Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan roda empat sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi polusi udara yang disebabkan emisi gas buang kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 29–30 April 2025, di sisi utara Lapangan Denggung Sleman.

Uji emisi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan untuk kendaraan dinas milik Pemkab Sleman. Sementara pada hari kedua, uji emisi dibuka untuk kendaraan penumpang umum.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, turut hadir dan melakukan uji emisi pada mobil dinas yang digunakannya. Hasil uji menunjukkan kendaraannya memenuhi standar kelulusan emisi.

“Ini sebagai bentuk kontrol kami, apakah kendaraan pelat merah ini terawat atau tidak. Tadi saya juga mengecek kendaraan dinas saya dan hasilnya HC 0,00 dan CO 04,7, artinya lulus uji emisi,” ujar Danang, Selasa (29/4/2025).

Kepala DLH Kabupaten Sleman, Epiphana Kristiyani, menargetkan sebanyak 400 kendaraan pelat merah diuji pada hari pertama. Ia menjelaskan, kendaraan penumpang pribadi yang belum diwajibkan menjalani uji KIR menjadi sasaran uji pada hari kedua karena umumnya belum menjalani uji emisi secara berkala.

“Setelah dua hari pelaksanaan, kami akan evaluasi hasilnya. Minimal 50 persen kendaraan lulus uji emisi untuk dianggap baik. Jika ada yang belum memenuhi baku mutu, kami sediakan layanan konsultasi dan servis ringan sebagai tindak lanjut,” jelas Epiphana.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Sleman berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kendaraan dan pengendalian polusi udara semakin meningkat.

Sendangsari — Dalam upaya memetakan dan menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan di masyarakat, Puskesmas Minggir menyelenggarakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) di Aula Kalurahan Sendangsari, Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kepala Puskesmas Minggir dr. Raditya Kusuma Tejamurti, Lurah Sendangsari Afan Nur Hisan, seluruh dukuh, hingga kader kesehatan di wilayah tersebut.

MMD ini merupakan kelanjutan dari proses Survei Mawas Diri (SMD) yang dilakukan sebelumnya, termasuk survei daring terhadap 267 responden dari 12 padukuhan di Sendangsari. Sejumlah persoalan krusial berhasil dipetakan, antara lain pengelolaan sampah, limbah cair rumah tangga, dan kebiasaan merokok di dalam rumah.

“Masih banyak warga yang belum memiliki SPAL dan membuang limbah rumah tangga ke saluran irigasi atau kolam. Sementara itu, kesadaran terhadap bahaya merokok di dalam rumah juga masih rendah, sehingga perlu edukasi menyeluruh kepada perokok aktif dan keluarga,” ujar Dian Puspita Sari dari Bidang Promosi Kesehatan Puskesmas Minggir yang memandu jalannya diskusi.

Lurah Sendangsari, Afan Nur Hisan, menyampaikan bahwa pihak kalurahan telah mengalokasikan anggaran dari Dana Desa tahun ini untuk pengadaan buis beton guna mendukung pembangunan septic tank dan sumur resapan. Ini menjadi langkah konkret untuk mengatasi permasalahan limbah cair yang banyak ditemukan di masyarakat.

Diskusi dalam MMD dipimpin oleh Carik Sendangsari, Supriyanto, yang menghasilkan sejumlah usulan, antara lain pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, peningkatan edukasi tentang bahaya merokok di dalam rumah, serta kampanye pemilahan dan pengelolaan sampah dari tingkat keluarga.

Menutup kegiatan, dr. Raditya menegaskan bahwa hasil MMD akan disampaikan kepada para pemangku kebijakan terkait untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengapresiasi adanya TPST di Sendangsari, namun menyoroti pentingnya akses masyarakat untuk menyetorkan sampah ke tempat tersebut.

“Penting ada contoh padukuhan yang mampu memilah sampah—organik, anorganik, dan residu—sebagai edukasi keluarga. Soal rokok, memang tidak mudah menghilangkan kebiasaan itu, tetapi minimal perokok bisa menyadari di mana ia boleh dan tidak boleh merokok demi menjaga kesehatan bersama,” tegasnya.

Hasil dari MMD ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi kebijakan, regulasi, serta dukungan anggaran melalui APBKal guna mendukung upaya penyelesaian masalah kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. (Sardiyanto – KIM Sendangsari Minggir)

Sleman – Jumlah lansia Kabupaten Sleman tahun 2024 merupakan yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan orang atau 15% dari total 1,1 juta penduduk di wilayah Sleman. Angka ini berbanding lurus dengan usia harapan hidup di Sleman yang mencapai 75 tahun.

Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN DIY, Mohammad Iqbal Apriansyah, menegaskan pentingnya program pemerintah yang ramah lansia, mengingat prevalensi lansia di Indonesia mencapai 15,6%.

“Lansia perlu mendapatkan kemudahan akses, layanan, dan manfaat dari pemerintah. Sleman patut menjadi contoh, karena di sini program sekolah lansia pertama kali dikembangkan dan kini diadopsi nasional,” kata Iqbal saat Launching Sekolah Lansia kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Melati Sebayu yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman di Serambi Masjid Nurul Amin, Sebayu, Triharjo, Kapanewon Sleman, Senin (28/4/2025).

Iqbal menjelaskan, pembelajaran di Sekolah Lansia dirancang menyenangkan tanpa tugas (PR) namun berdampak signifikan.

“Peserta menjadi lebih ‘smart’ (sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat) dibandingkan hanya berdiam di rumah,” kata Iqbal.

Dengan konsep ‘smart’, lansia diharapkan mampu mewujudkan 7 dimensi lansia tangguh (spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, profesional, vokasional, dan lingkungan).

Plt. Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Dwi Wiharyanti (Wiwik), menyatakan bahwa tahun 2025 ini pihaknya menambah 6 kelompok sekolah lansia, termasuk BKL Melati Sebayu. Dengan tambahan ini, total sekolah lansia mencapai 12 kelompok yang tersebar di wilayah Sleman.

“Harapannya, lansia tidak hanya panjang umur, tetapi juga smart, sehat, produktif, dan bahagia, baik di dunia maupun akhirat,” kata Wiwik.

Wiwik menambahkan dengan Sekolah Lansia diharapkan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku lansia tentang kesehatan fisik, mental, kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan proses menua baik sehat ataupun sakit.

Sekolah Lansia diselenggarakan untuk memperkuat pemberdayaan lansia melalui pendidikan non formal. Pembelajarannya antara lain diisi dengan mengucapkan yel-yel, tepuk tangan, mengungkapkan isi hati (testimoni), menjawab kuis (recalling memory), berdoa bersama (mengaji), pendalaman wawasan, dan evaluasi oleh fasilitator.

Sleman — Bupati Sleman Harda Kiswaya melantik 29 pengurus Asosiasi Instruktur Senam Baku, Aerobic, Line Dance, Yoga (BALY) Kabupaten Sleman periode 2025–2030, Senin (28/4/2025), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Pelantikan ini menandai langkah baru dalam upaya memperkuat edukasi pola hidup sehat melalui olahraga kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Harda menekankan pentingnya peran asosiasi ini dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat melalui aktivitas senam yang terarah dan rutin.

“Saya berharap keberadaan asosiasi ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sleman, dan menjadi ujung tombak dalam mengedukasi pentingnya hidup sehat lewat olahraga,” ujar Harda.

Ia juga mengapresiasi inisiatif pembentukan asosiasi ini sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dan menjaga kebugaran.

Ketua Asosiasi Instruktur Senam BALY Kabupaten Sleman, Dwi Susilawati, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa asosiasi ini bertujuan untuk mewadahi para instruktur senam tersertifikat dalam lembaga yang legal dan profesional.

“Kami ingin menjadi mitra pemerintah yang siap mendukung program-program kesehatan masyarakat, serta menyediakan instruktur senam yang kompeten dan terstandar,” jelas Dwi.

Asosiasi BALY Sleman ke depan akan aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan, promosi olahraga di masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan edukasi pola hidup sehat.

Melalui pelantikan ini, diharapkan peran instruktur senam di Sleman semakin strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat, bugar, dan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga.

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan penghargaan Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan di Kantor Sekretariat Daerah Sleman, Senin (28/4/2025).

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harda menegaskan bahwa pelayanan prima adalah kewajiban seluruh perangkat daerah, bukan hanya bagi penerima penghargaan.

“Selamat bagi OPD penerima apresiasi hari ini. Bagi yang belum, semoga segera menyusul. Kita harus terus membenahi dan meningkatkan layanan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Sleman,” ujar Harda.

Dalam penilaian tingkat nasional, tiga OPD membawa Kabupaten Sleman meraih peringkat ketiga nasional untuk kategori kabupaten dengan rata-rata skor 4,63 (kategori A). Ketiga OPD tersebut adalah RSUD Sleman (skor 4,66), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4,63), dan Dinas Sosial (4,59). Atas prestasi tersebut, Pemkab Sleman memberikan penghargaan berupa satu unit laptop untuk masing-masing OPD.

Pada tingkat internal Sleman, RSUD Prambanan meraih nilai tertinggi di kategori OPD bersifat khusus dengan skor 4,31, disusul Kapanewon Depok (4,175) dan Kapanewon Gamping (4,171).

Sementara itu, untuk kategori OPD Pelaksana Teknis Daerah, Puskesmas Mlati menjadi yang terbaik dengan skor 3,44, diikuti Puskesmas Gamping I (3,43) dan Puskesmas Gamping II (3,32).

Harda juga menargetkan agar seluruh OPD segera menyelesaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik dalam bulan ini. Penyusunan SOP ini diharapkan menjadi pedoman jelas bagi OPD dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“SOP ini menjadi patokan kita semua. Dengan SOP yang baik, kualitas layanan akan meningkat dan manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” tegas Harda.

Penyerahan penghargaan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sleman untuk mendorong terciptanya budaya pelayanan yang responsif, profesional, dan berkelanjutan di seluruh lini pemerintahan. (Humas Sleman)