Sleman – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kapanewon Gamping menggelar sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat di Ruang Rapat Wirasuta, Kapanewon Gamping, Kamis (6/2/2024). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota FKDM tentang deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Gamping.

Sosialisasi ini diinisiasi oleh FKDM di bawah koordinasi Jawatan Keamanan Pemerintah Kapanewon Gamping, bekerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Gamping dan Komando Rayon Militer (Koramil) 17/GP. Kegiatan ini dihadiri Panewu Gamping, Tamzis Sarwana, Kepala Jawatan Keamanan Bambang Nurdianto, Kepala Polsek Gamping AKP Bowo Susilo, Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Iptu Suparjana, Batituud Koramil 17/GP Serma Acip Mulyawana, serta berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan pemerintah kalurahan.

Dalam sambutannya, Panewu Gamping Tamzis Sarwana menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram. Ia menyebutkan bahwa kewaspadaan dini harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing.

“Pemetaan kriminalitas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Dengan data ini, aparat keamanan dan pemerintah dapat mengidentifikasi titik rawan dan merancang langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif,” ujar Tamzis.

Kepala Polsek Gamping, AKP Bowo Susilo, menambahkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Ia berharap melalui kewaspadaan dini, masyarakat dapat lebih sigap mengidentifikasi potensi ancaman serta segera melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak berwenang.

“Kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi, anggota FKDM menyampaikan berbagai keluhan terkait maraknya aksi kriminalitas di beberapa titik rawan di Gamping. Menanggapi hal ini, AKP Bowo berjanji akan meningkatkan patroli rutin dan menempatkan personel di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Ia juga mengajak warga untuk aktif berpartisipasi dalam sistem keamanan lingkungan seperti siskamling dan pos ronda.

Selain itu, AKP Bowo mengingatkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran akan kewaspadaan dini. Ia menyoroti pentingnya komunikasi dalam keluarga untuk melindungi anak-anak dan remaja dari ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, judi online, dan paham-paham radikal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya kewaspadaan dini, kepolisian dan Koramil berencana bekerja sama dengan pemerintah kalurahan serta organisasi kemasyarakatan, termasuk FKDM, melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mengadakan penyuluhan terkait pencegahan tindak kriminalitas.

Diharapkan, sinergi antara masyarakat, kepolisian, dan TNI dapat terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Melalui sosialisasi ini, FKDM Gamping berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.

(Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sardonoharjo – Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Randu Alas di Kalurahan Sardonoharjo menjadi solusi dalam menangani permasalahan sampah dengan pendekatan berbasis masyarakat. Melalui sistem pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos, TPS3R ini tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi warga sekitar.

Pengelola TPS3R Randu Alas, Joko Tri Waluyo, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. “Kami terus mengedukasi warga tentang pentingnya memilah sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas bisa didaur ulang atau dijual kembali,” ujarnya, Kamis (6/2/2025),

Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, TPS3R Randu Alas juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sampah yang dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi, baik dari penjualan barang daur ulang maupun pemanfaatan kompos untuk pertanian dan penghijauan.

Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, mengapresiasi peran TPS3R Randu Alas dalam menjaga kebersihan lingkungan. “Kami berharap TPS3R ini bisa menjadi inspirasi bagi pedukuhan lain di Sardonoharjo. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

Dengan meningkatnya partisipasi warga dalam memilah dan mengelola sampah, TPS3R Randu Alas diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan bagi Kalurahan Sardonoharjo dan daerah sekitarnya.

(Eka Sastra Kurniawan – KIM DSN Sardonoharjo)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menerima perwakilan pemilik Apartemen Malioboro City yang menggelar aksi damai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Rabu (5/2/2025). Aksi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti dengan diskusi terbuka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto, beserta jajaran pemerintah daerah.

Dalam pertemuan kali ini, perwakilan pemilik apartemen kembali menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Satuan Rumah Susun (Sarusun) Apartemen Malioboro City yang berlokasi di Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

Menanggapi aspirasi warga, Sekda Kabupaten Sleman menegaskan bahwa Pemkab memahami permasalahan yang terjadi dan telah berupaya mencari solusi melalui berbagai langkah koordinasi. Pemkab Sleman telah melakukan komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah terkait, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Selain itu, Pemkab juga mengajukan permohonan legal opinion ke Kejaksaan Negeri Sleman.

“Dokumen tanggapan tertulis dari masing-masing instansi tersebut akan menjadi dasar koordinasi lebih lanjut antara Pemkab Sleman dan pihak terkait guna mencari solusi terbaik bagi pemilik Apartemen Malioboro City,” ujar Susmiarto.

Ia juga menjelaskan bahwa masih ada dokumen perizinan yang belum terselesaikan, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan SHM Sarusun. Sementara itu, terkait dokumen lingkungan yang menjadi syarat penerbitan SLF, Pemkab akan mempertimbangkan opsi jenis dokumen yang sesuai setelah mendapatkan arahan dari instansi terkait.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman, Haris Martapa, menambahkan bahwa Pemkab akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai tahapan penyelesaian perizinan dapat diterima secara transparan.

“Pertemuan ini akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan pokok permasalahan dan tahapan proses masing-masing,” jelas Haris.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Sleman, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah DIY, akan terus berupaya mencari solusi yang optimal dan adil bagi semua pihak.

“Pada prinsipnya, pemerintah siap memfasilitasi penyelesaian perizinan Apartemen Malioboro City agar tidak berlarut-larut dan dapat membawa keadilan bagi semua pihak,” pungkasnya.

Seyegan – Pemerintah Kapanewon Seyegan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di aula lantai II Kapanewon Seyegan pada Selasa (4/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026. Musrenbang diikuti oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lima lurah di wilayah Seyegan, serta perwakilan dari kalurahan yang terdiri dari ulu-ulu, Ketua Tim Penggerak PKK, BPKal, LPMKal, Bumkalma, dan Ketua KIM Kapanewon Seyegan. Hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Sukamto, S.H., yang bertindak sebagai narasumber.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan oleh Panewu Seyegan, Samino, ., . Dalam paparannya, ia menyampaikan tema pembangunan tahun 2024, yaitu “Menguatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi didukung SDM yang Berkualitas dan Berkelanjutan.”

Samino memaparkan delapan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman, yakni Pengurangan kemiskinan, Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan produktivitas ekonomi, Penguatan infrastruktur untuk pelayanan publik, Peningkatan kualitas kesehatan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan tata kelola pemerintahan, dan Penguatan ideologi Pancasila dan nilai budaya.

Selain itu, ia menyoroti beberapa permasalahan di Kapanewon Seyegan, seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, tingginya kasus stunting, kurangnya fasilitas infrastruktur umum, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan peran lembaga kemasyarakatan.

Dalam Musrenbang tersebut, disampaikan pula total usulan anggaran sebesar ,-, dengan rincian PUPM: ,- Non PUPM: ,- BKK murni: ,-dan Dana Keistimewaan: ,-

Setiap usulan tersebut mencakup jenis kegiatan dan OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Sukamto, menekankan bahwa usulan program harus mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya. Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme Musrenbang adalah bagian dari perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terukur. Mengenai infrastruktur, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas jalan di wilayah Seyegan agar lebih baik dan terang.

Dona Saputra Ginting, dari Bappeda Sleman, dalam paparannya menyampaikan visi RPJM 2021–2026, yakni “Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong.” Sementara itu, visi Bupati Sleman adalah “Membangun masyarakat Kabupaten Sleman yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban.”

Dona juga mengungkapkan bahwa target penurunan angka kemiskinan di Sleman pada tahun 2026 adalah 6,77–6,83%. Namun, angka kemiskinan di Seyegan masih cukup tinggi, yakni 11,97%, menjadikannya salah satu dari lima kapanewon prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga menjadi faktor penyumbang angka kemiskinan.

Dalam pemaparan selanjutnya, Dona menyinggung beberapa isu pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang wilayah yang mencakup kawasan tanaman pangan, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan permukiman. Seyegan juga menjadi salah satu lokasi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan berbasis kapanewon.

“Terkait proyek pembangunan jalan tol, setelah proses pembebasan lahan dan konstruksi yang dimulai pada 2022, diharapkan tol dapat beroperasi pada 2024,” tegas Dona.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan tiga narasumber. Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang oleh perwakilan peserta. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Condongcatur – Pendidikan kesehatan reproduksi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan wanita. Dalam pertemuan Kelompok PKK Padukuhan Gempol yang berlangsung di Gedung Sarpras Padukuhan Gempol, Puskesmas Depok II memberikan penyuluhan mengenai kanker leher rahim (serviks) dan kanker payudara, Rabu (5/2/2025).

Ketua Kelompok PKK Padukuhan Gempol, Tri Suhartati, menjelaskan bahwa pemilihan topik ini didasari oleh tingginya angka kematian akibat kanker payudara dan kanker serviks. “Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kita perlu mengenali penyakit ini sedini mungkin agar dapat melakukan pencegahan,” ujarnya.

Bidan Dwinita dari Puskesmas Depok II menjelaskan bahwa deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) yang dilakukan secara mandiri untuk mendeteksi perubahan pada payudara. Selain itu ada juga Pemeriksaan Klinis (SADARNIS) yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan payudara.

Adapun tanda dan gejala kanker payudara meliputi munculnya benjolan pada payudara, perubahan bentuk atau ukuran payudara, keluarnya cairan dari putting, dan perubahan warna atau tekstur kulit payudara.

Bidan Dwinita menekankan bahwa kanker payudara dapat dicegah dengan tiga langkah utama, yaitu
pemeriksaan payudara secara rutin, menerapkan gaya hidup sehat, dan menghindari faktor risiko

Selain kanker payudara, Bidan Dwinita juga menyoroti bahaya Human Papillomavirus (HPV), yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Infeksi HPV juga berisiko menyebabkan kanker vulva, vagina, anus, dan kutil kelamin.

Gejala infeksi HPV yang umum ditemukan antara lain tanpa gejala di mana ebagian besar penderita tidak menyadari telah terinfeksi. Gejalan umum yaitu munculnya kutil kelamin yaitu benjolan kecil atau lepuh di area genital. Selain itu terjadi perubahan sel pada serviks yang dapat terdeteksi melalui pemeriksaan pap smear.

Bidan Dwinita menjelaskan bahwa deteksi dini HPV dapat dilakukan dengan pemeriksaan Pap Smear, tes HPV, dan Pemeriksaan visual

Sementara itu, upaya pencegahan HPV mencakup Vaksinasi HPV, penggunaan kondom saat berhubungan seksual, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat

Ari Susanti, Dukuh Gempol, menegaskan bahwa deteksi dini dan pencegahan yang tepat dapat mengurangi risiko HPV dan mencegah kanker serviks sejak dini. Ia berharap penyuluhan ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat agar semakin banyak wanita yang memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. (Tri Suhartati – KIM Depok)