Sleman— Sebanyak 86 Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) se-Kabupaten Sleman menghadiri Pertemuan Dialogis bersama Bupati Sleman, Harda Kiswaya, di Pendopo Parasamya, Beran, Tridadi, Selasa (22/4). Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara LPMKal dan pemerintah daerah dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sleman, Kepala Dinas PMK, pengurus harian LPM Kabupaten Sleman, serta perwakilan dari Sekretaris LPM Provinsi DIY.

Ketua LPM Kabupaten Sleman, Dwijo Putro, menegaskan bahwa peran LPMKal semakin strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan di tingkat kalurahan.

“Kami telah mengajukan proposal program kerja kepada Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas PMK, yang secara garis besar mendukung arah pembangunan daerah,” ujarnya.

Dwijo juga mengungkapkan bahwa per 21 Maret 2025 telah terbit Peraturan Gubernur DIY No. 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggono, yang menggantikan nomenklatur LPMKal. Dalam aturan tersebut, LPMKal kini disebut Tuwanggono, dan ketuanya berganti istilah menjadi Pinituwo. Lembaga di tingkat kabupaten dan kapanewon masing-masing berganti nama menjadi Pirukunan Tuwanggono Kabupaten dan Pirukunan Tuwanggono Kapanewon.

“Dengan nama dan semangat baru, kami berharap peran Tuwanggono dapat semakin maksimal dalam mendukung visi-misi Bupati, terutama dalam upaya pengurangan angka kemiskinan,” harap Dwijo.

Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam arahannya menyatakan pentingnya kolaborasi antara LPMKal dan pemerintah kalurahan.

“Kami ingin di awal masa jabatan ini, LPMKal lebih aktif dan berkontribusi nyata untuk Sleman yang lebih baik. Kondisi di setiap wilayah memang berbeda, karena itu perlu evaluasi sejauh mana LPMKal telah berkolaborasi secara optimal,” tegasnya.

Bupati Harda juga mengusulkan pertemuan lanjutan antara LPMKal, lurah, dan pemerintah daerah untuk membangun relasi yang lebih harmonis.

“Pertemuan ini penting agar hubungan kerja sebagai mitra kalurahan berjalan sinergis dan transparan,” ujarnya.

Ia turut meminta masukan dari para Ketua LPMKal, khususnya terkait tantangan pembangunan di wilayah perbatasan antar kabupaten.

Dalam sesi dialog, Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pertemuan antara LPMKal dan lurah.

“Ini penting agar sinergi antar lembaga semakin kuat dan peran LPMKal lebih terasa. Kondisi yang berbeda-beda di tiap wilayah tentu memunculkan persoalan unik yang harus dicarikan solusinya bersama,” jelasnya.

Senada, Sekretaris LPM Provinsi DIY, Ariyadi Bowoleksono, memaparkan perjalanan panjang lahirnya Pergub No. 12/2025 tentang Tuwanggono, yang dirintis sejak 2021 melalui berbagai FGD, pra-kongres, dan Kongres LPM se-DIY pada September 2023.

“Nama Tuwanggono diambil sebagai bagian dari penyesuaian dengan nomenklatur keistimewaan DIY. Kini saatnya kita menyusun AD/ART, atribut resmi seperti seragam, logo, dan bendera,” tutur Ariyadi.

Pertemuan ini juga menjadi ajang halal bihalal sekaligus forum diskusi yang aktif. Berbagai isu mencuat dalam dialog, mulai dari tugas pokok dan fungsi LPMKal, kolaborasi dengan pamong kalurahan, permintaan insentif, hingga keterlibatan LPMKal dalam program ketahanan pangan dan pengelolaan sampah. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia dan meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Wisata Pustaka Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (23/4), dengan tujuan edukatif ke Museum Ullen Sentalu di Kaliurang dan Museum Gunung Merapi, Pakem, Sleman.

Kegiatan hari pertama melibatkan peserta dari Perpustakaan Pustakaloka Kalurahan Condongcatur, yang terdiri atas anggota Wira Widya Muda Condongcatur, pengelola perpustakaan, perwakilan PKK, Paguyuban PAUD, dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman, Abu Bakar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mendorong literasi berbasis pengalaman langsung.

“Kegiatan ini menjadi media untuk memperkenalkan literasi dalam konteks budaya, sejarah, dan alam. Harapannya, masyarakat dapat melihat bahwa membaca dan belajar bisa dilakukan di mana saja, tidak terbatas pada buku,” ujarnya.

Abu Bakar menambahkan, kegiatan Wisata Pustaka Masyarakat dilaksanakan dalam dua gelombang.
“Hari ini (23 April) merupakan gelombang pertama dengan peserta dari Condongcatur, dan pekan depan pada Rabu, 30 April, kami akan mengajak peserta dari TBM Sanggar Bocah Jetis, Caturharjo,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan program perdana yang diharapkan bisa direplikasi di wilayah lain.

“Kami menjadikan Pustakaloka Condongcatur dan TBM Sanggar Bocah Jetis sebagai mitra awal. Kegiatan ini diharapkan menjadi model untuk program literasi kolaboratif di masa mendatang,” pungkas Abu Bakar.

Salah satu peserta, Dewi Nurlaila dari PKK Condongcatur, menyambut baik kegiatan ini. “Ini sangat bermanfaat, terutama sebagai sarana edukasi, motivasi, sekaligus menumbuhkan semangat literasi masyarakat,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan titik kumpul di Pustakaloka Condongcatur, dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Ullen Sentalu yang memperkenalkan literasi budaya dan sejarah Jawa. Peserta diajak menelusuri kekayaan budaya lokal, memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai tradisional.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Museum Gunung Merapi untuk memperluas wawasan tentang alam dan kebencanaan. Kunjungan ini mempertegas bahwa literasi tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pengalaman langsung dan pengetahuan lintas bidang. (Wasana/KIM Depok)

Condongcatur— Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Desa Tangguh Bencana (Destana), dan Kelompok Siaga Bencana (KSB), pada Rabu malam (23/4) di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur. Rapat yang dimulai pukul WIB ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar unsur masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Jagabaya Condongcatur, Rudi Antariksawan, yang memimpin rapat menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, terutama di lingkungan kos-kosan dan kontrakan.

“Kami mendorong seluruh anggota Satlinmas, Destana, dan KSB untuk lebih aktif dalam memantau lingkungan. Pencurian kendaraan dan barang elektronik masih sering terjadi, terutama di wilayah permukiman padat penduduk dan kontrakan,” ujar Rudi.

Selain isu keamanan, Rudi juga menyoroti masalah sampah liar yang masih menjadi keluhan warga.

“Sampah liar tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan. Perlu ada pengawasan dan kerja sama lintas sektor agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, disepakati pula perlunya pemutakhiran peta potensi bencana wilayah Condongcatur. Hal ini mengingat kawasan ini rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Pemetaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Lumbung sosial kalurahan juga mendapat perhatian khusus. Persediaan logistik yang tersedia akan segera diperbarui untuk memastikan kesiapan distribusi saat kondisi darurat.

Koordinator Lapangan, Sahid Fahrudin, dalam sambutannya menyampaikan rencana pendataan ulang keanggotaan seluruh unsur kebencanaan.

“Kita perlu memperbarui data keanggotaan Linmas, Destana, dan KSB. Selain itu, piket di posko kebencanaan akan kembali diaktifkan sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama,” ungkap Sahid.

Ia menambahkan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah kalurahan, tetapi seluruh warga. “Kekuatan kita ada pada kolaborasi. Ketika semua unsur bersinergi, kita akan lebih tangguh menghadapi potensi risiko bencana,” imbuhnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Kalurahan Condongcatur berharap lahir komitmen bersama untuk menjaga lingkungan yang aman, tertib, dan tanggap terhadap bencana. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Warga Padukuhan Kendal, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Sleman, menggelar musyawarah pembangunan padukuhan pada Selasa malam (22/4), guna merancang program pembangunan untuk tahun mendatang. Musyawarah ini bertempat di kediaman Dukuh Kendal, Agus Dwi Subekti, dan dihadiri oleh Ketua RT 01 hingga 06 yang mencakup wilayah Pandansaren, Kendal, dan Sidoharjo, serta tokoh masyarakat dan Lurah Bangunkerto.

Dalam rapat yang berlangsung di Balai Padukuhan Kendal tersebut, dibahas sejumlah agenda penting, antara lain pembangunan infrastruktur, pendataan BPJS untuk warga kurang mampu, pengelolaan makam umum, serta penguatan program kemasyarakatan seperti Siskamling dan Jaga Warga.

Dukuh Kendal, Agus Dwi Subekti, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur demi kenyamanan dan kesejahteraan warga. Beberapa proyek prioritas yang diusulkan meliputi perbaikan ruas jalan yang rusak, pembangunan saluran air untuk mendukung pertanian, serta pembuatan limpasan air di utara Jembatan Nyo-ho untuk mencegah banjir saat musim hujan dan memperlancar irigasi.

“Kami akan segera mengajukan proposal ke Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Kami juga akan menjalin komunikasi dengan anggota DPRD Sleman dan DPRD Provinsi dari Dapil 1 Sleman agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” ujar Agus.

Selain infrastruktur, musyawarah juga menyoroti masalah sosial seperti masih adanya warga yang belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Warga sepakat untuk melakukan pendataan ulang dan mengajukan bantuan iuran melalui program pemerintah.

Pengelolaan makam umum juga menjadi perhatian. Sejumlah peserta musyawarah mengusulkan pembentukan tim pengelola makam. Selain itu, disampaikan pula perlunya penambahan lahan karena area pemakaman yang ada saat ini sudah hampir penuh.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membicarakan hal ini lebih lanjut,” tambah Agus.

Isu keamanan lingkungan juga mendapat sorotan. Musyawarah menyepakati penguatan Program Jaga Warga dan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk meningkatkan kondusivitas serta mencegah tindak kriminalitas di lingkungan padukuhan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Lurah Bangunkerto menyatakan dukungannya. “Pemerintah desa akan mendukung penuh program-program warga, asalkan ada komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat,” ujarnya. (Arief Hartanto/KIM Kertomandiri Turi)

Depok— Kapanewon Depok menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Motivator Keluarga Berencana (KB) Pria pada Rabu (23/4) di Ruang PKK Kapanewon Depok. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta pria dalam program KB melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Rakor yang dimulai pukul WIB ini diikuti oleh kader KB dari tiga kalurahan, yakni Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo. Selain itu, turut hadir tokoh masyarakat dan sejumlah akseptor KB pria, khususnya pengguna Metode Operasi Pria (MOP), yang turut membagikan pengalaman mereka dalam sesi testimoni.

Kegiatan difasilitasi oleh Petugas KB (PKB) dan Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Kapanewon Depok sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan keterlibatan pria dalam program KB nasional.

Narasumber utama dalam rakor ini, Adi Nugrahawati, ., yang merupakan praktisi KB pria, memaparkan secara rinci tentang Metode Operasi Pria atau MOP—lebih dikenal sebagai vasektomi. Ia menjelaskan bahwa MOP adalah metode kontrasepsi bagi pria melalui prosedur medis sederhana yang menghentikan jalur keluarnya sperma dari testis. “Prosedur ini cepat, aman, dan tidak memengaruhi gairah maupun kemampuan seksual pria,” jelasnya.

Adi juga menekankan bahwa MOP bersifat jangka panjang namun tidak mutlak permanen. Beberapa keunggulan metode ini antara lain tidak memerlukan rawat inap, tidak mengganggu hormon atau fungsi seksual, serta cocok bagi pria yang sudah memiliki jumlah anak sesuai rencana.

Lebih lanjut, ia meluruskan sejumlah mitos yang masih berkembang di masyarakat. “MOP bukan tindakan kebiri dan tidak menyebabkan impotensi. Pria yang menjalani MOP tetap dapat menjalani kehidupan seksual secara normal,” tegasnya.

Dalam sesi testimoni, salah satu akseptor MOP, Handoko, mengungkapkan bahwa metode ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. “Sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab dan dukungan nyata saya terhadap kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

PKB Depok, Siti Juwariyah, berharap melalui rakor ini para motivator dan kader KB dapat membangun semangat baru dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus memperkuat peran pria dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. (Tri Suhartati/KIM Depok)