kabupaten Bandung Kulik Tata Kelola PMI Sleman

Sleman – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Jawa Barat melakukan kunjungan Study Tiru ke PMI Kabupaten Sleman, Kamis 19/12/2024. Delegasi PMI Kabupaten Bandung diterima Pengurus PMI Kabupaten Sleman di Markas PMI.

Wakil Ketua PMI Kabupaten Bandung Yani Suradi menjelaskan, kunjungannya bersama Kepala Markas dan Pengurus bertujuan belajar tentang Tata Kelola Organisasi PMI.

“Tata kelola dimaksud menyangkut Pengelolaan Organisasi Kemarkasan, Unit Donor Darah serta pengelolaan Klinik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, di Kabupaten Bandung unit-unit kegiatan belum terkoordinir menjadi satu. Bahkan terkesan seperti berdiri sendiri. Pada kepengurusan yang baru dilantik bulan Juli 2024 lalu pengurus akan menata lebih baik agar organisasi berjalan lebih baik dan makin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menanggapi maksud dan tujuan kunjungan PMI Kabupaten Bandung itu Ketua PMI Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini menjelaskan, tata kelola organisasi PMI Kabupaten Sleman melalui satu pintu. Masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri. 

“Keberadaan Unit Donor Darah (UDD), Klinik maupun Diklat  merupakan bagian kegiatan PMI secara utuh. Dalam hal ini rencana dan program kerja dan rencana anggaran diusulkan dan ditetapkan melalui musyawarah kerja termasuk Kemarkasan dan bidang-bidang,” jelas Mafilinda.

Melengkapi paparan Mafilinda, Sekretaris PMI Jazim Sumirat umengatakan bahwa dalam kepengurusan PMI ada Forum pertemuan rutin setiap hari Senin yang diikuti oleh pengurus, Kepala UUD, Kepala Klinik  dan Kepala Markas. Dalam forum itu dimanfaatkan untuk laporan dan evaluasi kegiatan mingguan,  perencanaan pelaksanaan program yang telah diputuskan  serta hal lain yang dipandang urgen untuk ditangani.

Terkait informasi yang diminta tamu tentang pelaksanaan Bulan Dana dan Ladamanis, Jazim mengatakan bahwa kontribusi terbesar berasal dari pembayar pajak tahunan kendaraan bermotor melalui Samsat. Pelaksanaan Bulan Dana setiap tahun periodenya beda, yang sudah berjalan bulan berganti agar pembayar pajak kendaraan memiliki kesempatan yang sama, misal 2024 Januari -Juni, tahun 2025 Juli – Desember.

Sementara untuk Ladamanis PMI Kabupaten Sleman merupakan Inovasi yang dirintis oleh Pengurus PMI periode sebelumnya.

“Pada prinsipnya Ladamanis adalah Layanan Darah Sleman Gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat penduduk Sleman bila sedang sakit dan memerlukan transfusi darah. Jumlah tidak dibatasi sesuai kebutuhan dan tanpa memandang status sosial. Biaya pengolahan/produksi darah berasal dari APBD Kabupaten Sleman, pelaksana Buteknis PMI Sleman dan Masyarakat sebagai penyumbang darah. Ini bentuk dukungan Pemerintah Daerah,” jelas Jazim. (Tri Joko S – KIM Kalasan)