Sleman— Yayasan Mawar Sharon Peduli (MSP) mengadakan kegiatan edukasi stunting dan layanan pengobatan gratis bagi warga Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, Selasa (22/4/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Condongcatur ini menyasar sekitar 100 penerima manfaat, terdiri dari ibu dengan balita berisiko stunting dan warga lanjut usia.

Rangkaian kegiatan meliputi penyuluhan tentang stunting oleh dokter spesialis anak di Ruang Wacana Loka, pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, pemberian makanan tambahan bergizi, serta aktivitas mewarnai bagi balita. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi dalam masa pertumbuhan anak serta memperluas akses pelayanan kesehatan dasar.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, menyambut baik inisiatif Yayasan MSP yang menurutnya sejalan dengan upaya pemerintah kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kegiatan ini mencerminkan kolaborasi yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting dan layanan kesehatan dasar. Kami sangat mengapresiasi,” ujarnya.

Senada dengan itu, dr. Lina dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Sleman.

“Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial seperti MSP sangat strategis untuk menciptakan generasi yang sehat dan unggul,” ungkapnya.

Pendeta Prima Nuryanto dari Gereja Mawar Sharon (GMS) Yogyakarta menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dari komunitasnya.

“MSP Peduli Kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kasih kami kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, penanggung jawab kegiatan, Dr. Yuli Setyowati, ., berharap inisiatif ini dapat menjadi gerakan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup warga Condongcatur.

“Ini adalah contoh kolaborasi efektif antara sektor kesehatan, lembaga sosial, dan pemerintah. Harapannya, kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” pungkasnya. (Wasana/KIM Depok)

Sleman— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar terus digencarkan di berbagai daerah sebagai upaya membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Di wilayah Gamping, Sleman, program ini dijalankan melalui kolaborasi antara Badan Gizi Nasional Yayasan Patriot Solidaritas Nusantara dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banyuraden.

Monitoring dan distribusi MBG di SD Negeri Tegalyoso, Senin (21/4/2025), dipimpin oleh Wakil Komandan Koramil 17/Gamping, Kapten Infanteri Wahyani, bersama Kepala SPPG Noviana Dwi Utami, ahli gizi Latifa Rossyta Putri, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Banyuraden.

Kapten Wahyani menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan anak-anak Indonesia. “Kami pastikan pengawasan berjalan tertib dan makanan bergizi sampai ke tangan siswa yang membutuhkan,” ujarnya.

Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga mengenalkan pola makan sehat sejak dini. Anak-anak diajak untuk membiasakan konsumsi sayur, buah, dan makanan bernutrisi, guna membentuk kebiasaan yang akan terbawa hingga dewasa.

Kepala SPPG Banyuraden, Noviana Dwi Utami, menyebutkan sebanyak siswa menjadi penerima manfaat dalam pendistribusian kali ini. Mereka berasal dari 10 sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMP di wilayah Banyuraden.

Di tingkat taman kanak-kanak, penerima manfaat mencakup TK Among Putro sebanyak 61 siswa, TK Among Siwi sebanyak 125 siswa, serta TK Tunas Mulia sebanyak 15 siswa.

Sementara itu, di jenjang sekolah dasar, jumlah penerima manfaat tersebar di beberapa sekolah, yaitu SDN Kanoman sebanyak 159 siswa, SDN Patran 164 siswa, SDN Banyuraden 118 siswa, SDN Tegalyoso 148 siswa, dan SDN Demakijo II sebanyak 163 siswa. Selain itu, SD Muhammadiyah Banyuraden tercatat sebagai salah satu penerima terbanyak dengan jumlah 269 siswa.

Untuk tingkat SMP, SMP Muhammadiyah II Gamping menjadi penerima manfaat dengan total 309 siswa.

Seluruh siswa tersebut menerima asupan makanan bergizi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi berdasarkan usia dan jenjang pendidikan, sebagai bagian dari upaya mendorong pola hidup sehat sejak dini.

Adapun kandungan gizi dalam setiap porsi makanan disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Untuk siswa TK hingga kelas 3 SD, satu porsi mengandung energi 531,9 kkal, karbohidrat 62,1 gram, protein 20,8 gram, dan lemak 23 gram. Sedangkan untuk siswa kelas 4-6 SD dan SMP, kandungan gizinya mencapai energi 639,6 kkal, karbohidrat 76,4 gram, protein 26 gram, dan lemak 26 gram.

Noviana mengapresiasi semua pihak yang terlibat, mulai dari relawan, guru, tenaga kesehatan, hingga aparat TNI dan Polri. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Ke depan, kami berharap program ini bisa menjadi model percontohan di wilayah lain dan berkontribusi nyata dalam membentuk pola hidup sehat di kalangan pelajar,” ujarnya.

Program MBG tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap masalah gizi anak, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) terkait batas wilayah 61 kalurahan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kewilayahan di tingkat desa.

Kegiatan harmonisasi rancangan Perbup digelar di Kantor Sekretariat Daerah Sleman, dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan bahwa kejelasan batas wilayah sangat penting dalam mendukung pelayanan publik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. “Peraturan ini menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah, khususnya di daerah perbatasan kalurahan,” ujarnya dalam Rapat Harmonisasi Peraturan Bupati tentang 61 batas Kalurahan di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan Senin (21/4) di Kantor Sekretariat Daerah Sleman.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, penetapan batas wilayah harus mempertimbangkan aspek teknis dan yuridis. Proses harmonisasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemkab untuk menghasilkan regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Agung Rektono, menyatakan dukungannya terhadap penyusunan aturan tersebut dan mendorong agar prosesnya diselesaikan dengan cermat dan melibatkan semua pihak terkait.

Penyusunan Perbup ini diharapkan selesai dalam waktu dekat, agar segera dapat diberlakukan sebagai acuan resmi dalam pengelolaan wilayah di Kabupaten Sleman.

Sleman — Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menggelar dialog dengan para petani kopi di lereng Merapi dalam kunjungannya ke Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, pada Senin (21/4/2025). Dialog ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Sleman dalam mendukung eksistensi dan pengembangan kopi Merapi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Danang menegaskan bahwa kopi merupakan produk pertanian yang mendapat perhatian serius, baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Khususnya, kopi robusta yang tumbuh di tanah vulkanik lereng Merapi kini telah memperoleh pengakuan resmi sebagai Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Merapi Sleman dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Ini adalah potensi besar. Kopi Merapi dikenal dengan cita rasa dan kualitasnya. Dengan tren coffee shop yang terus berkembang di Yogyakarta, permintaan kopi lokal pun meningkat tajam. Ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh para petani,” ujar Danang.

Ia mendorong petani untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Merapi agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, Danang membuka ruang aspirasi bagi petani untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses budidaya, pengolahan, maupun pemasaran kopi.

“Kami ingin para petani tidak hanya semangat menanam, tetapi juga aktif menyuarakan tantangan yang mereka hadapi. Dengan begitu, pemerintah bisa hadir memberikan solusi konkret,” tambahnya.

Danang berharap produk kopi Merapi tak hanya berjaya di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. “Semoga kopi Merapi semakin berkembang dan menjadi kebanggaan kita bersama,” tutupnya.

Sardonoharjo — Sebanyak 35 pamong Kalurahan Sardonoharjo menjalani skrining kesehatan dalam kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Institusi yang digelar pada Selasa (22/4/2025) di Aula Kalurahan Sardonoharjo. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Puskesmas Ngaglik 1 dan pemerintah kalurahan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan aparatur desa.

Kegiatan dimulai sejak pagi dan berlangsung tertib, dipandu oleh tim Puskesmas Ngaglik 1 yang beranggotakan enam orang. Penanggung jawab kegiatan, Febriana Nur Aini, menyampaikan bahwa skrining ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit menular maupun tidak menular pada para pamong.

“Pemeriksaan ini penting karena pamong merupakan ujung tombak pelayanan publik. Dengan kondisi kesehatan yang baik, mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujar Febriana.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran tekanan darah, tinggi dan berat badan, kadar lemak tubuh, gula darah, karbon monoksida (CO), serta deteksi dini HIV, sifilis, dan malaria. Seluruh proses dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan dan prosedur medis secara ketat demi kenyamanan dan keamanan peserta.

Antusiasme terlihat dari para pamong yang mengikuti kegiatan ini. Sebagian besar mengaku baru pertama kali mengikuti pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Carik Sardonoharjo mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif ini.

“Kami merasa sangat diperhatikan. Kegiatan ini membuat kami lebih sadar akan kondisi kesehatan diri sendiri dan mendorong untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat,” tuturnya.

Posbindu Institusi diharapkan menjadi agenda rutin di tingkat kalurahan. Selain menjaga kesehatan individu pamong, program ini juga berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan masyarakat.

Melalui sinergi antara fasilitas kesehatan dan pemerintah desa, kegiatan ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap kesehatan aparatur kini menjadi prioritas penting di lingkungan pemerintahan tingkat bawah. (ESK – KIM DSN)