Sleman – Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menemani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti melakukan kunjungan ke SMP Negeri 1 Turi dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional (HBII) Tahun 2025, Rabu (26/2/2025).

Adapun HBII 2025 mengusung tema “Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Kegiatan ini berlangsung di Balai Bahasa Provinsi DIY dalam selebrasi HBII di SMPN 1 Turi Sleman. Sekolah itu dipilih sebagai tempat acara karena berhasil meraih penghargaan sebagai Sekolah Pelestari Bahasa Jawa yang diadakan oleh BBY tahun 2024 lalu.

Kehadiran Mendiknas beserta rombongan disambut dengan tari Sebulak (tari budidaya salak), senam anak Indonesia Hebat, sarapan sehat (makan burjo) bersama di dalam suasana yang penuh semangat.

Dalam pidatonya, Abdul Mu’ti menyampaikan Trigatra Bangun Bahasa yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

“Trigatra Bangun Bahasa harus selalu diingat oleh siswa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing,” ungkapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti SMPN 1 Turi sebagai pelestari bahasa daerah dan juga penyerahan wayang kulit dari kulit salak. Mendiknas juga menekankan gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat untuk menuju Indonesia dan berperadaban tinggi. (Arief Hartanto / Kim Turi)

Sleman – Bank Sampah (BS) Mriyan Lestari, Padukuhan Mriyan X Kasuran, Kalurahan Margomulyo Seyegan, Selasa (25/2/2025) mendapat bimbingan teknis pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman. BS Mriyan Lestari pada tahun 2025 ini, mendapat sarpras pengelolaan sampah yang berupa kompartemen, komposter, gerobak dan drum sampah yang merupakan kegiatan Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM,) tahun 2024.

Kegiatan yang digelar di rumah Ketua BS Mriyan Lestari di RT 07 tersebut, selain dihadiri oleh DLH Sleman dan Kapanewon Seyegan, juga dihadiri oleh 30 peserta dari unsur pengurus bank sampah, PKK, kader, KWT dan tokoh masyarakat.

Dukuh Kasuran, Suparman dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya kepada DLH Kabupaten Sleman yang telah memfasilitasi kegiatan PUPM pada tahun 2025.

“Bimtek pengelolaan sampah ini bisa menjadi penyemangat bagi pengurus yang sempat vakum pada saat covid kemarin,” jelasnya.

Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Seyegan, Rini Nurhidayati dalam pengarahannya menyampaikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pengelolaan sampah. Di tingkat rumah tangga, masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sementara itu, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan termasuk di badan air dan membakar sampah.

“Bank Sampah menjadi contoh pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat,” jelas Rini.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Yusuf, menyampaikan kondisi pengelolaan sampah di Sleman pasca TPA Piyungan ditutup. Dengan produksi sampah mencapai 700 ton per hari, sedangkan kapasitas dari 2 TPST milik Kabupaten Sleman hanya mampu menampung 300 ton sampah.

“Masih menyisakan sampah yang belum terkelola. Untuk itu peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan membentuk bank sampah (BS), sedekah sampah (SS) atau KSM yang lain untuk mereduksi timbulan sampah,” jelasnya.

Sementara salah satu praktisi sampah, Sutarto Agus yang menjadi narasumber pada bimtek tersebut menyampaikan bahwa komitmen masyarakat yang telah dideklarasikan pada tahun 2022 dalam mendukung SE Bupati Sleman Nomor 030 tahun 2022 tentang pilah sampah dari rumah bisa dikatakan belum berhasil. Pengurangan sampah masih belum signifikan. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih jauh dari yang diharapkan.

“Upaya pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 4 tahun 2015 masih belum dijalankan,” jelas Sutarto.

Dalam presentasinya, Sutarto mengajak kepada peserta untuk melakukan layanan pengelolaan sampah di semua tingkatan, terutama di rumah sudah harus tersedia tempat sampah terpisah dan komposter rumah. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah komitmen untuk pengurangan sampah plastik dan edukasi keluarga.

Sutarto juga mengajak peserta untuk menjalani hidup minim sampah dengan menciptakan kawasan kampung yang mempunyai BS, SS ataupun KSM yang lain.

“Kalau dimungkinkan, di kampung juga mempunyai pengumpulan sampah terpadu sekaligus tempat komposting komunal dan tidak lupa di ruang publik dipasang banner, baliho atau leaflet yang berfungsi untuk edukasi warga,” jelasnya.

Sutarto pun memberikan pembekalan kepada peserta tentang pengelolaan sampah organik dengan memanfaatkan lahan yang relatif masih dipunyai oleh masyarakat. Pengelolaan sampah organik yang paling sederhana dan bisa langsung dipraktekkan yaitu dengan membuat lubang atau rolak, lubang biopori, biopot, losida dan komposter. Dengan prinsip 3 R, peserta bisa memanfaatkan bahan atau limbah yang sudah ada dengan teknologi yang tepat guna. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Merespon keprihatinan masyarakat akan minimnya master of ceremony (MC) kemasyarakatan, Dukuh Tulung, Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, menyelenggarakan pelatihan MC berbahasa Jawa. Pelatihan tahap pertama berlangsung Rabu (26/2/2025) malam, di rumah dukuh setempat, dengan peserta Ketua RW, Ketua RT, pengurus PKK, pengurus pemuda, dengan narasumber salah satu pengurus KIM Kalasan Joko Saptono.

Dukuh Tulung, Hapsari Widyanti menuturkan saat ini di padukuhan yang dipimpinnya minim warga yang mempunyai kemampuan berpidato menggunakan bahasa Jawa/sesorah. Kondisi seperti itu mengakibatkan sulitnya mencari petugas MC dan pambagyaharjo (pemberi sambutan) dalam upacara di kampung, seperti hajatan, pengajian, peresmian, rapat kampung dan upacara pemberangkatan jenazah, apabila ada warga yang meninggal dunia.

Sementara itu Joko Saptono yang diminta memberikan materi pelatihan, memberikan apresiasi terhadap peserta dan masyarakat telah memiliki komitmen dan semangat melestarikan bahasa Jawa. Hal itu merupakan wujud nyata pelestarian bahasa, sastra dan aksara di Tamanmartani sebagai Kalurahan Budaya.

“Untuk bisa sesorah bekal utamanya adalah kemauan dan niat. Selagi masih ada kemauan maka akan muncul keinginan belajar dan berlatih,” ungkap Joko.

Lebih lanjut, Joko menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sesorah, yaitu sebelum, ketika, dan setelah sesorah dilaksanakan.

Selain itu, seorang MC juga harus mempersiapkan materi yang dikuasai, kemudian menyampaikan pesan dengan sistematika runtut dan bahasa sederhana. Hal itu bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman audiens dalam menerima pesan.

“Pesan harus padat dan mudah dipahami audiens dan tidak menyinggung perasaan siapapun. Yang tidak boleh diabaikan juga adalah menciptakan suasana nampak hidup, maka perlu bahasa tubuh,” ujar Joko.

Diakhir paparannya, Joko menegaskan bahwa secara umum sesorah harus dimulai dengan salam pembuka, maksud, isi, ajakan, kesimpulan dan salam penutup.

“Prinsip, barang siapa naik mimbar tanpa persiapan, akan turun tanpa kehormatan”, pungkas Joko. (Tri Joko S – KIM Kalasan)

Sleman – Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman menyelenggarakan gerakan cegah stunting itu penting.  Meski permasalahan stunting di Sleman mengalami penurunan dengan prevalensi 4,41 %, upaya untuk menurunkan dan gerakan cegah stunting terus dilakukan.

“Kurang gizi pada anak berdampak panjang seperti menurunnya kecerdasan, berdampak pada kehidupan selanjutnya.  Sehingga sosialisasi cegah stunting diteruskan dengan berbagai Gerakan,” papar Esti Kurniasih, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sleman saat membuka acara Rabu (26/2/2025) di GOR Surodadi, Padukuhan Surodadi, Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi.

Esti memaparkan gerakan stuting dengan ABCDE, yakni Aktif minum tablet tambah darah (TTD), Bumil (Ibu Hamil) teratur periksa kehamilannya, Cukupi konsumsi protein hewani, Datang ke Posyandu setiap bulan, dan Ekslusif ASI (Air Susu Ibu) 6 bulan.  Esti juga mengingatkan gerakan-gerakan lain yang bertujuan untuk mencegah stunting guna mewujudkan generasi berkualitas.

Gerakan aksi bergizi akan menumbuhkan kebiasaan berolahraga, sarapan, minum tablet tambah darah (TTD) untuk mencegah anemia.  Gerakan bumil sehat, yakni wajib periksa dokter minimal 6 kali serta 2 kali melakukan test USG oleh dokter atau bidan kompeten di Puskesmas. 

“Semua Puskesmas sekarang ini sudah memiliki peralatan untuk USG.  Setiap ibu hamil harus minum TTD minimal 90 kali selama hamil,” ujarnya.  

“Gerakan posyandu aktif, untuk pemantauan pertumbuhan balita periksa bumil dan imunisasi.  Sementara gerakan jambore kader bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kapabilitas para kader,” tegas Esti.

Salah satu panitia dari Puskesmas Pakem, Cahyaningsih menjelaskan sosialisasi cegah stunting tersebut diperuntukkan bagi warga Kapanewon Turi dan Pakem. Di mana, sebanyak 50 pelajar putri, 60 balita, 40 ibu hamil (bumil), 9 kader, dan 70 nutrisionis (ahli gizi) se-Kabupaten Sleman turut hadir dalam kesempatan itu. 

“Berdasarkan data di undangan 247 orang hadir dalam kegiatan ini,” jelas Cahyaningsih.

Dalam kegiatan tersebut para peserta memperoleh kesempatan konsultasi kesehatan, pengukuran tinggi dan penimbangan berat badan, pantauan kesehatan balita dan bumil, paket makanan bergizi, dan souvenir payung. Pesera juga mengikuti talk show bertajuk Cegah Stunting Dengan ABCD, dengan narasumbernya ialah seorang ahli bidang kesehatan dari Dinkes DIY, Norma Bunga Aniri dan Dina Hikmayanti. Kegiatan itupun dipandu oleh moderator seorang ahli gizi dari Puskesmas Godean. (Edy – KIM Moyudan)

Sleman – Dalam rangka menyusun laporan evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024, KPU Kabupaten Sleman menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Sleman, Rabu (26/2/2025). Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan pemilihan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun partisipasi masyarakat. Sehingga, evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan bagi penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.

Diskusi yang dipimpin oleh Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi didampingi Huda Al Amna, Arif Setiawan, dan Noor Aan Muhlishoh melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepolisian Resort Kota Sleman, Komando Distrik Militer 0732 Sleman, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Kepolisian Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komunitas Jaringan Demokrasi Indonesia, Akademisi Universitas Teknologi Yogyakarta, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sleman, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman, Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Sleman, termasuk Liaison Officer Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2.

“Kami mengundang pihak terkait agar dapat menerima perspektif yang beragam dalam menilai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama proses pemilihan serentak 2024,” tutur Baehaqi.

Salah satu poin utama dalam diskusi adalah tingkat partisipasi pemilih. Data awal menunjukkan adanya fluktuasi dalam angka partisipasi dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Oleh karena itu, KPU Sleman perlu melakukan strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan berikutnya, termasuk optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Selain itu, aspek teknis seperti distribusi logistik, kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penerapan teknologi dalam pemilihan juga menjadi fokus evaluasi. Beberapa peserta FGD menyampaikan bahwa meskipun secara umum penyelenggaraan berjalan lancar, masih terdapat tantangan dalam hal distribusi logistik ke TPS serta kendala teknis dalam penggunaan sistem rekapitulasi elektronik.

Dalam diskusi, peserta juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan kualitas data pemilih untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bawaslu Sleman juga memberikan masukan terkait penanganan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.

Beberapa pihak menyampaikan perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas pemilihan khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) guna memastikan proses pemilihan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak tertentu.

Dari hasil kegiatan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pemilihan di Sleman. Rekomendasi tersebut akan dituangkan dalam laporan evaluasi yang nantinya menjadi acuan bagi KPU Sleman dalam menghadapi pemilihan berikutnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPU Sleman dalam mewujudkan pemilihan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkualitas. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan pemilihan mendatang dapat berjalan lebih baik dan semakin memperkuat demokrasi di Kabupaten Sleman. Sebagai langkah lanjutan, KPU Sleman akan menyusun dokumen resmi hasil evaluasi dan menyosialisasikannya kepada publik.

“Hasil dari FGD ini juga akan menjadi referensi bagi perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa depan,” pungkas Baehaqi. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)