Sleman – Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono melakukan kunjungan kerja di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan dalam rangka meninjau penanggulangan TBC di Kabupaten Sleman, Jumat (31/1/2024). Kegiatan yang diisi dengan diskusi ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Sleman, Anton Sujarwa, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Panewu Kalasan, Lurah Tamanmartani, serta para kader TB yang ada di Kalurahan Tamanmartani.

Dalam kunjungannya, Dante Saksono mengatakan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi percepatan penanganan tuberkulosis dan mengetahui secara langsung program penanganan tuberkulosis di Kalurahan Tamanmartani.

“Model-model yang dilakukan di Kalurahan Tamanmartani akan kita ambil kemudian akan kita replikasi sebagai contoh untuk kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga mengatakan tuberkulosis tidak bisa ditangani secara eksklusif atau sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Suksesnya penanganan percepatan tuberkulosis di Kalurahan Tamanmartani tidak lepas dari kolaborasi dan kontribusi dari berbagai macam sektor.

“Seperti Dinas Sosial Sleman yang memberikan jadup (jaminan hidup) sebesar per hari selama dua bulan, pemeriksaan active case finding oleh kader, dan yang membuat saya bangga semua itu dilakukan tidak menunggu tetapi jemput bola,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Anton Sujarwa yang bertindak mewakili Bupati Sleman, pada kesempatan itu membacakan sambutan bupati yang menyatakan bahwa kunjungan Kementerian Kesehatan kali ini merupakan suatu kehormatan dan semakin memotivasi Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penanganan tuberkulosis.

Anton juga mengatakan TBC masih menjadi tantangan kesehatan di Kabupaten Sleman. Estimasi kasus TBC di Sleman tercatat sebanyak kasus yang didapatkan dari pemeriksaan terhadap orang terduga TB.

“Pemkab Sleman memiliki komitmen kuat dalam rangka eliminasi TB di tahun 2030, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam upaya menanggulangi TBC di Kabupaten Sleman,” kutipnya.

“Kami sadari bahwa dibutuhkan upaya edukasi untuk meyakinkan warga melakukan pengobatan. Untuk itu, sejak tahun 2023, Pemkab Sleman telah meluncurkan inovasi SIKAT TB  atau Sleman Sigap Kendali Atasi TB yang menjadikan kalurahan sebagai lokus pengendalian TB untuk mengundang warga sekaligus memfasilitasi tempat penyelenggaraan. Aksi ini melibatkan seluruh sektor, perangkat daerah, hingga mitra swasta untuk berbagi peran dalam upaya pencegahan dan pengendalian tuberculosis,” sambungnya.

Pemkab Sleman berhasil meningkatkan capaian pemeriksaan warga terduga TB di Kabupaten Sleman tahun 2023 dari 112 persen menjadi 116 persen pada tahun 2024.

Selain itu, Pemkab Sleman juga memberikan bantuan bagi warga terdiagnosa TB khususnya dengan kriteria kurang mampu. Bantuan tersebut berupa program Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang diinisiasi oleh Dinas PU dan Baznas Sleman. Kemudian dari aspek sosial ekonomi, Dinas Sosial Sleman juga memfasilitasi bantuan senilai 60 ribu per hari, selama dua bulan pengobatan intensif. Kebijakan ini tertuang dalam Perbup Sleman tentang Jaring Pengaman Sosial Tahun 2023.

Untuk itu, Pemkab Sleman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi menanggulangi TBC secara optimal dan tuntas.

Sleman – Pemerintah Kapanewon Kalasan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2026 di Aula Balai Pemerintahan Desa DIY, Jl. Raya LPMP Tirtomartani, Kalasan, pada Kamis (30/1/2025). Musrenbang kali ini diikuti oleh Ketua DPRD, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Sleman, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Forkompim Kapanewon Kalasan, Lurah Tirtomartani, Tamanmartani, Selomartani dan Purwomartani yang masing-masing beserta BPKal, unsur lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat. Sementara dari pemerintah Kabupaten hadir dan dua anggota.

Panewu Kalasan, Joko Susilo dalam sambutanya mengatakan musrenbang merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan menjadi momen strategis dalam mengkonstruksi tata kelola pembangunan berbasis partisipatif dan peran serta masyarakat.

“Untuk itu, diharapkan semua pemangku kebijakan terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan dengan baik dan tepat. Hal demikian tujuanya untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” ungkap Joko.

Lebih lanjut, Joko meminta agar semua pihak dapat mengeksplor potensi sumber daya yang ada diwilayah Kapanewon Kalasan. Hal itu dimaksudkan agar percepatan pembangunan mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya adalah masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Sleman, Isti Kurniati sebelum pelaksanaan presentasi oleh empat lurah berkesempatan memberikan sambutan arahan. Dalam sambutanya, Isti mengingatkan kembali bahwa musrenbang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Permendagri.

“Diharapkan baik perencanaan maupun pelaksanaan bisa terpadu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Semua sinkron sehingga tepat dan benar,” tandasnya.

Dari paparan perencanaan empat lurah di Kapanewon Kalasan, sesuai materi yang sudah dibagikan kepada peserta. Diperoleh usulan kegiatan non fisik untuk tahun 2026 sebanyak 50 program, 50 sub kegiatan terfokus pada 50 usulan kegiatan. Total usulan anggaran .

Kegiatannya meliputi peningkatan kapasitas pengawasan unit usaha produk hewan, penanganan dampak perubahan iklim, tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan. Kegiatan lain dibidang pemberantasan penyakit hewan menular dan zionis, pendampingan sarana produksi pangan, penanganan sampah pemberdayaan UMKM, PAUD, pembinaan BUM Desa serta masalah penyebab kemiskinan lainya hingga pelatihan public speaking bagi karang taruna serta pembinaan kelembagaan dan Pos Yandu.

“Semua kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan untuk penanganan kesehatan, peningkatan produksi dan ketahanan pangan,” kata Isti.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Y Gustam Ganda memberikan apresiasi dan mendorong agar para lurah dapat mengangkat berbagai sumber anggaran baik dari APBN, APBD Provinsi maupun kabupaten untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

“Pemimpin harus bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Untuk itu lurah perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat berperan dalam penyelesaian masalah, termasuk dengan anggota Dewan,” pinta Gustam.  (Tri Joko S / KIM Kalasan Bersahabat)

Sleman – Panitia Pengisian dan Pengangkatan Pamong Kalurahan Condongcatur Tahun 2025 menggelar sosialisasi di Balai Padukuhan Ngropoh Condongcatur, Kamis (30/1/2025). Hal ini merupakan bagian dari tahapan kegiatan panitia pelaksana pengisian perangkat kalurahan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ketua panitia, Siswantoro menuturkan bahwa kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan sebanyak tiga kali. Di mana, sosialisasi pertama di Padukuhan Ngropoh, sosialisasi kedua akan dilaksanakan Jumat, 31 Januari 2025 di Balai Padukuhan Kayen. Kemudian sosialisasi ketiga pada Sabtu, 1 Februari 2025 di Ruang Wacana Loka Kantor Kalurahan Condongcatur yang akan diikuti oleh 64 perwakilan RT, Dukuh, Kasi, Kaur, Lembaga Kalurahan, Tokoh Masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Condongcatur.

” Di lingkungan Kalurahan Condongcatur ada tiga Lowongan yang kosong yaitu Dukuh Ngropoh, Dukuh Kayen dan Jagabaya,” ujar Siswantoro.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji dalam sambutan mengatakan kekosongan Jabatan Pamong harus segera diisi untuk menunjang kelancaran kinerja pemerintah kalurahan.

“Kami mengajak masyarakat untuk menyiapkan putra putri/ atau kader terbaiknya mendaftarkan sebagai bakal calon Jagabaya, Dukuh Ngropoh dan Dukuh Kayen untuk ikut memajukan condongcatur,” ungkapnya.  

Reno menambahkan, untuk bakal calon bisa berjenis kelamin laki laki maupun perempuan. Hal itu dikarenakan perempuan juga dapat menjadi seorang pemimpin. Contohnya saja, saat ini separuh dari anggota BPKal Condongcatur merupakan Perempuan. Begitu pun dengan beberapa dukuh, kasi kaur dan stafnya.

“Yang penting pekerjaanya bisa selesai dengan baik, bertanggungjawab, responsif, menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah kalurahan dan membawa masyarakat lebih baik,” imbuh Reno.

Panitia pengisian sendiri, lanjut Reno, telah dibentuk berdasarkan SK Lurah Nomor 12/ Adapun susunan panitia terdiri dari unsur BPKal, Pamong Kalurahan, Lembaga Kalurahan dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk pelaksaan ujian seperti sebelumnya bekerja sama dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah terbukti kredibilitasnya dan profesional.

Lebih lanjut, materi sosialisasi disampaikan Wahyu Nurendra yang menjelaskan secara umum tentang dasar hukum, tahapan, persyaratan dan pelaksanaan ujian. Wahyu menyampaikan dasar hukum pengisian pamong masih mengacu pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai bakal calon pamong kalurahan di masing-masing jabatan, khususnya untuk Dukuh Ngropoh dan Dukuh Kayen. Di mana, setiap calon minimal harus memiliki sedikitnya 15 persen dukungan dari penduduk wajib KTP berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan SID Kabupaten Sleman.

“Artinya, 15 persen dari penduduk, bakal Calon Dukuh Ngropoh harus dapat mengumpulkan dukungan foto kopi KTP sebanyak 362 dan Calon Dukuh Kayen sebanyak 428,” terangnya.

Wahyu menambahkan, pelaksanaan ujian di UNY direncanakan pada Kamis 27 Februari 2025. Adapun bentuk ujiannya ialah ujian tertulis (terdiri dari tes potensi akademik, tes kemampuan bidang meliputi pancasila, UUD 1945, sistem pemerintahan RI, bahasa Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, pengetahuan umum dengan lowongan jabatan dan muatan lokal), ujian keterampilan (praktik komputer, praktik berpidato, presentasi dan memimpin rapat), tes psikologi dan tes wawancara, bakal calon yang mempunyai nilai tertinggi ditambah nilai Lokalitas dan nilai pengabdian yang akan jadi, para peserta setelah ujian dapat langsung mengikuti pengumuman hari itu juga di UNY secara Fair, Transparan, Clear and Clean.

Setiap bakal calon juga berkesempatan mendampatkan nilai tambah dari nilai lokalitas dan nilai pengabdian/nilai pengalaman kerja.

“Nilai pengalaman bekerja di lembaga kalurahan seperti LPMKal, PKK, karang taruna, Satlinmas, RT, RW, dan Posyandu,” imbuhnya.

Sesuai Jadwal dan tahapan panitia, pengambilan berkas dan pendaftaran pada tanggal 3 sampai dengan 13 Februari 2025 di Sekretariat Panitia Ruang Perpustakaan Pustakaloka Kalurahan Condongcatur dari Jam WIB sampai dengan WIB. (Wasana / Kim Depok)

Sleman – Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Oerip Soemohardjo hari ini menyelenggarakan kegiatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Buku 2024 dalam forum Musyawarah Kalurahan (MUSKal) yang diselenggarakan pada, Kamis (30/1/2025). Acara ini dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan (PemKal), Kapanewon Ngaglik, Polsek, Koramil, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam laporannya, Direktur BUMKal Oerip Soemohardjo, Cahyo Binarto menyampaikan bahwa unit usaha yang dikelola BUMKal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Saat ini, BUMKal mengelola beberapa unit usaha, antara lain Halo Bumdes Niaga, Halo Bumdes Home Care, Halo Bumdes Wisata, Kantin BOS, Mini Bank, dan jasa fotokopi.

“Pada tahun ini BUMKal juga berencana meluncurkan unit usaha baru, yakni Halo Bumdes Farm. Usaha ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal,” kata Cahyo.

Berkat kinerja yang solid dan pertumbuhan usaha yang konsisten, LPJ Tahun Buku 2024 diterima secara aklamasi oleh peserta MUSKal, sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho yang juga menjadi Penasehat BUMKal Oerip Soemohardjo menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat turut memiliki rasa “ngandharbeni” terhadap BUMKal.

“Dengan kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, BUMKal dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi warga Sardonoharjo tetapi juga masyarakat di luar wilayah tersebut,” ujar Harjuno.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Kapanewon Ngaglik, Panewu Anom Bambang, juga memberikan apresiasi atas kinerja BUMKal dan berharap agar inovasi serta pengembangan usaha yang dilakukan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian BUMKal Oerip Soemohardjo (BOS) pada tahun 2024 yaitu terbangunnya brand image sebagai berikut: 1) Usaha tahun pertama langsung untung dan mampu setor PAKal; 2) Tahun kedua langsung menjadi BUMDes berperingkat maju (Pemeringkatan dari Kemendes & PDT); 3) Dua tahun kurang 3 bulan memiliki tujuh unit usaha; 4) Telah terdaftar pada e-katalog Kemendes sebagai salah satu Bumdes supplier bahan makan Dapur Bergizi Gratis (MBG); 5) Telah terdaftar pada platform P2KTD Kemendes & PDT sebagai Lembaga Penyedia Jasa Pelatihan di bidang Pertanian (Budidaya Melon); 6) Legalitas lengkap seperti Badan Hukum, NIB, dan NPWP; 7) Berlokasi di Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata dan kota pendidikan sehingga studi tiru di BOS dapat ilmu dan pengalaman sekaligus berwisata.

MUSKal ini menjadi momentum penting dalam perjalanan BOS untuk terus berkontribusi dalam penguatan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Andy Ahmad AZ/KIM Ngaglik)

Sleman – Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Kampung Hijau di Indonesia. Melalui sosialisasi yang berkesinambungan harapannya masyarakat memahami serta ikut serta berperan aktif dalam evaluasi program Kampung Hijau.

“Adapun program Kampung Hijau sendiri merupakan program bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekitar sehingga dapat terjaga kelangsungannya,” jelas Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Elizabeth Mustika Dewi, dalam sosialisasi program Kampung Hijau DLH Sleman yang berlangsung di Pendopo H. Muryadi RT 05 RW 25 Pondok Kulon, Kalitirto, Berba, Kamis (30/1/2025).  

Sosialisasi tersebut Kulon dihadiri Elizabeth Mustika Dewi,SH dari DLH Sleman, Panewu Berbah Tri Akhmeriyadi, Kepala Jawatan Kemakmuran Berbah Ringgo Anthoni Surya, Lurah Kalitirto Arihadi, Ulu ulu Kalitirto Cahya Firmansyah, Dukuh Pondok Kulon Riyadi , Ketua RW, RT beserta masyarakat Pondok Kulon.

Pada kesempatan itu, Dewi juga menyampaikan ada lima aspek dalam pelaksanaan program Kampung Hijau, meliputi pengelolaan sampah, pemanfaatan ruang terbuka hijau, peran serta masyarakat, sanitasi dan upaya konservasi perlindungan mata air.

“Kelima aspek tersebut saling terkait tidak bisa dipisahkan dalam program Kampung Hijau,” ungkapnya.

Sementara itu, Panewu Berbah, Tri Akhmeriyadi pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan progam Kampung Hijau.  Ia menegaskan, program Kampung Hijau bukanlah lomba melainkan suatu perbaikan pola hidup dalam upaya pelestarian lingkungan.

“Dalam pelaksanaan program Kampung Hijau sebaiknya dilakukan inovasi, untuk pengembangan kegiatan. Sepanjang tidak keluar dari aspek yang telah ditetapkan,” ujar Akhmeriyadi.

Lebih lanjut, Dukuh Pondok Kulon, Riyadi menyampaikan kesiapan warga untuk mengikuti evaluasi program Kampung Hijau. Karena untuk aspek aspek terkait program sebagian besar sudah merupakan perilaku dan sudah dilaksanakan masyarakat padukuhan Pondok Kulon.  Meski perlu pembenahan untuk bisa berjalan dengan optimal.

“Untuk itu perlu adanya arahan bimbingan dan bantuan dari pelbagai pihak terutama dari DLH Sleman, Pemerintah Kapanewon Berbah juga pemerintah Kalurahan Kalitirto,” ucap Riyadi. (Kusnadi / KIM Berbah)