Sleman – Sebanyak 716 calon jamaah haji asal Kabupaten Sleman diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan pada Selasa pagi (20/5). Mereka tergabung dalam kloter 65 SOC sebanyak 360 jamaah dan kloter 66 SOC sebanyak 356 jamaah. Pemberangkatan dilakukan dari Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo, Sleman.

Acara pelepasan dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Sleman Susmiarto, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.

Wakil Bupati Danang Maharsa menyampaikan ucapan selamat kepada para calon jamaah haji yang akan menunaikan rukun Islam kelima. Ia juga mengimbau agar seluruh jamaah menjaga kesehatan fisik dan mental demi kelancaran ibadah haji.

“Monggo dipatuhi semua pedoman yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban, kepatuhan syariah, dan kenyamanan bapak ibu saat beribadah,” ujar Danang.

Selain itu, Danang juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik Kabupaten Sleman dan Indonesia selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Ia menekankan pentingnya menjunjung budaya bangsa seperti sopan santun, toleransi, dan semangat gotong royong.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Sidik Pramono, melaporkan bahwa total calon jamaah haji asal Sleman pada tahun 2025 mencapai orang yang tergabung dalam lima kloter. Rinciannya yakni kloter 65 SOC sebanyak 360 orang, kloter 66 SOC 356 orang, kloter 67 SOC 356 orang, kloter 69 SOC 40 orang, dan kloter 71 SOC 107 orang.

“Jamaah tertua tahun ini adalah Saudah Dullah Ichsan asal Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, yang berusia 92 tahun. Sementara itu, jamaah termuda adalah Sulthon Al Farrel Adyasta asal Caturtunggal, Kapanewon Depok, yang berusia 19 tahun,” ungkap Sidik.

Pemberangkatan jamaah haji ini menjadi momen penuh haru dan kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat Sleman, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dari daerah tersebut.

Sleman – Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Epdeskel) merupakan instrumen strategis bagi Pemerintah Daerah DIY dalam menilai sejauh mana desa dan kalurahan berkembang secara menyeluruh, baik dari aspek pemerintahan, kewilayahan, maupun kemasyarakatan. Melalui lomba ini, Pemda DIY memiliki sarana untuk melakukan pemantauan langsung terhadap efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dijalankan di tingkat kalurahan.

Lebih dari sekadar ajang kompetisi, Epdeskel menjadi wahana untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berbasis pelayanan publik yang prima. Kalurahan sebagai bentuk pemerintahan khas DIY mendapatkan dorongan untuk berinovasi dalam pelayanan, memperkuat kapasitas pamong, dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini sangat selaras dengan visi Pemda DIY sebagai daerah istimewa yang menjunjung nilai-nilai budaya dan kemandirian.

Usai meraih juara pertama lomba evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025, secara berjenjang Pemerintah Kalurahan Banyuraden mewakili Kabupaten Sleman maju perlombaan di tingkat provinsi, yang dilangsungkan di gedung pertemuan Wisanggeni Komplek Kantor Gubernur DIY, Selasa (20/5/2025).

Lurah Banyuraden, Sudarisman yang didampingi Carik, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Ketua Tim Penggerak PKK melakukan pemaparan materi mengenai gambaran umum, potensi, dan inovasi di bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, serta ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menunjukkan capaian pembangunan dan kemajuan Kalurahan Banyuraden secara menyeluruh.

“Presentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang komprehensif kepada tim juri provinsi atas berbagai program dan terobosan yang telah dijalankan pihaknya bersama masyarakat,” ujar Sudarisman.

Melalui pemaparan tersebut, Sudarisman ingin menegaskan bahwa Kalurahan Banyuraden tidak hanya memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, namun juga mampu memaksimalkan potensi wilayahnya serta membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemaparan di bidang pemerintahan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi. Sementara aspek kewilayahan menunjukkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang tertib dan berkelanjutan.

“Di sisi kemasyarakatan, partisipasi aktif warga Banyuraden dalam pembangunan, pemberdayaan kelompok rentan, dan pelestarian budaya lokal. Inovasi-inovasi sosial dan teknologi yang telah diterapkan pun menjadi bukti Kalurahan Banyuraden terus bergerak mengikuti dinamika zaman tanpa meninggalkan akar tradisi,” jelas Sudarisman.

Sedangkan dalam hal ketahanan pangan, Sudarisman menyoroti upaya penguatan kemandirian pangan berbasis potensi lokal, seperti urban farming dan pengelolaan lahan produktif bersama masyarakat.

Lomba ini menjadi ruang pelestarian kearifan lokal yang menjadi ciri khas desa dan kelurahan. Aspek budaya, tradisi, dan gotong royong masyarakat menjadi bagian penting dalam penilaian, sejalan dengan misi Pemda DIY dalam mengembangkan pembangunan berbasis budaya. Epdeskel sebagai salah satu media konkret guna menjaga identitas lokal sekaligus memadukannya dengan inovasi zaman.

Pemaparan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Kalurahan Banyuraden telah bersungguh-sungguh membangun wilayahnya secara inklusif, berkelanjutan, dan inovatif. Dengan menjelaskan seluruh aspek tersebut, harapannya Banyuraden tidak hanya dinilai layak secara administratif, tetapi juga menginspirasi kalurahan lainnya.

Dari sisi kebijakan, hasil lomba memberikan data dan informasi penting bagi Pemda DIY dalam mengevaluasi capaian pembangunan wilayah. Pemerintah dapat mengidentifikasi kalurahan yang berhasil menjadi model, sekaligus mengetahui tantangan nyata yang dihadapi kalurahan lain. Sehingga, program pemberdayaan dan pembinaan dapat lebih tepat sasaran dan terukur. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peluncuran dua inovasi pelayanan masyarakat di Kapanewon Tempel, yaitu Sistem Pendataan Keluarga Digital (SINTA GADIS) dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Antar Sampai Alamat (PAK ASMAT).

Peluncuran dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Selasa (20/5/2025), yang menyebut kedua layanan ini sebagai wujud nyata pemerintahan adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

“Inovasi ini sangat strategis. Bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tapi juga menjangkau masyarakat hingga ke level terbawah. Ini bentuk pelayanan yang benar-benar berpihak pada warga,” ujar Danang.

SINTA GADIS adalah aplikasi pendataan keluarga digital yang menghimpun data penting masyarakat di 8 Kalurahan di wilayah Tempel, termasuk data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga perilaku sosial seperti kebiasaan merokok pada anak-anak.

Menurut Panewu Tempel, Agung Dwi Maryoto, keberadaan aplikasi ini akan mengoptimalkan akurasi kebijakan publik karena pemerintah memiliki basis data yang lengkap dan terintegrasi.

“Dengan data ini, intervensi program bisa lebih tepat sasaran. Kami bisa tahu dengan pasti keluarga mana yang membutuhkan bantuan, dan kebijakan apa yang paling relevan,” tegasnya.

Sementara itu, PAK ASMAT menjadi solusi bagi masyarakat yang menghadapi kendala mobilitas saat mengurus dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Dengan program ini, petugas akan mengantarkan dokumen langsung ke rumah warga yang sudah mengajukan permohonan.

“Kami ingin memastikan tak ada warga yang kesulitan mendapatkan hak administratifnya hanya karena kendala fisik atau jarak,” ujar Agung.

Wabup Danang menyatakan bahwa model pelayanan seperti ini layak dijadikan contoh bagi kapanewon dan kalurahan lain di Sleman. Menurutnya, digitalisasi dan layanan jemput bola adalah jawaban atas tantangan pelayanan publik masa kini.

“Pemerintah yang tidak berinovasi akan tertinggal. Sleman harus jadi pelopor daerah yang berani berubah dan mendekatkan layanan ke rakyat,” tegas Danang.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan graduasi terhadap 65 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinyatakan telah mandiri. Ini menjadi bukti nyata bahwa layanan yang tepat sasaran mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sleman – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan pendatanganan MoU dengan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah terkait sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal, pada Selasa (20/5/25) di Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sangat senang sekali atas dilakukannya MoU dengan ‘Aisyiyah ini. “Terimakasih kepada Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Ayo kita lakukan gerakan secara menyeluruh di semua sektor di desa, kita sentuh jasmani dan rohaninya, sehingga dakwah dunia dapat, dakwah akhirat dapat. Ini kesempatan terbaik karena di bawah Pak Prabowo kita betul-betul membangun desa,” ujarnya.

Menurut Yandri, desa menjadi primadona di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, bahkan kata-kata desa sampai di sebut di Asta Cita yakni untuk membangun dari desa. Yandri menyebut, pembangunan desa ini penting karena desa merupakan titik strategis bagi pembangunan sebuah negara.

“Kita harus menahan laju urbnisasi desa ke kota, sehingga kita harus lakukan bangun desa bangun Indonesia,” ujar Yandri.

Upaya pemerintah untuk membangun desa ini menurutnya tentu memerlukan banyak tangan dan tenaga. Sebab, pemerintah tidak bisa melakukan semuanya sendiri. “Kita perlu super team karena kita bukan superman. Kita butuh keterlibatan dunia kampus dunia usaha, termasuk organisasi masyarakat,” jelasnya.

‘Aisyiyah Muhammadiyah disebut Yandri harus ambil bagian dan ikut mengawal dalam pembangunan desa. Terlebih kepemimpinan ‘Aisyiyah yang tersebar hingga ranting atau desa dan puluhan ribu PAUD yang dimiliki, ini menjadi potensi untuk menuju Indonesia emas.

“Kita harus ambil bagian, kita ikut mengawal pembangunan desa, karena ini kesempatan terbaik untuk menuju Indonesia emas. Kalau kita lengah saat ada bonus demografi, maka kesempatan ini akan terlepas, bagaimana anak cucu kita nanti kalau desa tidak kita urus,” tandasnya.

Oleh karena itu, Yandri berharap MoU ini bisa terlaksana di banyak desa. “Jangan sekedar kita tanda tangan selesai, tetapi harus bisa terlaksana di banyak desa,” ucapnya.

Sementara, Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah menyebut bahwa ‘Aisyiyah sangat peduli pada pembangunan desa melalui konsep yang dimiliki ‘Aisyiyah yakni Qaryah Thayyibah.

Menurut Salmah, pemerintah saat ini sudah hadir di desa-desa, seluruh kementerian pun turut berkonsentrasi di desa. “Karena kita sadar betul jika membangun desa maka Insyaallah kita bisa membentuk perkampungan yang tentram, damai, makmur, gemah ripah loh jinawi. Insyaallah dengan program ‘Aisyiyah ini kita bisa mewujudkan negara yang kuat baldatun thayyibatun warabbun ghofur,” ujar Salmah.

Salah satu poin yang ditekankan oleh Salmah dalam upaya membangun desa ini adalah agar penerapan teknologi tepat guna dapat diaplikasikan di desa dalam semua sektor. “Kita merasakan penggunaan teknologi tepat guna masih kurang. Di samping pembedayaan masyarakat dan perempuan, penggunaan teknologi tepat guna ini dapat membangun desa dengan lebih baik,” ucapnya.

Lebih lanjut Salmah menyampaikan harapannya agar melalui kerja sama ini kehadiran PP ‘Aisyiyah dan Kemendes bisa membangun negara yang lebih baik, berkemajuan dan peradabab yang mencerahkan. (Arief Hartanto / Kim Turi)

Sleman – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, budaya lokal sering kali terpinggirkan. Namun, di berbagai upacara adat dan perhelatan tradisional, masih ada satu profesi yang tetap menjaga martabat budaya yakni panatacara sebagai penjaga nilai, estetika, dan etika Jawa.

Dalam tradisi Jawa, panatacara memiliki kedudukan penting lantaran menjadi representasi kehormatan suatu acara. Baik dalam hajatan mantenan, mitoni, tedhak siten, hingga pengajian budaya, panatacara memainkan peran sebagai pengarah suasana. Semuanya ditentukan oleh kemampuannya dalam bertutur kata menggunakan bahasa Jawa yang benar dan tepat.

Untuk membekali para pemuda dengan keterampilan menggunakan bahasa Jawa sesuai unggah-ungguh basa, termasuk memahami tingkatan bahasa, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman mengundang 25 anggota Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sleman. Sebagai narasumber pada hari kedua pelatihan panatacara yang digelar di Joglo Witana Puri Mataram, Selasa (20/5/2025) Tri Sarjuli selaku anggota Paguyuban Panatacara Yogyakarta (PPY) Kabupaten Sleman menyampaikan materi mengenai tataran bahasa Jawa. Sedangkan materi persiapan dasar sebagai panatacara dan pamedhar sabda dipaparkan oleh Yuana Agus Dirgantara.

Sarjuli pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa bahasa Jawa bukanlah sekadar alat komunikasi, melainkan sarana untuk menunjukkan rasa hormat, kedalaman budi, dan keluhuran tata krama. Di dalamnya terdapat tingkatan bahasa yakni ngoko lugu, ngoko alus krama lugu, dan krama alus atau krama inggil yang menuntut ketelitian dan kepekaan dalam penggunaannya.

“Seorang panatacara harus tahu kapan menggunakan krama inggil, dan kapan boleh memakai ungkapan yang lebih akrab menggunakan ngoko,” jelasnya.

Panatacara yang ideal pun harus paham mengenai kekayaan sastra Jawa dan tidak hanya berhenti pada penguasaan tingkat tutur saja. Menurut Sarjuli, adanya karya sastra memberikan warna dan kekuatan spiritual dalam sebuah perhelatan. Misalnya, kutipan tembang macapat seperti Pangkur, Sinom, atau Kinanthi mampu membangkitkan suasana haru, khidmat, atau penuh cinta kasih, sesuai konteks acaranya.

Selanjutnya, penguasaan bahasa dan sastra Jawa sangat membantu panatacara berimprovisasi saat terjadi hal-hal tak terduga. Seperti menenangkan hadirin dengan humor halus dalam bentuk tembung saroja (pantun Jawa), maupun menunda waktu dengan cerita berbobot dari serat Wulangreh atau Wedhatama. Hal ini merupakan seni yang hanya dapat dilakukan bagi panatacara yang menguasai khazanah sastra Jawa secara mendalam.

Sayangnya, tidak sedikit panatacara muda yang kini lebih mengandalkan naskah baku atau skrip hasil salinan dari internet tanpa memahami makna di balik kata-kata tersebut. Akibatnya, terjadi pengucapan yang keliru, penggunaan tingkat bahasa yang tidak tepat, bahkan kehilangan rasa dalam bertutur kata.

Selain itu, panatacara harus terus mengasah rasa estetikanya. Karenanya, tidak cukup hanya membaca teks saja, melainkan harus menghidupkan suasana menggunakan ekspresi, intonasi, dan pilihan kata yang mencerminkan rasa hormat sekaligus keindahan.

“Inilah yang membedakan panatacara dari sekadar MC biasa,” tandas Sarjuli. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)