Sleman – Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,5%, sedangkan Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 18%. Sementara di Kabupaten Sleman lebih rendah, yaitu 12%.

Adapun data pemantauan status gizi melalui ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) mencatat bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sleman turun menjadi 4,41% dari 4,51% di tahun sebelumnya.

“Meskipun angka ini lebih baik dibandingkan tingkat nasional maupun Provinsi D.I. Yogyakarta, upaya percepatan penurunan stunting tetap harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Wildan Solichin saat acara Workshop Rembuk Stunting Kabupaten Sleman Tahun 2025 di Merapi Ballroom Prima SR Hotel & Convention, Sleman, Selasa (25/3/2025).

Menurut Wildan, penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2024-2045.

“Stunting tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan terpadu,” ujar Wildan.

Hal tersebut mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto. Dirinya menegaskan bahwa workshop ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Sleman.

“Melalui evaluasi capaian program dan penyusunan strategi baru, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sleman dapat terus menurun secara signifikan,” katanya.

Susmiarto juga menyebut pentingnya program prioritas dari Bupati dan Wabup Sleman yaitu Bergas Waras Cerdas, yang mencakup jaminan gizi hari pertama kehidupan serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah, menekankan pentingnya penanganan stunting yang berkesinambungan dan melibatkan semua unsur pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat.

“Rembug Stunting ini menjadi gong awal bagi kita dalam berkontribusi menurunkan angka stunting sesuai peran masing-masing,” ujarnya.

Workshop Rembug Stunting ini diikuti oleh 130 peserta, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan Lokus Stunting, akademisi, organisasi profesi, serta perwakilan pengusaha dan forum kemasyarakatan. Adapun materi yang disampaikan dalam workshop mencakup berbagai aspek intervensi dan strategi penurunan stunting, dengan narasumber dari Ketua DPRD Sleman, Kepala Dinas Kesehatan Sleman, serta Kepala Bidang Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman.

Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh pemangku kepentingan guna menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sleman. Langkah ini sejalan dengan visi Sleman 2025-2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, serta mendukung target nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sleman – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Y. Gustan Ganda, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sleman, Senin (24/3).

Dalam laporannya, Danang menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman mengelola anggaran sebesar Rp 3,4 triliun, yang digunakan untuk mendanai 140 program, 277 kegiatan, dan 811 subkegiatan. Anggaran ini dijalankan oleh 46 perangkat daerah dengan total ASN lebih dari orang.

“APBD Kabupaten Sleman tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3,4 triliun, dengan rincian Pendapatan Daerah Rp 3,2 triliun, Belanja Daerah Rp 3,4 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp 202 miliar,” jelas Danang.

Pada tahun 2024, sejumlah indikator kinerja makro Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan sebesar 1% menjadi 85,71%, menandakan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,80% menjadi 7,46%, menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil.

Selain itu, tingkat pengangguran juga menurun sebesar 7,61% menjadi 4,13%, mencerminkan adanya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman turut mengalami kenaikan sebesar 1,96% menjadi 5,19%, menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih stabil.

Dari sisi pendapatan per kapita, PDRB ADHB per kapita meningkat sebesar 6,61% menjadi Rp 56,9 juta, yang mencerminkan daya beli masyarakat yang lebih baik. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) mengalami penurunan sebesar 1,15% menjadi 0,428%, menandakan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat.

 “Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Kami mengapresiasi setiap kontribusi dalam membangun Kabupaten Sleman yang lebih maju,” ujar Danang.

Ia berharap kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan DPRD terus terjalin erat guna mewujudkan visi Sleman yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban.

Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda, menegaskan bahwa LKPJ harus diserahkan oleh kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dokumen ini menjadi dasar evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“LKPJ ini harus disusun secara lengkap dan transparan agar menjadi bahan evaluasi bagi DPRD. Kami akan menyusun rekomendasi berupa catatan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Gustan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik ke depannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman secara berkelanjutan.

Sleman – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) Gamping menggelar rapat koordinasi untuk membahas upaya pencegahan keracunan makanan dan kecelakaan lalu lintas. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Banyuraden, Gamping, Sleman, pada Senin (24/3), dipimpin oleh Panewu Gamping, Tamzis Sarwana, serta dihadiri unsur Forkopimkap dan perangkat daerah terkait.

Hadir dalam rapat tersebut Kapolsek Gamping, AKP Bowo Susilo, Wakil Komandan Koramil Gamping, Kapten Infanteri Wahyani, serta beberapa anggota DPRD Sleman, di antaranya Herman Budi Pramono, Hj. Ismi Sutarti, dan Fika Chusnul Chotimah. Turut hadir pula kepala Puskesmas Gamping I dan II, Lurah Banyuraden, serta perwakilan organisasi perangkat daerah.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengawasan ketat terhadap makanan yang dikonsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. Panewu Gamping, Tamzis Sarwana, menekankan bahwa peningkatan konsumsi makanan, terutama takjil dan makanan olahan dari pasar tradisional, berpotensi menimbulkan kasus keracunan makanan.

“Petugas akan melakukan inspeksi ke sejumlah pasar tradisional dan pusat jajanan untuk memastikan kebersihan serta keamanan bahan pangan yang dijual,” ungkapnya.

Selain itu, Forkopimkap Gamping juga akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengolah dan menyimpan makanan dengan baik agar terhindar dari kontaminasi bakteri maupun zat berbahaya. Warga diimbau untuk lebih selektif dalam memilih makanan, menghindari makanan kedaluwarsa, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat berjualan.

Dalam aspek keamanan, Kapolsek Gamping, AKP Bowo Susilo, menyoroti potensi meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran. Kepadatan kendaraan di jalur utama Gamping–Yogyakarta serta lonjakan jumlah pemudik dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Sebagai langkah antisipasi, Polsek Gamping akan meningkatkan patroli serta mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan di titik-titik rawan kecelakaan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan relawan lalu lintas guna memastikan kelancaran arus mudik.

“Kami mengimbau pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan beristirahat jika merasa lelah selama perjalanan,” ujar AKP Bowo.

Selain itu, rekayasa lalu lintas, seperti pengalihan jalur dan pembatasan kendaraan berat, akan diterapkan jika terjadi kepadatan berlebih.

Dalam rapat yang dipandu oleh Panewu Anom Gamping, Hery Subagio, Forkopimkap juga membahas penertiban kendaraan yang parkir sembarangan, terutama di sekitar pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Parkir liar kerap menjadi penyebab kemacetan, sehingga pengawasan lebih ketat akan dilakukan dengan bekerja sama dengan juru parkir setempat.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait keselamatan berkendara juga akan ditingkatkan. Sosialisasi mengenai penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, larangan menggunakan ponsel saat berkendara, serta pentingnya pengecekan kondisi kendaraan sebelum perjalanan jauh akan digencarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan spanduk di titik-titik strategis.

Panewu Gamping, Tamzis Sarwana, berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara maksimal dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat selama perayaan Idulfitri.

“Evaluasi akan terus dilakukan guna memastikan efektivitas program, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan bahagia tanpa gangguan kesehatan maupun kecelakaan,” pungkasnya.

Dengan koordinasi yang baik antara aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan potensi keracunan makanan serta kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. (Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memanfaatkan masa reses dengan menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Graha Mangesti Hango, Trihanggo, Gamping, Sleman, pada Minggu (23/3/2025). Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, khususnya di sektor pertanian, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan yang menjadi lingkup kerja Komisi IV DPR RI.

Selain menyerap aspirasi, masa reses juga menjadi momen bagi anggota dewan untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah di daerah serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Hasil dari pertemuan ini akan dibawa ke parlemen untuk diperjuangkan dalam bentuk kebijakan atau anggaran yang lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Panewu Gamping, Tamzis Sarwana, Anggota Komisi B DPRD Sleman, Dara Ayu Suharto, perangkat Kalurahan Trihanggo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan petani, kelompok wanita tani, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya perhatian terhadap isu-isu pertanian dan lingkungan di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Menurutnya, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat harus mencerminkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Dialog terbuka seperti ini menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran,” ujar Siti Hediati.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah kelangkaan pupuk subsidi dan harga yang fluktuatif. Para petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian mereka.

“Saya berjanji akan membawa permasalahan ini ke tingkat nasional agar pemerintah dapat memberikan solusi terbaik bagi para petani,” tegasnya.

Selain itu, isu alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman juga menjadi perhatian dalam diskusi. Warga meminta agar ada regulasi yang lebih ketat untuk menjaga lahan produktif agar tetap dapat dimanfaatkan untuk pertanian dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Hediati juga menyampaikan berbagai program kerja yang sedang diperjuangkan oleh Komisi IV DPR RI, termasuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak kepada rakyat.

Kegiatan serap aspirasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih mendukung sektor pertanian, lingkungan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Melalui komunikasi langsung seperti ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah. (Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pordam (Pelopor Perdamaian) Sleman menggelar sosialisasi bertajuk “Jangan Bullying” di TPA Al-Qodir, Cangkringan, pada Senin (24/3/2025). Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai perdamaian dan kasih sayang sejak dini serta mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menghargai sesama dan mencegah perundungan.

Sosialisasi ini dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Anak-anak diajak berpartisipasi dalam yel-yel penuh semangat yang menyuarakan pesan damai serta mengikuti permainan edukatif bertema kasih sayang kepada teman. Melalui kegiatan ini, mereka belajar pentingnya saling menolong, tidak memukul, tidak mencaci, dan tidak mengejek teman dalam kondisi apa pun.

Ketua Pordam Sleman, Suwanto, menekankan pentingnya membentuk karakter anak sejak dini agar tumbuh menjadi pribadi yang ramah dan penuh empati.

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Sejak kecil, mereka harus dibekali dengan nilai-nilai kebaikan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan pernah membully teman, karena setiap orang berhak dihormati dan diperlakukan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bullying, sekecil apa pun, dapat berdampak besar pada mental dan emosional anak. Oleh karena itu, pendidikan tentang anti-bullying harus dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk TPA dan tempat pendidikan keagamaan.

Sebagai bentuk apresiasi, tim Pordam Sleman membagikan suvenir dan stiker bertema “Hero Anti-Bullying” yang mengajak anak-anak menjadi pelopor kedamaian di lingkungannya. Suvenir ini diharapkan menjadi pengingat untuk selalu bersikap baik dan menjauhi kekerasan.

Acara diakhiri dengan buka puasa bersama yang berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. Anak-anak, pengajar, dan tim Pordam Sleman menikmati momen silaturahmi, memperkuat pesan moral yang telah disampaikan sepanjang kegiatan.

Melalui sosialisasi ini, Pordam Sleman berharap anak-anak di TPA Al-Qodir dan di seluruh wilayah Sleman dapat menjadi agen perdamaian kecil di lingkungan mereka, menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung gerakan Sleman Damai dengan melibatkan generasi muda sebagai pelopor perubahan. (Eka Sastra/KIM DSN Ngaglik)