Kalasan – Pemerintah Kalurahan Tamanmartani memberikan bantuan Jodang kepada beberapa padukuhan yang menyelenggarakan upacara adat dan tradisi Sadranan dalam rangka peringatan bulan Ruwah atau Ruwahan dalam penanggalan Jawa.

Lurah Tamanmartani, Gandang Harjanata, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kalurahan dalam melestarikan adat dan tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat. Selain itu, bantuan ini juga menjadi respons terhadap keinginan warga yang secara turun-temurun menjaga warisan leluhur melalui tradisi gotong royong.

“Sebagai Kalurahan Budaya, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, dan melindungi adat serta tradisi yang masih hidup di masyarakat. Tradisi Sadranan di Tamanmartani masih berjalan dengan baik, meskipun hari pelaksanaannya berbeda-beda di setiap dusun, tergantung pada kebiasaan yang diwariskan oleh para leluhur. Namun, semuanya tetap berpegang pada penanggalan Jawa. Oleh karena itu, kami merasa wajib untuk mendukungnya,” ujar Gandang, Rabu (5/2/2025).

Kamituwa Tamanmartani, Awan Parades, menjelaskan bahwa untuk Ruwahan tahun ini, Pemerintah Kalurahan Budaya Tamanmartani telah mengalokasikan 16 unit Jodang, dengan nilai per unit sebesar .

Dari jumlah tersebut, alokasi bantuan dibagikan antara lain Padukuhan Randugunting sebanyak 8 unit, Padukuhan Caturharjo sebanyak 2 unit, dan Padukuhan Tegalrejo sebanyak 6 unit.

Selain itu, masih ada 8 unit Jodang yang sedang dalam proses pengadaan dan rencananya akan diberikan kepada Padukuhan Cageran.

Jodang merupakan wadah tradisional yang digunakan untuk membawa berbagai ubo rampe dalam prosesi kenduri. Meskipun umumnya digunakan dalam tradisi Sadranan atau Nyadran, Jodang juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai upacara adat lainnya.

“Jodang ini memang biasa digunakan dalam tradisi Nyadran, tetapi sifatnya fleksibel karena bisa dimanfaatkan dalam berbagai acara masyarakat lainnya yang membutuhkan wadah untuk membawa perlengkapan kenduri,” jelas Awan yang juga menjabat sebagai Ketua Pengelola Kalurahan Budaya.

Tradisi Ruwahan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tamanmartani sejak dahulu kala. Implementasinya beragam di setiap wilayah. Ada yang hanya melakukan Nyekar atau berziarah ke makam leluhur, sementara lainnya menambahkan Tahlilan dan doa bersama di tempat yang telah ditentukan, seperti halaman rumah tokoh masyarakat atau lokasi yang dianggap sakral.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan berkumpul bersama sanak saudara sambil membawa ubo rampe kenduri sebagai bentuk sedekah. Usai Tahlilan dan doa bersama, acara ditutup dengan makan bersama tanpa membedakan status sosial.

Tanggal pelaksanaan Ruwahan juga bervariasi sesuai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa masyarakat melakukannya pada tanggal Selikuran (21 Ruwah), Telulikuran (23 Ruwah), atau Nemlikuran (26 Ruwah), bergantung pada kebiasaan yang telah berjalan sejak zaman leluhur.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah kalurahan, diharapkan tradisi Ruwahan dan Sadranan dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Jawa yang sarat akan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. (Tri Joko S – KIM Kalasan Bersahabat)

Sleman – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Hasto Karyantoro, menunjukkan kepeduliannya terhadap seni dan budaya lokal dengan ikut menabuh gamelan dalam acara yang digelar di Sanggar Cipta Nuraga, Dowangan, Selasa (4/2/2025). Kehadirannya disambut antusias oleh para pegiat seni yang tengah berupaya melestarikan budaya Jawa di tengah gempuran modernisasi.

Acara ini dihadiri oleh Dukuh Dowangan, Handoko Pamungkas, sejumlah seniman, budayawan, serta warga sekitar yang turut menyaksikan pertunjukan gamelan. Sanggar Cipta Nuraga sendiri dikenal sebagai pusat pelestarian seni karawitan dan panembromo di Sleman yang aktif membina generasi muda agar tetap mencintai budaya daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto Karyantoro diajak langsung oleh para seniman untuk mencoba menabuh gamelan di bawah arahan Wibowo Endar Sulastro. Ia memainkan salah satu instrumen gamelan, mengikuti irama yang dibawakan para pengrawit.

Hasto mengaku kagum dengan kekayaan budaya Jawa yang tercermin dalam seni karawitan. Menurutnya, gamelan bukan sekadar alat musik, tetapi juga simbol harmoni, kerja sama, dan filosofi kehidupan yang menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi upaya sanggar ini dalam melestarikan seni tradisional. Ini adalah warisan yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Selain menabuh gamelan, Hasto juga berdiskusi dengan pengelola sanggar mengenai berbagai tantangan dalam mempertahankan seni tradisional. Salah satu kendala utama yang disampaikan adalah minimnya regenerasi pemain gamelan di kalangan anak muda.

Wibowo Endar Sulastro, selaku pengelola Sanggar Cipta Nuraga, berharap pemerintah daerah dapat lebih memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan, fasilitas, serta promosi seni budaya. Menurutnya, perhatian dari pemerintah akan sangat membantu keberlanjutan sanggar dan seni karawitan secara umum.

Keikutsertaan Wakil Ketua DPRD Sleman dalam acara ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk semakin mencintai seni tradisional. Hasto menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar seni karawitan dan sanggar-sanggar serupa mendapatkan perhatian lebih besar.

“Kami akan mendorong kebijakan yang lebih memperhatikan pengembangan seni budaya lokal, baik dalam bentuk pembinaan, penyediaan fasilitas, maupun promosi agar semakin dikenal oleh masyarakat luas,” katanya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak melupakan warisan budaya dan melihat teknologi sebagai alat untuk mempromosikan gamelan ke dunia internasional.

“Justru dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita bisa lebih mudah mempromosikan gamelan dan karawitan ke kancah global,” tambahnya.

Dukungan pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar gamelan tetap lestari dan dapat diwariskan ke generasi mendatang. Dengan perhatian yang lebih besar, seni tradisional dapat terus berkembang dan menjadi kebanggaan budaya Indonesia.

(Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Sardonoharjo –  Siswa kelas 3 SD Al Qairo mengikuti kegiatan Outing Class di Kantor Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, untuk belajar lebih dekat tentang sistem pemerintahan desa, Rabu (5/2/2025). Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa yang didampingi oleh guru pendamping.

Carik Kalurahan Sardonoharjo, Achmad Budi Setiawan, beserta jajaran pamong kalurahan, menyambut baik kunjungan ini. Ia mengapresiasi inisiatif SD Al Qairo yang memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa mengenai tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

“Kami senang bisa berbagi pengetahuan tentang bagaimana pemerintahan desa bekerja. Semoga anak-anak dapat memahami peran penting pemerintah dalam melayani masyarakat,” ujar Achmad Budi Setiawan.

Kegiatan diawali dengan pengenalan struktur pemerintahan kalurahan, mulai dari peran Lurah, Kamituwo, Carik, hingga para dukuh yang bertanggung jawab di wilayah pedukuhan. Para siswa berkesempatan berkeliling kantor untuk melihat langsung ruang kerja perangkat desa, ruang pelayanan administrasi, serta aula tempat musyawarah warga digelar.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, kegiatan ini juga menghadirkan simulasi sidang pemerintahan desa. Dalam simulasi tersebut, siswa berperan sebagai Lurah, perangkat desa, dan warga masyarakat yang berdiskusi mengenai masalah lingkungan. Sesi ini mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

Selain mengenal pemerintahan, para siswa juga mengikuti sesi tanya jawab interaktif dengan perangkat kalurahan. Mereka dengan antusias menanyakan berbagai hal, mulai dari tugas seorang Lurah hingga proses pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Para pamong menjawab dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh anak-anak.

Sebagai bentuk apresiasi, SD Al Qairo menyerahkan cendera mata kepada Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama, yang menjadi kenang-kenangan bagi para siswa atas pengalaman berharga ini.

Salah satu guru pendamping, Lila Wida, berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara rutin.

“Anak-anak bisa belajar langsung dari pengalaman nyata, bukan hanya dari buku pelajaran. Ini penting untuk membentuk karakter mereka sebagai warga negara yang peduli dan memahami peran pemerintah,” ujarnya.

Kegiatan Outing Class ini membuktikan bahwa pembelajaran di luar kelas mampu memberikan pengalaman yang bermakna, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengenalkan anak-anak pada peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. (Eka Sastra Kurniawan – KIM Sardonoharjo)

Ngaglik –  Sebanyak 90 takmir masjid di Kapanewon Ngaglik mengikuti sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, khususnya tenaga keagamaan, Selasa (4/2/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kapanewon Ngaglik dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Acara dibuka oleh Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Ngaglik, Andre Veriangga yang mewakili Panewu Ngaglik. Hadir pula Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, Novaria Sulistyo, didampingi Taufik Seno Nugroho, serta perwakilan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Sleman dan DMI Kapanewon Ngaglik.

Dalam sambutannya, Andre Veriangga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi ini. “Di Ngaglik, berdasarkan data Sistem Informasi Masjid (Simas), terdapat 218 masjid dan musala. Hari ini, baru 90 takmir yang hadir. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan perhatian kepada penggerak sosial keagamaan agar kesejahteraan mereka lebih terjamin,” ujarnya.

Wakil Ketua III DMI Kabupaten Sleman, Suripto, menjelaskan bahwa kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan DMI Kabupaten Sleman merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Program Sleman Melindungi Pekerja Rentan. Program ini mencakup tenaga sosial keagamaan, seperti takmir, imam, muazin, dan marbot masjid.

“DMI dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman sepakat untuk memulai dengan sosialisasi iuran mandiri. Bagi takmir yang belum mampu membayar iuran secara mandiri, akan diajukan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk itu, diperlukan data peserta yang valid, termasuk fotokopi KTP untuk pendataan berbasis NIK,” jelas Suripto.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, Novaria Sulistyo, mengungkapkan rasa antusiasnya atas tingginya partisipasi dalam sosialisasi ini. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga keagamaan.

“Kerja ikhlas saja tidak cukup tanpa jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan bagi takmir, imam, muazin, dan marbot masjid,” ujar Novaria.

Pada tahap awal, peserta dapat mengikuti program secara mandiri dengan membayar iuran per bulan atau per tahun. Iuran ini memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta. Legalitas kepesertaan akan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) dari DMI Ranting Kalurahan atau DMI Cabang Kapanewon.

Sesi berikutnya diisi dengan paparan teknis oleh Taufik Seno Nugroho, yang menjelaskan prosedur pendaftaran, pembayaran iuran, hingga klaim manfaat. Ia menegaskan bahwa calon peserta harus didaftarkan oleh pengurus takmir dengan melampirkan fotokopi KTP serta SK dari DMI Ranting atau DMI Kapanewon sebagai bukti keanggotaan.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait prosedur pendaftaran dan teknis kepesertaan, yang langsung dijawab oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman. (Srp/KIM Ngaglik)

Sleman – Kalurahan Margomulyo menetapkan 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2025 dalam Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Margomulyo pada Senin (3/2/2025) ini merupakan forum validasi, finalisasi, dan penetapan calon KPM.

Muskalsus dihadiri oleh Panewu Seyegan, Lurah dan Pamong Kalurahan Margomulyo, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margomulyo, pendamping desa, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), serta tokoh masyarakat dan agama.

Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi, membuka secara resmi Muskalsus dengan menyampaikan bahwa BLT DD yang bersumber dari Dana Desa bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Penerima bantuan ini harus memenuhi kriteria tertentu, seperti Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), lansia miskin, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan anggota yang mengidap penyakit kronis.

“Proses penetapan melalui Muskalsus serta pengelolaan dana BLT DD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Supriyadi.

Ia menambahkan bahwa alokasi BLT DD diambil dari Dana Desa dengan batas maksimal 15%. Dalam Muskalsus ini, sebanyak 26 KPM ditetapkan sebagai penerima bantuan, sementara 16 KPM lainnya masuk dalam daftar cadangan.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, menegaskan bahwa penyusunan daftar KPM telah melalui tahapan yang sesuai, mulai dari musyawarah tingkat dusun hingga evaluasi tahun 2024. Ia juga menyampaikan bahwa alokasi BLT DD mengalami penurunan dari 10% pada tahun 2024 menjadi 6% pada tahun 2025.

Sementara itu, Panewu Seyegan, Samino, menekankan bahwa seleksi KPM telah dilakukan secara ketat. Dengan terpenuhinya batas maksimal 15% dari Dana Desa untuk BLT, ia berharap Muskalsus dapat berjalan lancar dalam menetapkan KPM yang layak menerima bantuan.

Sekretaris Kalurahan (Carik) Margomulyo, Irvan Susanto, ., memimpin jalannya musyawarah dengan menampilkan daftar calon penerima yang tersebar di 13 padukuhan. Para peserta Muskalsus diminta mencermati daftar tersebut, terutama memastikan apakah calon penerima sudah memenuhi syarat dan tidak menerima bantuan sosial lainnya.

“Penting untuk mencermati apakah calon penerima BLT DD ini juga menerima bantuan sosial lainnya atau tidak,” jelas Irvan.

Setelah melalui pembahasan dan pencermatan bersama, forum Muskalsus akhirnya menyetujui dan mengesahkan 26 KPM sebagai penerima BLT DD tahun 2025, dengan rincian ODDP: 18 KPM, lansia miskin: 3 KPM, penyakit kronis: 3 KPM, dan disabilitas: 2 KPM

Penetapan ini disahkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan Pamong Kalurahan, BPKal, LKK, serta tokoh masyarakat dan agama. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)