Sleman – Pemerintah RI terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Melalui program Bantuan Operasional Pangan (BOP) yang dikelola Perum Bulog, sebanyak 958 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, menerima bantuan beras untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

Setiap KPM menerima dua karung beras masing-masing 10 kilogram. Total bantuan yang disalurkan mencapai Kilogram atau 19,1 ton. Pengiriman beras dilakukan sejak malam sebelumnya agar distribusi dapat dimulai lebih awal pada Sabtu pagi (26/7/2025).

Distribusi berjalan tertib dan efisien berkat sinergi antara Bulog, Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo, serta peran aktif masyarakat melalui Karang Taruna, Tenaga Pelaksana Sosial Kemasyarakatan (TPSK), dan Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Kamituwa Sardonoharjo, Bayu Kristiyanto, menyampaikan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi warga di tengah naiknya harga beras.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ini benar-benar meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Bayu juga mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam proses penyaluran. “Sinergi antar elemen desa dan dukungan dari Bulog menunjukkan kekuatan gotong royong dalam menghadirkan manfaat nyata bagi warga,” tambahnya.

Program BOP tidak hanya menjadi bantalan sosial bagi keluarga pra-sejahtera, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas harga beras nasional. Penyaluran rutin dan merata seperti ini diharapkan dapat menekan gejolak harga serta menjaga daya beli masyarakat.

Sardonoharjo dinilai sebagai salah satu titik distribusi yang berhasil menjalankan program dengan baik, berkat pengelolaan logistik yang tertata dan partisipasi aktif dari elemen masyarakat lokal.

Program BOP akan terus berlanjut sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk menghadapi ketidakpastian global di sektor pangan, sekaligus menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. (ESK/KIM DSN)

Sleman – Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) Pengurus Cabang NU Kabupaten Sleman meresmikan NU Shop Ritel pada Jumat (25/7/2025) di Tambakan, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman. Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemotongan pita oleh H. Muhammad Lamsuri dari Divisi Investasi BUMNU Sleman.

Toko ritel yang mengusung konsep home care store ini menyediakan berbagai kebutuhan perawatan dan kebersihan rumah tangga, instansi, tempat ibadah, hingga pondok pesantren. Selain produk harian, NU Shop juga dilengkapi dengan Chemical Refill Station (sabun isi ulang) dan air mineral berlabel Baqnu.

“NU Shop Home Care hadir sebagai solusi kebutuhan kebersihan dan perawatan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi umat serta mendukung aktivitas organisasi NU,” ujar Direktur BUMNU Sleman, Hani Rochmanudin.

Hani menambahkan, kehadiran toko ini bukan hanya sebagai pusat belanja, namun menjadi bagian dari ekosistem ekonomi NU yang lebih besar. NU Shop diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi relawan, mitra, dan komunitas lokal, sekaligus mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program seperti KOIN dan Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Sedekah (UPZIS) di tingkat MWC dan Ranting.

“Toko ini akan menjadi simpul pergerakan ekonomi berbasis jamaah. Inilah bentuk kontribusi NU dalam membangun ekonomi umat dari akar rumput,” ujarnya.

Dalam momen peluncuran tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama investasi antara BUMNU Sleman dan sejumlah mitra strategis, yakni UPZIS MWC Ngaglik, UPZIS Ranting Sinduharjo, Lembaga Ekonomi NU Ngaglik, serta Lazisnu Sleman.

Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam pengelolaan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dan semangat kebersamaan.

Kehadiran NU Shop Ritel menjadi bagian dari strategi jangka panjang BUMNU Sleman dalam membangun kemandirian ekonomi NU melalui sektor ritel, serta memperkuat kontribusi NU di bidang sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Dengan model bisnis yang inklusif dan berbasis komunitas, NU Shop diharapkan menjadi inspirasi pengembangan ekonomi keumatan yang berkelanjutan. (Andy Ahmad AZ/KIM DSN Ngaglik)

Sleman – Upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi takmir masjid terus digencarkan. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kapanewon Depok bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi bagi takmir masjid se-Kalurahan Maguwoharjo, Jumat (25/7/2025), di Ruang Rapat Kalurahan Maguwoharjo.

Kegiatan ini turut menghadirkan dua mitra strategis, yakni RS Hermina Yogyakarta dan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang mendukung dari sisi layanan kesehatan dan literasi keuangan berbasis syariah.

Dalam pemaparannya, dr. Nofriza Mutia Permatasari dari RS Hermina Yogyakarta menegaskan kesiapan fasilitas kesehatan tersebut dalam melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk takmir masjid yang terdaftar.

“RS Hermina sudah terintegrasi dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan. Kami memiliki layanan IGD 24 jam, trauma center, serta sistem klaim yang cepat dan terkoordinasi,” jelas dr. Nofriza.

Ia mengungkapkan bahwa banyak kasus kecelakaan kerja yang ditangani rumah sakit berasal dari sektor informal, termasuk pekerja sosial keagamaan. Tanpa perlindungan BPJS, biaya pengobatan bisa menjadi beban berat bagi keluarga.

“Dengan iuran yang sangat terjangkau, manfaatnya besar: pembiayaan medis, santunan kecelakaan kerja, hingga beasiswa anak. Ini bentuk perlindungan yang seharusnya dimiliki setiap takmir,” tegasnya.

Sementara itu, Irsan Ismail dari Bank Syariah Indonesia mengangkat pentingnya literasi keuangan syariah bagi pengelola masjid. Menurutnya, masjid kini berperan sebagai simpul pemberdayaan umat yang perlu dikelola secara amanah dan profesional.

“Takmir harus memahami prinsip-prinsip pengelolaan kas, dana sosial, zakat, infak, dan wakaf. Dengan sistem keuangan yang transparan, masjid bisa lebih produktif dan dipercaya jamaah,” ujarnya.

Irsan memperkenalkan berbagai layanan BSI untuk lembaga keagamaan, mulai dari pembukaan rekening masjid, aplikasi pencatatan kas digital, hingga program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

“Literasi keuangan syariah adalah pondasi bagi masjid mandiri, yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga secara sosial dan ekonomi,” tambahnya.

Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan langkah strategis DMI Depok dalam memastikan takmir tidak hanya terlindungi secara sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga diberdayakan dari sisi pengelolaan keuangan syariah.

Dengan dukungan fasilitas kesehatan dan layanan perbankan berbasis umat, takmir masjid diharapkan menjadi figur pelayan umat yang tidak hanya aman secara fisik dan finansial, tetapi juga mampu menggerakkan potensi sosial ekonomi berbasis masjid. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pengurus masjid, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kapanewon Depok menggelar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi takmir masjid. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kalurahan Maguwoharjo, Jumat (25/7/2025), dan diikuti perwakilan dari 62 masjid se-Kalurahan Maguwoharjo.

Sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara DMI Depok dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sleman, dengan dukungan Pemerintah Kapanewon Depok.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sleman Riski Setiadi, Panewu Depok Djoko Muljanto, Panewu Anom Depok Muhammad Falak Susanto, Ketua DMI Depok Muhammad Suryadi, serta perwakilan pemerintah kalurahan dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Panewu Depok Djoko Muljanto menekankan bahwa peran masjid kini telah melampaui fungsi ibadah. Masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan akhlak, dan penguatan solidaritas umat.

“Takmir bukan sekadar pengurus harian. Mereka pelayan umat yang bekerja dalam diam, menjaga ketenangan spiritual masyarakat, dan memfasilitasi kegiatan keagamaan hingga sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Ia menilai sudah saatnya takmir masjid mendapat pengakuan formal dan perlindungan sosial yang layak. “Negara harus hadir bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan mereka yang mengabdi di akar rumput,” tambahnya.

Ketua DMI Depok Muhammad Suryadi menyebut bahwa memakmurkan masjid tidak bisa dilepaskan dari upaya memuliakan takmirnya.

“Mereka datang sebelum jamaah hadir dan pulang setelah semuanya selesai. Negara dan umat punya tanggung jawab moral untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan pengabdian mereka,” tuturnya.

Ia mendukung penuh integrasi takmir ke dalam sistem jaminan sosial sebagai langkah konkret menjadikan masjid sebagai pusat kesejahteraan spiritual dan sosial-ekonomi umat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sleman, Riski Setiadi, menjelaskan bahwa takmir masjid termasuk kategori pekerja rentan yang perlu perlindungan dalam sistem jaminan sosial nasional.

“Mereka bisa saja jatuh saat memperbaiki genting, tersetrum saat memperbaiki sound system, atau mengalami kecelakaan dalam perjalanan tugas. Semua risiko itu dapat dilindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.

Ia menyebut empat program utama yang ditawarkan: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk pekerja informal seperti takmir, skema “Bukan Penerima Upah” (BPU) memungkinkan mereka mengikuti JKK dan JKM dengan iuran terjangkau: hanya per bulan.

Dalam acara tersebut, secara simbolis diserahkan santunan Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Wijad, takmir Masjid Miftahul Huda Nanggulan, Maguwoharjo.

“Ini bentuk kehadiran negara yang konkret, bukan simbolik. Para takmir kini bisa menjalankan pengabdiannya dengan rasa aman,” tegas Riski.

Program ini juga diperkuat oleh Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2022 tentang perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Dengan regulasi tersebut, pemerintah membuka jalan agar pekerja informal seperti takmir bisa mendapatkan manfaat jaminan sosial dengan skema pembiayaan yang ringan.

Takmir yang terdaftar akan mendapat perlindungan menyeluruh: dari biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, santunan cacat, hingga beasiswa pendidikan bagi dua anak jika peserta wafat saat aktif. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dalam upaya memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kalurahan Banyuraden, Gamping, Sleman menyalurkan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan sarana prasarana (sarpras) untuk Posyandu. Penyerahan dilakukan langsung oleh Lurah Banyuraden, Sudarisman, di Ruang Rapat Kalurahan, Kamis (24/7/2025).

“Pemerintah kalurahan tidak hanya bekerja dari balik meja. Kami ingin hadir langsung, memastikan pelayanan Posyandu berjalan maksimal,” kata Sudarisman di hadapan para kader kesehatan dan tokoh masyarakat.

Bantuan yang diserahkan meliputi bahan pangan bergizi untuk balita serta makanan tambahan tinggi protein bagi ibu hamil. Selain itu, pemerintah kalurahan juga menyalurkan alat timbang digital, meja timbang bayi, tikar pertumbuhan, dan buku pencatatan tumbuh kembang anak sebagai upaya mendukung kualitas pelayanan Posyandu.

Sudarisman menegaskan bahwa penguatan Posyandu merupakan investasi jangka panjang dalam membangun Banyuraden. “Pembangunan tak cukup hanya pada infrastruktur. Fondasi utama adalah kesehatan warga, terutama generasi penerus. Kader dan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan hal ini,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Banyuraden, Kwintartiningsih Pospoputri, menekankan bahwa Posyandu memiliki fungsi strategis, tidak hanya untuk penimbangan rutin, tetapi juga sebagai ujung tombak pembinaan keluarga sehat.

“Dengan fasilitas yang lebih memadai, saya optimistis Posyandu akan semakin diminati dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan gizi anak dan ibu hamil,” ujarnya.

Ulu-Ulu Banyuraden, Sulung Pramono, mengajak seluruh kader Posyandu dan PKK untuk terus bersemangat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menegaskan, Posyandu selama ini menjadi pilar utama pelayanan kesehatan dasar di tingkat dusun—dari imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga konseling ibu hamil.

“Bantuan ini menjawab tantangan di lapangan seperti keterbatasan alat, minimnya PMT berkualitas, serta kurangnya pelatihan lanjutan bagi kader. Maka mari jadikan ini sebagai awal penguatan kembali peran Posyandu,” ajaknya.

Sebagai bentuk inovasi, Kalurahan Banyuraden juga mulai mengembangkan sistem pelaporan digital sederhana berbasis WhatsApp. Melalui sistem ini, kader Posyandu dapat mengirim laporan kegiatan bulanan dan dokumentasi penggunaan PMT secara langsung, yang mempermudah proses monitoring dan pelaporan lintas unit.

Inisiatif ini dinilai selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-3: kehidupan sehat dan sejahtera. Pemerintah Kalurahan Banyuraden menargetkan diri sebagai contoh desa yang serius membangun kesehatan masyarakat dari tingkat paling dasar. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)