Sleman – Masjid Nurul Huda, Krapyak menjadi wakil penilaian masjid paripurna dari kegiatan lomba inovasi kalurahan tingkat Kabupaten Sleman pada tahun 2025. Sebagai Masjid yang ditunjuk mewakili Kapanewon Seyegan, diperlukan kiranya persiapan untuk menunjang kemakmuran masjid itu sendiri. Untuk itu, Kemenag Kabupaten Sleman bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) melakukan pembinaan dan evaluasi, pada Rabu (19/3/2025).

Tim pembina didampingi Kepala KUA Kapanewon Seyegan, Kawat Sosial Kapanewon, Lurah, Kamituwo, dan Dukuh Barepan Margoagung melakukan pembinaan secara langsung di serambi masjid Al Huda.

Ketua DMI Kabupaten Sleman, Masuko Haryono melakukan pembinaan terkaitan pembagian kerja dalam mengelola masjid. Masuko menjelaskan dan memberikan indikator per bidang yang harus ada dalam pengelolaan masjid paripurna.

“Idarah meliputi bidang administrasi dan manajemen masjid yakni bidang pembinaan yang sangat diperlukan karena luasnya fungsi masjid,” jelas Masuko.

Ia memberikan contoh seperti ID Masjid, status tanah masjid, profil masjid, SK pengurus, ruang sekretariat, lemari, buku kas, kotak infak dan lain sebagainya. Sementara bidang memakmurkan masjid, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari besar Islam.

Selain itu Masuko memberi contoh jam salat baik digital maupun manual. Kemudian jadwal imam atau muadzin, jadwal kegiatan Ramadhan, buku penerimaan zakat, perpustakaan, SK pengurus perpustakaan, dan lain-lain.

Sedangkan bidang riayah adalah bidang pemeliharaan fisik masjid. Bidang ini berkaitan dengan operasional, Kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, dan keindahan masjid.

Selanjutnya perwakilan Kemenag Sleman, Zaenudin juga memberi pesan kepada ta’mir masjid bahwa kegiatan pemeliharaan masjid baik di dalam maupun di luar ruangan sangatlah diperlukan.

“Tujuan pemeliharaan masjid adalah untuk memuliakan masjid sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan jamaah. Di samping itu, memuliakan masjid merupakan suatu keharusan dan kewajiban,” jelas Zaenudin. (Sutaro Agus / KIM Seyegan)

Sleman – Menjelang arus mudik Lebaran 2025, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, meninjau kesiapan ruas tol Solo–Jogja di segmen Prambanan–Purwomartani, Kamis (20/3). Didampingi oleh PT Jasamarga Jogja-Solo, Harda meninjau jalur dari Exit Tol Tamanmartani hingga perbatasan Jogonalan, Klaten.

Dalam keterangannya seusai peninjauan, Harda menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah memastikan kesiapan ruas tol tersebut dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan selama arus mudik dan balik Idulfitri 2025. Ia berharap, dengan fungsionalnya tol ini, pemudik dapat lebih mudah keluar-masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Dari hasil tinjauan, jalan sudah dapat dilalui kendaraan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan, seperti Sistem Analisis dan Rekam Kejadian dan Peristiwa Jalan Raya (SARKAPJA) serta pagar pembatas jalan tol sebagai fasilitas pengaman,” ungkap Harda.

Harda menambahkan, ruas tol Prambanan–Purwomartani akan dibuka sementara selama masa mudik dan balik Lebaran 2025 untuk memperlancar arus lalu lintas.

Sementara itu, Manajer Humas PT Jasamarga Jogja-Solo, Rachmat Jasiman, menjelaskan bahwa ruas tol sepanjang 6,7 kilometer ini direncanakan mulai dibuka secara fungsional pada 24 Maret 2025. Namun, tol belum bisa beroperasi sepenuhnya, melainkan hanya sampai kilometer 6,48, tepatnya di Exit Tol Tamanmartani.

“Ruas tol ini nantinya hanya akan difungsikan satu lajur, yakni lajur B, dengan mempertimbangkan kepadatan arus mudik. Kami juga akan berkoordinasi dengan kepolisian lalu lintas untuk pengaturan kendaraan,” ujar Rachmat.

Selama masa operasional fungsional, pengguna jalan tidak akan dikenakan tarif tol. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kelancaran lalu lintas serta memberikan alternatif bagi para pemudik yang menuju Yogyakarta dan sekitarnya.

Dengan pembukaan ruas tol ini, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lebih lancar, sekaligus mengurangi kepadatan di jalur utama menuju DIY.

Sleman – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sleman terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dengan menggelar kegiatan Ngobrol ASIK (Antusias, Santai, Inspiratif, dan Kolaboratif). Acara yang berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, pada Rabu (20/3/2025) ini mengusung tema “Empowering System for HIPMI Sleman 2025” dan bertujuan memperkuat sinergi antara HIPMI dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Ketua Organizing Committee (OC), Taufik Mawaddani, mengapresiasi kontribusi seluruh anggota HIPMI Sleman dalam menyukseskan kegiatan ini. Ia menekankan bahwa acara ini dapat berjalan dengan baik berkat kolaborasi dari semua anggota, baik dalam bentuk dukungan dana, konsumsi, maupun tenaga.

“Alhamdulillah, seluruh kebutuhan acara, termasuk makanan dan minuman, berasal dari usaha anggota HIPMI Sleman sendiri. Kami berharap HIPMI dapat terus bersinergi dengan Pemkab Sleman untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufik.

Senada dengan itu, Ketua Umum HIPMI Sleman, Haryo Arief Primanto, menegaskan bahwa organisasi akan terus melibatkan seluruh anggota dalam setiap agenda yang diselenggarakan. Menurutnya, strategi kolaboratif menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor ekonomi.

“Ke depan, HIPMI akan lebih banyak melibatkan anggota dalam berbagai agenda, seperti kepanitiaan, konsumsi, hingga sponsorship. Kami berkomitmen menciptakan kolaborasi strategis dan mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ekonomi,” kata Haryo.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha muda se-DIY, perwakilan pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, memperkuat perekonomian lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman secara berkelanjutan. (Ilham Agus | KIM Seyegan)

Sleman – Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Cabang Rijalul Ansor Kabupaten Sleman menjadi momen penting dalam penguatan kelembagaan dan kepemimpinan dalam tubuh organisasi di tingkat daerah. Acara ini menandai pengesahan kepengurusan baru yang akan bertugas dalam mengembangkan peran Rijalul Ansor sebagai wadah kaderisasi dan penguatan spiritual bagi anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Kabupaten Sleman.

Acara yang berlangsung di Kantor Sekretariat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sleman, Rabu (19/3/2025) dihadiri oleh Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Sleman,  Najib Yuliantoro didampingi Sekretarisnya, Taufiq Arif Mulyadi beserta pengurus harian lainnya. Penyerahan Surat Keputusan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam memastikan kader-kadernya memiliki kepemimpinan yang solid dan berorientasi pada pengembangan nilai-nilai keislaman serta kebangsaan.

Dalam sambutannya, H.M. Najib Yuliantoro yang akrab dipanggil Gus Najib menegaskan bahwa kepemimpinan dalam organisasi ini bukan sekadar amanah struktural, tetapi juga tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepengurusan Rijalul Ansor yang baru dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat kebersamaan.

“Rijalul Ansor memiliki peran penting dalam mencetak kader-kader yang berakhlak baik, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat,” tegasnya.

Usai menyerahkan Surat Keputusan, Gus Najib berharap dengan adanya kepengurusan yang sah, Pimpinan Cabang Rijalul Ansor Kabupaten Sleman dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya dalam menjalankan berbagai program keumatan. Rijalul Ansor, sebagai bagian dari Gerakan Pemuda Ansor, memiliki tugas utama dalam membina para pemuda agar menjadi generasi yang religius, nasionalis, dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat.

Ketua terpilih Pimpinan Cabang Rijalul Ansor Kabupaten Sleman masa khidmat 2025-2029, Gus Muhammad Abdurahman Mu’afa menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan dan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada penguatan kaderisasi, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, serta penguatan dakwah berbasis media digital guna menjangkau lebih banyak generasi muda.

Penyerahan Surat Keputusan yang disaksikan oleh Penasehat GP Ansor Kabupaten Sleman, Dr. H. Ariyanto Nugroho juga menjadi ajang silaturahmi antar kader untuk mempererat hubungan serta menyatukan visi dalam menjalankan program kerja ke depan. Dalam suasana penuh kebersamaan, seluruh peserta yang hadir menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan baru dan berharap agar program-program yang dirancang dapat berjalan dengan baik serta memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan telah diserahkannya SK kepengurusan yang baru, diharapkan Pimpinan Cabang Rijalul Ansor Kabupaten Sleman semakin solid dan mampu menjalankan program-programnya dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk ulama, pemerintah daerah, dan masyarakat, akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan organisasi ini dalam menjalankan visi dan misinya.

GP Ansor, melalui Rijalul Ansor, memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, terutama dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan akidah. Karenanya, kepemimpinan baru diharapkan mampu merumuskan strategi yang relevan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Ke depan, Pimpinan Cabang Rijalul Ansor Kabupaten Sleman berencana untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Lewat pendekatan yang lebih inovatif, diharapkan organisasi ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membangun karakter pemuda yang berlandaskan nilai-nilai Islam moderat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Seyegan terus mendorong program Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Graduasi di sini berarti berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH.

“Graduasi bertujuan untuk mendorong KPM agar secara sadar dan mandiri mundur dari program, karena mereka sudah mampu secara ekonomi. Dengan demikian, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Seyegan, Subagyo Rahayu dalam acara Graduasi PKM PKH Maret 2025 di Ruang Rapat Kantor Kapenewon Seyegan, Sleman, Kamis (20/3/2025).

Subagyo Rahayu menyebutkan bahwa dari 40 KPM yang diundang pada acara ini, ada 35 keluarga yang langsung graduasi, sedangkan ada 5 keluarga yang masih dalam proses diskusi dengan keluarga.

Sebagai bentuk komitmen, kegiatan graduasi diwarnai dengan penandatanganan surat pernyataan lulus dari KPM PKH oleh warga yang secara mandiri memilih keluar dari program. Penandatanganan ini menjadi simbol kesadaran dan kesiapan mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Graduasi KPM PKH bisa terjadi melalui dua cara, yakni secara alami dan secara mandiri. Graduasi alami terjadi ketika penerima manfaat meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi syarat kepesertaan. Sementara itu, graduasi mandiri dilakukan atas kesadaran sendiri bahwa kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik sehingga tidak lagi memerlukan bantuan PKH.

Saat ini, jumlah penerima KPM PKH di Kapanewon Seyegan mencapai keluarga. Di tahun 2023, ada 25 keluarga graduasi dari target 30 keluarga yang diundang. Untuk tahun 2024, ada 47 keluarga graduasi dari target 60 keluarga yang diundang. Mulai tahun 2025, Kapanewon Seyegan menargetkan 80 orang yang bisa graduasi.

“Program ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Seyegan, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,97 persen, menempati peringkat kedua tertinggi di Kabupaten Sleman, jauh di atas angka kemiskinan tingkat kabupaten yang berada di 7,46 persen,” tegas Subagyo.

Subagyo menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang telah lulus dari KPM PKH. Setelah graduasi, mereka akan dipetakan untuk mendapatkan bantuan lain guna memastikan taraf hidup tetap terjaga. Dukungan yang diberikan di antaranya seperti bantuan usaha melalui Badan Usaha Milik Kalurahan Mandiri (Bumkalma), sertifikasi halal dari KUA, hingga pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Sleman, Feri Istanto, menegaskan bahwa program graduasi ini penting agar bantuan sosial bisa diberikan secara lebih merata.

“Pemerintah ingin membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tetapi anggaran yang tersedia terbatas. Dengan adanya graduasi, mereka yang sudah mampu dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lain yang masih membutuhkan bantuan,” ujar Feri Istanto.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir setelah lulus dari PKH karena masih ada berbagai bantuan sosial lain yang dapat diakses, termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selain itu, jika ada kesulitan dalam pembiayaan sekolah, warga bisa mengajukan bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Salah satu warga yang telah graduasi dari KPM PKH, Supraptimah, warga Planggok, Margokaton, Seyegan, membagikan pengalamannya. Sejak tahun 2021, ia menerima bantuan PKH karena penghasilannya sebagai guru PAUD hanya sebesar Rp250 ribu per bulan, sementara ia harus menghidupi tiga anak yang masih bersekolah.

Namun, kondisi ekonominya membaik setelah gajinya meningkat menjadi Rp1,3 juta dan suaminya yang bekerja di bidang usaha rongsokan memiliki gerobak untuk usahanya. Kesadaran untuk mundur dari PKH muncul setelah ia melihat kondisi tetangganya yang lebih membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan karena kuota telah habis.

“Saya juga masih mendapatkan bantuan JPS dari Pemkab Sleman, sehingga anak-anak tetap bisa sekolah. Saya ingin mengimbau masyarakat agar tidak takut untuk graduasi dari PKH, karena jika memang masih membutuhkan, pemerintah tetap menyediakan bantuan yang bisa diakses,” tutupnya.