Sleman – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sleman terus menunjukkan eksistensinya sebagai ujung tombak pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebagai wadah partisipatif masyarakat dalam mengidentifikasi potensi konflik sosial dan ancaman lainnya, FKDM menjalankan peran strategis dalam mendeteksi secara dini berbagai dinamika yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah.
Untuk memperkuat jejaring kewaspadaan masyarakat di Kabupaten Sleman yang semakin kompleks secara sosial dan ekonomi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Kabupaten Sleman menggelar rapat kerja FKDM yang berlangsung di Op Room Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Rabu (23/7/2025).
Rapat kerja yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman, Bagus Jalu Anggara menghadirkan Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Kota Sleman, AKP Supriyanto sebagai narasumber yang mengupas tentang implementasi peran aktif FKDM dalam mewujudkan keamanan di wilayah Kabupaten Sleman.
Dalam presentasinya, AKP Supriyanto menjelaskan bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau dampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Disisi lain potensi konflik sosial merupakan efek samping dari pelaksanaan pembangunan nasional yang apabila tidak ditangani secara serius akan mengganggu kelancaran pembangunan nasional itu sendiri. Masalah potensi konflik sosial bukan semata-mata tanggungjawab kepolisian, namun menjadi tanggungjawab semua pihak, baik aparat keamanan, pemerintah danseluruh masyarakat secara terpadu mengupayakan kondisi kamtibmas.
Menurut AKP Supriyanto peran kepolisian dan masyarakat dalam menjaga konflik sosial antara lain sebagai Negosiator atau juru runding dalam menyelesaikan konflik, sebagai Dinamisator terwujudnya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai Katalisator atau pendorong terwujudnya toleransi, penetralisir terhadap perbedaan pendapat, dan mencegah konflik paham keagamaan.
Dalam berbagai peristiwa penting, seperti pemilu, kegiatan keagamaan, ataupun isu-isu sosial yang berpotensi menimbulkan friksi, FKDM menjadi pihak yang turut aktif memberikan analisis situasi dan saran tindakan. Bahkan, di beberapa kapanewon, keberadaan FKDM terbukti mampu meredam potensi konflik yang awalnya kecil namun berpeluang membesar jika tidak segera ditangani. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa forum ini tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar bekerja di lapangan.
Mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan kedekatan emosional dengan masyarakat, FKDM Sleman bukan hanya menjadi pengumpul data, melainkan fasilitator dialog dan solusi. Karena mereka hadir bukan untuk menggantikan peran aparat, melainkan untuk menguatkan pencegahan sebagai garda awal dalam sistem keamanan sosial masyarakat.
Harapannya, bersama aparat TNI/Polri dan pemerintah kapanewon, FKDM bisa menggalang forum-forum dialog untuk meredam ketegangan antar pihak yang berkonflik. Termasuk, terlibat dalam deteksi dini terhadap isu radikalisme, intoleransi, hingga penyebaran hoaks di media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat.
Untuk menyikapi perkembangan dinamika sosial yang kini juga terjadi di ranah digital, FKDM juga mulai mengintegrasikan pendekatan digital dalam kerja-kerjanya dengan menerapkan etika bermedia sosial seperti berkomunikasi dengan santun, menghindari penyebaran informasi yang menyerang SARA, pornografi dan tindak pidana, memeriksa kebenaran informasi, menghargai karya orang lain, serta tidak mengumbar informasi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa FKDM Sleman adaptif terhadap perubahan zaman dan terus memperkuat kapasitas anggotanya.
Pemerintah Kabupaten Sleman pun mendukung penuh peran FKDM sebagai mitra strategis dalam membangun keamanan partisipatif. Melalui Badan Kesbangpol, forum rutin diberi ruang untuk menyampaikan laporan perkembangan situasi kewilayahan. Kolaborasi ini semakin mengukuhkan model keamanan berbasis komunitas yang inklusif dan berbasis data.
Namun demikian, tantangan ke depan tidaklah ringan. Kompleksitas sosial seperti migrasi penduduk, dampak ekonomi pasca pandemi, hingga perkembangan politik nasional turut berimplikasi ke daerah. Karena itu, FKDM Sleman terus mendorong peningkatan jejaring komunikasi antar wilayah dan memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh lokal.
“Keberhasilan FKDM bukan hanya diukur dari jumlah laporan yang dibuat, tetapi seberapa efektif forum ini mampu mencegah terjadinya konflik, mempererat kohesi sosial, dan menciptakan rasa aman bersama,” ujar AKP Supriyanto mengakhiri presentasinya.(Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)