Sleman— Di tengah arus globalisasi yang kian deras, pelestarian budaya lokal menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, sejumlah pihak tetap berkomitmen menjaga warisan budaya. Salah satunya melalui program Pawiyatan Pamong Jogja Angkatan 110 yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program ini menyasar para pamong kalurahan se-DIY, arsitek, dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DIY, serta melibatkan delapan dukuh dan carik dari Kabupaten Kulon Progo. Tujuan utamanya ialah memperkuat peran pamong di tingkat lokal, sekaligus menanamkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keistimewaan DIY.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat (16–18 Juli 2025), dan bertempat di Gedung Punakawan – Ragam Kriya. Hari pertama dibuka dengan nuansa kebangsawanan Jawa yang kental. Disusul dengan pemaparan sejarah asal-usul desa di Indonesia yang dipadukan dengan materi Ngelmu Pamong: Kaweruh Momong Warga. Materi ini menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi menuju masa depan.

Peserta juga mendapatkan pemahaman tentang mandat Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang menekankan kekhususan dan kemandirian DIY sebagai entitas budaya dan sosial. Pemaparan dilanjutkan dengan sejarah panjang DIY yang menjadi akar identitas wilayah ini.

Selain itu, materi mengenai capaian dan implementasi Perda Keistimewaan Pertanahan dan Tata Ruang menjadi fokus utama, menyoroti pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Pengetahuan tentang tata krama di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman juga turut diberikan, memperkaya wawasan peserta tentang nilai-nilai etika dalam kepemimpinan lokal.

Salah satu peserta, Ilham Agus Prasetyo menyampaikan kesan positifnya terhadap kegiatan tersebut. “Kelas Pawiyatan Pamong merupakan salah satu wujud upaya menjaga keistimewaan Yogyakarta sebagai kearifan lokal. Diharapkan nantinya mampu berperan serta menyampaikan sejarah Yogyakarta kepada lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Ke depan, partisipasi dalam program ini diharapkan menjadi langkah awal membangun kepemimpinan lokal yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, dengan sinergi antara pamong, masyarakat, dan kebijakan pemerintah. (Ilham Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Posyandu ILP Tanjung II Kampung Karangasem kembali menggelar kegiatan rutin pagi ini di rumah Dukuh Gempol, Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara menyeluruh, dengan menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil (bumil), baduta, balita, remaja, usia produktif, dewasa, hingga lansia.

Sebagai informasi, Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) adalah bentuk pelayanan kesehatan yang terintegrasi untuk seluruh kelompok usia dalam satu tempat dan waktu. Tujuannya adalah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar secara berkelanjutan, terpadu, dan berkualitas. Posyandu ILP juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya.

Layanan yang diberikan di Posyandu ILP Tanjung II pun cukup lengkap. Untuk kelompok usia remaja hingga lansia, selain pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah, warga juga mendapatkan layanan cek Gula Darah Sewaktu (GDS) secara gratis. Pemeriksaan ini penting untuk deteksi dini risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.

“Melalui Posyandu ini, kami berharap semua sasaran bisa hadir agar kesehatan warga dapat terpantau dengan baik. Harapannya, seluruh masyarakat menjadi sehat dan sejahtera,” ujar Bu Tatik, Ketua Posyandu Tanjung II.

Ia juga menegaskan bahwa perhatian khusus masih diberikan pada kelompok balita dan baduta. “Kami terus fokus agar wilayah kami bisa mencapai zero stunting. Ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk orang tua dan lingkungan,” tambahnya.

Posyandu ILP ini menunjukkan komitmen nyata para kader dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat untuk semua usia. Dengan layanan yang semakin lengkap dan inklusif semoga tingkat kesehatan warga meningkat. (Tri Suhartati / KIM Depok)

Sleman – Menjadi lansia tangguh adalah harapan banyak orang saat memasuki masa tua. Harapan ini tampaknya menjadi kenyataan di Kampung Karangasem. Di mana, para lansia masih aktif mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya melalui Posyandu Lansia.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (17/7/2025) tersebut menjadi wadah penting bagi para orang tua lanjut usia untuk memantau kondisi kesehatannya secara rutin. Para kader kesehatan setempat turut berperan besar dalam memastikan kesehatan para lansia tetap terjaga, baik dari sisi fisik maupun psikologis.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan interaksi sosial antar warga lanjut usia. Aktivitas sosial semacam ini terbukti dapat meningkatkan imunitas tubuh serta memberikan dampak positif bagi kesehatan mental mereka.

“Di usia seperti ini, bukan hanya tubuh yang harus sehat, tapi hati juga harus senang. Kegiatan seperti ini membuat kami merasa lebih hidup,” ujar Mbah Suwarto salah satu lansia dengan senyum semangat.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari pemangku wilayah, PKK, Puskesmas, dan kader kesehatan.

“Kegiatan ini sangat kami dukung. Ke depannya, diharapkan para lansia di Karangasem bisa menjadi lebih mandiri dan berdaya,” ungkap Dukuh Gempol, Ari Susanti.

Dengan semangat kebersamaan dan perhatian dari kader kesehatan, menjadi contoh nyata bagaimana lansia bisa tetap berdaya dan mandiri. Sebuah langkah kecil namun berarti dalam mewujudkan cita-cita lansia tangguh di masa depan. (Tri Suhartati / KIM Depok)

Sleman – Sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, Puskesmas Depok II menggelar kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat atau PHN (Public Health Nursing), Kamis (17/7/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Padukuhan Gempol, dengan sasaran kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lansia, ODGJ, ibu hamil, dan warga dengan keterbatasan mobilitas. Pelayanan dilakukan secara langsung, sebagai bentuk pemerataan akses layanan kesehatan dasar.

Kegiatan PHN (Public Health Nursing) kali ini dipimpin oleh salah satu Tim Pudewa Puskesmas Depok II, Bernardetta Dewintasari.

“Siang ini kami datang dengan semangat melayani dan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat,” ungkap Mbak Detta, sapaan akrabnya.

 “Melalui PHN, kami ingin menjangkau mereka yang mungkin kesulitan mengakses puskesmas, agar tetap mendapat hak layanan kesehatan yang layak,” sambungnya.

Pelayanan kesehatan seperti ini menjadi bukti konkret hadirnya negara melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Layanan ini pun menjadi implementasi sinergi tenaga kesehatan dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat, inklusif, dan berdaya. (Tri Suhartati – KIM Depok)

Sleman – Di tengah padatnya permukiman dan berkembangnya kawasan urban Banyuraden, Sleman, tantangan baru muncul dalam bentuk gangguan satwa liar seperti ular (Serpentes), musang (mustela), hingga monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang masuk ke lingkungan warga. Merespons situasi tersebut, Unit Penyelamatan Satwa Liar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng Komunitas Kekandhangan Banyuraden dalam upaya kolaboratif untuk menangani gangguan satwa liar secara bijak dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut demi menjalin komunikasi dan kerja sama penanganan gangguan satwa liar, Polisi Kehutanan Ahli Muda, Giyono bersama Polisi Kehutanan Ahli Pertama, Widodo, dan Calon Polisi Kehutanan, Arutala Pratama Wibowo, menyambangi Kantor Sekretariat Komunitas Kekandhangan Banyuraden, Kamis (17/7/2025).

Rombongan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY diterima oleh Koordinator Mitigasi Satwa Kekandhangan, Aryo Tejo yang didampingi Ketua Komunitas Geplakan Siap Siaga, Bakoh Waluyo. Kunjungan tersebut bertujuan membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa liar serta mengurangi konflik akibat menyempitnya habitat alaminya.

Polisi Kehutanan Ahli Pertama, Widodo mendorong Komunitas Kekandhangan sebagai agen edukasi yang menyampaikan informasi mengenai satwa dilindungi, prosedur evakuasi yang aman, dan nilai ekologis satwa dalam menjaga keseimbangan alam.

“Edukasi ini penting agar warga tidak lagi memandang satwa liar sebagai ancaman semata, melainkan bagian dari ekosistem yang harus dijaga,” tandasnya.

Selain itu, BKSDA sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan di lapangan dengan menciptakan sistem pelaporan dan penanganan satwa liar yang terstruktur di tingkat komunitas. Melalui pelatihan dan pendampingan, komunitas dibekali dengan kemampuan dokumentasi, identifikasi jenis satwa, hingga langkah-langkah awal penyelamatan yang tidak membahayakan. Hal ini akan membantu balai konservasi dalam memperoleh data yang akurat dan mempercepat intervensi di lapangan.

Tujuan jangka panjangnya adalah membangun jejaring relawan konservasi berbasis masyarakat. Dengan menggandeng komunitas seperti Kekandhangan, pemerintah berupaya menciptakan model konservasi partisipatif. Di mana, pelestarian satwa tidak hanya menjadi tanggung jawab negara. Namun juga menjadi gerakan akar rumput yang hidup di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, Widodo menyatakan bahwa kolaborasi diperlukan untuk menciptakan sinergi antara kelembagaan resmi dan kekuatan lokal dalam merespons persoalan lingkungan hidup secara cepat, bijak, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini memperkuat pesan bahwa pelestarian satwa liar bukan hanya tugas segelintir pihak. Melainkan hasil kerja bersama demi masa depan yang lebih harmonis antara manusia dan alam,” sambungnya.

Harapannya, kolaborasi semacam ini menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Yogyakarta dan Indonesia. Dengan kekuatan masyarakat yang diberdayakan dan dukungan lembaga negara yang terbuka untuk bersinergi, penanganan gangguan satwa liar tidak lagi menjadi masalah, melainkan kesempatan untuk membangun harmoni bersama alam. Komunitas Kekandhangan Banyuraden telah menunjukkan bahwa solusi terbaik selalu lahir dari kebersamaan dan kesadaran kolektif.

“Kami tidak mungkin bisa hadir setiap saat, oleh karena itu kami butuh jaringan komunitas yang responsif dan memahami prinsip konservasi,” ujarnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)