Berbah – Kapanewon Berbah meluncurkan Program Gerakan Terpadu Atasi Kekerasan (GERTAK) untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Program ini disosialisasikan kepada kader PKK dari empat kalurahan — Sendangtirto, Tegaltirto, Kalitirto, dan Jogotirto — dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Kapanewon Berbah pada 21–24 April 2025.

Panewu Berbah, Tri Akhmeriyadi, mengapresiasi hadirnya GERTAK yang dinilai menjadi solusi konkret untuk membantu korban kekerasan yang sering kali tidak tahu harus mengadu ke mana.

“Program GERTAK diharapkan bisa menjadi pintu pendampingan bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan psikologis,” ujar Tri. Ia juga mengimbau agar setiap korban berani melaporkan tindak kekerasan dengan disertai alat bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Berbah, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa GERTAK bertujuan memudahkan layanan pelaporan bagi korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, serta mempercepat tindak lanjut penanganan kasus.

“GERTAK Berbah memperkenalkan aplikasi pelaporan berbasis teknologi, sehingga masyarakat bisa segera melaporkan kasus kekerasan secara langsung dan mudah,” jelas Andi.

Selain mempercepat penanganan, GERTAK Berbah juga mengedepankan kolaborasi lintas sektor, melibatkan Puskesmas, kepolisian, dan masyarakat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan.

“GERTAK adalah bagian dari implementasi Perda No. 2 Tahun 2017 dan Perbup No. 9.1 Tahun 2020, yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan optimal kepada perempuan dan anak,” tambah Andi.

Psikolog Puskesmas Berbah, Liawati, ., turut menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia menegaskan bahwa Puskesmas Berbah siap memberikan layanan pendampingan kepada korban kekerasan, khususnya bagi mereka yang mengalami trauma atau gangguan psikologis.

“Kami akan melakukan pendampingan sesuai kapasitas dan kebutuhan korban,” ujar Liawati.

Dengan adanya GERTAK Berbah, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya melawan kekerasan, serta aktif memberikan dukungan kepada korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

“Pemerintah Kapanewon Berbah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas kekerasan,” pungkas Andi. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menggelar pertemuan untuk memperkuat jejaring Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Rumah Tangga, Jumat (25/4/2025). Kegiatan bertema “Keberlanjutan Kelembagaan dan Keuangan IPAL Sleman” ini berlangsung di Limasan Maespati, Bali nDeso Kampung Flory, dan dihadiri oleh pengelola IPAL masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Kepala DLH Sleman, Epiphana Kristiyani untuk mendorong pengelolaan air limbah rumah tangga yang lebih efektif demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Epiphana menegaskan bahwa IPAL komunal menjadi solusi penting dalam menangani limbah di kawasan padat penduduk. Dengan sistem ini, diharapkan limbah domestik dapat terkelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

Acara ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Prasetyastuti, Direktur Asosiasi KSM/KPP Sanitasi Seluruh Indonesia (AKSANSI); Eni Yuliani Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman; dan Sasikirana Dian Ekowati Sutarno, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda sekaligus Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

Dalam diskusi, sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti penguatan ekosistem pariwisata, kebudayaan, keolahragaan, ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas UMKM, penciptaan wirausaha muda, serta upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu, pelestarian lingkungan hidup melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik, pelayanan perizinan yang responsif, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, dan bebas KKN menjadi sorotan utama.

DLH Sleman juga mengumumkan rencana pengujian laboratorium terhadap sampel air limbah IPAL Komunal Rumah Tangga tahun 2025. Sebanyak 67 lokasi dengan total 155 sampel akan diuji berdasarkan jadwal yang segera ditentukan.

Partisipasi aktif masyarakat dinilai sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan IPAL. Kesadaran kolektif dan keterlibatan komunitas sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung keberlanjutan program ini. Dalam sesi berbagi pengalaman, Gunanto, pengelola IPAL masyarakat di Sariharjo, Ngaglik, menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola limbah domestik.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan Sleman yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (Arief Hartanto/KIM Turi)

Pakem – Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-106 sekaligus Hari Otonomi Daerah ke-29, Kapanewon Pakem menyelenggarakan upacara di halaman Kantor Kapanewon Pakem pada Jumat (25/4/2025).

Upacara ini diselenggarakan oleh perwakilan Pamong Kalurahan Harjobinangun Pakem dan diikuti oleh seluruh Pamong Kalurahan se-Kapanewon Pakem. Kehadiran para pamong dalam balutan semangat nasionalisme menjadi bentuk nyata penghargaan terhadap perjuangan RA Kartini dan komitmen dalam mewujudkan semangat otonomi daerah.

AKP Samiyono, selaku Kapolsek Pakem yang bertindak sebagai inspektur upacara, dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk mengingat dan meneladani jasa besar RA Kartini.

“Semoga dengan semangat Hari Kartini, seluruh Kartini modern mampu menjadi pemimpin untuk bangsa dan kaumnya sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, AKP Samiyono juga menyampaikan amanat dari Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Dalam pesannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Otonomi Daerah ini sebagai ajang refleksi dan lompatan menuju kemandirian daerah.

“Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29, mari kita bersama-sama menjawab tantangan pasar internasional dan menjadi daerah yang makin maju, mandiri, dan sejahtera,” tutur Samiyono membacakan amanat.

Upacara berlangsung dengan lancar dan penuh semangat, menjadi pengingat bahwa perjuangan belum usai dan semangat untuk maju harus terus dikobarkan—dari lokal untuk nasional, dari Kartini masa lalu untuk pemimpin masa kini.

Di akhir acara, disampaikan bahwa P4S Sarisa Merapi meraih juara I dalam Lomba Kelompok atau Ekosistem Petani Perempuan dalam rangka Hari Kartini tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian DIY.  Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp. ,- kembali diserahkan oleh Panewu Pakem, Dewanto Tri Nugroho ke Rini Handayani disaksikan Danramil dan Kapolsek Pakem. (Asrori Wardan/KIM Pakem)

Sleman Dinas Sosial (Dinsos) DIY menggelar pembinaan dan rapat koordinasi (rakor) Forum Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) se-DIY pada Rabu (23/4/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Limasan Klampok, Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman ini bertujuan memperkuat sinergi dan revitalisasi forum dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos DIY, Tri Susilastuti, mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Forum WKSBM dari Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta yang hadir. Ia menyampaikan bahwa Jambore WKSBM akan digelar pada Juni 2025 di Kabupaten Bantul.

Tri juga menjelaskan bahwa, menyesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, pembinaan dan rakor Forum WKSBM kini hanya dilakukan sekali dalam setahun. Meski demikian, Dinsos DIY tetap memfasilitasi rapat rutin Forum WKSBM sebanyak empat kali dalam setahun.

“Dengan keterbatasan anggaran, kami berharap Forum WKSBM tetap semangat dan berkomitmen untuk menjalankan tugasnya,” tegas Tri.

Dalam sesi pembinaan, Ketua Forum WKSBM DIY, Roro Wulan, menekankan pentingnya revitalisasi WKSBM. Ia menjelaskan bahwa revitalisasi bertujuan menghidupkan kembali organisasi yang pasif, memperbaiki pembentukan forum yang kurang tepat, meningkatkan pemahaman pengurus, dan mengaktifkan kegiatan yang vakum.

“Revitalisasi dapat dilakukan melalui enam langkah, yaitu manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, membangun kesepakatan program bersama, pemutakhiran data, serta kajian sebelum menentukan prioritas kegiatan,” papar Wulan.

Wulan juga mendorong para pengurus untuk mengikuti pembinaan berkala, studi tiru, dan bimbingan teknis (bimtek) demi meningkatkan kapasitas kelembagaan.

“Mari kita tetap berkomitmen bersama WKSBM. Meski banyak tantangan, insyaallah kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Forum Corporate Social Responsibility (CSR) DIY melalui Bagas Gunawan turut memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan CSR untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat.
Bagas menjelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Hingga kini, tercatat 53 perusahaan di DIY tergabung dalam Forum CSR, termasuk Bank Mandiri.

“CSR adalah komitmen perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. WKSBM dapat mengajukan proposal untuk mendukung kegiatan sosial,” jelas Bagas.

Ia juga menambahkan bahwa Forum CSR DIY secara rutin menyelenggarakan program sosial seperti sunatan massal, yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola WKSBM.

“Masih banyak peluang dari program CSR yang bisa diakses untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat,” tutup Bagas. (Giek/KIM Moyudan)

Sendangsari – Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman menggelar Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) untuk kelompok “Rukun Tani” Padukuhan Badran Kidul, Sendangsari, Minggir, Kamis (24/4/2026). Kegiatan ini bertujuan mendukung upaya ketahanan pangan di tingkat masyarakat.

Pelatihan diikuti oleh anggota LPM “Rukun Tani” dan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Ketua Tim Kerja Ketersediaan dan Distribusi Pangan DIY Joko Dwi Haryadi, Ketua Tim Kerja Ketersediaan Pangan Kabupaten Sleman Aninda Ayu Arizka, PPL Sendangsari Sudarto, serta Dukuh Badran Kidul, Santi Murniasih.

Pada sesi pertama, Sumaryatin memaparkan pentingnya kelengkapan administrasi dan pembukuan keuangan dalam pengelolaan LPM. Ia menegaskan, kelengkapan administrasi menjadi syarat utama bagi keberlangsungan organisasi dan akses terhadap bantuan.

Dilanjutkan oleh Aninda Ayu Arizka, peserta diberikan pemahaman mengenai syarat dan ketentuan pengajuan bantuan ke Dinas Pertanian maupun Dana Keistimewaan (Danais).

“Kelompok yang ingin mengajukan bantuan harus benar-benar aktif, memiliki kegiatan yang berjalan baik, pembukuan dan administrasi yang tertib, serta dokumen legal seperti surat pengukuhan, akta notaris, dan surat keterangan domisili,” jelas Aninda.

Sebagai narasumber ketiga, Joko Dwi Haryadi menyampaikan pesan penting terkait penggunaan bantuan berupa pengisian lumbung. Ia mengingatkan bahwa 25% dari bantuan gabah harus dialokasikan untuk Cadangan Pangan, guna membantu anggota yang terdampak bencana, sementara 75% sisanya dimanfaatkan untuk Usaha Ekonomi Produktif demi meningkatkan kesejahteraan anggota.

Melalui pelatihan ini, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman berharap kelompok LPM dapat lebih profesional dalam pengelolaan lumbung pangan serta berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. (Santi Murniasih/KIM Sendangsari Minggir)