Ngemplak — Dalam rangka memperkuat literasi digital dan membangun ekosistem informasi yang sehat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lumintu Kapanewon Ngemplak menggelar kegiatan pembinaan bertajuk “Mendorong Masyarakat Cerdas Informasi, Aktif, dan Mandiri” pada Selasa (20/5/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Kapanewon Ngemplak ini diprakarsai oleh Joni Prasetyo, selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia KIM Ngemplak. Peserta kegiatan terdiri dari para pengelola media sosial kalurahan yang berperan penting dalam pengelolaan informasi publik di tingkat desa.

Dalam paparannya, Joni menekankan bahwa KIM tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga sebagai ruang dialog, edukasi, dan pemberdayaan.

“KIM bukan hanya penyambung informasi, tetapi juga garda depan dalam membangun masyarakat yang cerdas informasi dan tahan terhadap hoaks,” jelasnya.

Joni juga menjabarkan peran strategis KIM, mulai dari diseminasi informasi pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, advokasi hak atas informasi, edukasi digital, hingga dukungan terhadap promosi UMKM lokal melalui platform digital seperti media sosial, YouTube, dan blog.

Sebagai bagian dari pembinaan, peserta diajak untuk belajar dari kisah sukses KIM di daerah lain yang telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk mengangkat potensi lokal. KIM juga didorong untuk semakin aktif memproduksi konten-konten edukatif dan positif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Melalui kolaborasi antar-pengelola media sosial kalurahan yang semakin aktif dan terkoordinasi, diharapkan KIM Lumintu dapat memperkuat fungsinya sebagai kekuatan kolektif dalam membentuk masyarakat melek informasi, partisipatif dalam pembangunan, dan resisten terhadap disinformasi. (Joni Prasetyo/KIM Ngemplak)

Condongcatur — Dalam rangka mendukung kelancaran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (PK-25), digelar Pertemuan Persiapan Pemutakhiran Data Keluarga pada Selasa (20/5/2025), bertempat di Ruang PKK Kapanewon Depok. Acara dimulai pukul WIB dan dihadiri oleh para kader dari seluruh padukuhan di Kalurahan Condongcatur.

Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kapanewon Depok, sebagai langkah awal persiapan teknis dan koordinasi menjelang pelaksanaan PK-25 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

Dalam sambutannya, PKB Depok, Siti Juwariyah, menegaskan bahwa keterlibatan aktif para kader sangat penting untuk menyukseskan pendataan keluarga. Ia menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

“Data yang akurat menjadi kunci suksesnya program-program pemerintah. Karenanya, kami berharap kader bekerja dengan cermat, jujur, dan profesional,” ujarnya.

Siti juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PK-25 tahun ini akan menggunakan aplikasi digital untuk mendukung proses pendataan secara lebih efisien dan akurat. Penjelasan teknis lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi dan metode pendataan akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya.

PK-25 merupakan program nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan memperbarui data keluarga secara menyeluruh dan mutakhir. Data yang dikumpulkan akan mencakup informasi kependudukan, kondisi keluarga, serta pelaksanaan program Bangga Kencana.

Informasi ini akan menjadi landasan penting bagi kebijakan sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional, termasuk dalam pengembangan program perlindungan sosial, penguatan SDM, serta pembangunan berbasis keluarga.

Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh kader memahami tugas, peran, dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan PK-25, serta mampu menjalin koordinasi yang solid untuk menyukseskan proses pendataan di wilayah masing-masing.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan warga menjadi kunci keberhasilan. Kami yakin kader di Condongcatur siap menjalankan tugas dengan optimal,” tutup Siti. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman — Sebanyak 155 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, pada Senin (19/5) di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman. Mereka terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas.

Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran dan penyesuaian organisasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Harda Kiswaya menekankan pentingnya memahami tugas dan tanggung jawab jabatan yang baru diemban.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi. Jangan merasa harus dilayani, tapi jadilah pelayan bagi masyarakat. Tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan pelayanan,” tegasnya.

Harda juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk tetap menjaga semangat pelayanan, meski dalam keterbatasan sumber daya.

“Efisiensi adalah tantangan yang harus kita jawab dengan peningkatan kinerja, bukan dengan keluhan. Fokus kita adalah pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ia mendorong para pejabat untuk aktif membangun koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda, Forkopimcam, serta instansi vertikal lainnya, demi kesuksesan program-program pemerintah.

“Komunikasi dan sinergi sangat penting. Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan program membutuhkan kolaborasi,” pesan Harda.

Sebagai bentuk pengawasan dan peningkatan mutu pemerintahan, Bupati Sleman menyampaikan bahwa akan dilakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pejabat yang telah dilantik. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa pejabat yang dipercaya mampu menjalankan tugas secara optimal.

Pelantikan ini menandai komitmen Pemkab Sleman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan 232 Surat Keputusan (SK) pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki masa purna tugas pada periode 1 Juli hingga 1 Desember 2025. Penyerahan berlangsung di Pendopo Parasamya, Senin (19/5/2025), dan diserahkan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya.

Dalam laporannya, Kepala BKPP Sleman, R. Budi Pramono, menjelaskan bahwa para calon purna tugas tersebut berasal dari 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pendidikan tercatat sebagai OPD dengan jumlah calon pensiunan terbanyak, yakni 138 orang, diikuti oleh Dinas Kesehatan dengan 28 orang.

Budi juga menegaskan komitmen BKPP Sleman dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para calon purna tugas. Seluruh proses pengurusan pensiun kini dilakukan melalui mekanisme satu pintu di BKPP, bekerja sama dengan PT Taspen, BKN, BKAD, dan instansi terkait lainnya.

“Bapak-ibu tidak perlu repot, semua akan kami uruskan. Ini bagian dari komitmen pelayanan kami,” ujar Budi.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas pengabdian para ASN yang telah mengabdi kepada Kabupaten Sleman. Ia berharap para pensiunan tetap berkontribusi positif bagi masyarakat meskipun sudah tidak lagi aktif sebagai PNS.

“Masa purna tugas bukan akhir dari pengabdian. Kita harus tetap memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan meningkatkan ibadah kita. Ini akan menjadi bekal terbaik kita kelak,” pesan Harda.

Acara penyerahan SK ini menjadi bentuk penghormatan kepada para ASN atas dedikasi mereka selama bertugas. Momentum tersebut juga sekaligus menjadi ajakan untuk terus berkarya dan berdaya, meski telah memasuki masa pensiun.

Sleman— Dusun Kaliabu di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, menunjukkan keseriusannya dalam menjaga lingkungan dengan mengikuti program Kampung Hijau, sebuah inisiatif Pemerintah Kabupaten Sleman yang berbasis pada pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan di tingkat dusun.

Penilaian Kampung Hijau dilakukan oleh tim juri gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, yang turun langsung ke lokasi pada Senin (19/5/2025). Mereka meninjau berbagai aspek lingkungan, mulai dari kebersihan, pengelolaan sampah, hingga kebiasaan hidup sehat warga.

Kampung Kaliabu sendiri telah mengembangkan beragam program unggulan, seperti bank sampah, pengelolaan limbah rumah tangga, pemanfaatan tanaman produktif di pekarangan, serta penghijauan di bantaran Sungai Bedog yang kini menjadi ruang terbuka hijau nyaman dan bersih.

Lurah Banyuraden, Sudarisman, menyampaikan bahwa kesadaran warga terhadap pentingnya tanaman perindang, tanaman obat keluarga (TOGA), serta pemanfaatan lahan terbuka sudah terbentuk sejak lima tahun terakhir. “Masyarakat sudah memahami pentingnya menjaga ekosistem melalui tanaman produktif dan kebiasaan hidup sehat,” ujarnya.

Tim juri disambut langsung oleh Panewu Gamping Tamzis Sarwana, jajaran pamong kalurahan, pengurus kampung hijau, kader PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat.

Ketua tim juri, Enny Yulianti, menegaskan bahwa penilaian ini bertujuan untuk mendorong semangat kolektif warga dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. “Ini bukan hanya lomba, tapi proses edukatif untuk memperkuat kesadaran lingkungan dari tingkat keluarga,” katanya.

Ketua Kampung Hijau Dusun Kaliabu, Paryoto, menyambut baik kedatangan tim penilai. “Masukan dari tim juri sangat kami butuhkan agar kami bisa terus memperbaiki dan mengembangkan gerakan lingkungan di dusun kami,” ujarnya.

Penilaian Kampung Hijau mencakup sejumlah indikator utama, antara lain pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk pemilahan, pengomposan, dan keberadaan bank sampah/TPS 3R; Pemanfaatan ruang terbuka hijau dan tanaman TOGA sebagai bentuk pelestarian ekosistem; Kesehatan lingkungan, seperti kepemilikan jamban sehat, saluran pembuangan limbah, dan pengendalian penyakit berbasis lingkungan; dan partisipasi warga dan kelembagaan, seperti peran kader lingkungan, inovasi lokal, serta edukasi generasi muda tentang pelestarian lingkungan.

DLH dan Dinas Kesehatan menilai bahwa lingkungan bersih dan sehat merupakan fondasi penting bagi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, aspek fisik dan sosial menjadi satu kesatuan dalam proses evaluasi.

Dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, program Kampung Hijau tidak hanya sekadar ajang lomba, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Kombinasi indikator fisik dan sosial menjadi dasar kuat dalam menilai keberhasilan suatu dusun sebagai Kampung Hijau,” pungkas Enny Yulianti.

Langkah Kaliabu menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan bisa menjadi budaya hidup, bukan sekadar seremoni. (Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Gamping)