Sleman— Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Dusun Gondang, RT 2 Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi, Jumat (2/5). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hibah kendaraan roda tiga yang diberikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sleman kepada Bank Sampah Berkah yang telah berdiri sejak lima tahun lalu.

Sosialisasi ini dihadiri anggota DPRD Sleman R. Kaptono, pamong kalurahan, serta 23 peserta dari unsur tokoh masyarakat, kelompok wanita, dan pemuda setempat. Tujuan kegiatan adalah menyegarkan kembali pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah mandiri, seiring dengan dukungan sarana prasarana (sarpras) yang telah diterima warga.

Dukuh Gondang, Ari Wandono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya memanfaatkan kendaraan hibah untuk mendukung kegiatan masyarakat, khususnya pengelolaan sampah. Ia juga mengimbau peserta yang hadir untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan yang didapat kepada kelompok-kelompok lain di wilayah Gondang.

Senada, Ulu-Ulu Kalurahan Donokerto, Ari Krismiyanto, mengapresiasi dukungan anggota dewan dalam penyediaan sarpras yang dibutuhkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya gotong royong sebagai kearifan lokal yang masih kuat di Dusun Gondang. Ari menambahkan bahwa dalam waktu dekat Donokerto akan memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah di wilayah Sleman.

Anggota DPRD Sleman, R. Kaptono, mengingatkan bahwa sarpras yang diberikan harus dirawat dan dimanfaatkan tidak hanya untuk pengelolaan sampah, tetapi juga untuk menunjang kegiatan masyarakat lainnya.

Sementara itu, narasumber dari praktisi pengelolaan sampah, Sutarto Agus Raharjo, mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan dalam pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai fasilitator dan stimulator, dengan fokus pada dua aspek utama: pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam paparannya, Sutarto menjelaskan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai fondasi dalam pengurangan sampah. Ia juga membahas pentingnya penguatan kelembagaan, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan hibah untuk mendukung program pelatihan serta sarpras.

Lebih lanjut, Sutarto menyoroti pentingnya pengelolaan sampah organik yang selama ini belum banyak disentuh. Ia memperkenalkan berbagai teknologi tepat guna seperti jugangan/rolak, biopori, biopot, Losida, dan komposter, lengkap dengan cara pembuatan, manfaat, hingga pemanenan kompos. Kompos hasil pengelolaan ini dapat dimanfaatkan untuk tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman obat, yang telah dijalankan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

“Kita punya pengetahuan soal sampah, tapi belum cukup action. Sekarang waktunya bergerak,” ujar Sutarto, menutup sesi pemaparannya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dan narasumber, menandai semangat kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman— Upaya menciptakan kemandirian pangan terus digalakkan warga Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Sleman. Melalui program ketahanan pangan berbasis komunitas, warga mengembangkan budidaya ikan nila sebagai solusi pemenuhan gizi sekaligus peningkatan ekonomi rumah tangga.

Program ini digagas oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Banyuraden dan dijalankan secara swadaya oleh warga. Sebanyak 35 kilogram bibit ikan nila ditebar di kolam seluas 64 meter persegi milik Kelompok Budidaya Ikan Mina Mukti Dowangan. Penebaran dilakukan langsung oleh Ketua LPM Banyuraden, Edi Waluyo, pada Kamis (1/5/2025).

“Ikan nila dipilih karena mudah dibudidayakan, cepat panen, dan bernilai gizi tinggi. Dalam waktu tiga hingga empat bulan, ikan sudah bisa dikonsumsi atau dijual,” ujar Edi. Ia menambahkan, sebagian hasil panen akan dipasarkan oleh kader kesehatan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein balita.

Menurut Edi, budidaya ikan nila bukan sekadar proyek pertanian air, tetapi bagian dari strategi untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang hidup di tengah masyarakat urban.

“Ini adalah bentuk gotong royong dan kemandirian yang tumbuh dari warga, bukan instruksi dari atas. Pemerintah kalurahan hanya berperan sebagai fasilitator dan penghubung ke lembaga pendukung,” jelasnya.

Hasil panen tidak hanya dikonsumsi secara mandiri, tetapi juga dijual ke pasar sekitar dan beberapa rumah makan yang telah menjadi pelanggan tetap. Hal ini membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi keluarga yang selama ini bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.

Budidaya ikan nila juga dinilai sebagai sumber protein hewani yang murah dan kaya manfaat, terutama bagi tumbuh kembang anak. Dengan keterlibatan kader kesehatan, ikan hasil panen akan menjadi bagian dari distribusi makanan bergizi di tingkat rumah tangga.

Program ini diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga mendorong terbentuknya kedaulatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kolam kecil di sudut kampung, warga Banyuraden tengah menebar harapan besar menuju kemandirian yang berkelanjutan. (Adnan Nurtjahjo | KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Puskesmas Depok II menggelar assessment tingkat keterampilan kader Posyandu di Balai Dusun Kayen, Kalurahan Condongcatur, pada Jumat (2/5). Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kader dalam menjalankan perannya serta meningkatkan kualitas layanan posyandu di masyarakat.

Sebanyak 20 kader dari 10 posyandu mengikuti assessment gelombang pertama (Batch 1), yang mencakup tiga tingkatan kompetensi: Purwa, Madya, dan Utama. Kegiatan berlangsung mulai pukul WIB, melibatkan kader dari Posyandu Sedap Malam I Gandok 55, Sekar Kamboja Kayen, Sekar Gambir III Kolombo, Sri Rejeki Pikgondang, Anggrek Bulan II Banteng 3, Mawar Manukan, Sedap Malam II Gandok, Kenanga I Pondok, Bougenvile I Sanggrahan, dan Tanjung II Karangasem.

Penilaian dilakukan melalui metode wawancara oleh tim penilai yang terdiri dari tenaga kesehatan profesional yaitu Pramidya Ujiana, , Ardika Rahman Putra, , Tyas Budi Kusumawati, , Ardhitya Sejati, , dan Dwi Anisa Purnamasari, . Aspek yang dinilai mencakup lima kompetensi utama kader posyandu, yakni pengelolaan posyandu; pelayanan untuk bayi dan balita; ibu hamil dan menyusui; anak sekolah dan remaja; serta usia produktif dan lanjut usia.

Menurut penyelenggara, hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kader, serta sebagai masukan untuk program pengembangan kapasitas yang lebih terarah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengukur kemampuan kami sebagai kader. Kalau ternyata masih banyak kekurangan, saya tidak malu untuk terus belajar dan berbenah,” ujar Triyanti, kader dari Posyandu Tanjung II Karangasem.

Assessment ini juga merupakan bagian dari implementasi Transformasi Layanan Primer Kementerian Kesehatan RI, yang mencakup pedoman 25 keterampilan dasar kader posyandu. Pedoman tersebut disusun sebagai acuan pelatihan guna memperkuat peran kader dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Puskesmas Depok II menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan posyandu melalui pemberdayaan kader sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. (Tri Suhartati – KIM Depok)

Sleman— Pemerintah Kabupaten Sleman memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar senam massal dan jalan santai tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di halaman parkir Lapangan Denggung Sleman pada Kamis (1/5/2025), diikuti pekerja dari 35 perusahaan.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, jajaran Forkopimda Sleman, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam sambutannya, Bupati Harda menyampaikan apresiasi kepada para pekerja atas kontribusinya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hari Buruh Internasional ini menjadi momentum untuk menyatukan pikiran dan tujuan tiga pilar tripartite (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) agar ke depan dapat menjalankan peran masing-masing secara lebih baik dan optimal sehingga mencegah timbulnya masalah di kemudian hari,” ujar Harda.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Sleman terbuka untuk berdiskusi dengan pekerja dan pengusaha melalui forum serikat buruh. Pemerintah, menurutnya, memiliki peran sebagai jembatan agar hubungan industrial dapat berjalan harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat dan iklim usaha tetap kondusif.

“Saya berharap hubungan tripartit yang optimal akan meningkatkan investasi di Sleman, menyerap lebih banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Sutiasih, menyampaikan bahwa tujuan utama peringatan ini adalah untuk mempererat gotong royong dan silaturahmi antara ketiga pilar tripartit. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menciptakan situasi kerja yang damai dan kondusif di Sleman.

“May Day is Kolaborasi Day. Mari berkolaborasi menciptakan ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha agar pekerja semakin sejahtera,” tegas Sutiasih.

Peringatan Hari Buruh Internasional di Sleman mengusung tema “Semangat Gotong Royong Pekerja dengan Pengusaha untuk Kesejahteraan Bersama.” Selain senam massal dan jalan santai, acara juga dimeriahkan oleh lomba yel-yel buruh, donor darah, skrining kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, penyerahan bantuan sembako dan beasiswa untuk anak pekerja, hiburan, serta pembagian doorprize dari para sponsor.

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Klaten resmi menjalin kerja sama dalam pengelolaan air di wilayah perbatasan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, dan Sekretaris Daerah Klaten, Jajang Prihono, di Bukit Klangon, Glagaharjo, Cangkringan, Rabu (30/4/2025).

Kerja sama ini mencakup sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi kedua daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan antara Sleman dan Klaten.

Sebagai bagian dari perjanjian, kedua pemerintah daerah juga sepakat mendukung konservasi lingkungan. Hal ini ditandai dengan kegiatan penanaman pohon bersama di Bukit Klangon. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman, Suparmono, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan simbol langkah nyata menjaga keberlanjutan sumber daya air.

“Karena tema kerja sama ini juga mencakup konservasi air, maka dilakukan penanaman pohon oleh kedua belah pihak sebagai tindakan nyata dan momentum kolaborasi,” ujar Suparmono.

Perjanjian kerja sama ini mengacu pada Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Nomor: , tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA) kepada Organisasi Pemanfaat Air (OPA) Guyub Bebeng di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi, Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pembangunan dan pemasangan fasilitas air, optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya air, pendampingan komunitas pengelola air berbasis masyarakat, serta peningkatan kapasitas OPA Guyub Bebeng.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Sleman dan Klaten, khususnya dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.