Sleman – Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak besar dalam pola pengasuhan anak, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Dalam forum penguatan peran dan kapasitas Forum Anak Kapanewon Depok yang diselenggarakan di sasana Anglocita Tama, Kantor Kapanewon Depok, Rabu (25/6/2025), Komisioner Perlindungan Anak dan Perempuan Daerah (KPAD) Kabupaten Sleman, Dimas Ariyanto menekankan pentingnya literasi digital bagi orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

Dimas menjelaskan bahwa era digital telah mengubah lanskap kehidupan anak-anak, mulai dari cara mereka belajar, berinteraksi, hingga bermain. Namun, di balik kemudahan akses informasi dan hiburan, terdapat risiko serius yang perlu diantisipasi, seperti paparan konten tidak layak, kecanduan gawai, hingga ancaman kekerasan berbasis daring.

“Anak-anak kita saat ini adalah generasi digital native, tetapi orang tuanya masih banyak yang gagap teknologi. Ini menciptakan kesenjangan pengasuhan yang perlu dijembatani dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai,” ujar Dimas.

Ia juga menyoroti bahwa banyak orang tua menyerahkan gawai sebagai “pengganti kehadiran” tanpa pendampingan yang memadai. Padahal, pengasuhan digital bukan sekadar membatasi waktu layar, melainkan juga membentuk kebiasaan, nilai, dan cara berpikir anak dalam menghadapi dunia digital.

“Perlu ada kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan komunitas agar anak-anak tumbuh dalam ekosistem digital yang sehat dan aman. Orang tua tidak cukup hanya melarang, tapi juga harus belajar memahami dunia anak-anak mereka saat ini,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPAD Sleman dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu perlindungan anak di tengah dinamika digitalisasi. Dihadapan pengurus Forum Anak Kapanewon Depok, Dimas memberikan imbauan agar tak abai terhadap pengaruh teknologi terhadap perkembangan anak.

“Kita tidak bisa membendung arus digital, tetapi kita bisa mempersiapkan anak-anak kita menjadi pribadi yang bijak, tangguh, dan berkarakter di tengah arus tersebut,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, BPBD Sleman latih relawan KALTANA Sendangsari dalam kegiatan yang bertajuk Pelatihan Manajemen Tempat Pengungsian Bencana, di komplek Kantor Kalurahan Sendangsari. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 24 Juni sampai dengan 25 Juni 2025. Selama pelatihan, para relawan mendapat pembekalan dan simulasi menyiapkan tempat pengungsian.

Pada hari pertama, kegiatan ditekankan pada pembekalan dalam ruangan yang diisi tiga materi yakni kebijakan Pemda Sleman tentang pengelolaan tempat pengungsian dalam kejadian bencana, pertolongan pertama pada gawat darurat (PPGD) di tempat pengungsian, dan pengelolaan pengamanan di jalur dan tempat pengungsian bencana.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Bambang Kuntoro sebagai pemateri pertama menyampaikan kebijakan Pemda Sleman dalam pengelolaan barak pengungsian. Menurut Bambang, Kabupaten Sleman telah memiliki 24 barak dan 16 non barak pengungsian di beberapa lokasi.

Berkaca pada kejadian erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010, beberapa barak masih terpelihara sampai saat ini, baik barak yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kalurahan setempat.

“Jika tidak ada bencana, barak ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat seperti pengajian, olahraga, rapat maupun mantenan dapat menggunakan barak yang ada. Disaat ada bencana, barak difungsikan untuk menampung pengungsi dan perlu disiapkan kelengkapan penunjang lainnya,” terang Bambang, Selasa (24/6/2025).

Kemudian, perwakilan Satsamapta Polresta Sleman, Suwandi menjelaskan dari pengamanan pengungsian. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan perlunya pengamanan di lokasi bencana, jalur evakuasi maupun tempat pengungsian.

“Perlu dipersiapkan peralatan pendudung seperti traffic cone, water barrier, dan perlengkapan petugas lainnya dalam pengamanan jika terjadi bencana,” papar Suwandi.

Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Agus Santosa selaku pemateri bidang kesehatan memaparkan kesiapan dalam menangani pasien korban bencana. Agus menjelaskan dalam kejadian kegawatdaruratan dan kecelakaan dalam pengungsian, perlu persiapan antara lain dengan membentuk tim relawan kesehatan dan perlengkapan seperti kasa, mitela, spalk, tandu dan obat-obatan.

“Tim relawan harus bisa memilah, mana pasien yang perlu penanganan segera maupun yang tidak. Dengan melalukan triase atau pemilahan, diprioritaskan pasien kondisi kritis dan perlu rujukan untuk dibawa ke rumah sakit. Kemudian pasien cidera serius namun masih bisa tertangani di lokasi pengungsian dan prioritas terakhir adalah pasien dengan cedera ringan,” jelas Agus.

Pada hari kedua, relawan Kaltana Sendangsari dilatih untuk praktek langsung dengan simulasi pendirian tenda pengungsian dan manajemen pengungsian. Dengan skenario telah terjadi bencana gempa bumi, relawan bersiap untuk mendirikan tenda dipandu tim BPBD Sleman. Dengan sigap, tidak lebih dari satu jam, tenda pengungsian telah kokoh berdiri.

Melalui simulasi bencana gempa bumi, relawan dibagi menjadi beberapa tim yakni tim kesehatan, tim dapur umum dan logistik, tim transportasi dan keamanan dan tim sekretariat. Tim bekerja sesuai deskripsi tugas yang diberikan. Giat simulasi berjalan lancar dan mendapat apresiasi yang baik dari BPBD Sleman.

“Dari beberapa pelatihan yang kita laksanakan, Kaltana Sendangsari yang paling bagus dan rapi dalam pelaksanaan simulasi bencana, mulai dari pendirian tenda, relawan kesehatan dan semuanya berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan,” ujar Dwi Harjanto selaku Koordinator lapangan, Rabu (25/6/2025).

Muhammad Muslih selaku Jagabaya Sendangsari menyampaikan terima kasih kepada BPBD Sleman yang telah memfasilitasi kegiatan pelathan kebencanaan di Sendangsari.

“Saya mewakili Bapak Lurah Sendangsari mengapresiasi semangat para relawan dan tak lupa kepada BPBD Sleman yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga dengan pelatihan kebencanaan ini dapat menjadi bekal bagi relawan Kaltana Sendangsari jika suatu saat menghadapi situasi bencana dimanapun berada,” imbuh Muslih. (Sardiyanto – KIM Sendangsari Minggir)

Sleman – Di tengah perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, musyawarah kalurahan (Muskal) menjadi tonggak penting dalam menyusun arah pembangunan wilayah. Pemerintah Kalurahan Banyuraden memahami urgensi ini dengan menggelar muskal guna membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Banyuraden, Sleman, Rabu (25/6/2025) ini tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, namun juga forum demokratis yang melibatkan suara masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyuraden, Samiyanto, Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten sleman, Purnomo Kristiawan, Panewu Gamping, Suyanto, Kepala Puskesmas Gamping II, dr. Aris Misyari, pamong kalurahan, babinsa, bhabinkamtibmas, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Badan Usaha Milik Kalurahan, Gapoktan, Posyandu, Forkom UMKM, Kelompok Sadar Wisata, Destana, Satlinmas, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Seni Budaya.

Dalam forum tersebut, Lurah Banyuraden, Sudarisman menyampaikan pentingnya menjadikan forum musyawarah ini sebagai momentum menata arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sekaligus menekankan bahwa pemerintah kalurahan harus adaptif terhadap tantangan zaman dan terbuka terhadap masukan dari warganya sendiri.

Salah satu fokus utama dalam pembahasan RKP Kalurahan Banyuraden 2026 adalah peningkatan infrastruktur padukuhan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta penguatan layanan digital untuk administrasi warga. Sejumlah perwakilan dari padukuhan menyampaikan pentingnya pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan saluran irigasi, hingga perencanaan sistem drainase yang terintegrasi.

“Disini diperlukan tonggak dasar yang kuat agar perencanaan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan,” terang Sudarisman.

Tonggak dasar tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan visi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Selain itu, prinsip partisipatif dan inklusif wajib dikedepankan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan ekonomi warga. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya.

Sementara, Samiyanto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyuraden menggarisbawahi bahwa rencana kerja yang dirumuskan bukan sekadar daftar proyek, melainkan perwujudan visi bersama menuju Banyuraden yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dan kesinambungan program agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan hasil musyawarah yang matang dan aspiratif, Kalurahan Banyuraden menatap tahun 2026 dengan keyakinan. Rencana kerja yang disusun secara partisipatif diharapkan menjadi peta jalan pembangunan yang mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan warga sebagai fondasi menuju Banyuraden yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur mengelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) Ketahanan Pangan yang diinisiasi oleh BPKal Condongcatur, di Ruang Wacana Loka Condongcatur, Rabu (25/6/2025).

Kegiatan ini dihadiri Panewu Depok, Kepala Jawatan Praja dan Kepala Jawatan Kemakmuran Depok, Lurah, Carik, Kasi, Kaur, Kelompok Ternak, Kelompok Tani (Poktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Pendamping Desa dan PPL Pertanian Depok Berbah, dan unsur masyarakat lainnya

Ketua BPKal Condongcatur, Sunarto membuka Muskalsus tersebut dan menyampaikan bahwa musyawarah kalurahan khusus tahun anggaran 2025 dilaksanakan yang berlandaskan Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025, dalam upaya memperkokoh ketahanan pangan di Kalurahan Condongcatur.

“Dengan fondasi hukum yang jelas dan dukungan sinergis dari setiap pihak. Semangat gotong royong dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal menjadi harapan bagi perwujudan ketahanan pangan yang tidak hanya mengutamakan kuantitas. Tetapi juga kualitas dan keberagaman pangan di Condongcatur yang sebagai pelaksana program ketahanan pangan (Ketapang) adalah BUMKal Nyawiji Condongcatur yang dikelola secara transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji menyambut baik Muskalsus Program Ketahanan Pangan. Ia pun berharap program ini dapat memperkuat ketahanan pangan di Condongcatur.

“Muskalsus hari ini jadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan di Condongcatur, dari Dana Desa sebesar Rp. 2,79 miliar, 20% atau sekitar Rp. 559 juta kita fokuskan untuk mendukung KWT, Gapoktan, dan kelompok ternak. Program seperti budidaya jamur, sayur, cabai, padi, hingga pembesaran sapi kita dorong lewat pengelolaan BUMKal Nyawiji. Harapannya, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar memberi manfaat dan penguatan ekonomi warga,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini Lurah Condongcatur juga meminta seluruh pihak untuk bergotong royong, menjaga akuntabilitas dan memikirkan keberlanjutanya.

“Condongcatur harus menjadi contoh kalurahan tangguh dan mandiri pangan. Musyawarah ini menjadi ajang kolaborasi strategis guna merumuskan kebijakan serta program kerja yang terfokus pada pengembangan dan peningkatan keberlanjutan pangan di kalurahan,” pungkas Reno.

Adapun materi program ketahanan pangan disampaikan oleh Direktur BUMKal Nyawiji Condongcatur, Kuwat yang memaparkan bentuk program yang akan dijalankan adalah ketahanan pangan dibidang peternakan, pertanian, pertanian lahan sempit, dan suplier bahan makanan.

“Rencana unit usaha ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah usaha penggemukan sapi (sapi potong), budidaya kubung jamur oleh KWT, produksi sayuran KWT, produksi padi Tani Makmur, budidaya cabai, usaha pupuk dan penyedia / suplier tempe,” jelasnya.

Kuwat menambahkan, program ketahanan pangan ini harapannya akan mewujudkan swasembada pangan di Kalurahan Condongcatur, untuk membantu menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu Panewu Depok, Djoko Muljanto mengapresiasi atas berlangsungnya Muskalsus Program Ketahan Pangan ini dengan baik. Kesepakatan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal dan kualitas produk yang dihasilkan.

“Dengan sinergi antara Pemerintah Kaluarahan, BUMKal, serta elemen masyarakat yang berperan aktif, diharapkan tercipta sistem pangan yang lebih mandiri, berdaya saing, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” kata Djoko.

Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dari peserta tentang program, mekanisme dan peegelolaanya. Diskusi dalam musyawarah juga menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah inovatif serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap potensi kendala pangan di masa mendatang. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman menyerahkan santunan berupa uang tunai kepada ahli waris dari almarhumah ibu Indrayanti, juru parkir di Jalan Afandi Gejayan Condongcatur, yang meninggal dunia karena sakit. Proses penyerahan itu berlangsung di ruang Gedung Anglocita Tama, Kapanewon Depok, Rabu (25/6/2025).

Santunan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Arip Pramana kepada suami almarhumah, disaksikan Kepala BPJS Sleman dan Panewu Kapanewon Depok, serta juru parkir se-Kabupaten Sleman.

 “Uang santunan kematian yang diberikan tidak akan bisa mengembalikan almarhumah di tengah keluarga lagi. Namun ini adalah sebagai bentuk perhatian dan apresiasi dari Dishub dan BPJS Ketenagakerjaan, karena almarhumah telah ikut menyumbangkan pendapatan Asli Daerah ke Pemerintah Kabupaten Sleman. Di samping bahwa santunan ini nantinya akan membantu ahli waris untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari,” kata Arip.

Sejak awal para juru parkir yang secara resmi terdaftar di Dinas Perhubungan Sleman, dalam ketugasannya telah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, mereka merasa aman, terlindungi secara kesehatan.

“Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perhubungan memberikan edukasi kepada juru parkir agar memberikan ruang parkir yang tidak mengganggu pengguna jalan umum. Sebab, seharusnya dua puluh lima persen tempat usaha adalah untuk lahan parkir. Untuk itulah Dishub Sleman hingga saat ini tetap memberikan edukasi agar pemilik usaha tetap mengusahakan lahan parkir yang memadai,” imbuh Arip.

Pada kesempatan yang sama, Arip mengukuhkan perkumpulan juru parkir se-Kabupaten Sleman dengan nama, ForParManda, atau Forum Petugas Parkir Sleman Sembada.

“Dengan dibentuknya forum ini, saya berharap para juru parkir se-Kabupaten Sleman dapat bertukar informasi yang berkaitan dengan perparkiran, maupun sebagai ajang silaturahmi anggota,” pungkas Arip.

Sementara, Panewu Depok, Djoko Muljanto dalam sambutannya menggaris bawahi dan menyampaikan apresiasi kepada para juru parkir khususnya yang bertugas di wilayah Kapanewon Depok.

“Kami menyampaikan terima kasihnya kepada rekan rekan juru parkir yang hadir terutama kepada Kepala Dinas Perhubungan dan perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan perhatian kepada ahli waris salah satu juri parkir yang meninggal dunia,” ujar Djoko.

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman, Taufik Seno menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memberikan santunan ke semua ahli waris karena aturan yang harus diikuti.

“Bahwa ada batasan usia bagi juru parkir yang bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu berusia maksimal 65 tahun dan berdomisili sesuai KTP Sleman,” ungkap Taufik.

 “Para juru parkir dapat diberikan santunan dari fasilitas BPJS Ketenagakerjaan karena mereka termasuk BPU atau termasuk Pekerja Bukan Penerima Upah, yaitu pekerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut. Salah satu di antaranya adalah juru parkir,” imbuhnya. (Adi Yananta/KIM Depok)