Menko PM RI Resmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sleman, Dorong Kemandirian Ekonomi dan Gizi Anak

Sleman – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PM RI), Muhaimin Iskandar, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tridadi, Kabupaten Sleman, Kamis (8/5/2025), bertempat di Puri Mataram, Beran, Tridadi. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Muhaimin, disaksikan oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Wakil Ketua DPRD Sleman Ani Martanti.
Usai meresmikan SPPG, Muhaimin meninjau langsung kegiatan produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program nasional pemenuhan gizi anak. Ia mengapresiasi Bumdes Tridadi yang dinilai berhasil menjadi mitra aktif Badan Gizi Nasional dan mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitar.
“Bumdes Tridadi tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mendukung program MBG, membangun ekosistem ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat. Inilah yang akan terus kita kembangkan,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menambahkan bahwa Bumdes Tridadi dapat menjadi role model bagi Bumdes lain di Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui pendirian SPPG.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat. Ia berharap keberadaan SPPG Bumdes Tridadi dapat mengoptimalkan implementasi program MBG di Sleman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemkab Sleman berkomitmen mendukung penuh program nasional MBG. Kami harap SPPG ini mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Sleman dan menjadi bagian penting dari gerakan nasional pemenuhan gizi,” ucap Harda.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa SPPG memiliki tiga fungsi utama: sebagai dapur produksi MBG, wadah bertemunya satuan pelayanan dengan produsen lokal, dan sebagai tempat pemantauan mutu gizi oleh tenaga ahli.
“SPPG ini akan menerima pendanaan sekitar Rp8 hingga Rp10 miliar per tahun, atau sekitar Rp800 juta per bulan. Sebanyak 85 persen dari dana tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan dari petani lokal. Ini tidak hanya mendukung gizi anak, tapi juga pertanian lokal,” jelas Dadan.



