Sleman – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Condongcatur menggelar program Jelita Jiwa, Rabu (16/7/2025).

Program tersebut merupakan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini menyasar warga Padukuhan Tiysan belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik.

Petugas dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman, Staf Tata Laksana Kalurahan Condongcatur, Dukuh Tiyasan, kader adminduk dan ketua RT setempat turut hadir giat siang ini.

Program Jelita Jiwa merupakan layanan jemput bola dokumen kependudukan bagi penduduk sakit berat, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh kelompok rentan tetap mendapatkan hak identitas kependudukan secara sah.

Kader Adminduk Padukuhan Tiyasan, Sri Maryati dan Yeni menyampaikan rasa senangnya adanya program Jelita Jiwa ini. “Kami mewakili warga Padukuhan Tiyasan sangat senang dengan adanya progra dari Dinas Dukcapil ini. Ini sangat membantu kaum rentan agar bisa terakses dan memiliki identitas kependudukan,” ujar Sri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh warga dapat terdata secara resmi dan memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan hak sipil lainnya. (Tri Suhartati / KIM Depok)

Sleman — Sistem pelayanan kesehatan primer Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah global. Kali ini, Puskesmas Ngaglik 1 di Sleman, DIY, menjadi lokasi kunjungan peserta Public Health Study Tour dari Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies (ACICIS), Rabu (16/7/2025). Kunjungan ini menegaskan bahwa model Puskesmas di Indonesia kini menjadi rujukan studi internasional dalam bidang kesehatan masyarakat.

Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas ternama di Australia hadir untuk mempelajari langsung sistem dan implementasi layanan kesehatan berbasis komunitas yang dijalankan oleh Puskesmas Ngaglik 1. Mereka disambut oleh Kepala Puskesmas, dr. Novi Eko Winarsih Hartono, beserta tim, yang memperkenalkan berbagai inovasi dan praktik unggulan dalam pelayanan kesehatan primer.

“Kunjungan ini adalah kehormatan sekaligus momentum strategis untuk menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dari level dasar di Indonesia mampu menarik perhatian dunia. Ini adalah bentuk nyata diplomasi kesehatan Indonesia,” ujar dr. Novi.

Para peserta ACICIS terlibat dalam sesi presentasi dan diskusi mendalam, di mana mereka mempelajari layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengendalian penyakit menular, konseling gizi, hingga program kesehatan remaja. Mereka juga meninjau langsung fasilitas serta menyaksikan praktik pelayanan yang humanistik dan partisipatif.

Salah satu peserta, Ruby dari University of Western Australia, mengungkapkan kekagumannya. “Saya sangat terinspirasi oleh bagaimana Puskesmas ini menjalin hubungan personal dan empatik dengan masyarakat. Ini menjadi pelajaran penting tentang pendekatan kesehatan yang berakar dari komunitas,” ujarnya.

Selain mengunjungi Puskesmas, rombongan ACICIS juga diajak melihat praktik lapangan pelayanan kesehatan melalui kunjungan ke Posyandu Marsudi Waras di Kalurahan Sinduharjo. Di sana, mereka mengamati kegiatan layanan posyandu Integrasi layanan primer (ILP), yang menjadi model kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan ini bukan sekadar studi lapangan, namun menjadi ruang pertukaran gagasan antara mahasiswa asing dan tenaga kesehatan lokal. Diskusi mengenai perbandingan sistem kesehatan antarnegara pun menjadi bagian penting dari pengalaman belajar mereka.

dr. Novi menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk kolaborasi yang lebih luas. “Kami berharap kunjungan ini membuka jalan untuk kerja sama riset internasional dan pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan sistem kesehatan primer di berbagai negara,” katanya.

Sebagai bentuk semangat dan kebanggaan, tagar #GiiksaGoInternasional digaungkan oleh tim Puskesmas Ngaglik 1. Momen ini menandai babak baru dalam pengakuan global terhadap kekuatan model pelayanan kesehatan Indonesia yang berbasis komunitas, empati, dan keberlanjutan. (ESK – KIM DSN Ngaglik)

Sleman – Salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) adalah tingginya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Kaum muda seusia SMA nantinya juga wajib memilih, yakni sebagai pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya dalam pemilu.  

Hal itu ditegaskan perwakilan Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Sleman, Raden Yuwan Sikra saat menyampaikan materi Pendidikan Pemilih Pemula bagi siswa baru MAN 4 Sleman, Rabu (16/7/2025) di aula satu MAN 4 Sleman. Kehadirannya didampingi tiga personil Bawaslu yakni Dwi Febriamto, Kunthi Amanah, dan Luqman Arse Mubarok.

“Penting bagi para pemilih pemula untuk mendapatkan akses dan menggunakan sumber informasi yang valid dan akurat.  Selain itu mampu memahami prosedur pemilu yang benar, terbebas dari intimidasi,” papar Raden Yuwan.

Jumlah pemilih pemula di Sleman cukup besar, sehingga partisipasi mereka dalam menyukseskan pemilu cukup signifikan. Data KPU Sleman menunjukkan jumlah seluruh pemilih ada . Sementara dari kelompok gen z sebanyak , milenial berjumlah , gen x , baby boomer , dan lansia .  Oleh karena itu diperlukan pemahaman menyeluruh terkait pemahaman pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi bagi kaum milenial dan gen z.   

Menurut Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu merupakan sarana demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.  “Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari tiga yakni Komisi Pemilihan Uum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” jelas Raden Yuwan. 

Ia pun membuat simulasi dengan membagi 193 siswa menjadi empat kelompok. Masing-masing kelompok diminta untuk menentukan ketuanya.  Terjadi dinamika dan penuh perdebatan dalam menentukan ketua. 

“Dengan simulasi sederhana ini diharapkan kaum remaja usia SMA/MA menyadari ternyata proses pemilihan penting.  Harapannya, nantinya mereka berpartisipasi secara aktif sebagai pemilih pemula,” jelasnya.

“Inilah pentingnya pendidikan pemilih bagi pemula, sehingga mereka harus benar-benar memahami pemilu sebagai bagian dari demokrasi, tahu apa yang harus dilakukan dan bersikap,” sambung Raden Yuwan.

Ia menegaskan bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, netralitas ASN, anggota TNI-POLRI, dan pelaksanaan peraturan KPU.  Selain itu, Bawaslu juga bertugas mencegah terjadinya politik uang, serta tugas lain sesuai perundangan yang berlaku.  (Edy – KIM Moyudan)

Sleman – Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Moyudan menerima sosialisasi penggunaan aplikasi SIOSESTU (Sistem Informasi Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu) dari DIinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (16/7/2025), di Ruang Abhinaya Kapanewon Moyudan.

Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Moyudan, Rukmono Marham dalam pengantarnya menyampaikan bahwa di Moyudan telah banyak berdiri pengelolaan sampah baik berbentuk Bank Sampah, maupun sedekah sampah. Namun kelompok pengelola sampah tersebut belum teradministrasi dengan baik.

“Maka kali ini kami menghadirkan Mas Andy untuk membantu Bapak/Ibu pengelola sampah untuk membuat aplikasi SIOSESTU. Aplikasi ini sangatlah berguna bagi pengelola maupun pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya penanganan masalah sampah,” ungkap Rukmono.

Sedangkan satu staf persampahan DLH Kabupaten Sleman, Andy Triyanto memaparkan tata cara membuat aplikasi SIOSESTU. Ia menjelaskan secara terperinci mulai pengisian data pengelola sampah dan pengisian data sampah yang diperolehnya.

“Aplikasi ini sebagai sarana untuk mempermudah administrasi pada kelompok pengelolaan sampah,” ujar Andy.

“Dengan aplikasi tersebut juga akan berpengaruh pada kinerja pengelola sampah di Kabupaten Sleman,” pungkasnya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Acara sambung rasa yang digelar oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Rabu (16/7/2025) memiliki tujuan utama untuk mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat secara langsung.

Melalui forum tatap muka yang dilakukan Ketua DPRD DIY, Nuryadi didampingi Anggota Komisi A-DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu dan Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda ingin memastikan bahwa suara, keluhan, serta harapan warga benar-benar tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi. Hal ini menjadi bentuk nyata dari prinsip demokrasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Lurah Banyuraden, Sudarisman menyambut baik kegiatan ini di tengah dinamika ekonomi lokal yang terus berkembang. Menurutnya, kedekatan antara anggota legislatif dengan masyarakat terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan UMKM serta industri rumah tangga. Kehadirannya tak sekadar hadir dalam forum resmi, namun juga aktif menyambangi pelaku usaha di tingkat akar rumput, sehingga membawa angin segar bagi pemberdayaan ekonomi warga.

“Pendekatan ini menjadi jembatan konkret antara aspirasi dan kebijakan,” ujarnya.

Sudarisman menambahkan, di balik pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat, ada peran penting para anggota DPRD yang menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan nyata. Salah satu bentuk konkret yang dirasakan langsung di Kalurahan Banyuraden adalah penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Lewat dana ini, anggota dewan memperkuat kedekatannya dengan masyarakat, bukan sekadar dalam kata, melainkan dalam wujud nyata pembangunan.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi selaku mengungkapkan bahwa dana BKK menjadi salah satu instrumen strategis yang memungkinkan realisasi berbagai program pembangunan kecil di tingkat kalurahan. Misalnya perbaikan jalan lingkungan, pembangunan pos ronda, pengadaan sarana olahraga, hingga pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda.

“Di Banyuraden, sejumlah proyek infrastruktur dan kegiatan sosial telah berhasil terlaksana berkat dorongan dan pengawalan anggota DPRD yang peka terhadap kebutuhan warga,” ungkapnya.

Kedekatan para anggota dewan dengan masyarakat tercermin dalam kehadirannya pada musyawarah kalurahan, dialog terbuka, hingga monitoring pelaksanaan program. Mereka tidak hanya hadir saat reses, tetapi juga menyambangi kelompok warga untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan yang mendesak. Dari sinilah, prioritas penggunaan dana BKK bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan.

Senada hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda melalui forum sambung rasa ini pihaknya berharap mendapatkan masukan langsung dari warga mengenai berbagai kebutuhan dan permasalahan di lapangan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, peningkatan layanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangannya dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil warga.

Selain itu, forum ini juga untuk mendengar masukan dari masyarakat terkait penggunaan dan optimalisasi dana keistimewaan, termasuk dalam sektor kebudayaan, pendidikan, dan penguatan kelembagaan kalurahan.

“Dengan hadir secara langsung di tengah warga, pimpinan DPRD dapat menjelaskan berbagai kebijakan, seperti pengelolaan dana keistimewaan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif,” tutupnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)