Sleman – Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, secara resmi melantik 22 pengurus Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kristen (BKSGK) Kabupaten Sleman periode 2025–2030, dalam acara yang digelar di Gereja GKI Gejayan pada Senin malam (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Danang mengucapkan selamat kepada para pengurus baru dan menyampaikan harapan agar program-program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya dapat diteruskan dengan semangat yang sama, serta disinergikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

“Saya harap kepengurusan BKSGK yang baru memiliki dedikasi dan semangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan kerja keras, serta dapat memenuhi kepentingan anggotanya,” ujar Danang.

Danang menegaskan bahwa BKSGK Kabupaten Sleman memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi, kerja sama, dan pelayanan antar gereja Kristen yang ada di wilayah Sleman. Melalui organisasi ini, berbagai gereja dapat berbagi pengalaman, berdiskusi, dan memperkuat pelayanan kepada umat secara bersama-sama.

Lebih dari itu, BKSGK juga menjadi jembatan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, mempererat persaudaraan, dan membangun nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung setiap upaya memperkokoh persatuan umat Kristen dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan gotong royong,” tegas Danang.

Pelantikan ini menjadi simbol komitmen Pemkab Sleman dalam menjaga keberagaman dan mendorong organisasi keagamaan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan yang inklusif dan harmonis.

Sleman — Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Sleman menyelenggarakan pelatihan panatacara sebagai upaya regenerasi pewaris tradisi lisan budaya Jawa. Kegiatan berlangsung pada Senin–Kamis, 19–22 Mei 2025, bertempat di Pendhapa Puri Mataram, Sleman, dengan melibatkan 25 peserta dari Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sleman.

Pelatihan ini dipandu oleh Agus Wiranto, Ketua Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Panatacara Yogyakarta (PPY) Kabupaten Sleman, yang membawakan materi seputar teknik dasar panatacara, penggunaan bahasa dan sastra Jawa, gaya tutur dalam berbagai konteks (pepanggihan, sripah, pahargyan), busana adat Mataraman, hingga ujian praktik (paragan).

Dalam sambutan pembuka, Kepala Dispora Sleman, Heru Saptono, yang didampingi Riyang Sukrisman, Ketua Tim Kerja Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda, menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Ia menekankan pentingnya memperkuat karakter, etika, dan kesadaran budaya di tengah derasnya arus modernisasi.

“Menjadi pribadi modern tidak berarti meninggalkan akar budaya. Justru tantangan kita adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian identitas budaya,” ujar Heru di hadapan peserta.

Heru juga menyoroti tantangan generasi muda saat ini yang menghadapi krisis identitas akibat budaya instan, tekanan sosial, serta pengaruh budaya asing. Ia menyayangkan generasi muda yang mampu membuat konten viral, tetapi tidak lagi mampu menyampaikan sambutan dalam bahasa Jawa krama. Fenomena ini menjadi cerminan urgensi pelestarian tradisi melalui regenerasi.

Panatacara, atau pranata adicara, bukan sekadar pembawa acara dalam adat Jawa. Ia adalah penjaga marwah budaya, penyampai nilai-nilai adiluhung, dan penata suasana dalam setiap perhelatan adat. Dalam sesi pelatihan, Agus Wiranto menjelaskan bahwa panatacara adalah seni tutur yang sarat makna filosofis, sekaligus bentuk edukasi tentang struktur sosial dan tata nilai masyarakat Jawa.

“Panatacara bukan hanya pemandu acara, tetapi juga pengemban nilai budaya yang harus disampaikan secara lisan, sopan, dan tertata. Tanpa regenerasi, seni ini akan punah,” ungkap Agus.

Selain mempelajari teknik bertutur, peserta juga dilatih untuk berkomunikasi secara santun, percaya diri, dan efektif di depan umum, baik dalam konteks adat maupun dalam kehidupan profesional. Kemampuan ini menjadi bekal penting dalam organisasi, dunia kerja, dan kehidupan sosial.

Pelatihan panatacara ini merupakan langkah konkret dalam merawat warisan budaya leluhur. Generasi muda diharapkan mampu menjadi penghubung antara tradisi dan kemajuan, dengan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan budaya lokal.

Dengan mengikuti pelatihan ini, pemuda Sleman menunjukkan bahwa cinta budaya tidak harus bertentangan dengan kemajuan zaman. Justru dengan semangat inovasi, nilai-nilai luhur budaya Jawa dapat dihidupkan kembali dan dikenalkan ke ruang-ruang digital yang lebih luas dan relevan. (Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Gamping)

Ngemplak — Dalam rangka memperkuat literasi digital dan membangun ekosistem informasi yang sehat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lumintu Kapanewon Ngemplak menggelar kegiatan pembinaan bertajuk “Mendorong Masyarakat Cerdas Informasi, Aktif, dan Mandiri” pada Selasa (20/5/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Kapanewon Ngemplak ini diprakarsai oleh Joni Prasetyo, selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia KIM Ngemplak. Peserta kegiatan terdiri dari para pengelola media sosial kalurahan yang berperan penting dalam pengelolaan informasi publik di tingkat desa.

Dalam paparannya, Joni menekankan bahwa KIM tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga sebagai ruang dialog, edukasi, dan pemberdayaan.

“KIM bukan hanya penyambung informasi, tetapi juga garda depan dalam membangun masyarakat yang cerdas informasi dan tahan terhadap hoaks,” jelasnya.

Joni juga menjabarkan peran strategis KIM, mulai dari diseminasi informasi pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, advokasi hak atas informasi, edukasi digital, hingga dukungan terhadap promosi UMKM lokal melalui platform digital seperti media sosial, YouTube, dan blog.

Sebagai bagian dari pembinaan, peserta diajak untuk belajar dari kisah sukses KIM di daerah lain yang telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk mengangkat potensi lokal. KIM juga didorong untuk semakin aktif memproduksi konten-konten edukatif dan positif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Melalui kolaborasi antar-pengelola media sosial kalurahan yang semakin aktif dan terkoordinasi, diharapkan KIM Lumintu dapat memperkuat fungsinya sebagai kekuatan kolektif dalam membentuk masyarakat melek informasi, partisipatif dalam pembangunan, dan resisten terhadap disinformasi. (Joni Prasetyo/KIM Ngemplak)

Condongcatur — Dalam rangka mendukung kelancaran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25), digelar Pertemuan Persiapan Pemutakhiran Data Keluarga pada Selasa (20/5/2025), bertempat di Ruang PKK Kapanewon Depok. Acara dimulai pukul WIB dan dihadiri oleh para kader dari seluruh padukuhan di Kalurahan Condongcatur.

Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kapanewon Depok, sebagai langkah awal persiapan teknis dan koordinasi menjelang pelaksanaan PK-25 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

Dalam sambutannya, PKB Depok, Siti Juwariyah, menegaskan bahwa keterlibatan aktif para kader sangat penting untuk menyukseskan pendataan keluarga. Ia menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

“Data yang akurat menjadi kunci suksesnya program-program pemerintah. Karenanya, kami berharap kader bekerja dengan cermat, jujur, dan profesional,” ujarnya.

Siti juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PK-25 tahun ini akan menggunakan aplikasi digital untuk mendukung proses pendataan secara lebih efisien dan akurat. Penjelasan teknis lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi dan metode pendataan akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya.

PK-25 merupakan program nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan memperbarui data keluarga secara menyeluruh dan mutakhir. Data yang dikumpulkan akan mencakup informasi kependudukan, kondisi keluarga, serta pelaksanaan program Bangga Kencana.

Informasi ini akan menjadi landasan penting bagi kebijakan sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional, termasuk dalam pengembangan program perlindungan sosial, penguatan SDM, serta pembangunan berbasis keluarga.

Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh kader memahami tugas, peran, dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan PK-25, serta mampu menjalin koordinasi yang solid untuk menyukseskan proses pendataan di wilayah masing-masing.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan warga menjadi kunci keberhasilan. Kami yakin kader di Condongcatur siap menjalankan tugas dengan optimal,” tutup Siti. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Sebanyak 155 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, pada Senin (19/5) di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman. Mereka terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas.

Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran dan penyesuaian organisasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Harda Kiswaya menekankan pentingnya memahami tugas dan tanggung jawab jabatan yang baru diemban.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi. Jangan merasa harus dilayani, tapi jadilah pelayan bagi masyarakat. Tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan pelayanan,” tegasnya.

Harda juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk tetap menjaga semangat pelayanan, meski dalam keterbatasan sumber daya.

“Efisiensi adalah tantangan yang harus kita jawab dengan peningkatan kinerja, bukan dengan keluhan. Fokus kita adalah pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ia mendorong para pejabat untuk aktif membangun koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda, Forkopimcam, serta instansi vertikal lainnya, demi kesuksesan program-program pemerintah.

“Komunikasi dan sinergi sangat penting. Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan program membutuhkan kolaborasi,” pesan Harda.

Sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan mutu pemerintahan, Bupati Sleman menyampaikan bahwa akan dilakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pejabat yang telah dilantik. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa pejabat yang dipercaya mampu menjalankan tugas secara optimal.

Pelantikan ini menandai komitmen Pemkab Sleman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.