Sleman – Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Boga Padukuhan Tamanan, Tamanmartani Kapanewon Kalasan, menerima kunjungan kerja Ketua Umun Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pada Rabu (22/1/2025). Rombongan diterima di Kebun Lidah Buaya dengan acara melihat pengelolaan kebun dan penanaman cabe, dilanjutkan dengan sesi dialog Rumah Produksi KWT Sumber Boga.

Turut hadir dan menyambut tamu dari Jakarta itu masing-masing unsur Polsek Kalasan, perwakilan Kalurahan Tamanmartani, KWT Nayan dan Sambilegi Kidul Maguwoharjo, Pengurus dan anggota Sumber Boga dan Ketua KK LKMD setempat.

Ketua KWT Sumber Boga, Nurul Khomariah dalam paparanya mengatakan pada awalnya kaum perempuan di Padukuhan Tamanan belum memiliki aktifitas yang mampu menambah pendapatan keluarga, sementara potensi sumber daya manusia cukup dan didukung adanya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kebun.

Melihat kondisi samacam itu, beberapa pengurus PKK dan Dukuh Tamanan, Hasto Sriwibowo menginisiasi dibentuknya organisasi sebagai wadah dan sarana peningkatan keterampilan dan aktifitas berkebun. Ide itu mendapat dukungan dari ibu-ibu Padukuhan Tamanan, sehingga terbentuklah KWT yang kemudian diberi nama Sumber Boga.

Selanjutnya, hasil kebun lidah buaya dijadikan bahan baku produk olahan dengan varian produk minuman lidah buaya ALOETA, Kripik Aloevera LOENA, Stick Aloevera, Permen Jelly Aloevera dan Sabun Aloevera.

“Dengan dikuatkan Ketua PKK Wahyu Widayati, di Padukuhan Tamanan, secara perorangan Perempuan di daerah tersebut telah berlatih berwirausaha dan produk katagori UMKM berupa Brownies Mini Broweonis, Kripik Talas Talazza, Bolu Kukus Pepaya, Jamu Japitoe dan Telor Asin serta produk olahan basah Pastel, Tayam, Empek-empek, Mata Kebo serta Rolade Daun Singkong,” ungkap Nurul.

Sementara itu, Dukuh Tamanan, Hasto Sri Wibowo menambahkan dari sisi kualitas, produk dari KWT Sumber Boga tergolong cukup baik. Namun dalam hal pemasaran, masih diperlukan dukungan dan bimbingan.

“Syukur-syukur ada semacam bimbingan teknis atau dalam bentuk pelatihan,” imbuhnya.

Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita didampingi Wakil Ketua Umum Endang Sulastri dan Staf Bidang Teknologi Pangan Nor Isnaeni Dwi dalam kunjungan kerjanya mengatakan produk KWT Sumber Boga sudah baik, namun perlu penguatan kapasitas untuk teknik pemasarannya.

“DPP Perempuan Tani mempunyai program pelatihan yang bisa diikuti oleh KWT Sumber Boga. Soal waktu masih akan ditentukan kemudian dengan kemungkinan besar melalui daring. Pelatihan dimaksud dengan jangkauan lebih banyak peserta agar diperoleh hasil yang lebih besar pula,” jelas Dian.

Dian berharapan agar geliat ekonomi nampak dan dipelopori oleh kaum perempuan, secara khusus Perempuan Tani.

“Tetap semangat dan lanjutkan aktifisanya agar peningkatan kesejahteraan nampak dan dapat dirasakan,” pungkasnya. (Tri Joko S – KIM Kalasan Bersahabat)

Sleman – Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Badan Ad Hoc di Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPK Ngaglik menggelar evaluasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024. Evaluasi dilangsungkan di warung Nggilingan Bantuharjo, Sukoharjo, Ngaglik Sleman, Rabu (22/1/ 2025).

Ketua PPK Ngaglik, Dita Hendri Irawan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diperlukan guna mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, sekaligus menganalisa kelebihan dan kekurangan. Di mana, hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan laporan akhir ke KPU Sleman, agar dapat dijadikan batu pijakan bagi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang akan datang.

Dalam laporannya, Dita Hendri menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, aman, lancar dan sukses. Ia menyampaikan bahwa di wilayah Kapanewon Ngaglik dibagi menjadi 154 TPS, dengan jumlah pemilih sebesar .

selanjutnya, angka partisipasi masyarakat di wilayah itu sebesar pemilih atau 70%. Sedangkan hasil pemilihan untuk paslon 01 Kustini Sri Purnomo – Sukamto sebanyak suara atau 31% dan Paslon nomor urut 02 Harda Kiswaya- Danang Maharsa sebanyak suara atau 69%.

“Angka partisipasi masyarakat 70 % dinilai telah meningkat dari pelaksanaan pilkada sebelumnya yang berada di angka 68%. Meskipun demikian perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat agar pelaksanakan pemilu yang akan datang berjalan sukses, lebih banyak pemilih yang menggunakan haknya,” kata Dita Hendri.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penghitungan suara di Kapanewon Ngaglik berjalan dengan lancar, minim kesalahan. Pengisian plano dan form C-Kejadian Khusus terperinci, dan tidak ada yang kekurangan logistik.

Namun terdapat beberapa catatan untuk dijadikan perhatian pada pelaksanaan pilkada mendatang, di antaranya ialah perlu  lebih fokus saat pendataan kode disabilitas dengan berbagai variasi agar saat pemungutan suara ,pemilih dapat dilayani secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya. (Upik Wahyuni KIM Donoharjo Ngaglik)

Sleman – Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ada dalam bentuk Bank Sampah dan Shadakoh Sampah. Bank Sampah dalam pengelolaanya seperti kegiatan dalam perbankan. Nasabah menabung dalam bentuk sampah rumah tangga. Sedangkan Shadakoh Sampah anggota menyumbangkan Sampah secara sukarela kepada pengelola.

Salah satu pengelola Sampah dalam bentuk shadakoh sampah dilakukan oleh warga RT 003 RW 005 Padukuhan Kruwet, Sumberagung, Moyudan, Sleman. Kelompok tersebut sudah berdiri sejak bulan Desember tahun 2016.

Menurut Suharyanto Shadaqoh Sampah merupakan inisiatif warga RT 003 Padukuhan Kruwet sebagai upaya untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. 

“Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu sejumlah anggota yang sekarang berjumlah 48 keluarga mengumpulkan dan memisahkan sampah anorganik berbagai jenis ke rumah sampah. Setelah terkumpul di rumah sampah, kemudian dipilah oleh empat orang petugas. Dari empat orang petugas tersebut diberi insentif sebesar lima proses dari hasil penjualan,” kata Suharyanto saat ditemui Rabu (22/1/2025).

Ia menambahkan, hasil penjualan sampah digunakan kembali untuk berbagai kegiatan masyarakat seperti pembangunan wilayah RT, malam tirakatan pada HUT RI dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Perda Sleman Nomor 06Tahun 2023 bahwa, pengelolaan sampah bertujuan untuk menigkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dari pengumpulan Shadakoh Sampah tersebut, kami kembalikan untuk kegiatan masyarakat, dengan kata lain setiap ada kegiatan, warga tidak lagi dibebani dengan dana atau sumbangan,” tandasnya.

Selain kegiatan sosial masih ada lagi dana beku atau dana yang disediakan untuk kepentingan mendadak, terutama apabila salah satu keluarga dari anggota ada yang meninggal dunia. Dana tersebut tersedia sebesar enam juta rupiah.

“Dana beku tersebut digunakan apabila ada keluarga ada yang meninggal dunia dikeluarkan untuk biaya pemakaman dan kebutuhan rumah. Nanti setelah tujuh harian baru dikembalikan,” jelas Suharyanto.

Sekretaris Shadaqoh Sampah, Basuki Yanti Muslimah menambahkan apabila ada sisa, uang tersebut juga dipinjamkan kepada anggota tanpa memberikan jasa.

“Pinjaman tersebut dikembalikan disaat pertemuan yang diadakan pada tanggal 16 setiap bulannya,” tutur Muslimah.

Untuk menjaga kepercayaan anggota dan sebagai bentuk akuntabilitas, setiap akhir tahun pengurus melaporkan secara tertulis kepada anggota.  (Giek/ KIM Moyudan)

Sleman – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Sleman bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan marbot. Proses penandatanganan berlangsung di Aula lt. 3 Kemenag Sleman, Selasa (21/1/2025).  

“Rencana akan secara bertahap dilakukan updating data dari masjid dan musholla untuk pengajuan alokasi anggaran dari anggaran Kabupaten Sleman untuk Takmir, Imam, Muadzin dan Marbot” tutur Matsuko.

Ia menambahkan, khusus untuk empat pihak yang ditulis di atas akan mendapatkan iuran termurah se-Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka sebagai pemakmur masjid dan musholla. Besaran iuran yang dimaksud ialah sebesar per orang, dan setiap bulan iuran tersebut digunakan untuk mengikuti dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Adapun syarat yang dibutuhkan ialah foto kopi KTP dan SK dari DMI Kabupaten Sleman sehingga langsung efektif sebagai peserta.

Proses pendataan mulai dilakukan DMI Depok Sleman saat acara safari Jum’at dalam rangkaian acara festival SUJUDS di Masjid Hidayatullah Sambilegi Maguwoharjo Depok Sleman pada tanggal 24 Januari 2025 sekaligus penyerahan hadiah bagi para pemenang harian.  

Penandatanganan MoU diikuti oleh DMI se-Kabupaten Sleman dan KUA se-Kabupaten Sleman.  Acara kemudian ditutup pukul WIB oleh Ketua dan Wakil Ketua DMI Kabupaten Sleman, usai sesi tanya jawab. (Arief Hartanto / Kim Turi).

Sleman – Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman mencatat, sebanyak 290 kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak terjadi di Sleman selama periode 1 Desember 2024 sampai dengan 19 Januari 2025.

Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan, Suryawati Purwaningtyas mengatakan berdasarkan data iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional), dari 290 kasus yang dilaporkan sakit tersebut, ada yang dinyatakan sembuh, mati, potong bersyarat, dan menjadi sisa kasus.

“Perkembangan terkini kasus PMK adalah sebagai berikut kasus yang dilaporkan sakit periode 1 Desember 2024 s.d 19 Januari 2025 pukul WIB sebanyak 290 kasus, yang sembuh sebanyak 40 kasus, mati sebanyak 22 kasus, potong bersyarat sebanyak 17 kasus, sisa kasus sampai dengan periode ini sebanyak 211 kasus (sumber isikhnas),” katanya, Selasa (21/1/2025).

Menurut laporan, virus PMK di wilayah Sleman ditemukan pada sapi dan kambing atau domba. Laporan kasus PMK belum ditemukan pada kerbau dan babi. Sedangkan popolasi hewan yang rentan terjangkit virus PMK muncul pada hewan ternak berkuku genap atau belah seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Di mana populasi hewan ternak tersebut di Kabupaten Sleman berjumlah kurang lebih ekor.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya mengendalikan laju penularan virus PMK. Adapun langkah ditempuh di antaranya; Menyelenggarakan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat khususnya peternak terkait bagaimana pencegahan dan pengendalian virus PMK melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan); Puskeswan rutin melakukan disinfeksi, monitoring dan pengobatan bagi ternak yang sakit; Vaksinasi dileucine terhadap hewan ternak yang sehat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 (tahap I), dan pada bulan Juli sampai dengan September 2025 (tahap II); Melakukan pemeriksaan secara ketat kepada hewan ternak yang akan masuk ke Pasar Hewan Ambarketawang. Apabila ditemukan hewan ternak yang mengalami gejala PMK, maka tidak dizinkan masuk pasar; melakukan disinfeksi secara rutin di area pasar hewan setelah pasaran.

Untuk vaksinasi PMK, Suryawati menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman memperoleh bantuan dari Kementerian Pertanian RI (Kementan) sebanyak dosis. Vaksin tersebut akan diapliaksikan pada hewan ternak yang rentan tertular virus PMK, khususnya sapi perah, sapi potong, serta kambing ataupun domba.

“Vaksin diperoleh dari Kementan sebanyak dosis yang akan diaplikasikan pada ternak yang rentan dengan prioritas adalah sapi perah, sapi potong. Apabila dalam satu kandang terdapat kambing atau domba, maka dilakukan vaksinasi juga,” ungkap Suryawati.

“Selain bantuan vaksin dari Kementerian, pemerintah juga mendorong untuk vaksinasi secara mandiri,” imbuhnya.

Suryawati menambahkan, jadwal vaksinasi dibuat oleh masing-masing puskeswan. Ia menegaskan bahwa di Sleman terdapat 14 puskeswan yang setiap harinya akan melakukan vaksinasi dengan menyasar seluruh hewan ternak di 17 kapanewon. 

“Jadwal dibuat oleh masing-masing puskeswan dan misalnya untuk jadwal besok pagi mulai siang atau sore sudah di-share ke grup. Tiap hari mereka vaksinasi. Di Sleman ada 14 puskeswan. Kadang hari ini hanya sebagian puskeswan yang vaksinasi besok pagi sebagian yang lain, tentang target vaksinasi tiap puskeswan menyasar ternak di 17 kapanewon,” tandasnya.

Meski kasus PMK tengah mewabah, perlu dipahami bahwa PMK bukanlah penyakit zoonosis, artinya tidak menular ke manusia. Sehingga yang menjadi fokus pemerintah setempat ialah mencegah penularan virus tersebut ke hewan ternak lainnya. Untuk itu, masyarakat diimbau agar segera melapor ke petugas kesehatan hewan atau puskeswan terdekat, apabila menemukan hewan yang bergejala PMK.