Sleman— Pemerintah Kabupaten Sleman memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar senam massal dan jalan santai tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di halaman parkir Lapangan Denggung Sleman pada Kamis (1/5/2025), diikuti pekerja dari 35 perusahaan.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, jajaran Forkopimda Sleman, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam sambutannya, Bupati Harda menyampaikan apresiasi kepada para pekerja atas kontribusinya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hari Buruh Internasional ini menjadi momentum untuk menyatukan pikiran dan tujuan tiga pilar tripartite (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) agar ke depan dapat menjalankan peran masing-masing secara lebih baik dan optimal sehingga mencegah timbulnya masalah di kemudian hari,” ujar Harda.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Sleman terbuka untuk berdiskusi dengan pekerja dan pengusaha melalui forum serikat buruh. Pemerintah, menurutnya, memiliki peran sebagai jembatan agar hubungan industrial dapat berjalan harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan iklim usaha tetap kondusif.

“Saya berharap hubungan tripartit yang optimal akan meningkatkan investasi di Sleman, menyerap lebih banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Sutiasih, menyampaikan bahwa tujuan utama peringatan ini adalah untuk mempererat gotong royong dan silaturahmi antara ketiga pilar tripartit. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menciptakan situasi kerja yang damai dan kondusif di Sleman.

“May Day is Kolaborasi Day. Mari berkolaborasi menciptakan ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha agar pekerja semakin sejahtera,” tegas Sutiasih.

Peringatan Hari Buruh Internasional di Sleman mengusung tema “Semangat Gotong Royong Pekerja dengan Pengusaha untuk Kesejahteraan Bersama.” Selain senam massal dan jalan santai, acara juga dimeriahkan oleh lomba yel-yel buruh, donor darah, skrining kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, penyerahan bantuan sembako dan beasiswa untuk anak pekerja, hiburan, serta pembagian doorprize dari para sponsor.

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Klaten resmi menjalin kerja sama dalam pengelolaan air di wilayah perbatasan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, dan Sekretaris Daerah Klaten, Jajang Prihono, di Bukit Klangon, Glagaharjo, Cangkringan, Rabu (30/4/2025).

Kerja sama ini mencakup sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi kedua daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan antara Sleman dan Klaten.

Sebagai bagian dari perjanjian, kedua pemerintah daerah juga sepakat mendukung konservasi lingkungan. Hal ini ditandai dengan kegiatan penanaman pohon bersama di Bukit Klangon. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman, Suparmono, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan simbol langkah nyata menjaga keberlanjutan sumber daya air.

“Karena tema kerja sama ini juga mencakup konservasi air, maka dilakukan penanaman pohon oleh kedua belah pihak sebagai tindakan nyata dan momentum kolaborasi,” ujar Suparmono.

Perjanjian kerja sama ini mengacu pada Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Nomor: , tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA) kepada Organisasi Pemanfaat Air (OPA) Guyub Bebeng di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi, Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pembangunan dan pemasangan fasilitas air, optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya air, pendampingan komunitas pengelola air berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas OPA Guyub Bebeng.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Sleman dan Klaten, khususnya dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Sleman – Di tengah derasnya arus ekonomi digital dan persaingan pasar global, UMKM tetap menjadi penyangga ekonomi nasional. Namun sayangnya, kesadaran pelaku UMKM untuk bergabung dalam koperasi masih rendah. Banyak yang belum memahami cara kerja koperasi atau merasa enggan karena pengalaman buruk dengan koperasi yang tidak sehat. Padahal, dengan manajemen yang transparan dan pengawasan yang kuat, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bersama DPRD Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Selasa (29/4/2025).

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, Suryana mengungkapkan banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum memahami konsep koperasi secara utuh. Melalui sosialisasi, mereka dapat mengetahui bagaimana koperasi bekerja, apa manfaatnya, serta bagaimana cara bergabung dan berkontribusi di dalamnya.

“Informasi yang tepat dapat mengubah cara pandang individu dari usaha sendiri-sendiri menjadi usaha berbasis kebersamaan,” kata Suryana.

Pemerintah pun mulai mendorong peran koperasi dalam mendukung UMKM melalui berbagai program seperti pelatihan, digitalisasi koperasi, hingga bantuan permodalan berbasis koperasi. Harapannya, koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif, tetapi juga mitra strategis pelaku usaha dalam menghadapi tantangan zaman.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Tina Hastani menambahkan bahwa membangun koperasi yang kuat membutuhkan waktu dan kepercayaan. Namun, jika UMKM terus dibiarkan berjalan sendiri dalam lanskap ekonomi yang makin kompetitif, banyak yang akan tertinggal.

“Koperasi hadir bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk memperkuat,” tegasnya dihadapan peserta sosialisasi.

Menurut Tina, koperasi bukanlah sekadar wadah simpan pinjam saja. Melainkan sebuah sistem ekonomi berbasis kebersamaan, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk saling menopang dalam satu ekosistem. Dengan bergabung dalam koperasi, pelaku usaha kecil bisa memperoleh akses permodalan yang lebih terjangkau, pelatihan manajemen usaha, hingga kemudahan distribusi dan promosi produk.

Keberhasilan koperasi dalam mendukung UMKM juga terlihat dari terciptanya ekosistem yang saling menguntungkan. Dari sisi produksi, koperasi membantu anggota mendapatkan bahan baku dengan harga grosir. Dari sisi pemasaran, koperasi membuka akses ke pameran, marketplace, hingga ekspor. Semua ini dilakukan dengan semangat gotong royong.

Dukungan terbentuknya koperasi pun muncul dari Ketua Tim Penggerak PKK Banyuraden, Kwintartiningsih Pospoputri yang menekankan sudah saatnya pelaku usaha memandang koperasi bukan sebagai pilihan terakhir, tetapi sebagai mitra utama. Dalam semangat kolektif dan kebersamaan, koperasi dan UMKM dapat tumbuh bersama, menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman gelar kegiatan Pelatihan SIOSESTU untuk pelayanan bagi Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) Kabupaten Sleman, pada Rabu (30/4/2025). Kegiatan berlangsung Ruang Rapat UPTD Persampahan DLH Kabupaten Sleman.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sleman, Fitasari Ayu Wardani menyampaikan bahwa masalah persampahan di Kabupaten Sleman sejak ditutupnya TPA Piyungan menjadi hal yang serius.

“Sampah yang tadinya disetor ke TPA Piyungan sekarang harus di kelola sendiri oleh Kabupaten Sleman. Meski Sleman memiliki TPST namun keberadaannya belum bisa mengolah semua timbulan sampah yang ada di Sleman setiap hari sebanyak 602 ton,” jelasnya.

Ayu menjelaskan banyak hal yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk mengurai permasalah sampah di Kabupaten Sleman. Salah satunya membuat sistem berbasis web SIOS-ESTU, yang belum diluncurkan karena masih dalam taraf uji coba.

SIOS-ESTU merupakan sebuah sistem informasi yang diharapkan dapat mempermudah pencatatan atau administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan bagi KPSM yang ada di Kabupaten Sleman. Kelompok yang dimaksud ialah KPSM yang berbentuk shodaqoh sampah (SS), Bank Sampah (BS) maupun TPS3R.

“Aplikasi SIOS-ESTU sebuah sistem informasi untuk pengelolaan sampah terpadu yang dikembangkan oleh DLH Sleman, yang belum di luncurkan. Namun masih banyak perlu perbaikan,” ujarnya.

Pelatihan penggunaan aplikasi SIOS-ESTU diperuntukkan bagi KPSM di 16 kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman. Pelatihan ini berlangsung selama sehari, yang dibagi menjadi empat sesi. Di mana, setiap sesi terdapat 25 pengurus KPSM, sehingga dalam satu hari ada 100 anggota pengurus yang mengikuti pelatihan aplikasi SIOS-ESTU.

“Penggunaan aplikasi SIOS-ESTU ini salah juga merupakan satu syarat bila kelompok mau mengikuti lomba pengelolaan sampah, juga syarat yang lain adalah SK pengukuhan dari kalurahan setempat,” uajr Ayu.

Sementara, Staf Tim Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sleman, Ady Triyanto pada kesempatan itu menyampaikan materi pelatihan mengenai aplikasi SIOS-ESTU. Ady menuturkan bahwa data dan administrasi pelaporan sampah dari aplikasi tersebut dihasilkan dari masyarakat melalui KPSM yang ada di lingkungan.

“Aplikasi ini akan membantu pelaporan data dan sebagai pencatatan administrasi bagi KPSM yang bersangkutan,” jelas Andy.

Ketua KPSM Gemah Ripah Padukuhan Pencar, Sindumartani, Triyas Handayani selaku salah satu peserta pelatihan mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan aplikasi SIOS-ESTU.

“Sementara ini kita menyimpan data dengan aplikasi sederhana. Semoga dengan aplikasi SIOS-ESTU administrasi penyimpanan data sampah yang ada semakin rapi dan terperinci,” jelas Triyas. (Kusnadi / KIM Berbah)

Sleman – Beragam persoalan kesehatan di masyarakat mendorong Puskesmas Depok II untuk menggelar Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sebagai langkah pemetaan masalah dan pencarian solusi bersama. Kegiatan ini berlangsung di ruang Anglocita Tama, Kapanewon Depok, pada Rabu (30/4/2025).

Acara ini dihadiri oleh Kasubag Puskesmas Depok II, Bajeng, Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Dukuh, kader posyandu, staf Jawatan Sosial Kapanewon Depok, BPKal, serta Babinsa dan Babinkamtibmas Kalurahan Condongcatur.

MMD dipandu oleh perwakilan Bidang Promosi Kesehatan Puskesmas Depok II, Pramija Ujiana. Pada kesaempatan itu, Pramija menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Survei Mawas Diri (SMD) yang telah dilakukan secara daring beberapa waktu lalu, dengan menjaring 827 responden dari 18 padukuhan di wilayah Kalurahan Condongcatur.

“Survei ini mengungkap berbagai masalah kesehatan di masyarakat, seperti diare, asma, jantung, stroke, hipertensi, diabetes melitus (DM), pengelolaan sampah, TBC, leptospirosis, gangguan kesehatan jiwa, serta kebiasaan merokok,” pungkasnya.

Dalam diskusi kelompok, peserta MMD menyepakati lima isu kesehatan sebagai prioritas utama, yaitu pengelolaan sampah, leptospirosis, TBC, penyakit tidak menular (PTM), dan kesehatan jiwa.

Salah satu anggota Tim Promkes Pudewa, Ardi menuturkan setiap kelompok membahas satu isu dan menyusun usulan solusi, termasuk pentingnya edukasi kepada masyarakat, skrining kesehatan jiwa menggunakan SRQ, hingga pelatihan bagi kader agar lebih siap menghadapi kondisi di lapangan.

“Perlu ada edukasi berkelanjutan terkait TBC, PTM, dan leptospirosis, serta pentingnya larangan membuang sampah sembarangan. Kader juga perlu dilatih agar siap terjun langsung ke masyarakat,” ujar Ardi.

Hasil MMD ini akan menjadi bahan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk regulasi, dukungan anggaran, maupun kebijakan, guna menuntaskan persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat Condongcatur. (Tri Suhartati – KIM Depok)