Sleman – Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, program Kampus 2000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) resmi diperkenalkan dalam acara sosialisasi Kampus 2000 HPK dan Pendataan Ibu Hamil yang berlangsung di Aula Puskesmas Depok II, Jumat (21/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil dan keluarga mengenai pentingnya 2000 HPK, yakni periode krusial sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Acara dipandu oleh Promosi Kesehatan (Promkes) Puskesmas Depok II, Pramidya Ujiana, dan dihadiri oleh para kader kesehatan dari wilayah Kalurahan Condongcatur. Dalam paparannya, Pramidya menekankan bahwa 2000 HPK merupakan periode emas bagi tumbuh kembang anak.

“Pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan yang optimal selama masa ini akan berdampak besar terhadap masa depan anak,” ujarnya.

Program Kampus 2000 HPK Gagah Stunting sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Di mana, Kampus 2000 HPK juga mengusung program Gagah Stunting (Gerakan Ayah Siaga dan Ibu Hebat Cegah Stunting). Program ini menekankan pentingnya peran seluruh keluarga dalam mencegah terjadinya stunting.

“Untuk itu, kader Kampus 2000 HPK dan Gagah Stunting menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program ini. Kader kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan Kampus 2000 HPK dan Gagah Stunting. Peran kader kesehatan yaitu pendataan ibu hamil dan memastikan di wilayah Condongcatur dan meminta nomor HP. Teknis selanjutnya akan dihubungi oleh pengampu kegiatan tersebut melalui What’s App,” terang Pramidya.

Salah satu kader kesehatan yang turut serta dalam kegiatan ini, Meifi Endah menyatakan bahwa program tersebut akan dimulai dipertengahan bulan Maret mendatang.

“Peran kita yakni pendataan ibu hamil dan memastikan keberadaan tinggal di wilayah. Program Kampus 2000 HPK Gagah Stunting akan star di pertengahan bulan Maret 2025 mendatang,” tuturnya.

Dengan adanya program Kampus 2000 HPK dan inisiatif Gagah Stunting, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak di wilayah Depok semakin meningkat, sehingga dapat membantu menekan risiko stunting dan komplikasi kehamilan. Program ini akan terus berlanjut dengan berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan bagi ibu hamil dan keluarga. (Tri Suhartati / KIM Depok)

Sleman – Usai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2025-2030, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa kembali ke Sleman pada Jumat (21/2/2025). Kedatangan mereka disambut meriah oleh ratusan masyarakat yang telah menunggu di sepanjang Jalan Parasamya hingga Kantor Sekretariat Daerah Sleman.

Dalam sambutannya, Bupati Harda mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan membawa Kabupaten Sleman ke arah yang lebih baik.

“Amanah ini sangat besar, dan saya siap bertanggung jawab untuk memastikan Sleman menjadi lebih maju,” ujar Harda.

Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Harda menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam berbagai layanan, khususnya perizinan, guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Dalam satu bulan pertama, SOP layanan harus sudah selesai agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik tanpa kendala,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Danang Maharsa meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Ia berharap kepemimpinannya bersama Harda dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sleman.

“Kami mohon doa restu, agar dapat memimpin dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Harda juga menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti pelatihan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang selama delapan hari ke depan. Selama masa pelatihan, urusan pemerintahan akan ditangani oleh Wakil Bupati Danang Maharsa.

“Saya dan Mas Danang memiliki visi yang sama, yaitu membawa Sleman ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Sleman – Dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat kalurahan dalam pengelolaan data dan informasi demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kalurahan Banyuraden menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Desa (SID). Kegiatan yang berlangsung di Area Taman Sendang Bandung, Sumberagung, Kamis (20/2/2025) tersebut diikuti oleh pamong, operator SID, dan beberapa perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan data kalurahan.

Acara dibuka secara resmi oleh Lurah Banyuraden, Sudarisman yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam administrasi desa. Ia menyampaikan bahwa platform ini akan membantu desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih akurat berbasis data.

“Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan transparan,” tuturnya.

Sudarisman berharap agar perangkat Kalurahan Banyuraden dan operator Sistem Informasi Desa dapat menguasai sistem ini dengan baik, sehingga pengelolaan data kalurahan bisa lebih akurat, terstruktur, dan mudah diakses. Dengan pemanfaatan sistem yang optimal, diharapkan pelayanan administrasinya menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas PMK Kabupaten Sleman, Y. Purnama Kristiawan mengatakan bahwa data dan informasi mengenai desa atau kalurahan yang akurat dan terbarukan merupakan aspek yang sangat penting dalam perencanaan dan pengukuran capaian kinerja pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Menurutnya, desa atau kalurahan berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Adapun materi dalam bimtek ini meliputi pengelolaan data kependudukan, pelayanan administrasi, serta pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi dan manfaat sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan desa atau kalurahan.

Selama pelatihan, peserta juga melakukan praktik langsung menggunakan platform SID. Mereka diajarkan bagaimana cara memasukkan data, memperbarui informasi, serta membuat laporan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sesi praktik ini menjadi bagian penting agar peserta tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam tugas sehari-hari.

Selain pelatihan teknis, bimtek ini juga menjadi ajang diskusi antara peserta dan narasumber. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi di lapangan turut dibahas, seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pemahaman teknologi, dan perlunya pembaruan data secara berkala. Solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan ini juga dibahas agar penerapan SID di Banyuraden bisa lebih optimal.

Setelah sesi pelatihan selesai, peserta diajak untuk menikmati keindahan alam Sendang Bandung disertai dengan permainan kelompok guna meningkatkan kekompakan dan kerja sama tim dalam membangun kebersamaan di antara perangkat desa dan operator SID.

“Melalui berbagai permainan dan tantangan tim, peserta belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan lebih baik, serta meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan tugas bersama,” terang Hendy Indra Utama selaku carik yang mendampingi Lurah Banyuraden.

Hendy pun berharap adanya bimtek ini, implementasi Sistem Informasi Desa di Banyuraden bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem ini agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Partisipasi aktif dari seluruh perangkat desa dan warga sangat dibutuhkan agar sistem ini benar-benar menjadi alat yang mendukung kemajuan wilayahnya.

“Digitalisasi bukan hanya kebutuhan, tetapi juga langkah strategis menuju kalurahan yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Madurejo, Prambanan melaksanakan musyawarah kalurahan membahas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2025, dengan tajuk Muskal Penanggulangan Kemiskinan, Kamis (20/2/2025), di Pendopo Ayodya Kalurahan setempat.

Muskal yang berlangsung usai Apel rutin Kamis Pon itu diikuti semua dukuh, unsur LPMKal, anggota BPKal, PKK, dan perwakilan seluruh lembaga kalurahan. Kegiatan ini pun dihadiri oleh pendamping PKH, pendamping Kalurahan Budaya, serta Tim Monitoring dan Evaluasi Kalurahan Budaya Kundha Kabudayan Provinsi DIY, Joko Saptono.

Carik Madurejo, Hartoto Wahyudi yang sekaligus sebagai pengurus Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kalurahan menuturkan, data kemiskinan yang dibahas dalam muskal adalah DTKS tahun 2025 yang merupakan hasil pemutakhiran dan musyawarah tahun 2025.

“Pemutakhiran berlangsung setiap tahu secara berjenjang,” kata Hartoto.

Pemutakhiran dan musyawarah dimulai dari tingkat padukuhan dengan melibatkan lembaga dan TPK padukuhan. Proses pemutakhiran juga dilakukan verifikasi data yang ada disesuaikan kondisi lapangan. Hal itu untuk meminimalisir kesalan data, sekaligus mengantisipasi keteledoran.

“Mestinya masuk malah tidak masuk, sebaliknya yang mestinya tidak masuk malah terdaftar,” kata Hartoto.

Lebih lanjut Hartoto menjelaskan, setelah data disepakati untuk diterima dalam muskal, ketugasan TPK padukuhan tetap berjalan dan melakukan pembaharuan. Hasilnya kemudian dikirim ke kalurahan sebagai bahan musyawarah data tahun 2026 mendatang.

Sementara itu Lurah Madurejo, Sumadi dalam sambutanya memberikan apresiasi kepada berbagai lembaga, termasuk TPK padukuhan dan kalurahan yang membantu kegiatan penanggulangan kemiskinan. Harapannya, partisipasi tersebut akan terus berjalan lancar.

“Pemerintah Kalurahan melalui APBKal telah memfasilitasi kegiatan TPK padukuhan sejak tahun 2017 dan berusaha meneruskan. Saya bersyukur dalam musyawarah ini peserta berhasil sepakat menerima DTKS tahun 2025,” jelas Hartoto.

Ketua BPKal Madurejo, Teguh Budiyono sebelum menyepaki data dalam paparanya menyampaikan KK miskin di wilayah Madurejo sebesar 499 dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 1446 jiwa. Sedangkan jumlah KK rentan miskin 1615 dan jiwa rentan miskin 4096. Dengan demikan, prosentase kemiskinan di wilayah tersebut sebesar 9,74 %. (Tri Joko S – KIM Kalasan)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman mengadakan kegiatan sosialisasi kegiatan evaluasi program Kampung Iklim (PROKLIM) untuk warga Padukuhan Krasaan yang akan mengikuti evaluasi PROKLIM tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Mariyem Krasaan RT 06 RW 19 Jogotirto, Berbah, Kamis (20/2/2025).

PROKLIM merupakan kegiatan warga dalam upaya mengurangi risiko adanya perubahan iklim yang terjadi. Kegiatan itu berupa adaptasi dan mitigasi. Di mana, adaptasi adalah kemampuan masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang terjadi. Sedangkan mitigasi merupakan perilaku kegiatan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko akibat perbuhan iklim yang terjadi.

 Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sleman, Eni Yuliani di hadapan warga Krasaan saat sosialisasi PROKLIM. Lebih lanjut Eni menyampaikan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini berupa kemarau berkepanjangan, pola hujan yang berubah ubah, naiknya suhu udara, banjir, angin puting beliung dan bencana alam yang lain, termasuk munculnya berbagai penyakit baru. Perubahan iklim tersebut dipengaruhi oleh berbagi perilaku manusia yang tidak disadari menyumbang perubahan iklim.

“Kegiatan industri, transportasi, pemakaian pupuk dan pestisida berlebihan pada pertanian, kotoran ternak yang tidak terkelola, sistem pengelolaan sampah yang tidak maksimal itu semua bisa mempengaruhi perubahan iklim,” jelas Eni.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan PROKLIM. Adapun rangkaian kegiatan PROKLIM yang dilakukan adalah mitigasi pengurangan dampak perubahan iklim, di antara penghijauan, konservasi mata air, penangan air hujan serta pengelolaan sampah yang baik.

“Mitigasi perubahan iklim menjadi penting untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi, dan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan menjaga hak yang utama,” tegas Eni.

Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Sleman, Dewi Setyowati menyampaikan bahwa perubahan iklim yang di dunia menjadi problem bersama. Indonesia juga berperan aktif dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Kementrian Lingkungan Hidup melalui PROKLIM berusaha untuk ikut serta mengurangi perubahan iklim yang terjadi di dunia.

 PROKLIM merupakan program nasional yang memberikan pengakuan kepada masyarakat yang telah melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga mampu mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

“Evaluasi PROKLIM adalah merupakan perilaku masyarakat dalam upaya pengurangan resiko akibat perubahan iklim,” ucap Dewi.

Evaluasi PROKLIM tahun ini diikuti 10 kapanewon, dan akan dilaksanakan di antara bulan Mei sampai dengan Juni 2025. Target pemerintah membentuk 20 ribu kampung PROKLIM, namun hingga saat ini baru terbentuk 11 ribu kampung PROKLIM. Pelaksana kampung PROKLIM menjadi penting karena perkiraan seratus tahun yang datang, akan ada 75 persen makluk hidup terdampak akibat perubahan iklim dunia.

“Salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana adalah pelaksanaan PROKLIM di masyarakat secara masif dan terintegrasi,” tambahnya.

Menurut Dewi, pelaksanaan evaluasi PROKLIM berjenjang dari lingkup RW di bawah kalurahan sampai nasional, juga sampai tahapan PROKLIM Lestari.

“Proklim Lestari merupakan penghargaan tingkat nasional untuk kelompok PROKLIM yang bisa membina 10 kampung PROKLIM yang lain. Untuk DIY belum ada, Sleman mau berencana mengajukan Sangurejo untuk maju evaluasi PROKLIM Lestari,” pungkas Dewi.

Sementara, Panewu Berbah Tri Akhmeriyadi menyampaikan bahwa evaluasi PROKLIM bukan tujuan utama tetapi bagaimana proses pemilahan sampah itu sendiri, sebagai salah satu bentuk mitigasi pengelolaannya.

“Kalaupun nanti mendapatkan reward itu adalah bonus yang penting adalah perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan pengelolaan sampah yang paling utama adalah pemilihan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Sampah selesai dari sumbernya,” ucap Tri.

Menurut Tri kegiatan evaluasi PROKLIM seharusnya tidak dijadikan beban oleh masyarakat. Sebaliknya, program tersebut mestinya menjadi  pemicu untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan agar menjadi lebih baik.

“Tetap semangat untuk menjaga lingkungan. Jangan lupa mengurangi penggunaan sampah plastik,” pesan Tri. (Kusnadi / KIM Berbah)