Sleman – Pemerintahan Kalurahan Margorejo, menyambut program pemerintah untuk Penguatan Ketahanan Pangan di Tingkat Desa, dengan program unggulan: Menggalakan Budi Daya Tanaman Kelengkeng.

Saat ini terdapat sejumlah kebun kelengkeng milik perorangan di desa Margorejo yang sudah berproduksi. Untuk memperluas penyebarannya, Kalurahan Margorejo membagikan bibit kelengkeng ke lembaga padukuhan dan RT-RT, untuk ditanam di lahan yang terbengkalai. Bukan itu saja, setiap kepala keluarga juga ikut diberikan satu bibit kelengkeng beserta pupuk kandangnya. Di samping itu, untuk menyukseskan kelengkengisasi, Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Semar juga ditugasi mengelola kebun kelengkeng.

Direktur BUMKal Semar Margorejo, Heri K membenarkan bahwa perusahaannya diberi tanggung jawab untuk mengelola 540 pohon kelengkeng. Pohon tersebut ditanam di tanah kas desa seluas 2 hektare yang terletak di Padukuhan Kadirojo.

“Saat ini pohon kelengkeng yang dikelola BUMKal Semar baru berusia 7 bulan. Kami juga sudah menata Pasar Ngemplak yang direncanakan sebagai pusat pengepul kelengkeng,” ungkap Heri saat ditemui di lokasi, Selasa (24/6/2025).

Sementara, Kepala Unit Kebun, Supri Widodo mengatakan bahwa yang harus diwaspadai adalah musim kemarau mendatang. Kebun berada di atas sungai sehingga perlu dilakukan sistem penyiraman khusus.

“Selama menunggu kelengkeng berproduksi ditanam tanaman tumpang sari. Nampak baik pohon kelengkeng maupun tanaman tumpang sari kacang tanah tumbuh subur,” tandasnya.

Program Kelengkengisasi ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman dan pihak Keraton. Dalam kunjungan Gusti Marrel Suryokusumo, cucu Sultan Hamengkubuwono X, yang didampingi oleh KRT Suryo Satrianto, Penghageng Kawedanan Panitikismo Ngayodyakarto Hadiningrat pada akhir Mei 2025, atas nama Keraton mengijinkan penggunaan tanah kas, baik tanah Kasultanan (Sultan Ground), Kadipaten dan Kalurahan untuk program tersebut. Ia juga menawarkan dana keistimewaan serta membuka akses penjualan ekspor.

Kelengkeng, longan atau dimocarpus longan merupakan sejenis lerak-lerakan berasal dari Asia Tenggara, dikenal sebagai jenis buah meja yang bernilai ekonomis tinggi mengandung anti oksidan dan kaya dengan vitamin C. Diharapkan sekitar tiga atau empat tahun yang akan datang kawasan ini selain bisa menjadi sentra kelengkeng juga menambah alternatif tujuan wisata argo Yogyakarta. (Sadhono Hadi/KIM Tempel)

Sleman – Keberadaan Paguyuban Pamong Banyuraden menjadi fondasi penting dalam menjaga semangat kebersamaan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong percepatan pembangunan wilayah. Dalam sebuah pertemuan rutin yang digelar di RM. Timbul Banyuraden, Selasa (24/6/2025), Lurah Banyuraden, Sudarisman bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Kwintartiningsih Pospoputri turut hadir memberikan dukungan penuh. Momen tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar elemen pemerintahan kalurahan sangat dibutuhkan demi mewujudkan Banyuraden yang lebih maju dan sejahtera.

Sudarisman, dalam sambutannya, menekankan bahwa paguyuban pamong bukan sekadar wadah komunikasi, melainkan juga ruang strategis untuk menyelaraskan visi dan merumuskan solusi bersama atas berbagai persoalan masyarakat. “Dengan rutin bertemu dan berdiskusi dalam suasana yang cair, para pamong bisa saling belajar, saling menguatkan, dan menyatukan langkah,” ujarnya dalam forum tersebut.

Ia pun menambahkan bahwa kolaborasi yang solid antar pamong menjadi kunci utama suksesnya program pembangunan wilayah. Pasalnya, paguyuban ini menjadi ruang konsolidasi internal yang menjembatani koordinasi lintas jabatan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, maupun pelayanan umum. Melalui dialog yang terbuka, paguyuban pamong mampu mengidentifikasi isu-isu lokal, menyusun prioritas pembangunan, hingga mengeksekusi program secara efisien. Keberadaan forum ini memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi dalam tata kelola kalurahan.

Sementara, Kwintartiningsih Pospoputri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Banyuraden memberikan apresiasi terhadap kiprah paguyuban pamong dalam mendukung gerakan pemberdayaan keluarga. Ia menyampaikan bahwa berbagai kegiatan PKK, mulai dari sosialisasi kesehatan hingga peningkatan keterampilan perempuan, berjalan lebih efektif berkat dukungan para pamong yang sigap memfasilitasi kebutuhan di lapangan.

“Sinergi ini menjadi energi positif yang harus terus dirawat,” ungkapnya.

Kehadiran paguyuban pamong juga memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dana desa dan padat karya. Para pamong terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan output program benar-benar memberi manfaat bagi warga. Semangat gotong royong yang tumbuh dari forum ini mempercepat realisasi berbagai proyek prioritas.

Di tengah tantangan sosial seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, hingga penurunan lahan produktif, paguyuban pamong menjadi ruang refleksi untuk merumuskan strategi pembangunan berbasis kearifan lokal. Lewat diskusi dan pertukaran ide, muncul berbagai gagasan inovatif seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, pemanfaatan lahan kosong untuk urban farming, hingga digitalisasi pelayanan administrasi desa.

Selain itu, paguyuban pamong juga menjadi sarana penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Dengan saling berbagi pengalaman dan mengadakan pelatihan bersama, para pamong semakin terampil dan profesional dalam melayani masyarakat. Hal ini berimbas pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja kalurahan, sekaligus mempererat hubungan emosional antara pamong dan warga.

Tidak hanya fokus pada urusan struktural, paguyuban pamong juga aktif dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Dukungan mereka dalam kegiatan adat, pentas seni, hingga pengajian rutin di wilayah dusun menciptakan suasana harmonis yang memperkuat identitas lokal Banyuraden. Ini membuktikan bahwa pembangunan wilayah tidak melulu soal fisik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup dan spiritualitas masyarakatnya.

Keterlibatan langsung Lurah dan Ketua PKK dalam forum paguyuban pamong menjadi simbol pentingnya kepemimpinan yang membumi dan partisipatif. Dengan terus memperkuat forum ini, Kalurahan Banyuraden memiliki peluang besar untuk menjadi contoh baik bagaimana kolaborasi antar pamong dapat mendorong pembangunan wilayah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus berinovasi dalam tata kelola birokrasi kembali dibuktikan dengan diluncurkannya “SI URAT NADI” (Simplifikasi Urusan Surat dan Naskah Dinas), sebuah terobosan administratif yang digagas oleh Kapanewon Depok. Inovasi ini resmi diluncurkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Slema, bertempat di Ruang Rapat Sekda, Selasa, (24/6/2025).

Kegiatan Launching dan Workshop Aplikasi SI URAT NADI ini dihadiri jajaran pegawai Kapanewon Depok, lurah beserta pamong dari Kalurahan Caturtunggal dan Maguwoharjo, serta dukungan dari Bagian Organisasi Setda Sleman, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman

Dalam sambutannya Sekda Sleman, Susmiarto menegaskan bahwa SI URAT NADI adalah bagian dari transformasi birokrasi menuju tata kelola administrasi yang responsif, efisien, dan tetap berbasis regulasi

“Penyederhanaan bukan berarti mengabaikan aturan. Justru dari inovasi seperti inilah kita bisa menjawab tantangan administrasi modern tanpa kehilangan kepatuhan terhadap tata kelola yang baik,” ujarnya.

Sekda Sleman juga menekankan bahwa format naskah dinas yang sesuai pedoman harus dibarengi dengan kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan efektif.

“Informasi dalam naskah dinas harus ditulis secara sederhana, tidak berbelit-belit, runtut secara kronologis, dan mudah dipahami. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar substansi pesan dapat diterima dengan jelas,” pungkas Susmiarto.

Ia pun menyoroti pentingnya pengamanan data dan informasi dalam pemanfaatan aplikasi digital, dan meminta Dinas Kominfo Sleman untuk ikut mengawal aspek keamanan sistem, demi menjaga integritas dokumen.

Pada kesempatan itu, Wawan Hariawan, selaku penggagas inovasi SI URAT NADI, menjelaskan bahwa program tersebut lahir dari realitas tantangan penyusunan naskah dinas yang selama ini kerap menemui kendala dari segi waktu, format, hingga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

 “Padahal regulasinya sudah jelas, ada Perbup Sleman Nomor 39 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 41 Tahun 2020. Tapi implementasi di lapangan belum merata. SI URAT NADI hadir sebagai solusi praktis, bukan hanya untuk menyederhanakan, tapi juga menertibkan,” jelas Wawan.

Dengan pendekatan berbasis digital, SI URAT NADI hadir dalam bentuk aplikasi sederhana melalui tautan digital yang menyediakan template, panduan, serta contoh naskah dinas yang sesuai aturan. Hal ini memungkinkan pegawai baik di kapanewon maupun kalurahan dapat mengakses bahan rujukan yang seragam dan valid.

“SI URAT NADI tidak hanya memudahkan pegawai, tapi juga memperkuat peran kapanewon dalam membina kalurahan dalam hal tata kelola administrasi. Ini bentuk konkret pembinaan yang terstruktur,” imbuhnya.

Panewu Depok, Djoko Muljanto dalam sambutannya menyebut SI URAT NADI sebagai representasi budaya kerja baru yang sistematis dan adaptif.

“Kapanewon Depok ingin membuktikan bahwa birokrasi bisa tampil efisien, tertib, dan tetap akuntabel. SI URAT NADI adalah jawaban nyata atas kebutuhan akan tata kelola administrasi yang modern namun tetap taat asas,” tegasnya.

Dukungan kuat juga datang dari tingkat kalurahan. Lurah Condongcatur, Reno Candra Sanghaji ikut memberikan apresiasi atas hadirnya SI URAT NADI.

“Sebagai Lurah, saya merasa ini adalah angin segar. Selama ini format naskah dinas seringkali membingungkan pamong karena kurangnya rujukan yang seragam. Kini, dengan SI URAT NADI, tinggal klik tautan, semua sudah tersedia. Ini menyederhanakan, menertibkan, sekaligus mendidik,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa SI URAT NADI bukan sekadar aplikasi, tetapi simbol penguatan relasi pembinaan antara kapanewon dan kalurahan, serta bentuk konkret dari perubahan kultur kerja yang lebih profesional dan modern.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Abu Bakar menyambut positif peluncuran ini. Ia menyebut SI URAT NADI sebagai inovasi yang mendukung upaya digitalisasi arsip.

“SI URAT NADI memberi warna baru dalam manajemen kearsipan. Jika sistem keamanannya teruji, maka sangat memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam Aplikasi SIMARDA,” jelasnya.

Dengan peluncuran SI URAT NADI, Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menegaskan bahwa inovasi birokrasi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana namun berdampak besar. Bukan sekadar menjawab kebutuhan administrasi, SI URAT NADI membawa pesan kuat bahwa tata naskah dinas bisa ditata lebih baik di era digital, lebih cepat, lebih tepat, lebih tertib. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Sebagai salah satu wujud pemberdayaan wanita di bidang pertanian, masyarakat dari berbagai unsur di Ngaglik resmi mendirikan Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Nglempongsari. Proses pembentukan KWT tersebut berlangsung di Rumah Trep Suko Nglempongsari, pada Senin (23/6/2025).

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Paguyuban KWT se- Kapanewon Ngaglik, Untari Wahyuningsih yang menekankan pentingnya peran wanita dalam sektor pertanian dan peranan KWT sebagai wadah untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan keluarga.

“Kita harus bersama-sama berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pertanian,” ujarnya.

Sesi berikutnya diisi dengan sosialisasi mengenai pembentukan KWT oleh PPL, Afif Nur Hidayati yang menjelaskan bahwa KWT tidak hanya berfungsi sebagai kelompok tani, tetapi juga sebagai sarana interaksi dan pembelajaran antar anggota. “KWT adalah langkah awal untuk memberdayakan wanita dalam bidang pertanian,” jelasnya.

Lebih lanjut, musyawarah pembentukan KWT dipimpin oleh Trep Suko selaku moderator. Dalam musyawarah tersebut, para peserta sepakat untuk membentuk KWT dengan nama Srikandhi Nglempongsari. Pembentukan KWT ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan rumah tangga.

Dengan terbentuknya KWT ini, diharapkan para wanita di Nglempongsari dapat lebih berdaya dan berkontribusi dalam sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Arief Hartanto / KIM Turi)   

Sleman – Setiap lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah harus mewujudkan konsep Madrasah Ramah Anak (MRA) atau Sekolah Ramah Anak (SRA).  SRA atau MRA adalah konsep yang harus diterapkan. Sekolah dan madrasah harus menjamin hak-hak anak, menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak.

MRA dan SRA dilaksanakan berdasarkan beberapa payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Peraturan Kementerian Agama terkait Pendidikan Madrasah, dan Program Madrasah Ramah Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 

Adapun tujuan dari MRA atau SRA adalah melindungi anak dari kekerasan fisik, verbal, emosional, dan seksual, menumbuhkan karakter anak yang positif, mendorong partisipasi anak dalam proses pembelajaran, menyediakan lingkungan sehat, hijau, dan bersih, serta membangun kerja sama antara guru, orangtua, dan masyarakat.

“Prinsip utama pelaksanaan MRA atau SRA, tak ada diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak termasuk dalam pengambilan keputusan,” kata Wakil Bidang Kesiswaan MAN 4 Sleman, Edy Suparyanto dalam event Penguatan Madrasah Ramah Anak (MRA) bagi seluruh guru dan pegawai MAN 4 Sleman, Selasa (24/6/2025).  

Kegiatan yang berlangsung di Joglo Nglaras & Homestay, Dayakan, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik tersebut juga dihadir oleh salah satu perwakilan pengurus komite, Asmaji. Pada kesempatan itu, Edy menegaskan bahwa MRA memiliki beberapa ciri, di antaranya bebas dari kekerasan dan perundungan, inklusif atau menerima semua anak termasuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Kemudian memiliki fasilitas pendukung tumbuh kembang anak, memiliki kebijakan tertulis tentang perlindungan anak, dan menjalin kerja sama dengan orangtua dan komunitas. 

“Kita menjalin dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, Puskesmas, Kepolisian, dunia usaha, serta lembaga sosial kemasyarakatan.  Semua untuk kepentingan siswa,” kata Edy.

“Dalam pelaksanaan MRA, diperlukan kerja sama yang solid antar seluruh warga madrasah atau sekolah. Mulai dari kepala, para wakil kepala, guru, pegawai hingga petugas kebersihan, semua memiliki peran penting.  Semua memiliki peran semua turut menentukan,” lanjutnya.

Adapun peran dari masing-masing pihak ialah guru sebagai pendidik sekaligus pelindung, siswa berpartisipasi aktif menjaga lingkungan madrasah, orang tua mendukung program, hadir dalam kegiatan. Selanjutnya, para pegawai dan satuan keamanan (satpam) juga harus bersikap ramah terhadap siswa, dan tidak melakukan kekerasan.  Sementara Kepala madrasah memimpin perubahan, dan memastikan sistem yang diterapkan berjalan dengan baik.

Dalam implementasi MRA/SRA diperlukan strategi dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga madrasah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan (tendik), menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Anak, serta pembentukan Tim Madrasah Ramah Anak. 

“Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala,” ungkap Edy. 

Ada beberapa contoh kegiatan pendukung di antaranya Pojok Baca Ramah Anak, Program Sekolah Sehat (UKS), senam pagi dan gerakan literasi, Forum Kegiatan Anak dan OSIS sebagai partisipan, serta giat lomba kebersihan antar kelas. 

“MRA atau SRA adalah investasi masa depan.  Mari ciptakan lingkungan belajar yang melindungi dan memanusiakan anak.  Kita bekerja sepenuh hati, mencintai pekerjaan, bekerja dengan cinta,” tuturnya.

“Cinta bukan sekedar memiliki, tapi menjaga dan merawat. Kalau kita sudah menjadi keluarga MAN 4 Sleman, mari kita jaga, kita rawat bersama rumah kedua kita ini, sebagai tempat untuk mengabdi, menjemput keberkahan,” tandas Edy.  (KIM Sumber Biwara Moyudan)